Pasal 37

(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapat menetapkan

Direksi melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan

atas tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Dewan Pengawas.

(3) Apabila diperlukan demi mengamankan Perum, Menteri dapat

menetapkan pembatasan lain kepada Direksi.