PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.176

1. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perum.
2. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perum dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
3. Pembubaran adalah pengakhiran Perum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
4. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri Teknis adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan untuk melakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi kinerja teknis dan operasional Perum dalam rangka kelancaran operasional dan keselamatan penerbangan.
6. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perum.

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, didirikan Perusahaan Umum

(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan nasional.

(2) Dengan didirikannya Perusahaan Umum (Perum) Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

• penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan nasional oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan beralih menjadi kewajiban Perum;
• kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 4

Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi dialihkan kepada Perum yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dapat dialihkan menjadi karyawan Perum yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian; dan

• karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang bertugas pada unit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dapat dialihkan menjadi karyawan Perum yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri Teknis secara bertahap sebagai berikut:

• Pengalihan pengelolaan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah barat (Jakarta) dan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah timur (Makassar) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perum berdiri.

• Pengalihan pengelolaan unit penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, selain pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah barat (Jakarta) dan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah timur (Makassar), dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perum berdiri.

• Pengalihan pengelolaan unit yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perum berdiri.

(1) Perum berkewajiban menyelenggarakan dan memberikan pelayanan

navigasi penerbangan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dengan Peraturan Menteri Teknis.

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.176

(2) Untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan dan pelayanan navigasi

penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perum:

• memiliki standar prosedur operasi (standard operating procedure);

• mengadakan, mengoperasikan, dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai standar;

• mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi; dan

• memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian jaminan kualitas pelayanan;

(3) Jenis pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi kewajiban Perum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

• Pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services/ATS);

• Pelayanan telekomunikasi penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services/COM);

• Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS);

• Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/MET); dan

• Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan (Search And Rescue/SAR).

(4) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d dilakukan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

(5) Perum dapat membentuk wilayah pelayanan berdasarkan persetujuan

tertulis Menteri Teknis, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

(6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

persetujuan Menteri Teknis, Perum dapat memberikan pelayanan lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.

(1) Perum menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan dengan

ketentuan:

• mengutamakan keselamatan penerbangan;

• tidak berorientasi kepada keuntungan;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 6

• secara finansial dapat mandiri; dan

• biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan.

(2) Menteri Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Perum memberikan laporan triwulanan, laporan semesteran, dan

laporan tahunan serta laporan lain yang sewaktu-waktu diminta mengenai penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Teknis.

(4) Perum memberikan laporan tahunan audited mengenai pelaksanaan

kegiatan kepada Menteri Teknis.

(1) Perum berhak mendapatkan biaya pelayanan jasa navigasi

penerbangan atas pelayanan navigasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).

(2) Biaya jasa pelayanan navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri Teknis dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan navigasi yang diberikan.

(3) Seluruh biaya pelayanan jasa navigasi dipergunakan untuk biaya

investasi dan peningkatan operasional (cost recovery).

(1) Dalam rangka memenuhi standar pelayanan navigasi yang andal

untuk keselamatan penerbangan dan penyesuaian biaya pelayanan navigasi penerbangan, Perum menyusun rancangan rencana investasi jangka panjang (5 tahun) dan rancangan rencana investasi tahunan di bidang pelayanan navigasi penerbangan.

(2) Rancangan rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Teknis.

(3) Rancangan rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(4) Menteri Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Menteri Teknis melakukan pembinaan kenavigasian Perum.

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.176

(2) Pembinaan kenavigasian Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan kenavigasian Perum.

(1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan navigasi

penerbangan yang andal sebagai wujud pertanggungjawaban Perum kepada Menteri Teknis, maka Menteri Teknis berwenang:

• mengatur persyaratan tertentu bagi calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas terkait dengan kemampuan penyelenggaraan pelayanan navigasi, termasuk persyaratan untuk calon pelaksana tugas anggota Direksi dari pihak selain anggota Direksi yang ada, mantan anggota Direksi atau Dewan Pengawas pada saat terjadi kekosongan;
• melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang diajukan oleh Menteri untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta menyampaikan secara tertulis kepada Menteri untuk ditetapkan;
• meminta penggantian anggota Direksi dan Dewan Pengawas dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kenavigasian dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan navigasi dengan baik;
• mengusulkan jumlah dan pembagian tugas serta kewenangan anggota Direksi.

(2) Penetapan persyaratan, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan,

serta pengusulan pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi dasar dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perum dengan tidak mengesampingkan ketentuan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan teknis, Menteri Teknis

memberikan masukan dalam pembahasan laporan keuangan audited sebelum disahkan oleh Menteri.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perum dilakukan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Menteri Teknis.

Laba bersih Perum tidak dibagikan untuk dividen, namun digunakan untuk peningkatan pelayanan kenavigasian.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 8

(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut Perum LPPNPI.

(2) Perum berkedudukan di Jakarta.

(3) Perum dapat membentuk perwakilan di tempat lain, baik di dalam

maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Perum ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Pelayanan

(1) Maksud dan tujuan Perum ialah melaksanakan penyediaan jasa

pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional.

(2) Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Perum melakukan kegiatan:

• Pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services/ATS) yang terdiri atas:

1. Pelayanan pemanduan Ialu lintas penerbangan (Air Traffic Control Service);

2. Pelayanan informasi penerbangan (Flight Information Service); dan

3. Pelayanan kesiagaan (Alerting Service).

• Pelayanan telekomunikasi penerbangan (Aeronautical Telecommunication/COM) yang terdiri atas:

www.djpp.depkumham.go.id

9 2012, No.176

1. Pelayanan aeronautika tetap (Aeronautical Fixed Service-AFS);
2. Pelayanan aeronautika bergerak (Aeronautical Mobile Services- AMS); dan
3. Pelayanan radio navigasi aeronautika (Aeronautical Radio Navigation Service/ARNS).

• Pelayanan informasi aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS) terdiri dari:

1. Pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan;
2. Penerbitan dan penyebarluasan Notam (notice to airmen); dan
3. Pelayanan informasi aeronautika bandar udara.

• Pelayanan informasi meteorologi penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/MET); dan
• Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR).

(3) Perum melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka mendukung

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai. Bagian Keempat Modal

(1) Modal Perum merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak

terbagi atas saham.

(2) Besarnya modal Perum pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai

berlaku sebesar Rp97.952.690.300,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dengan perincian:

• peralatan navigasi pada Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah berupa antena pemancar dan penerima MF, alat komunikasi navigasi Instrument Landing System, alat komunikasi navigasi, fasilitas komunikasi penerbangan dan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sebesar Rp22.441.164.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
• peralatan navigasi pada Bandar Udara Juwata di Tarakan, Kalimantan Timur berupa unit Transceiver Very High Frequency

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 10

Stationery dan Secondary Surveilance Radar sebesar Rp22.457.185.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

• peralatan navigasi pada Bandar Udara Sentani di Jayapura, Papua berupa alat penerima MF + AF, unit Transceiver Ultra High Frequency Portable, unit Transceiver Very High Frequency Portable, Doopler Very High Frequency Omnidirectional Range, alat komunikasi navigasi dan Voice Switching Communication System sebesar Rp48.658.401.000,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu rupiah).
• peralatan navigasi pada Bandar Udara Dewadaru di Karimun Jawa, Jawa Tengah berupa Doopler Very High Frequency Omnidirectional Range sebesar Rp4.395.940.300,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

(3) Setiap penambahan penyertaan modal negara dalam Perum yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengurangan penyertaan modal negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Setiap penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari

kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Kelima Pengurusan Perum Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pengurusan Perum dilakukan oleh Direksi.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh

Menteri.

(2) Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri meminta

masukan dari Menteri Teknis.

(1) Pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi ditetapkan oleh

Menteri.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

www.djpp.depkumham.go.id

11 2012, No.176

(1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah

calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi

pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan

kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang

perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perum.

(4) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal karena hukum terhitung sejak tanggal anggota Direksi lainnya atau Dewan Pengawas mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan

kebutuhan.

(2) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang

anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 12

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, diatur

ketentuan:

• Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;

• selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteri belum mengisi jabatan anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;

• dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang berakhir masa jabatan tersebut dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif; dan

• pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

(2) Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong, diatur ketentuan sebagai

berikut:

• Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;

• selama jabatan Direksi kosong dan Menteri belum mengisi jabatan Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk sementara Perum diurus oleh Dewan Pengawas atau

www.djpp.depkumham.go.id

13 2012, No.176

pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;

• dalam rangka melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas dapat melakukannya secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih diantara mereka untuk melakukan pengurusan Perum;

• dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat diangkat oleh Dewan Pengawas atau Menteri untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan

• pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d, selain Dewan Pengawas memperoleh gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

(1) Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya

dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota Direksi lainnya.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus

diterima oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterima Menteri.

(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinya pada hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 14

(1) Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota

Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menteri berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

• anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta;
• anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
• jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat atau daerah;
• jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau
• jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

(2) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak tanggal terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang diarang untuk

dirangkap dengan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(4) Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya

semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik, calon

anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

(2) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,

calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.

www.djpp.depkumham.go.id

15 2012, No.176

(3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai politik, calon

anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah, yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Direksi terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya

berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:

• tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
• tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
• tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
• terlibat dalam tindakan yang merugikan Perum dan/atau negara;
• melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
• dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
• mengundurkan diri.

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), demi kepentingan dan tujuan Perum, Direksi dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri.

(4) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 16

anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan

pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Direksi

yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d dan huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• masa jabatannya berakhir;
• diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk

tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota Direksi yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya

berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, terdapat indikasi melakukan kerugian Perum, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perum, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

• keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas;
• pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri dan Direksi;

www.djpp.depkumham.go.id

17 2012, No.176

• pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
• anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan Pengurusan Perum dan mewakili Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
• dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri harus memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; dan/atau
• dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf e telah lewat dan Menteri tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Paragraf 2 Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perum untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direksi berwenang untuk:

• menetapkan kebijakan Pengurusan Perum;
• mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perum di dalam dan di luar pengadilan;
• mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perum baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perum di dalam dan di luar pengadilan;
• mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perum termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 18

yang ditetapkan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;

• mengangkat dan memberhentikan pekerja Perum berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perum; dan

• melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perum, mengikat Perum dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perum, serta mewakili Perum di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau peraturan Menteri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direksi wajib untuk:

• mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perum sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

• menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

• memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

• membuat risalah rapat Direksi;

• membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan Perum dan dokumen keuangan sesuai dengan Undang- undang tentang Dokumen Perusahaan;

• menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

• menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan;

• memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai laporan tahunan;

• memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Perum, dan dokumen lain;

www.djpp.depkumham.go.id

19 2012, No.176

• menyimpan di tempat kedudukan Perum, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
• menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan;
• memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri;
• menyiapkan susunan organisasi Perum lengkap dengan perincian dan tugasnya;
• memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri;
• menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perum; dan
• menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga,

pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mematuhi

Anggaran Dasar Perum dan ketentuan peraturan perundang undangan dan wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

(3) Dalam mengurus Perum, Direksi melaksanakan petunjuk yang

diberikan oleh Menteri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian Perum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perum.

(3) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 20

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
• telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum;
• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
• telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(4) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang

diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

(1) Perbuatan Direksi di bawah ini wajib mendapat persetujuan tertulis

dari Dewan Pengawas untuk:

• mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
• mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/ BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
• menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;
• menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
• melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
• menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

(2) Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.

www.djpp.depkumham.go.id

21 2012, No.176

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan keputusan.

(4) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau

dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dimaksud dari Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas memberikan keputusan.

(1) Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri untuk:

• mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang;

• melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;

• mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

• melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan;

• melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

• mengikat Perum sebagai penjamin (borg atau avalist);

• mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b;

• tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

• melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perum, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

• menetapkan blue print organisasi Perum;

• menetapkan dan mengubah logo Perum;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 22

• melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
• membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perum yang dapat berdampak bagi Perum;
• pembebanan biaya Perum yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perum; dan/atau
• pengusulan wakil dari Perum untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perum dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Menteri.

(2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan dokumen yang diperlukan.

(3) Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.

(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya permohonan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau

dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan tersebut dari Direksi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dan

tidak meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

(7) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.

www.djpp.depkumham.go.id

23 2012, No.176

(8) Apabila dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis, Direksi menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulis disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapat menetapkan

Direksi melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan

atas tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Dewan Pengawas.

(3) Apabila diperlukan demi mengamankan Perum, Menteri dapat

menetapkan pembatasan lain kepada Direksi.

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, maka Direktur

Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perum, dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui oleh Rapat Direksi.

(2) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab

apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi.

(3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah

seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak atas nama Direksi.

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dilakukan, maka salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi berwenang bertindak atas nama Direksi.

(5) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota

Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak atas nama Direksi.

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 24

(1) Pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota Direksi ditetapkan

oleh Menteri.

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan mengenai pembagian tugas

dan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Rapat Direksi

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang

seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang

ditandatangani oleh Ketua rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.

(4) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk diketahui.

(1) Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh

seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

(2) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perum, di tempat

kegiatan usaha Perum, atau di tempat lain di wilayah negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.

(3) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi

yang berhak mewakili Perum dan disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal,

waktu, dan tempat rapat.

(5) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

www.djpp.depkumham.go.id

25 2012, No.176

(6) Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilan rapat secara

tertulis, rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya.

(7) Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil

keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain.

(1) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh

anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

(2) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota

Direksi lainnya.

(1) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

(2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat

Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk oleh Direktur Utama.

(3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah

seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang untuk memimpin rapat Direksi.

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dilakukan, anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.

(5) Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota

Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Direksi tersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat Direksi.

(1) Keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk

mufakat.

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk

mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan

tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

(4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama

banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 26

(5) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan

suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

(6) Suara blanko atau abstain dianggap setuju terhadap usul yang

diajukan dalam Rapat.

(7) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Paragraf 4

Benturan Kepentingan Anggota Direksi

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perum apabila:

• terjadi perkara di depan pengadilan antara Perum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

• anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perum.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perum

diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk dari dan oleh anggota Direksi selain anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal benturan kepentingan menyangkut semua anggota Direksi,

Perum diwakili oleh Dewan Pengawas atau oleh seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

tidak ada Dewan Pengawas, Menteri mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perum.

(5) Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai

benturan kepentingan dengan Perum, Menteri menunjuk pihak lain untuk mewakili Perum.

Bagian Keenam Pengawasan Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pengawasan Perum dilakukan oleh Dewan Pengawas.

www.djpp.depkumham.go.id

27 2012, No.176

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas

dilakukan oleh Menteri.

(2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang

dijabat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota yang menangani kenavigasian dibawah Menteri Teknis, 1 (satu) orang anggota dibawah Menteri, dan 1 (satu) orang anggota di bawah Menteri Keuangan serta 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang penerbangan.

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur unsur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang

perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen Perum yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dan surat tersebut disimpan oleh Perum.

(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal karena hukum sejak tanggal anggota Dewan Pengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 28

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya

dengan pengangkatan anggota Direksi.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas,

diatur ketentuan:

• Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
• dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Dewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatan tersebut dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas untuk sementara menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif; dan
• pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

(2) Dalam hal jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas kosong, diatur

ketentuan:

• Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan sudah harus mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut;
• selama jabatan Dewan Pengawas kosong dan Menteri belum mengisi jabatan Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;
• dalam hal seluruh jabatan Dewan Pengawas kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat penggantinya, semua anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat diangkat oleh Menteri

www.djpp.depkumham.go.id

29 2012, No.176

sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan

• pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c memperoleh honorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas sebagai anggota Dewan Pengawas, tidak termasuk santunan purna jabatan.

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus

diterima oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterima Menteri.

(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh Menteri.

(1) Antar anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas

dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap

sebagai:

• anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 30

• jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
• jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk

dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas yang tidak mengundurkan diri dari

jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik,

calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

(2) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,

calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi pengurus partai politik,

calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah, yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa

jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

• tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

www.djpp.depkumham.go.id

31 2012, No.176

• tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
• terlibat dalam tindakan yang merugikan Perum dan/atau negara;
• melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
• dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
• mengundurkan diri.

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri demi kepentingan dan tujuan Perum.

(4) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan telah

melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, ketentuan mengenai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• masa jabatannya berakhir;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 32

• diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk

tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum atau setelah masa

jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

Paragraf 2

Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas:

• melakukan Pengawasan terhadap kebijakan Pengurusan dan jalannya Pengurusan pada umumnya baik mengenai Perum maupun usaha Perum yang dilakukan oleh Direksi; dan

• memberikan nasihat kepada Direksi termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Perum sesuai dengan maksud dan tujuan Perum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dewan Pengawas berwenang untuk:

• melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perum;

• memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perum;

• meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perum;

• mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

• meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;

www.djpp.depkumham.go.id

33 2012, No.176

• mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Pengawas, jika dianggap perlu;

• memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

• membentuk komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perum;

• menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perum, jika dianggap perlu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dewan Pengawas wajib untuk:

• memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Pengurusan Perum;

• meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

• memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

• mengikuti perkembangan kegiatan Perum, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Pengurusan Perum;

• melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perum;

• meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

• memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Menteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;

• menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

• membentuk komite audit;

• mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri;

• membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

• memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Menteri; dan

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 34

• melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas Pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Pengawas wajib

mematuhi Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

(2) Dalam mengawasi Perum, Dewan Pengawas melaksanakan petunjuk

yang diberikan oleh Menteri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik, penuh

kehati-hatian, dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara

pribadi atas kerugian Perum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perum.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan

Pengawas atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas tidak bertanggungjawab atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa:

• telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum;
• tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
• telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perum.

www.djpp.depkumham.go.id

35 2012, No.176

Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perum.

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perum dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Paragraf 3

Rapat Dewan Pengawas

(1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan

Pengawas.

(2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan

Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang

ditandatangani oleh Ketua rapat Dewan Pengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada.

(4) Asli risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara.

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam

setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.

(2) Selain Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas

dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Ketua Dewan Pengawas, diusulkan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaan tertulis dari Menteri, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

(3) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perum, di

tempat kegiatan usaha Perum, atau di tempat lain di wilayah negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 36

(1) Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis oleh Ketua

Dewan Pengawas atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(2) Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal,

waktu, dan tempat rapat.

(3) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

disyaratkan apabila semua anggota Dewan Pengawas hadir dalam rapat.

(4) Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Pengawas atau wakilnya.

(5) Dalam hal rapat Dewan Pengawas dilaksanakan tanpa panggilan rapat

secara tertulis, rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas atau wakilnya.

(6) Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Pengawas tidak berhak

mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Pengawas atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain.

(1) Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya

oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

(2) Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang

anggota Dewan Pengawas lainnya.

(1) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.

(2) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan,

rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukkan,

salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Dewan Pengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Dewan Pengawas.

www.djpp.depkumham.go.id

37 2012, No.176

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dilakukan, anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas yang memimpin rapat Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat

sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Dewan Pengawas tersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat Dewan Pengawas.

(1) Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil dengan

musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah

mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)

suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.

(4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama

banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

(5) Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usul yang diajukan

dalam rapat.

(6) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagian Ketujuh Rencana Jangka Panjang

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang

merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani

bersama oleh Direksi dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk disahkan menjadi Rencana Jangka Panjang.

Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) paling sedikit memuat:

• evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
• posisi Perum pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 38

• asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;

• penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Jangka Panjang; dan

• kebijakan pengembangan usaha Perum.

Bagian Kedelapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.

(2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas diajukan kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum

disahkan oleh Menteri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(5) Apabila Perum dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut,

kewenangan Menteri untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.

(1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang

telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

(2) Usul perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah

ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.

(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah

harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan perubahan dari Direksi.

www.djpp.depkumham.go.id

39 2012, No.176

(4) Dalam hal rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan belum disahkan oleh Menteri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah

dilimpahkan kepada Dewan Pengawas, kewenangan persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 paling sedikit memuat:

• misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perum, dan program kerja/kegiatan;
• anggaran Perum yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/ kegiatan;
• proyeksi keuangan Perum dan anak perusahaannya;
• program kerja Dewan Pengawas; dan
• hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri. Bagian Kesembilan Pelaporan

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

laporan triwulanan dan laporan tahunan.

(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi

sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri.

(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan bentuk, isi, dan tatacara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan

Pengawas paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 40

(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

(3) Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan

triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum

ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

(2) Laporan tahunan Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak

menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling

sedikit:

• perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perum yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain penghapusbukuan piutang;

• neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut;

• laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum serta hasil yang telah dicapai;

• kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku;

• rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perum;

• laporan mengenai tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

• nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan

• gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

www.djpp.depkumham.go.id

41 2012, No.176

(1) Perhitungan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (4) huruf a dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

(2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan serta alasannya.

(1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor

eksternal yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Dewan Pengawas untuk diperiksa.

(2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri untuk disahkan.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.

(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

mendapat pengesahan Menteri diumumkan dalam surat kabar harian.

(1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan

Perum dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata

tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

(3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kesepuluh Satuan Pengawasan Intern

(1) Perum wajib membentuk Satuan Pengawasan Intern.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 42

(2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

• membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perum, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perum, serta memberikan saran perbaikannya;

• memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan

• memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

(1) Direktur Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Satuan

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang

diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi wajib memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kesebelas

Komite Audit dan Komite Lainnya

(1) Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara

kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

www.djpp.depkumham.go.id

43 2012, No.176

(2) Pembentukan komite audit dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Komite audit bertugas untuk :

• membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;

• menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;

• memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

• memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perum;

• melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya; dan

• melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu

tugas Dewan Pengawas.

(2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Penggunaan Laba dan Dana Cadangan

(1) Setiap tahun buku, Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari

laba bersih untuk cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.

(3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari

modal Perum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perum.

(4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh

persen), Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perum.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 44

(5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut

memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan

dalam perhitungan laba rugi.

(1) Penggunaan laba bersih Perum termasuk jumlah penyisihan untuk

cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih Perum

digunakan untuk pembagian tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukan bagi perluasan usaha Perum.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perum dan Perum dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketigabelas

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan

Bentuk Badan Hukum Perum

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk

badan hukum Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk

badan hukum Perum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Pembubaran Perum

(1) Pembubaran Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pembubaran Perum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

45 2012, No.176

(1) Dalam hal Perum bubar, Perum tidak dapat melakukan perbuatan

hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan Perum dalam proses likuidasi.

(2) Tindakan pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum;
• penentuan tata cara pembagian kekayaan Perum;
• pembayaran kepada para kreditor;
• pembayaran sisa kekayaan Perum hasil likuidasi kepada Menteri; dan
• tindakan lain yang perlu di lakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan Perum. Bagian Kelimabelas Tahun Buku Perum

Tahun buku Perum adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri. Bagian Keenambelas Karyawan Perum

(1) Karyawan Perum merupakan pekerja Perum yang pengangkatan,

pemberhentian, hak, dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Bagi karyawan Perum tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian

dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal karyawan Perum diangkat menjadi anggota Direksi Perum, Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, atau Direksi anak Perum yang dahulunya berstatus Badan Usaha Milik Negara, yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan Perum dengan pangkat tertinggi dalam Perum, terhitung sejak tanggal diangkat menjadi anggota Direksi, dan berhak atas hak pensiun tertinggi dalam Perum.

(1) Karyawan Perum dilarang menjadi pengurus partai politik, calon

anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 46

(2) Dalam hal karyawan Perum menjadi pengurus partai politik, calon

anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah, yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai karyawan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

Bagian Ketujuhbelas

Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedelapanbelas

Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa oleh Perum yang menggunakan dana

langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik sebagian maupun seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Direksi Perum menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi

Perum selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesembilanbelas

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

(1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan

dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perum.

(3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Menteri dapat pula memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan.

www.djpp.depkumham.go.id

47 2012, No.176

(4) Selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi dan Dewan

Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perum.

Bagian Keduapuluh

Dokumen Perum

Direksi wajib mengelola dokumen Perum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

Bagian Keduapuluh Satu

Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Perum

Penghapusan dan pemindahtanganan aset Perum dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keduapuluh Dua

Kepailitan

(1) Pengajuan permohonan untuk mempailitkan Perum ke pengadilan

hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi

dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan

karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Bagian Keduapuluh Tiga

Ganti Rugi

Anggota Direksi dan semua karyawan Perum yang karena tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perum diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.176 48

(1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dan Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta Bandar Udara lainnya tetap menjalankan pelayanan navigasi penerbangan sampai dengan terbentuk dan beroperasinya Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

(2) Sejak terbentuk dan beroperasinya Perusahaan Umum (Perum)

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan pelayanan navigasi penerbangan dipungut oleh Perum.

(3) Kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II kepada Negara terkait dengan pelayanan jasa penerbangan dalam negeri dan luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, terhitung sejak pengalihan pengelolaan pelayanan navigasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II kepada Perum, menjadi kewajiban Perum.

(4) Penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas

dilakukan oleh Menteri paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlakunya peraturan pemerintah ini.

(5) Dalam masa transisi, selama personil, pembiayaan, peralatan, dan

dokumen belum dialihkan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dan Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perum, maka status personil, pembiayaan, peralatan, dan dokumen masih tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dan Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

49 2012, No.176

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di