Peraturan Menteri Nomor pm17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 69 TENTANG LISENSI RATING PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. ketentuan pelaksanaan pengelolaan flight plan dan ATS messages dari Personel Pelayanan Informasi Aeronautika kepada personel lalu lintas penerbangan dan personel pemandu komunikasi penerbangan harus menyesuaikan ketentuan- www.peraturan.go.id 2016, No. 245 ketentuan yang diatur dalam peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan b. Dalam jangka waktu (dua belas) bulan, pengelolaan flight plan dan ATS messages tetap dilaksanakan oleh personel pelayanan informasi aeronautika, personel pemandu lalu lintas penerbangan dan personel pemandu komunikasi penerbangan. 2. Ketentuan sub bagian 69.010 Pengertian Endorser diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Endorser adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian validasi lisensi personel navigasi penerbangan yang diterbitkan oleh Negara lain. 3. Ketentuan sub bagian 69.010 Pengertian, diubah dengan menambahkan pengertian On The Job Training Instructor (OJTI), yang berbunyi sebagai berikut: On The Job Training Instructor (OJTI) adalah personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi dan rating yang sesuai serta ditunjuk oleh pimpinan unit setempat untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan on the job training yang dilakukan oleh peserta pelatihan kompetensi atau personel baru yang akan mengambil rating. 4. Ketentuan sub bagian 69.035 diubah sehingga sub bagian 69.035 berbunyi sebagai berikut: 69.035 Lisensi Personel Navigasi Penerbangan yang diterbitkan oleh negara lain. Lisensi personel navigasi penerbangan yang diterbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku di wilayah Indonesia setelah mendapatkan pengesahan dari Direktur. www.peraturan.go.id 2016, No. 245 5. Menambahkan sub bagian 69.046 On The Job Training Instructor (OJTI) rating personel navigasi penerbangan, yang berbunyi sebagai berikut: 69.046 On The Job Training Instructor (OJTI) rating personel navigasi penerbangan a. Pimpinan unit penyelenggara navigasi penerbangan setempat menetapkan On The Job Training Instructor (OJTI) untuk melakukan pembinaan tehadap kegiatan on the job training yang dilakukan oleh peserta pelatihan kompetensi atau personil baru yang akan mengambil rating; b. Ketentuan lebih lanjut mengenai On The Job Training Instructor (OJTI) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 6. Ketentuan sub bagian 69.095 diubah sehingga sub bagian 69.095 berbunyi sebagai berikut: 69.095 Persyaratan Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan 1. Persyaratan penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan sebagai berikut: a. persyaratan administrasi meliputi surat permohonan, pas foto 2 (dua) lembar dengan ukuran 2x3, dan salinan kartu tanda penduduk; b. sehat jasmani ditunjukan dengan sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku; c. memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya; d. untuk pemohon lisensi pemandu lalu lintas penerbangan dan pemandu komunikasi penerbangan memiliki sertifikat ICAO Language Proficiency www.peraturan.go.id 2016, No. 245 paling rendah level yang masih berlaku; e. untuk pemohon lisensi personel pelayanan informasi aeronautika memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 400; f. untuk pemohon lisensi personel teknik telekomunikasi penerbangan memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 300; g. untuk pemohon lisensi personel perancang prosedur penerbangan memiliki sertifikat ICAO Language Proficiency paling rendah level 4 yang masih berlaku atau sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 300; h. Usia pemohon lisensi, untuk: 1) Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dan Personel Pelayanan Informasi Aeronautika dan Personel Perancang Prosedur Penerbangan paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; 2) Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik telekomunikasi paling rendah 18 (delapan belas) tahun. i. Lulus ujian. 2. Peningkatan kompetensi personel navigasi penerbangan: a. pemohon lisensi pemandu lalu lintas penerbangan sekurang-kurangnya memiliki sertifikat kompetensi Aerodrome Control Tower dan jika terdapat peningkatan kompetensi www.peraturan.go.id 2016, No. 245 harus melalui tahapan assessment yang dilakukan Direktur Jenderal; b. setiap penambahan dan/atau peningkatan kompetensi pada personel pelayanan informasi aeronautika dan personel pemandu komunikasi penerbangan harus melalui tahapan assessment yang dilakukan Direktur Jenderal. 3. Pemohon lisensi personel navigasi penerbangan harus telah mengikuti pelatihan pada lembaga pelatihan yang disetujui oleh Direktur atau lembaga pelatihan regional yang ditetapkan ICAO dan telah melaksanakan pelatihan bekerja sebagai personel navigasi penerbangan (on the job training) di bawah pengawasan On The Job Training Instructor (OJTI) sesuai dengan waktu OJT yang dipersyaratkan. 4. Pemohon Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan harus menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai sebagai pemegang lisensi pemandu lalu lintas penerbangan, sekurangnya hal-hal sebagai berikut: a. Hukum Penerbangan (Air Law) Peraturan dan Regulasi yang relevan dengan pemanduan lalu lintas penerbangan. b. Peralatan Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan Prinsip–prinsip, penggunaan dan keterbatasan peralatan yang digunakan dalam pemanduan lalu lintas penerbangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 245 c. Pengetahuan Umum (General Knowledge) Prinsip–prinsip penerbangan; prinsip- prinsip operasi dan fungsi pesawat udara, powerplant dan sistem; kinerja pesawat udara terkait dengan operasi pemanduan lalu lintas penerbangan. d. Kinerja Manusia (Human Performance) Kinerja Manusia (Human Performance) termasuk prinsip-prinsip manajemen ancaman dan kesalahan (threat and error). e. Meteorologi Meteorologi penerbangan; penggunaan dan pemahaman terhadap dokumentasi dan informasi meteorologi; asal dan karakteristik fenomena cuaca yang mempengaruhi operasi penerbangan dan keselamatan; altimetry. f. Navigasi Prinsip–prinsip Navigasi Penerbangan; prinsip, batasan dan akurasi sistem navigasi dan alat bantu visual; g. Prosedur Operasional Prosedur pemanduan lalu lintas penerbangan, komunikasi, radiotelephony dan phraseology (rutin, non-rutin dan keadaan darurat); penggunaan dokumentasi penerbangan yang relevan; praktek- praktek keselamatan terkait dengan penerbangan. 5. Pemohon Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan harus menunjukkan tingkat www.peraturan.go.id 2016, No. 245 pengetahuan sekurangnya hal-hal sebagai berikut: a. Pengetahuan Umum Pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan di dalam ruang udara Indonesia, prinsip-prinsip penerbangan, prinsip-prinsip operasi dan fungsi pesawat udara, powerplant dan sistem, kinerja pesawat udara terkait dengan operasi pemandu komunikasi penerbangan. b. Kinerja Manusia (Human Performance) Kinerja Manusia (Human Performance) termasuk prinsip-prinsip manajemen ancaman dan kesalahan (threat and error). c. Meteorologi Meteorologi penerbangan, penggunaan dan pemahaman terhadap dokumentasi dan informasi meteorologi, asal dan karakteristik fenomena cuaca yang mempengaruhi operasi penerbangan dan keselamatan, altimetry. d. Navigasi Prinsip-prinsip navigasi penerbangan, prinsip, batasan dan akurasi sistem navigasi dan alat bantu visual. e. Prosedur operasional Prosedur radiotelephony, phraseology, jaringan telekomunikasi. f. Peraturan dan regulasi Peraturan dan regulasi yang berlaku bagi Pemandu Komunikasi Penerbangan. g. Peralatan telekomunikasi www.peraturan.go.id 2016, No. 245 Prinsip-prinsip, penggunaan dan batasan penggunaan peralatan telekomunikasi dalam unit pemandu komunikasi penerbangan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerbitan lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, mekanisme pelaksanaan assessment penambahan dan/atau peningkatan kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 7. Ketentuan sub bagian 69.100 diubah sehingga sub bagian 69.100 berbunyi sebagai berikut: 69.100 Jenis Lisensi Personel Navigasi Penerbangan Jenis-jenis lisensi personel navigasi penerbangan meliputi: a. Lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan; b. Lisensi personel pemandu komunikasi penerbangan meliputi bidang pekerjaan: 1) Aeronautical Commuication and Flight Services; 2) Aeronautical Radio Operator. c. Lisensi personel teknik telekomunikasi penerbangan meliputi bidang pekerjaan: 1) komunikasi, navigasi, pengamatan penerbangan; 2) kalibrasi penerbangan. d. Lisensi personel pelayanan informasi aeronautika; e. Lisensi personel perancang prosedur penerbangan. 8. Ketentuan sub bagian 69.105 Tingkatan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan, dihapus. www.peraturan.go.id 2016, No. 245 9. Ketentuan sub bagian 69.115 Jenis Rating Personel Navigasi Penerbangan, diubah sehingga sub bagian 69.115 berbunyi sebagai berikut: 69.115 Jenis Rating Personel Navigasi Penerbangan 1. Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan adalah batasan kewenangan seorang pemegang lisensi pemandu lalu lintas penerbangan pada suatu unit ATS (Air Traffic Services). Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan terdiri dari: a. Aerodrome control rating (TWR); b. Approach control procedural rating (APP); c. Approach control surveillance rating (APS); d. Area control procedural rating (ACP); e. Area control surveillance rating (ACS). 2. Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan Rating Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan adalah batasan kewenangan seorang pemegang lisensi pemandu komunikasi penerbangan pada suatu unit ATS (Air Traffic Services) atau unit pelayanan pemandu komunikasi penerbangan. Rating Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan terdiri dari: a. Aeronautical Communication and Flight Services, meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No. 245 1) Enroute Flight Information (EFI) Rating; 2) Aerodrome Flight Information (AFI) Rating; 3) Basic Aeronautical Fixed (BAF) Rating; 4) Advance Aeronautical Fixed (AAF) Rating. b. Aeronautical Station berupa Aeronatical Radio Operator (ARO) Rating. 3. Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan adalah batasan kewenangan seorang pemegang lisensi Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan pada peralatan telekomunikasi penerbangan. Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan terdiri dari: a. Rating personel komunikasi, navigasi, pengamatan penerbangan, meliputi: 1) Kelompok Peralatan Komunikasi Penerbangan (1) Very High Frequency Air Ground Communication; (2) High Frequency Air Ground Communication (RDARA/ MWARA); (3) High Frequency-Single Side Band; (4) Voice Switching Communication System; www.peraturan.go.id 2016, No. 245 (5) Controller Pilot Data Link Communication; (6) Automatic Message Switching Centre; (7) Very High Frequency Digital Link; (8) Aeronautical Telecommunication Network System; (9) Automatic Message Handling System; (10) Integrated Remote Control and Monitoring System; (11) Recorder. 2) Kelompok Peralatan Navigasi Penerbangan meliputi: (1) Non Directional Beacon/ Locator; (2) VHF Direction Finding Station/Doppler Direction Finder/Instantaneous Direction Finder; (3) VHF Omni Directional Range; (4) Distance Measuring Equipment; (5) Precision Approach Radar System; (6) Instrument Landing System; (7) Microwave Landing System; (8) Global Navigation Satelite System (GNSS); (9) Ground Based Augmentation System (GBAS); (10) Satelite Based Augmentation System (SBAS); www.peraturan.go.id 2016, No. 245 (11) Aircraft Based Augmentation System (ABAS). 3) Kelompok Peralatan Pengamatan Penerbangan, meliputi : (1) Primary Surveillance Radar; (2) Surface Movement Radar; (3) Secondary Surveillance Radar; (4) Monopulse Secondary Surveillance Radar; (5) Multilateration (MLAT); (6) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS- B); (7) ADS-C; (8) A-SMGCS; (9) ATC Automation; (10) CBT dan ATC Simulator; (11) AIM Automation; (12) Wide Area Multilateration (WAM). Tingkatan rating personel komunikasi, navigasi, pengamatan penerbangan meliputi:

1. Rating tingkat dasar;
2. Rating tingkat terampil;
3. Rating tingkat ahli.

4. Rating Personel Teknisi Kalibrasi Penerbangan Rating Personel Teknisi Kalibrasi Penerbangan adalah batasan kewenangan seorang pemegang lisensi teknisi kalibrasi penerbangan dalam penyelenggaraan kalibrasi penerbangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 245 Rating Personel Teknisi Kalibrasi Penerbangan meliputi: a. Ground Support Rating, meliputi peralatan sebagai berikut:

1. Reference System (Telemetri, Theodolite, GPS and Augmentation System);
2. Airborne Communication Navigation Surveillance System Bench Test;
3. Full Flight Simulator (FFS);
4. Flight Inspection System (FIS). b. Flight Inspection System (FIS) rating, meliputi peralatan sebagai berikut:
5. Flight Inspection System Console and Simulator;
6. Airborne Communication Navigation Surveillance Equipment System.

5. Personel Pelayanan Informasi Aeronautika Rating personel pelayanan informasi aeronautika adalah batasan kewenangan seorang pemegang lisensi personel pelayanan informasi aeronautika. Rating personel pelayanan informasi aeronautika meliputi: a. Aerodrome AIS; b. NOTAM; c. AIS/ MAP Database; d. AIS/ MAP Publication; e. AIS/ MAP Cartography; f. AIS/ MAP Management.
6. Personel Perancang Prosedur Penerbangan Rating personel perancang prosedur penerbangan adalah batasan kewenangan www.peraturan.go.id 2016, No. 245 seorang pemegang lisensi perancang prosedur penerbangan untuk merancang dan/atau mengevaluasi suatu prosedur pergerakan pesawat udara untuk keberangkatan (standard instrument departure), kedatangan (standard instrument instrument arrival), ancangan pendaratan (approach procedure), terbang jelajah (en route). Rating personel perancang prosedur penerbangan terdiri dari:

1. Conventional;
2. Performance Based Navigation (PBN);
3. Performance Based Navigation with vertical guidance. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkategorian peralatan telekomunikasi penerbangan dan jenis rating Personel Navigasi Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

10. Ketentuan sub bagian 69.120 Kewenangan pemegang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, diubah sehingga sub bagian 69.120 berbunyi sebagai berikut: 69.120 Kewenangan Pemegang Lisensi dan Rating Personel Navigasi Penerbangan
11. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Kewenangan pemegang lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan sesuai dengan rating dibawah ini: a. Aerodrome Control Rating (TWR): memberikan dan/atau mengawasi pelayanan aerodrome control untuk www.peraturan.go.id 2016, No. 245 aerodrome yang sesuai dengan rating yang dimiliki. b. Approach Control Procedural Rating (APP): memberikan dan/atau mengawasi pelayanan approach control untuk satu atau beberapa aerodrome dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia approach control sesuai dengan rating yang dimiliki. c. Approach Control Surveillance Rating (APS): memberikan dan atau mengawasi pelayanan approach control pada satu atau beberapa aerodrome dengan menggunakan ATS surveillance system dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia approach control dan sesuai dengan rating yang dimiliki. d. Area Control Procedural Rating (ACP): memberikan dan/atau mengawasi pelayanan area control di dalam control area sesuai dengan rating yang dimiliki. e. Area Control Surveillance Rating (ACS): memberikan dan/atau mengawasi pelayanan area control dengan menggunakan ATS surveillance system di control area dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia area control tersebut sesuai dengan rating yang dimiliki. www.peraturan.go.id 2016, No. 245
12. Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan Kewenangan pemegang lisensi pemandu komunikasi penerbangan sesuai dengan rating di bawah ini: a. Enroute Flight Information (EFI) Rating: Melayani dan/atau mengawasi pemberian Air Traffic Advisory, Flight Information dan Alerting Service terhadap pesawat udara yang melakukan penerbangan jelajah (Enroute) diluar wilayah Controlled Airspace sesuai dengan wilayah pemberian pelayanannya. b. Aerodrome Flight Information (AFI) Rating: Melayani dan/atau mengawasi pemberian Air Traffic Advisory, Flight Information dan Alerting Service terhadap pesawat udara yang melakukan penerbangan di Aerodrome Flight Information Zone (AFIZ). c. Basic Aeronautical Fixed (BAF) Rating: Mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan pengoperasian distribusi data/informasi penerbangan baik menggunakan voice maupun data menggunakan perangkat komunikasi Aeronautical Fixed Service (AFS) dan Flight Data Processing (FDP) pada tingkat pengguna akhir (end user). d. Advance Aeronautical Fixed (AAF) Rating: Mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan sistem www.peraturan.go.id 2016, No. 245 administrasi dan pengawasan operasional terhadap data / informasi penerbangan menggunakan perangkat komunikasi Aeronautical Fixed Service (AFS) pada tingkat Communication Center/Intermediate System dan melakukan rekayasa data pada surveillance service. e. Aeronautical Radio Operator (ARO) Rating, memberikan pelayanan pada stasiun radio penerbangan di darat untuk memberikan pelayanan informasi penerbangan dan meteorologi terhadap pesawat udara pada aerodrome dibawah AFIS termasuk heliport yang terdiri dari surface level heliport dan helideck, sebagai berikut:

1. surface level heliport yaitu tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan atau di atas permukaan tanah;
2. helideck yaitu tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di anjungan lepas pantai (offshore), atau kapal (vessel).

3. Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan Kewenangan pemegang lisensi teknik telekomunikasi penerbangan sesuai dengan tingkat rating di bawah ini: a. Personel komunikasi, navigasi, pengamatan penerbangan:

1. Rating Tingkat Dasar personel teknik telekomunikasi penerbangan: www.peraturan.go.id 2016, No. 245 i. pengoperasian peralatan komunikasi, radio navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan rating yang dimiliki; ii. pemeliharaan tingkat I peralatan komunikasi, radio navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan rating yang dimiliki.
2. Rating Tingkat Terampil personel teknik telekomunikasi penerbangan: i. pengoperasian peralatan komunikasi, radio navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan rating yang dimiliki; ii. pemeliharaan tingkat I, II dan III peralatan komunikasi, radio navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan rating yang dimiliki.
3. Rating Tingkat Ahli personel teknik telekomunikasi penerbangan: i. pengoperasian peralatan komunikasi, radio navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan rating yang dimiliki; ii. pemeliharaan tingkat I, II. III dan IV peralatan komunikasi, radio navigasi dan pengamatan www.peraturan.go.id 2016, No. 245 penerbangan sesuai dengan rating yang dimiliki; iii. analisa, rancang bangun dan pengembangan peralatan komunikasi, radio navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan rating yang dimiliki; iv. membantu pelaksanaan kalibrasi peralatan sesuai dengan permintaan Flight Inspection; v. mampu menganalisa hasil kalibrasi peralatan; vi. memberikan pertimbangan manfaat peralatan untuk Traffic Management.

4. Personel Teknik Kalibrasi Penerbangan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. merencanakan dan melaksanakan perawatan, perbaikan dan modifikasi terhadap peralatan sesuai dengan rating yang dimiliki; b. memeriksa kondisi peralatan sesuai dengan rating yang dimiliki; c. menyusun pedoman/petunjuk teknis pemeliharaan dan pengoperasian peralatan sesuai dengan rating yang dimiliki.
5. Personel Pelayanan Informasi Aeronautika a. Rating Aerodrome AIS

1. mempersiapkan dan mengurus bahan briefing;
2. mempersiapkan pre-flight information untuk awak pesawat dan operator penerbangan; www.peraturan.go.id 2016, No. 245
3. menyediakan pelayanan briefing secara Iangsung (bertatap muka) kepada awak pesawat dan operator penerbangan;
4. mengoperasikan peralatan remote briefing;
5. memelihara tampilan media informasi dan wall charts;
6. mengklarifikasi publikasi informasi aeronautika;
7. menyediakan in-flight information kepada unit pelayanan Ialu Iintas penerbangan;
8. menerima post-flight information dari awak pesawat. b. Rating NOTAM:
9. mengumpulkan, menyusun dan memverifikasi informasi NOTAM;
10. mengelola data mentah (raw data)NOTAM/ASHTAM/ SNOWTAM;
11. menerima dan mendistribusikan kembali incoming NOTAM/ ASHTAM/ SNOWTAM;
12. mengelola NOTAM Database;
13. menyiapkan data mentah (raw data) dan menerbitkan NOTAM;
14. membuat dan memperbarui NOTAM checklist;
15. menyiapkan dan menerbitkan daftar NOTAM yang berlaku. c. AIS/MAP Database:
16. mengumpulkan, menyusun dan memvalidasi data statis yang terdapat pada buku Aeronautical Information Publication (AlP); www.peraturan.go.id 2016, No. 245
17. menyiapkan data statis (AIP) untuk database;
18. mengumpulkan, menyusun dan memvalidasi data dinamis (NOTAM);
19. mengelola database; dan
20. melakukan pemeriksaan kualitas dan integritas data statis (AIP) dan dinamis (NOTAM). d. AIS/ MAP Publication:
21. mengoperasikan desk-top publishing system;
22. menyiapkan, memperbaiki dan menyusun data mentah (raw data) Aeronautical Information Publication (AIP), AlP Amendments, AIP Supplements, Aeronautical Information Circular (AIC) dan NOTAM Checklist;
23. mencetak dan mendistribusikan bagian dari paket publikasi informasi aeronautika terpadu;
24. mendokumentasikan publikasi informasi aeronautika. e. AIS/MAP Cartography:
25. mengumpulkan dan menyusun sumber data untuk penyiapan pembuatan peta penerbangan;
26. menyusun dan menyiapkan peta penerbangan;
27. menyiapkan peta penerbangan untuk digunakan pada Pre and post-f1ight;
28. menyiapkan master peta penerbangan untuk dicetak. www.peraturan.go.id 2016, No. 245 f. AIS/ MAP Management :
29. mensupervisi fungsi AIS/MAP, mengesahkan publikasi dan pendistribusian;
30. mengembangkan prosedur lokal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
31. mengawasi peme1iharaan dokumentasi, berkaitan dengan fungsi AIS/MAP sesuai ketentuan yang berlaku;
32. melaksanakan pemeriksaan manajemen kualitas;
33. memonitor perkembangan AIS/MAP, membuat rekomendasi untuk peningkatan manajemen;
34. memastikan produk AIS/MAP sesuai dengan kebutuhan pengguna.

6. Personel Perancang Prosedur Penerbangan Kewenangan pemegang lisensi perancang prosedur penerbangan sesuai dengan rating di bawah ini: a. Conventional, mempunyai kewenangan membuat dan memeriksa rancangan prosedur penerbangan Non Precision Approach conventional, Precision Approach conventional, Standard Instrument Departure (SID) Conventional, Standard Arrival (STAR) Conventional, Enroute Conventional, dan VFR; b. Performance Based Navigation (PBN), mempunyai kewenangan membuat dan memeriksa rancangan prosedur penerbangan Non Precision Approach www.peraturan.go.id 2016, No. 245 PBN, Precision Approach PBN, Standard Instrument Departure (SID) PBN, Standard Arrival (STAR) PBN dan Enroute PBN; c. Performance Based Navigation Approach with vertical guidance (APV), mempunyai kewenangan membuat dan memeriksa rancangan prosedur penerbangan RNP-AR dan RNP BARO/VNAV.
7. Kewenangan untuk melakukan pengelolaan flight plan dan ATS messages dilaksanakan oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan dan personel pemandu komunikasi penerbangan.
8. Ketentuan judul sub bagian 69.D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Subbagian 69.D BUKU DAN KARTU LISENSI PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN
9. Ketentuan sub bagian 69.125 diubah sehingga sub bagian 69.125 berbunyi sebagai berikut: 69.125 Isi Buku Lisensi Personel Navigasi Penerbangan sekurang-kurangnya meliputi: a. Buku lisensi personel navigasi penerbangan berukuran 12,5 cm x 9 cm dengan warna sampul disesuaikan dengan jenis lisensi; b. Bahasa yang digunakan dalam buku lisensi adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; c. Pada setiap halaman buku lisensi terdapat lambang Garuda Pancasila dan bertuliskan www.peraturan.go.id 2016, No. 245 “Republik Indonesia” sebagai latar belakang; d. Isi buku lisensi Personel Navigasi Penerbangan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama Negara (cetak tebal)/Name of State (in bold typed);
2. Judul lisensi (cetak lebih tebal)/Title of Licence (in very bold typed);
3. Nomor seri lisensi (Serial number of the licence);
4. Nama lengkap pemegang lisensi (huruf roman);
5. Tanggal lahir (Date of Birth);
6. Alamat tempat tinggal atau kerja pemegang lisensi (Address of Holdery);
7. Kebangsaan pemegang lisensi (Nationality of Holder);
8. Tanda tangan pemegang lisensi (Signature of Holder);
9. Otoritas dan ketentuan lisensi tersebut diterbitkan;
10. Sertifikasi tentang masa berlaku dan hak pemegang lisensi untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan lisensi;
11. Tanda tangan pejabat yang menerbitkan lisensi dan tanggal penerbitan;
12. Segel atau stempel pengesahan (Seal or Stamp of Licencing Authority);
13. Ratings;
14. Catatan (Remarks), termasuk pengesahan Language Proficiency;
15. Rincian lain (Any other details). www.peraturan.go.id 2016, No. 245 Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Lisensi Personel Navigasi Penerbanganan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

13. Menambahkan sub bagian 69.127 Kartu Lisensi Personel Navigasi Penerbangan, yang berbunyi sebagai berikut: 69.129 Kartu Lisensi Personel Navigasi Penerbangan Isi Kartu Lisensi Personel Navigasi Penerbangan sekurang-kurangnya memuat: a. Kartu lisensi personel navigasi penerbangan berukuran 5,5 cm x 8,5 cm (potrait); b. Kartu lisensi personel navigasi penerbangan terbuat dari bahan yang tahan air dan tahan lama; c. Bagian depan kartu lisensi sekurang- kurangnya memuat:

1. lambang Burung Garuda di sudut kiri atas;
2. lambang Logo Kementerian Perhubungan di sudut kanan atas;
3. jenis lisensi;
4. foto berwarna ukuran 2x3 dengan latar belakang sesuai yang tertera dalam buku lisensi;
5. nama pemegang lisensi;
6. nomor seri lisensi;
7. barcode. d. Bagian belakang kartu lisensi sekurang- kurangnya memuat:
8. dasar hukum penerbitan lisensi;
9. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menerbitkan lisensi;
10. jenis rating yang dimiliki. www.peraturan.go.id 2016, No. 245 Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu lisensi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

14. Menambahkan sub bagian 69.129, yang berbunyi sebagai berikut: 69.129 Personel navigasi penerbangan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) lisensi.
15. Ketentuan sub bagian 69.130 diubah, sehingga sub bagian 69.130 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
16. 130 Pelatihan dan Kecakapan
17. Pe1atihan bagi Personel Navigasi Penerbangan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapatkan izin/persetujuan dari Direktur atau lembaga pelatihan regional yang ditetapkan lCAO.
18. Jenis pelatihan personel navigasi penerbangan meliputi: a. Basic training; b. Advanced training; c. Continuation training; d. Developmental training. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan personel navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
19. Informasi lebih lanjut mengenai pelatihan personel navigasi penerbangan mengacu pada dokumen ICAO 9426 ATS Planning Manual Part IV dan dokumen ICAO 7192, Training Manual, Part A-1 General Considerations, Part D-2 Air Traffic Controller, Part D-3 Flight Operations Officers/Flight Dispatcher, Part E-2 Air www.peraturan.go.id 2016, No. 245 Traffic Safety Electronic Personnel, Part E-3 Aeronautical Information Services Personnel and Aeronautical Cartography Specialist Personnel serta dokuman ICAO Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design Vol.2 Flight Procedure Designer Training.
20. Personel navigasi penerbangan yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan luar negeri wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengesahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengesahan pelatihan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
21. Ketentuan sub bagian 69.135 Kewajiban Pemegang Lisensi dan Rating, diubah sehingga sub bagian 69.135 berbunyi sebagai berikut: 69.135 Kewajiban Pemegang Lisensi dan Rating
22. Pemegang lisensi dan rating dalam melaksanakan tugas wajib: a. mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan; b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dibidangnya atau lisensi dan/ atau rating yang dimiliki; c. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki; d. mengikuti pengujian kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; e. membawa kartu lisensi sewaktu bekerja dan dapat menunjukkan buku lisensi kepada Inspektur atau petugas www.peraturan.go.id 2016, No. 245 yang ditunjuk oleh Direktur, jika diminta; f. memiliki buku catatan pribadi (personal log book) bagi personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib dan mencatat kegiatan pemanduan lalu lintas penerbangan serta pendidikan dan pelatihan teknis yang diikuti.
23. Ketentuan lebih lanjut mengenai buku catatan pribadi (personal log book) sebagaimana dimaksud dalam huruf f diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
24. Ketentuan sub bagian 69.140 Sanksi Administratif angka 1, diubah sehingga sub bagian 69.140 berbunyi sebagai berikut: 69.140 Sanksi Administratif
25. Pemegang lisensi dan/atau Rating Personel Navigasi Penerbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian 69.135 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan lisensi dan/atau rating; c. pencabutan lisensi dan/atau rating; d. denda administratif.
26. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu masing- masing 1 (satu) bulan. www.peraturan.go.id 2016, No. 245
27. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada angka tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan lisensi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
28. Apabila pembekuan lisensi dan/atau rating sebagaimana dimaksud pada angka habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka lisensi dan/atau rating dicabut.
29. Pembekuan lisensi dan/atau pencabutan rating tanpa melalui peringatan a. Lisensi dan/atau rating dibekukan tanpa melalui peringatan, dalam hal pemegang Lisensi dan/atau rating tersebut:

1. Terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan incident/accident dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Terbukti melaksanakan pekerjaan dalam pengaruh minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya. b. Lisensi dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
3. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara
4. Secara nyata melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
5. Lisensi tersebut dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak; atau www.peraturan.go.id 2016, No. 245
6. Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan kesehatan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan.

6. Personel navigasi penerbangan yang lisensinya dibekukan tidak dapat melaksanakan tugas wewenangnya.
7. Personel navigasi penerbangan yang lisensinya telah dicabut, tidak mengajukan permohonan penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan kembali.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf d diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
9. Peringatan, pembekuan atau pencabutan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No. 245 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Febuari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id