PERMENHUB Berlaku

Pengelolaan dan Rekayasa Lalu Lintas

PERMENHUB_12_2021

Extracted via PyMuPDF

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

STANDAR USAHA

A. Transportasi Darat STANDAR USAHA ANGKUTAN BARANG KHUSUS NO KBLI 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan aktivitas operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor. 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Barang Tidak Berbahaya adalah Angkutan Barang yang tidak berbahaya namun memerlukan sarana khusus berupa barang curah, peti kemas, tumbuhan, alat berat, dan/atau pengangkutan kendaraan bermotor yang memerlukan sarana khusus.
Barang Curah adalah barang yang berwujud cairan atau butiran yang diangkut dalam jumlah besar dengan kontainer/tangki atau bak/ruang muatan Mobil Barang dan tidak dikemas.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

3 Penggolongan Usaha a. Angkutan barang khusus,Barang Berbahaya meliputi:

barang yang mudah meledak;
gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
cairan mudah terbakar;
padatan mudah terbakar;
bahan penghasil oksidan;
racun dan bahan yang mudah menular;
barang yang bersifat radioaktif;
barang yang bersifat korosif; dan/atau
barang berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup. b. Angkutan barang khusus,Barang Tidak Berbahaya meliputi:
barang curah;
peti kemas;
tumbuhan;
hewan hidup;
alat berat; dan/atau
pengangkutan kendaraan bermotor. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Memenuhi registrasi untuk mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi; c. Merencanakan lintasan operasional yang akan ditetapkan; d. Beroperasi sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan; e. Lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan kartu uji yang dilakukan oleh unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang terakreditasi;

f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang khusus; g. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; h. Dilengkapi dengan surat muatan barang; i. Plakat atau label Barang Berbahaya yang memuat tanda khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Mobil Barang dan disesuaikan dengan jenis peruntukannya; j. Tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan Mobil Barang; k. Nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang Mobil Barang; l. Kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor; m. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; n. Dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
o. Menerapkan sistem aplikasi e-logbook; dan p. Memiliki sertifikat kompetensi pengemudi angkutan Barang Berbahaya. 6 Sarana

a. Menggunakan Mobil Barangsesuai dengan peruntukannya; b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool); dan
c. Tersedianya fasilitas bongkar muat.

7 Struktur organisasi SDM dan SDM

a. Pengemudi dan pengemudi cadangan Mobil Barang yang mengangkut barang khusus harus memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut berdasarkan uji kompetensi standar internasional;
b. Pengawas perusahaan Angkutan Barang khusus harus memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut berdasarkan uji kompetensi standar internasional. 8 Pelayanan
Standar pelayanan minimal berdasarkanPeraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Tinggi, untuk memperoleh perizinan berusaha dan pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui: a. Pemeriksaan dokumen; b. Pemeriksaan fisik; c. Kunjungan lapangan; dan/atau d. Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan

Pengawasan Angkutan Barang khusus dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan Angkutan Barang khusus meliputi aspek keamanan dan keselamatan, administrasi dan aspek teknis kendaraan/pemastian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, serta melalui kartu pengawasan, sistem aplikasi e-manifest elektronik, Global Postioning System (GPS) dan e-logbook.
Dalam hal perusahaaan Angkutan Barang khusus mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, pemberi perizinan berusaha dapatmeninjau ulang perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan Barang khusus yang diberikan kepada perusahaan Angkutan Barang khusus yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan Angkutan Barang khusus yang dilakukan secara berkala.
Pelaksana pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas Angkutan Barang khusus meliputi: a) Pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan Angkutan Barang khusus;

b) Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) wajib memeriksa Angkutan Barang khusus yang masuk di dalam Unit PelaksanaPenimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB); dan c) Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pengawasan di jalan. 4. Pengawasan dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang- undangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DALAM TRAYEK NO 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
49214 ANGKUTAN BUS KOTA 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 49216 ANGKUTAN BUS KHUSUS 49219 ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS DALAM TRAYEK 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 49413 ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 49414 ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 49415 ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. 49211 Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP).
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, sedang, dan/atau kecil berdasarkan jadwal tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan. b. 49211 Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP). Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, sedang, dan/atau kecil berdasarkan jadwal tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan. c. 49212 Angkutan Bus Perbatasan Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bus umum

tingkat, maxi, besar, sedang, dan/atau kecil dan belum terlayani dalamtrayek AKAP/AKDP. d. 49213 Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil bus umum tingkat, maxi, besar, dan/atau sedang dengan jadwal dan dalam trayek AKDP yang ditetapkan. e. 49214 Angkutan Bus Kota Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah khusus ibu kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek. f. 49215 Angkutan Bus Lintas Batas Negara Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek. g. 49216 Angkutan Bus Khusus Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antarjemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang), termasuk pengoperasian shuttle bus. h. 49219 Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yangmenggunakan bus dalam trayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian angkutan bus dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun. i. 49411 Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani dalam trayek AKAP/AKDP. j. 49412 Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan dalam trayek AKDP yang ditetapkan. k. 49413 Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek. l. 49414 Angkutan Pedesaan Bukan Bus, Dalam Trayek Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan, dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek. m. 49415 Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus. n. 49429 Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha

angkutan antarjemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus. 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
Angkutan Antarkota Antarprovinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antardaerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi

dengan lajur khusus. 8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. 9. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan. 10. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. 3 Penggolongan Usaha a. Angkutan Lintas Batas Negara; b. Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP); c. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP); d. Angkutan Perkotaan; dan
e. Angkutan Pedesaan. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; b. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan OrangDengan Kedaraan Bermotor Dalam Trayek; d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;

e. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik. 6 Sarana

a. Memiliki domisili sesuai dengan trayek; b. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; c. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; d. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; e. Kendaraan yang digunakan untuk:

Angkutan Lintas Batas Negara;
Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP);
Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP);
Angkutan Perkotaan; dan
Angkutan Pedesaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM

a. Memenuhi kebutuhan minimal sumber daya manusia sesuai dengan dokumen Sistem Manajemen Keselamatanyang disusun; b. Pengemudi paling sedikit harus memiliki pengetahuan, mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan serta mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

8 Pelayanan
Standar pelayanan minimal berdasarkanPeraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha Sistem Manajemen Keselamatanmeliputi: a. komitmen dan kebijakan; b. pengorganisasian; c. manajemen bahaya dan risiko; d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; e. dokumentasi dan data; f. peningkatan kompetensi dan pelatihan; g. tanggap darurat; h. pelaporan kecelakaan internal; i. monitoring dan evaluasi; dan j. pengukuran kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Sistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum. 11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya melalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan melalui Global Postioning System (GPS) untuk kesesuaian rute

dengan yang tercantum pada kartu pengawasan, pengawasan fisik kendaraan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dilakukan rampcheck oleh petugas di Terminal, UPPKB dan penegakan hukum di jalan raya. Terkait dengan kesesuaian administrasi dilakukan pengawasan dengan pengecekan di tempat penyimpanan kendaraan (pool) atau kantor perusahaan. Pengawasan atas kepatuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Petugas pengawas kendaraan bermotor meliputi: a) Pejabat/personil yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan angkutan orang dengan kendaran bermotor dalam trayek; b) Petugas terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam terminal; dan c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pengawasan di jalan. 3. Pengawasan terhadap pemenuhan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: a) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum dalam trayek meliputi:

dokumen perizinan berusaha;
dokumen angkutan orang;
bukti pelunasan iuran wajib asuransi

yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum; 4) jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan; 5) tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan 6) tanda identitas awak kendaraan angkutan umum. b) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor meliputi:

tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
fisik kendaraan bermotor; dan
Standar Pelayanan Minimal.

Dalam hal Perusahaaan Angkutan Umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, pemberi perizinan berusaha dapat meninjau ulang perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja Perusahaan Angkutan Umum.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center Kemenhub 151, (021) 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA
ANGKUTAN ORANGDENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK NO 49221 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 49216 ANGKUTAN BUS KHUSUS 49229 ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA 49421 ANGKUTAN TAKSI 49422 ANGKUTAN SEWA
49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. 49221 Angkutan Bus Pariwisata
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar, maxi, tempel, dan tingkat. b. 49216 Angkutan Bus Khusus Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang), termasuk pengoperasian shuttle bus. c. 49229 Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya Kelompok ini mencakup angkutan darat bus tidak dalam trayek, selain angkutan bus pariwisata, seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya. d. 49421 Angkutan Taksi Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan

dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas. e. 49422 Angkutan Sewa Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna denganpenyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424). f. 49429 Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus. 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil

penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. 3. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum. 4. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata. 5. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dijalan lokal dan jalan lingkungan. 6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. 7. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal. 8. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh

Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. 3 Penggolongan Usaha a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;

keperluan angkutan antar jemput;
angkutan karyawan;
angkutan permukiman;
angkutan carter;
angkutan sewa umum. c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; b. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; e. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
6 Sarana

a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; b. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; c. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain

yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor. d. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan:

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; a) keperluan angkutan antar jemput;
b) angkutan karyawan; c) angkutan permukiman;
d) angkutan carter;
e) angkutan sewa umum.
Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata;
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
Angkutan Sekolah. BerdasarkanPeraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM

a. Pengemudi paling sedikit harus memiliki pengetahuan, mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan serta mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. b. Pada angkutan taksi terdapat customer service yang bertugas menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti. 8 Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha Sistem Manajemen Keselamatan meliputi: a. komitmen dan kebijakan; b. pengorganisasian; c. manajemen bahaya dan risiko; d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; e. dokumentasi dan data; f. peningkatan kompetensi dan pelatihan; g. tanggap darurat; h. pelaporan kecelakaan internal; i. monitoring dan evaluasi; dan j. pengukuran kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenaiSistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. 11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannyamelalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan Global Postioning System (GPS) untuk kesesuaian rute dengan yang tercantum pada kartu pengawasan. Kemudian pengawasan fisik kendaraan dan pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan rampcheck oleh petugas di UPPKB, dan tempat tujuan wisata, serta penegakan hukum di jalan raya. Terkait dengan kesesuaian administrasi dilakukan

pengawasan dengan pengecekan di tempat penyimpanan kendaraan(pool) atau kantor perusahaan, serta tempat wisata yang menjadi tujuan akhir. 2. Pengawasan atas kepatuhan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Petugas pengawas kendaraan bermotor meliputi: a) Pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan angkutan orang dengan kendaran bermotor tidak dalam trayek; dan
b) Pengawasandi jalan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center Kemenhub 151, (021) 151, e- mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA
ANGKUTAN SEWA KHUSUS NO KBLI 49426 ANGKUTAN SEWA KHUSUS 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424). 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal.
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari

manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. 3 Penggolongan Usaha Angkutan Sewa Khusus merupakan bagian dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, angkutan orang dengan tujuan tertentu. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan atau koperasi khusus untuk yang berbentuk badan hukum; b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); c. Buku pemeliharaan (service) berkala dari bengkel resmi yang ditunjuk oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)/Agen Pemegang Merk (APM); d. Foto kendaraan yang akan diberi perizinan berusaha; e. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek,atau Gubernur; f. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatanuntuk badan hukum atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling lama 3 (tiga) bulan sejak perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan; dan g. Memenuhistandar pelayanan minimalAngkutan Sewa Khusus.

6 Sarana

7 Struktur organisasi SDM dan SDM

Dalam pelayanan jasa angkutan sewa khusus pengemudi harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat IzinMengemudi (SIM). 8 Pelayanan
Standar pelayanan minimal berdasarkanPeraturan Menteri Perhubungan mengenaipenyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha Sistem Manajemen Keselamatanuntuk badan hukum meliputi: a. komitmen dan kebijakan; b. pengorganisasian; c. manajemen bahaya dan risiko; d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; e. dokumentasi dan data; f. peningkatan kompetensi dan pelatihan; g. tanggap darurat; h. pelaporan kecelakaan internal; i. monitoring dan evaluasi; dan j. pengukuran kinerja. BerdasarkanPeraturan Menteri Perhubungan mengenaiSistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum. 11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek,dan Gubernur sebagai tugas dekonsentrasimelalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor yang dilaksanakan menggunakan peralatan secara manual dan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dilakukan di ruas jalan kawasan perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi;
Petugas pengawas kendaran bermotor: a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
b) Petugas Kepolisian Negara RepubliK Indonesia.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contactcenter Kemenhub 151, (021) 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA ANGKUTAN MULTIMODA
NO KBLI 52295 ANGKUTAN MULTIMODA 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. 2 Istilah dan Definisi Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. 3 Penggolongan Usaha a. Kegiatan Angkutan Multimoda yang diselenggarakan oleh badan usaha Angkutan Multimoda nasional; dan b. Kegiatan Angkutan Multimoda yang diselenggarakan oleh badan usaha Angkutan Multimoda asing. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) Special Drawing Right (SDR); b. Memiliki dan/atau menguasai kantor tetap; c. Memiliki dan/atau menguasai alat angkut minimal 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 (satu) rangkaian kereta api (Iokomotif dan gerbong atau kereta), kapal laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan dokumen yang sah; d. Memiliki dan/atau menguasai peralatan bongkar muat minimal 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah; dan e. Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dibidang Angkutan Multimoda. 6 Sarana

7 Struktur organisasi SDM dan SDM

Perusahaan Angkutan Multimoda harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Angkutan Multimoda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8 Pelayanan

a. menerbitkan dokumen Angkutan Multimoda; b. mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen Angkutan Multimoda; c. menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan Angkutan Multimoda; d. melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya; e. menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa; dan f. mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

9 PersyaratanProd uk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan Angkutan Multimoda; dan
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Laporanpengaduan masyarakat dapat melalui contact center Kemenhub 151, (021) 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA ANGKUTAN BARANG UMUM
NO KBLI 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Angkutan Barang Umum adalah Angkutan Barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. 3 Penggolongan Usaha Barang umum terdiri atas: a. Muatan umum; b. Muatan logam; c. Muatan barang pokok;

d. Muatan barang penting; e. Muatan kayu; f. Muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas; g. Kendaraan dengan tutup gorden samping; dan h. Kacalembaran. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Memenuhi registrasi untuk mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari KepolisianKepolisian Negara Republik Indonesia; b. Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi; c. Lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku kartu yang dilakukan oleh unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang terakreditasi; d. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang Umum; e. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; f. Dilengkapi dengan surat muatan barang; g. Tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan mobil barang; h. Nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang mobil barang; i. Kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor; j. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil barang; k. Dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; l. Menerapkan e-logbook; dan

m. Memiliki sertifikat kompetensi tata cara bongkar muat barang umum. 6 Sarana

a. Menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya; b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool); c. Tersedianya fasilitas bongkar muat. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM

a. Pengemudi paling sedikit harus memiliki pengetahuan tata cara muat barang, mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan dalam pengangkutan; b. Pengemudi dan pengemudi cadangan mobil barang yang mengangkut barang umum harus memiliki kompetensi tata cara bongkar muat barang umum berdasarkan uji kompetensi. 8 Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

Berdasarkan Peraturan Menteri PerhubunganmengenaiSistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum. 11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian

Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Gubernur melalui: a) Pemeriksaan dokumen; b) Pemeriksaan fisik; c) Kunjungan lapangan; dan/atau d) Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.
Pemenuhan terhadap standar dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. b. Pengawasan
PengawasanAngkutan Barang Umum dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan Angkutan Barang Umum meliputi aspek keamanan dan keselamatan, administarsi dan aspek teknis kendaraan/pemastian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dan melalui kartu pengawasan dan sistem aplikasi manifest elektronik, Global Postioning System (GPS), e- logbook untuk monitoring dilakukan secara dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dilapangan berdasarkan laporan;
Dalam hal perusahaaan Angkutan Barang Umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, pemberi perizinan berusaha dapat meninjau ulang perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan Barang Umum yang diberikan kepada perusahaan Angkutan Barang Umum yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan

Angkutan Barang Umum yang dilakukan secara berkala; 3. Petugas pengawas kendaraan bermotor barang umum meliputi: a) Petugas dari pemberi perizinan berusaha dan Pemerintah Pusat yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan Angkutan Barang Umum; b) Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB); dan c) Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pengawasan di jalan. 4. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING) NO KBLI 52215 AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN
(OFF STREET PARKING) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengankegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan jasa perpakiran di luar badan jalan lainnya. 2 Istilah dan Definisi Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. 3 Penggolongan Usaha Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat: b. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir; c. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki; d. Alat penerangan yang cukup; e. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan; f. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; g. Penyediaan fasilitas pengaman;
h. Penyediaan fasilitas keselamatan; i. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi;
j. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi pemohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parkir; k. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi gedung parkir;

l. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir; m. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir; dan n. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir. 6 Sarana

Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM
Petugas parkir memiliki kompetensi di bidang perparkiran. 8 Pelayanan
Menyediakan fasilitas parkir sesuai standar teknis meliputi: a. kebutuhan ruang parkir;
b. persyaratan satuan ruang parkir; c. komposisi peruntukkan;
d. alinyemen; e. kemiringan; f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki; g. alat penerangan; h. sirkulasi kendaraan; i. fasilitas pemadam kebakaran; j. fasilitas pengaman;
k. fasilitas keselamatan; l. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; m. ramp up dan ramp down; n. sirkulasi udara; o. radius putar; dan p. jalur keluar darurat. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.
b. Pengawasan
Dilakukan pemantuan, penilaian dan evaluasi atas penyelenggaraan fasilitas parkir oleh: a) Gubernur DKI Jakarta, untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b) Bupati, untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan c) Wali kota, untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan dilakukan oleh pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang perpakiran di luar badan jalan (off street parking).

STANDAR USAHA PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU NO KBLI 52222 AKTIVITAS KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengankegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, serta jasa penambatan. Standar ini mengatur pengaturan terkait dengan: a. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); dan b. Pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. 2 Istilah dan Definisi

Pelabuhan Sungai danDanau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, terusan.
Penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Balai Pengelola Transportasi Darat atau unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Sungai dan Danau.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pengusahaan di pelabuhan. 3 Penggolongan Usaha Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Sungai dan Danauterdiri atas: a. Pelayanan jasa kapal; b. Pelayanan jasa penumpang; c. Pelayanan jasa kendaraan; dan
d. Pelayanan kegiataan jasa terkait dengan kepelabuhanan. 4 Persyaratan Umum Usaha a. Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak

dalam sengketa; b. Dokumen rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat Pelabuhan Sungai dan Danau berada; c. Surat keputusan penetapan trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat; d. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan; e. Surat permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; dan f. Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Studi kelayakan yang memuat pertimbangan:

aspek teknis mempertimbangkan kondisi geografi, perairan, topografi, bathimetri, dan geoteknik;
aspek ekonomis dan finansial. b. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan; c. Masterplan/rencana induk pelabuhan; d. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan; e. Penahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
f. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis; g. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)Pelabuhan Sungai dan Danau; h. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKp)Pelabuhan Sungai dan Danau; i. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), alur pelayaran dan kolam pelabuhan; j. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan; k. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan; l. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan; m. Dokumentasi sebagai bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan Pelabuhan Sungai dan Danau; n. Berita acara uji coba sandar kapal; o. Bukti ketersediaan sumber daya manusia pelaksana kegiatan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dinyatakan dengan surat keputusan pembentukan dan struktur organisasi pelaksana serta sertifikasi kompetensi terkait kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran; dan p. Ketersediaan jalan akses Pelabuhan Sungai dan Danau. 6 Sarana

Menempati tempat usaha berupa milik sendiri atau sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM
Dalam hal melakukan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau diperlukan beberapa sumber daya manusia yang mampu melakukan operasional pelabuhan dan memiliki kompetensi di bidang:
a. Pelayanan penumpang, mencakup pelayanan
keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Pelayanan kendaraan, mencakup pelayanan kendaraan penumpang, kendaraan barang, kendaraan angkutan alat berat, dan penimbangan kendaraan bermuatan;

c. Pelayanan kapal, mencakup pelayanan sandar kapal, bongkar muat kapal, pengaturan jadwal kapal, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), pengisian air tawar, pembuangan limbah kapal, telekomunikasi kapal dengan pelabuhan, operasi komunikasi kenavigasian, pengecekan kelaikan kapal sungai dan danau, pemelihara kelaikan kapal sungai dan danau, pemanduan dan penundaan kapal; d. Pelayanan pengecekan prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau; e. Pelayanan kelancaran lalu lintas di Pelabuhan Sungai dan Danau; f. Pelayanan pemeliharaan prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau; g. Pelayanan perbaikan fasilitas dan sarana dan prasaranaPelabuhan Sungai dan Danau; dan h. Pelayanankeamanan dan ketertiban. 8 Pelayanan
Standar pelayanan minimal Pelabuhan Sungai dan Danau: a. Standar pelayanan penumpang di Pelabuhan Sungai dan Danau:

Keselamatan;
Keamanan;
Kenyamanan;
Kemudahan keterjangkauan;
Kehandalan keteraturan; dan/atau
Kesetaraan. b. Standar pelayanan kapal di Pelabuhan Sungai dan Danau :
Keselamatan;
Keamanan;
Kenyamanan;
Kemudahan keterjangkauan;
Kehandalan keteraturan; dan/atau
Kesetaraan.

c. Standar pelayanan kendaraan di Pelabuhan Sungai dan Danau :

Keselamatan;
Keamanan;
Kenyamanan;
Kemudahan keterjangkauan;
Kehandalan keteraturan; dan/atau
Kesetaraan. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha
11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya melalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Monitoring standar pelayanan minimal Pelabuhan Sungai dan Danaupaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan Pelabuhan Sungai dan Danau. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN NO KBLI 52223 AKTIVITAS KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, serta jasa penambatan. Standar ini mengatur pengaturan terkait dengan: a. Pembangunan pelabuhan penyeberangan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); dan b. Pengoperasian pelabuhan penyeberangan. 2 Istilah dan Definisi

Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Balai Pengelola Transportasi Darat atau unit pelaksana teknis daerah pelabuhan penyeberangan.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pengusahaan di pelabuhan. 3 Penggolongan Usaha Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Penyeberangan terdiri atas: a. Pelayanan jasa kapal; b. Pelayanan jasa penumpang; c. Pelayanan jasa kendaraan; dan
d. Pelayanan kegiataan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

4 Persyaratan Umum Usaha a. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan; b. Dokumen rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat Pelabuhan Penyeberangan berada; c. Surat keputusanpenetapan lintas penyeberangan; d. Suratpermohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;
e. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan; dan f. Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Studi kelayakan memuat pertimbangan; b. Aspek teknis mempertimbangkan kondisi geografi, hidrooceanografi, topografi, bathimetri, dan geoteknik; c. Aspek ekonomis dan finansial; d. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai Pelabuhan Penyeberangan dan dilengkapi dengan nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan;
e. Masterplan/Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan; f. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan; g. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); h. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya; i. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan; j. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan;

k. Hasilstudi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), alur pelayaran dan kolam pelabuhan; l. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan; m. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan; n. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya; o. Berita acara uji coba sandar kapal; p. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan Pelabuhan Penyeberangan dinyatakan dengan surat keputusan pembentukan dan pelaksana; q. Bukti ketersediaan memiliki struktur organisasi sistem dan prosedur pelayanan Pelabuhan Penyeberangan; r. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang Pelabuhan Penyeberangan; s. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan; dan
t. Bukti ketersediaan jalan akses Pelabuhan Penyeberangan. 6 Sarana

Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri, maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM
Dalam hal melakukan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangandiperlukan beberapa sumber daya manusia yang mampu melakukan operasional pelabuhan dan memiliki kompetensi di bidang:
a. Pelayanan penumpang, mencakup pelayanan
keberangkatan dan kedatangan penumpang;

b. Pelayanan kendaraan, mencakup pelayanan kendaraan penumpang, kendaraan barang, kendaraan angkutan alat berat, dan penimbangan kendaraan bermuatan; c. Pelayanan kapal, mencakup pelayanan sandar kapal, bongkar muat kapal, pengaturan jadwal kapal, pengisian bahan bakar minyak (BBM), pengisian air tawar, pembuangan limbah kapal, telekomunikasi kapal dengan pelabuhan, operasi komunikasi kenavigasian, pengecekan kelaikan kapal penyeberangan, pemelihara kelaikan kapal penyeberangan, pemanduan dan penundaan kapal; d. Pelayanan pengecekan prasarana Pelabuhan Penyeberangan;
e. Pelayanan kelancaran lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan; f. Pelayanan pemeliharaan prasarana Pelabuhan Penyeberangan; g. Pelayanan perbaikan fasilitas serta sarana dan prasaranaPelabuhan Penyeberangan; dan h. Pelayanan keamanan dan ketertiban. 8 Pelayanan
Sesuai pedoman penilaian terhadap penerapan standar pelayanan Pelabuhan Penyeberangan. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya melalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Monitoring standar pelayanan minimal Pelabuhan Penyeberanganpaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan Pelabuhan Penyeberangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
NO 50211 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG 50212 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG 50213 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YDBI 50221 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN 50222 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 50223 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan: a. 50211 Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi. b. 50212 Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata. c. 50213 Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan YDBI Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan

atau kelompok, keluarga maupun sosial. d. 50221 Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat. e. 50222Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan petikemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya. f. 50223 Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG. 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut

penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau. 2. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk Angkutan Sungai dan Danau. 3. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 4. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 5. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. 6. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang sudah ditetapkan dan diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, serta terusan dengan menggunakan Kapal Sungai dan Danau. 7. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. 3 Penggolongan Usaha Penggolongan usaha Angkutan Sungai dan Danauliner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang didasarkan atas sifat pelayanan yang terdiri atas: a. Menteri, untuk trayek antarprovinsi dan

antarnegara; b. Gubernur, untuk trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
c. Bupati/ Wali kota, untuk trayek dalam kabupaten/kota. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; b. Sertifikasi pengawakan; c. Pemenuhan Standar Pelayanan MinimalKapal Sungai dan Danau; dan d. Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau(awak kapal). 6 Sarana

Kapal Sungai dan Danau dengan ukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari Gross Tonnage (GT) 7 yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani, dengan fasilitas minimal sesuai Standar Pelayanan MinimalAngkutan Sungai dan Danau. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM
Setiap kapal yang melayani Angkutan Sungai dan Danauwajib memiliki awak kapal yang memiliki kompetensi di bidang Angkutan Sungai dan Danauyang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8 Pelayanan
Angkutan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan MinimalAngkutan Sungai dan Danausebagai berikut: a. Keselamatan; b. Keamanan; c. Kenyamanan; d. Kemudahan keterjangkauan; e. Kehandalan keteraturan; dan/atau

f. Kesetaraan. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.
b. Pengawasan
Monitoring dan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja pelayanan maupun perizinan berusaha sesuai kewenangan;
Inspeksi dilakukan pemeriksaan fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan MinimalKapal Sungai dan Danau setelah kapal melaksanakan docking tahunan setiap 1(satu) tahun sekali;
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan Angkutan Sungai dan Danau. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center 151, e-mail: info151@dephub.go.id

STANDAR USAHA PENGOPERASIAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN NO 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan: a. 50214 Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang
Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang dari 1 (satu) provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.

b. 50215 Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat, dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yangmenghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. c. 50216 Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, danau, selat, dan teluk antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api.
d. 50217 Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat, dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang.
e. 50218 Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat tertentu, yang

merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api.
f. 50219 Angkutan Penyeberangan Lainya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk antarapelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan Pelabuhan di luar negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. g. 50224 Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek. h. 50225 Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang.

i. 50226 Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat, dan teluk antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api.
j. 50227 Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat, dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang.
k. 50228 Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat, dan teluk antarpelabuhan penyeberangan dalamkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan duatempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan/atau kereta api.
l. 50229 Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat,dan teluk antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia denganpelabuhan di luar negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari

jaringan jalan raya dan/atau kereta api. Termasuk angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha persewaan angkutanpenyeberangan berikut operatornya. 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh adalah pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas jarak jauh yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani lintasan yang secara komersial belum menguntungkan.
Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bottom) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
Kapal Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh adalah kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda yang memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bottom) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk atau untuk mengangkut barang di atas kendaraan dengan/tanpa mobil/kendaraan penarik yang masuk dan keluar melalui minimal 1 (satu) pintu rampa.
Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan.
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Usaha Angkutan Penyeberangan. 3 Penggolongan Usaha Penggolongan Usaha Angkutan Penyeberangan didasarkan atas sifat pelayanan, yang terdiri atas: a. lintas penyeberangan antarnegara; b. lintas penyeberangan antarprovinsi; c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota. 4 Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

5 Persyaratan Khusus Usaha a. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal; b. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; c. Kesesuaian lintas yang dilayani; d. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan
dioperasikan; e. sertifikat standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan; dan f. Bukti kepemilikan kapal (grosse akta). Perpanjangan Persetujuan Pengoperasian (Permanen/Sementara): a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan;

b. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; c. Kesesuaian lintas yang dilayani; d. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan; dan e. Bukti kepemilikan kapal (grosse akta). 6 Sarana

a. Kapal Angkutan Penyeberangan yang memiliki konstruksi double bottom, paling sedikit memiliki 2 (dua) mesin induk dan dilengkapi rampdoorhaluan dan buritan; b. Memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani, dengan fasilitas minimum yang sesuai standar pelayanan Angkutan Penyeberangan. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM
Setiap Kapal Angkutan Penyeberanganyang melayani Angkutan Penyeberangan wajib memiliki awak kapal yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan. 8 Pelayanan
Standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. 9 PersyaratanProd uk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.
b. Pengawasan
Monitoring dan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja pelayanan maupun perizinan berusaha sesuai kewenangan;
Inspeksi dilakukan pemeriksaan fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal Kapal Angkutan Penyeberangansetelah kapal melaksanakan docking tahunan setiap 1(satu) tahun sekali;
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengawasan dilakukan oleh pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan Angkutan Penyeberangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

STANDAR USAHA ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG NO KBLI 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak, dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425). 2 Istilah dan Definisi Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 3 Penggolongan Usaha Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. Sepeda; b. Becak; c. Kereta Dorong; d. Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewanuntuk mengangkut orang. 4 Persyaratan Umum Usaha

5 Persyaratan Khusus Usaha

6 Sarana

a. Sepeda

Sepedamemiliki ukuran: a) lebar maksimum 550 (lima ratus lima puluh) milimeter; dan b) panjang maksimum 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
Sepeda harus dilengkapi dengan: a) Spakborharus memenuhi persyaratan:

mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.

b) Rem harus:

harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan sepeda; dan
Rem paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban. b. Becak

Becak memiliki ukuran: a) lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; b) tinggi maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter; dan c) panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.
Becakharus dilengkapi dengan: a) sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran, dan kejutan untuk menjamin keselamatan; b) spakbor harus memenuhi persyaratan:

mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban. c) Remharus:
berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak; dan
paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban. c. Kereta dorong

Kereta dorong harus memiliki ukuran: a) lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;

b) tinggi maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter; dan
c) panjang maksimum 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter. 2. Kereta dorong yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan. d. Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan untuk mengangkut orang memiliki ukuran:

untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan: a) lebar maksimum 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter; b) tinggi maksimum 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter; dan c) panjang maksimum 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan: a) lebar maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter; b) tinggi maksimum 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter; dan c) panjang maksimum 6.000 (enam ribu) milimeter. 7 Struktur organisasi SDM dan SDM

8 Pelayanan
9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa
10 Sistem Manajemen

Usaha 11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Rendah, pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration). b. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat/personil yang tugas dan fungsinya dibidang pembinaan angkutan tidak bermotor untuk penumpang.

B. Transportasi Laut

STANDAR USAHA
ANGKUTAN LAUT

NO KBLI 50111 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG KBLI 50121 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG KBLI 50131 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM KBLI 50141 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM KBLI 50114 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG KBLI 50134 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG KBLI 50133 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS KBLI 50142 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS

Ruang lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: a. pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; b. pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).

Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; c. pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; d. pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; e. angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah- daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; f. angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah- daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta

penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; g. pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, Liquified Petroleum Gas,Liquified Natural Gas (LNG) dan
Compressed Natural Gas (CNG), ikandan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; h. pengangkutan internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. 2. Definisi: 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau

terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 3. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 4. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri 6. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional selama menjalankan kegiatan usaha angkutan laut. 7. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha angkutan laut. 3. Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan Khusus Usaha Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); b. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit

dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia; c. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); d. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit
dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau e. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). f. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: 1. Grosse akta kapal; 2. Surat ukur kapal yang masih berlaku; 3. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan 4. Crew list. 6. Sarana

Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB. 7. Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur; b. pemilik saham; c. Komisaris; d. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran

niaga, yang dibuktikan dengan ijazah. 8.
Pelayanan a. kegiatan pengangkutan barang dan/atau penumpang dalam negeri atau luar negeri; b. kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, atau bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli; c. kegiatan angkutan perairan pelabuhan; d. kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e. kegiatan tally hanya untuk
kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; f. kegiatan pengelolaan kapal; g. kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa kapal; h. kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri; i. kegiatan depo peti kemas; j. kegiatan keagenan kapal. k. Kegiatan angkutan untuk muatan penumpang atau barang yang digunakan untuk menunjang kepentingan tertentu di bidang: 1. industri; 2. kehutanan; 3. pariwisata; 4. pertambangan; 5. pertanian; 6. perikanan; 7. jasa konstruksi; atau 8. kegiatan penelitian, pendidikan,

pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya. 9. Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. memenuhi standar pelayanan angkutan penumpang laut; b. memenuhi standar pelayanan angkutan barang umum; c. memenuhi standar penanganan dan pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya sesuai dengan ketentuan Internasional antara lain:
1. International Maritime Solid Bulk CargoCode/IMSBC Code; 2. International Maritime Dangerous Goods Code/IMDG Code; 3. International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpointFuels/IGF Code; 4. The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk /IGC Code); atau ketentuan peraturan perundang-undangan nasional; d. memenuhi standar pengoperasian angkutan untuk muatan penumpang atau barang yang digunakan untuk menunjang kepentingan tertentu di bidang: 1. industri; 2. kehutanan; 3. pariwisata; 4. pertambangan; 5. pertanian; 6. perikanan; 7. jasa konstruksi; atau 8. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

e. melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal yang dioperasikan agar sesuai dengan standar kelaiklautan kapal; f. memenuhi standar kegiatan bongkar muat barang sesuai dengan Standar Usaha Bongkar Muat Barang; g. memenuhi standar kegiatan angkutan perairan pelabuhan sesuai dengan Standar Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; h. memenuhi standar kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sesuai dengan Standar Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; i. memenuhi standar kegiatan tally hanya untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan dengan Standar Usaha Tally; j. memenuhi standar kegiatan pengelolaan kapal sesuai dengan Standar Usaha Pengelolaan Kapal; k. memenuhi standar kegiatan perantara jual beli kapal dan/atau sewa kapal sesuai dengan Standar Usaha Perantara Jual Beli Kapal dan/atau Sewa Kapal; l. memenuhi standar kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan Standar Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal; m. memenuhi standar kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan Standar Usaha Depo Peti Kemas; dan/atau

n. memenuhi standar kegiatan keagenan kapal, sesuai dengan Standar Usaha Keagenan Kapal, untuk menjalankan aktifitas layanan jasa pengurusan kepentingan operasional dan komersial terhadap kapal perusahaan asing dan/atau perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Sistem Manajemen Usaha

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT):
Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui: a) pemeriksaan dokumen; b) pemeriksaan fisik; c) kunjungan lapangan; dan/atau d) autentikasimelalui layanan
perizinan secara elektronik.
Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a) Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMLALA; b) Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke aplikasi SIMLALA sebagaimana dimaksud pada angka

1dilakukan diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 2 (dua) hari kerja; c) Berdasarkan hasil verifikasi yang dinyatakan telah memenuhi standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak

melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; d) hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan penerbitanSertifikat Standar Usaha Angkutan Laut oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (penyelenggara pelabuhan setempat) paling lama 1 (satu) hari kerja;
e) Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusaha f) Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing;

pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT

NO KBLI 50135 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT KBLI 50143 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT 1. Ruang lingkup
Standar usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: a. angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; b. angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutanlaut berikut operatornya. 2. Definisi: 1. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
2. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan

usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/ atau kapal motor dengan ukuran tertentu. 3. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 4. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 3. Penggolongan Usaha a. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat; b. Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat; 4. Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan Khusus Usaha Standar khusus/teknis, yaitu: a. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling besar GT 500 (lima ratus Gross Tonage) dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau b. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonage) sampai dengan paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh Gross Tonage). 6. Sarana Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB.

Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur; b. pemilik saham; c. Komisaris; d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan ijazah.
Pelayanan Kegiatan pengangkutan laut tradisional atas barang dan/atau penumpang dalam negeri atau lintas batas.
Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. memenuhi standar pelayanan angkutan penumpang laut; b. memenuhi standar pelayanan angkutan barang;
c. melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal yang dioperasikan agar sesuai dengan standar kelaiklautan kapal; d. kegiatan angkutan laut dalam negeri pelayaran-rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur; e. kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat luar negeri ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:

usulan kelompok kerja sama sub- regional; dan
jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut; f. kegiatan angkutan pelayaran rakyat antar propinsi ditetapkan oleh gubernur berdasarkan:
usulan kelompok kerja sama antar propinsi; dan
jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

Sistem Manajemen Usaha

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. MenengahRendah (MR): verifikasi dilakukan pada saatPengawasan, setelah terbitnya Sertifikat terhadap Standar Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat dari OSS. b. Menengah Tinggi (MT):
Pemenuhan terhadap Standar Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat, dilakukan melalui verifikasi sebelum kegiatan operasional Gubernur. Verifikasi dapat dilakukan melalui: a) pemeriksaan dokumen; b) pemeriksaan fisik; c) kunjungan lapangan; dan/atau d) autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.
Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a) Berdasarkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Pemerintah Daerah, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi pemerintah daerah; b) Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk

oleh Pemerintah Daerah (atau penyelenggara pelabuhan setempat) dalam waktu 1 (satu) hari kerja; c) Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; d) Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat oleh Pemerintah Daerah (atau penyelenggara pelabuhan setempat) dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
e) Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya; f) Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat divalidasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

c. Pengawasan 1. Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha. 2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

e. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
TALLY MANDIRI NO KBLI 52298 AKTIVITAS TALLY MANDIRI 1. Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut. Termasuk kegiatan tally mandiri di pelabuhan. 2. Definisi 1. Kegiatan Tally adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut. 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah 3. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/ atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan

antarmoda transportasi. 5. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 6. Peti Kemas (Cargo Container) adalah peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (international standard organization), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang. 7. Penyedia jasa tally adalah perusahaan tally Berbadan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan tally pada kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang bersifat independen. 8. Pengguna jasa tally adalah pemilik muatan dan/atau pengangkut serta pihak lain yang memerlukan jasa pelayanan menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan terhadap barangnya dan/atau barang yang diangkutnya. 9. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim. 10. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan
di luar negeri. 11. Dokumen tally adalah dokumen yang berisi tentang jenis muatan, jenis kemasan, kondisi

serta jumlah muatan dalam ukuran ton/meter kubik/unit dan menunjukan tempat, nama kapal, dan waktu pelaksanaan bongkar muat. 12. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 13. Badan Usaha adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk tally mandiri. 14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah. 15. Sertifikat Standar usaha Tally Mandiri adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Tally Mandiri selama menjalankan kegiatan usaha. 16. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha tally mandiri. 3. Penggolongan Usaha - 4. Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:

a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia di bidang Tally Mandiri, sebagai berikut: 1. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan Tally Mandiri di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; 2. Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan Tally Mandiri di pelabuhan pengumpan. 3. Dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran atau tally yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Tally Mandiri. b. Memiliki sistem manajemen usaha; c. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan; d. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1) Memiliki tenaga ahli

berkewarganegaraan Indonesia di bidang Tally Mandiri, sebagai berikut: a. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut yang diseterakan atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan Tally Mandiri di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan Tally Mandiri di pelabuhan pengumpan. c. Dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran atau Tally Mandiri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Tally Mandiri. 2) Memiliki sistem manajemen usaha; 3) Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan; 4) Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Tally Mandiri berdasarkan jumlah perusahaan Tally Mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; 5) Memiliki kantor. 6. Sarana

Usaha Tally Mandiri 1. Sarana minimum usaha TallyMandiri yang

harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan; 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi

minimum yang terdapat dalam usaha Tally Mandiri antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman. 7. Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi a. Direktur, tugas dan tanggung jawab: 1) Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Tally Mandiri; 2) Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Tally Mandiri; b. Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan; c. Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Tally Mandiri sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Tally Mandiri; d. Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM 1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal, Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan Tally Mandiri di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, yaitu : a. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut yang diseterakan atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan Tally Mandiri di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan dan bisa berkomunikasi dengan Bahasa daerah setempat. 8. Pelayanan Pelayanan Tally Mandiri: a. menghitung; b. mengukur;
c. menimbang; dan d. membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut. 9. Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha Tally Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di pelabuhan; c. Memenuhi standar kinerja pelayanan kapal dan barang yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan; d. Menggunakan peralatan Tally Mandiri yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana tally mandiri. 10. Sistem Manajemen Usaha a. Perusahaan tally mandiriyang melaksanakan kegiatan usaha tally mandiri wajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan; b. Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup: 1. perizinan; 2. organisasi; 3. persyaratan tenaga ahli; 4. tanggung jawab manajemen usaha tally mandiri; 5. program pembekalan dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia yang akan ditempatkan; 6. verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; 7. kesiapan menangani keadaan darurat; 8. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul;

prosedur penyampaian keluhan (complaint) pemilik barang dan penanganannya;
penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan
pendokumentasian. c. Sistem manajemen usaha Tally Mandiri yang dilakukan oleh perusahaan Tally Mandiri, wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Tally Mandiridengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; d. Perusahaan Tally Mandiri wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan; e. Perusahaan Tally Mandiri wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; f. Laporan kegiatan Tally Mandiri dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Perusahaan Tally Mandiri wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR):

Verifikasi dilakukan pada saat Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar atas Standar Usaha Tally Mandiri dari OSS.

b. Pengawasan

Gubernur melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha.
Gubernur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a. Inspektur; b. Auditor; c. Surveyor; atau d. Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan

mempunyai tugas: a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d. melakukan pemeriksaan atas

kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a. meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d. menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e. melakukan pengambilan sampel dan/atau pengujian SOP pelayanan Tally Mandiri; dan/atau f. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL NO KBLI 33151 REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG 1. Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai. 2. Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah. 2. Perawatan kapal adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air sehingga mencapai hasil/ kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. 3. Perbaikan kapal adalah perubahan yang mengakibatkan penggunaan alat dapat lebih lama yang dilakukan karena telah terjadi kerusakan atau penurunan kualitas peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air. 4. Floating repair pemeliharaan dilakukan dalam keadaan kapal terapung diatas air, yang diutamakan pekerjaan permesinan, peralatan

bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air yang dapat dikerjakan tanpa membahayakan keselamatan 5. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing and maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung. 6. Inspeksi Bawah air pada kondisi kapal terapung atau Under Water Inspection In Lieu Dry Docking untuk selanjutnya disebut UWILD adalah kegiatan pemeriksaan bagian luar kapal di bawah garis air yang dilakukan pada saat kapal tetap berada diatas permukaan air dengan metode teknologi tertentu. 7. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 8. Pemilik kapal adalah perusahaan nasional maupun asing, perorangan ataupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal. 9. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/ atau perairan dengan batas-

batas tertentu sebagai ternpat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 11. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim. 12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 13. Dokumen tally adalah dokumen yang berisi tentang jenis muatan, jenis kemasan, kondisi serta jumlah muatan dalam ukuran ton/meter kubik/unit dan menunjukan tempat, nama kapal, dan waktu pelaksanaan bongkar muat. 14. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 15. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha
yang kegiatan usahanya khusus di bidang
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah
Sertifikat Standar usaha perawatan dan perbaikan kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan perawatan dan perbaikan selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha

sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; b. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin kapal/ kelistrikan kapal berijazah D-III (Diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan sertifikat khusus dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 2. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; 3. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar; 4. Peralatan Perawatan dan Perbaikan Kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) minimal berupa: a. Kompresor; b. Genset; c. Peralatan pengecekan permesinan; d. Mesin Bor; e. Gerinda Tangan; f. Mesin Las; g. Peralatan Pengecatan; h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan
i. Peralatan pengecekan alat navigasi. 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Perawatan

dan Perbaikan Kapal berdasarkan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. 6. Sarana

Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal 1. Sarana minimum usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan;

b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Peralatan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang laik minimal berupa: 1) Kompresor; 2) Genset; 3) Peralatan pengecekan permesinan; 4) Mesin Bor; 5) Gerinda Tangan; 6) Mesin Las; 7) Peralatan Pengecatan; 8) Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan
9) Peralatan pengecekan alat navigasi. 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam Perawatan dan Perbaikan Kapal antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman.

Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi
Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Perawatan dan Perbaikan Kapal; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Perawatan dan Perbaikan Kapalsesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal;
Tenaga kerja tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM

Kualifikasi SDM, memiliki tenaga ahli warga negara Indonesia: a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang S-1 (sarjana strata satu) Teknik Perkapalan atau Teknik Sistem Perkapalan yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin kapal/ kelistrikan kapal berijazah D-III (Diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; dan c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan

sertifikat khusus dengan pengalaman kerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun. 2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan pada angka (1) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.

Pelayanan Pelayanan Perawatan dan Perbaikan Kapal: a. perawatan kapal yang dilakukan di atas garis air tanpa membahayakan keselamatan; b. pemeriksaan bagian bawah garis air yang dilakukan dalam kondisi terapung di atas air dapat dilakukan dengan metode Under Water Survey; c. perbaikan dan perlengkapan kapal; d. perbaikan bangunan atas kapal e. perbaikan atau perawatan permesinan di atas kapal; f. perbaikan atau perawatan peralatan navigasi kapal; g. perbaikan atau perawatan peralatan radio kapal; dan atau h. perbaikan atau perawatan peralatan keselamatan kapal saat terapung (floating).
Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal yang ditetapkan oleh pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di pelabuhan; c. Memenuhi standar keselamatan kegiatan

perawatan dan perbaikan kapal yang telah ditetapkan oleh pemerintah; d. Menggunakan peralatan perawatan dan perbaikan kapal yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku; e. Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana perawatan dan perbaikan kapal. 10. Sistem Manajemen Usaha a. Sistem manajemen usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang dilakukan oleh perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal dengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; b. Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Bupati/Walikota dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan; c. Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; d. Laporan kegiatan Perawatan dan Perbaikan Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan dalam ranah Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar Pelaku Usaha atas pemenuhan Standar Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal dari OSS. b. Pengawasan
Bupati/Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha;
Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawasa untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan;
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP Perawatan dan Perbaikan Kapal; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SaluranPengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN

NO KBLI 50112ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUKPENUMPANG KBLI 50132 ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUKBARANG 1. Ruang lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: a. pengangkutan penumpang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya; b. pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

Definisi
Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairanpelabuhan.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi lainnya,
ditarik atau ditunda,

termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 3. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intradan antarmoda transportasi.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk Angkutan Perairan Pelabuhan.
Sertifikat Standar Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha

Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangpelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran; b. Memiliki sistem manajemen usaha; c. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Angkutan Perairan Pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.

B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalanyang disetarakan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangpelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran; b. Memiliki sistem manajemen usaha; c. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; d. Penanaman modal asing untuk usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha penanaman modal. 6. Sarana

Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan: 1. Sarana minimum usaha Angkutan

Perairan Pelabuhan yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama

pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan; d. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan sesuai kegiatan. 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Angkutan Perairan Pelabuhan antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman. 7. Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi 1. Direktur, tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Angkutan Perairan Pelabuhan; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. 2. Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan

perusahaan; 3. Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Angkutan Perairan Pelabuhan; 4. Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM 1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalanyang disetarakan sesuai dengan ketentuan di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang pelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran; 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, yaitu : a. Memiliki tenaga ahli

berkewarganegaraan Indonesia, minimal tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III; atau2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan; atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan yang disetarakan sesuai dengan ketentuan pendidikan dan kebudayaan, dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangpelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran; b. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan dan bisa berkomunikasi dengan Bahasa daerah setempat. 8. Pelayanan a. Pelayanan Angkutan Perairan Pelabuhan: 1. dari dermaga ke kapal berlabuh; 2. dari kapal berlabuh ke dermaga; 3. dari kapal berlabuh ke kapal lainnya. b. usaha Angkutan Perairan Pelabuhan meliputi jenis kegiatan angkutan perairan pelabuhan berupa: 1. Kapal mengangkut barang; 2. Kapal mengangkut penumpang; 3. Kapal mengangkut hewan..

Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Angkutan Perairan Pelabuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di wilayah setempat; c. Memenuhi standar kinerja pelayanan kapal dan barang yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan; d. Menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pelayaran; e. Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana Angkutan Perairan Pelabuhan; f. Kegiatan usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp); g. Bagi pelabuhan yang belum memilki Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
Sistem Manajemen Usaha
a. Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan yang melaksanakan angkutan perairan pelabuhan wajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup:
perizinan;
organisasi;
persyaratan tenaga ahli;
tanggung jawab manajemen usaha angkutan perairan pelabuhan;
program pembekalan dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia yang akan ditempatkan;
verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen;
kesiapan menangani keadaan darurat kapal yang dioperasikannya;
pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul;
SOP pelayanan Angkutan Perairan Pelabuhan;
prosedur penyampaian keluhan (complaint) pengguna jasa angkutan perairan pelabuhan dan penanganannya;
penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan
pendokumentasian. c. Sistem manajemen usaha Angkutan Perairan Pelabuhan yang dilakukan perusahaan angkutan perairan pelabuhan, wajib dilaporkan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; d. Perusahaan angkutan perairan pelabuhan wajib menyampaikan laporan rencana Angkutan Perairan Pelabuhan dan syahbandar setempat; e. Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan; f. Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; g. Laporan kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.
Penilaian a. Menengah Tinggi (MT):

Kesesuaian dan Pengawasan Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Gubernur, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi yang ada di pemerintah daerah (yang terintegrasi dengan OSS); 2. Hasil verifikasi diterbitkan paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha,

Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Angkutan Perairan Pelabuhan oleh Gubernur dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
6. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusahanya. b. Pengawasan 1. Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha. 2. Gubernur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan; 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana

dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a. Inspektur; b. Auditor; c. Surveyor; atau d. Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a. meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c. memeriksa kepatuhan

pemenuhan kewajiban; d. menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e. melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP pelayanan Angkutan Perairan Pelabuhan; dan/atau f. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA

NO KBLI 52229 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA 1. Ruang Lingkup
Standar ini mencakup kegiatan Salvage/ pekerjaan bawah air (PBA) dan Jasa Penunjang Angkutan Perairan Lainnya*.

*Jasa penunjang angkutan perairan lainnya termasuk kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Shipbroker) dan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.

PERANTARA JUAL BELI DAN/ATAU SEWA KAPAL 2. Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (Ship Broker) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang terkait dengan perantaraan jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal.

Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship broker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal (chartering).
Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.
Perusahaan Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (Ship Broker) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananyakegiatan yang terkait dengan perantaraan jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 8. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 9. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan
usaha yang kegiatan usahanya khusus
di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 11. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang diakui oleh Pemerintah. 12. Sertifikat Standar usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 13. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal.

Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:
Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan
bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Brokerdengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapalatau bidang Pelayaran;
Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal;
Memiliki sistem manajemen usaha;
Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan

dengan bukti

kepemilikan atau sewa yang sah; 5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan laut. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan
bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Broker dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapalatau bidang Pelayaran. 2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal. 3. Memiliki sistem manajemen usaha 4. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan

dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; 5. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi

perhubungan laut; 6. Penanaman modal asing untuk usaha Bongkar Muat Barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal. 6. Sarana

Usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal 1. Sarana minimum usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan

barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman.

Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi
Direktur, tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Perantara Jual Beli Dan/atau Sewa Kapal.
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.
Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM 1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat: a. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan
bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Brokerdengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal atau bidang Pelayaran. b. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan pada huruf a merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat: a. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yaitu tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Brokerdengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal atau bidang Pelayaran. b. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan padahuruf a merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.

c. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan.

Pelayanan Pelayanan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal meliputi jenis kegiatan: a. Perantaraan jual beli kapal baru; b. Perantaraan jual beli kapal bekas; c. Perantaraan jual beli kapal rongsokan;
d. Perantaraan penyewaan kapal untuk kegiatan pelayaran dari dan ke luar negeri;
e. Dukungan jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal meliputi konsultasi tentang keagenan kapal, aspek legal, konsultasi, asuransi, keuangan, arbitrase, riset, marketing dan administrasi.
Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Mematuhi perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; b. Memiliki Surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.
Sistem Manajemen Usaha a. Sistem manajemen usahaPerantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapalyang dilakukan oleh perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal, wajib dilaporkan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapaldengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut. b. Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Menteri dan Direktur

Jenderal Perhubungan Lautsetiap 2 (dua) tahunan. c. Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut; d. Laporan kegiatan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. Perusahaan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar atas pemenuhan Standar Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dari OSS.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau pengujian SOP Pelayanan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR 1. Definisi 1. Pelaku Usaha adalah Badan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air; 2. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia 3. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya. 4. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air danj atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air. 5. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan 2. Penggolongan Usaha - 3. Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan Khusus Usaha Persyaratan Teknis: a. sertifikat Standar Usaha Salvage dan/atau PBA dari OSS; b. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan salvage dan/ atau pekerjaan bawah air; c. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan; d. memiliki peralatan kerja yang terdiri atas:
1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
1 (satu) set pompa salvage dan/ atau pekerjaan bawah air;
1 (satu) set alat survei;
1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan
1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi. e. memiliki 4 (empat) set alat selam Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) atau 1 (satu) set alat selam Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA); f. untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis crane barge atau tug boat berbendera Indonesia; dan g. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis pipe cable laying barge vessel atau tug boat berbendera Indonesia.
Sarana

Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur; b. pemilik saham; c. Komisaris; d. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dan memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan.
Pelayanan Pelayanan minimum terhadap pengguna jasa yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Pelayanan Kegiatan Salvage, antara lain:
memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya;
mengangkat dan menyingkirkan kerangka kapal dan/ atau muatannya; dan
mengangkat dan menyingkirkan rintangan bawah air atau benda lainnya. b. Pelayanan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air, antara lain:
kegiatan membangun dan/atau memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang di berikan kepada pemilik;
kegiatan membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas Perairan yang diberikan kepada

pemilik; 3. kegiatan pekerjaan bawah air yang diberikan kepada pelaksana kerja berupa survey bawah air, perawatan, pemeriksaan dan perbaikan bangunan dan/atau instalasi di perairan. 8. Persyaratan Produk/Proses/Jasa

Sistem Manajemen Usaha

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang yang belum terverifikasi diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi

oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi (termasuk verifikasi lapangan jika ada) diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
6. Sertifikat Standar Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, atau melalui email: salvagepba_direktoratkplp@yahoo.com, Contact Centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT 1. Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. 3. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. 4. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. 5. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut

dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal. 6. Badan Usaha adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut. 7. Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/ataupengangkut. 8. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas. 9. Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal 10. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 11. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing and maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung. 12. Jasa penyewaan peralatan angkutan laut dan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut adalah kegiatan yang

ditujukan untuk semua kegiatan yang terkait dengan penyewaan peralatan angkutan laut dan penyewaan peralatan usaha jasa terkait angkutan laut. 13. Perusahaan Jasa Penyewaan peralatan angkutan laut dan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan yang terkait denganpenyewaan peralatan angkutan laut dan penyewaan peralatan usaha jasa terkait angkutan laut. 14. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 16. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 17. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 18. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha

yang bergerak di bidang Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut yang diakui oleh Pemerintah. 19. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah. 20. Sertifikat Standar Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut selama menjalankan kegiatan usaha. 21. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut. 2. Penggolongan Usaha -

Persyaratan Umum Usaha

Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:
Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/teknik/ perkapalan/teknik mesin/ automotif/ kepelabuhanan/transportasi dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut dan/atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait sesuai dengan kegiatan usahanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait;
Memiliki sistem manajemen usaha;
Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan

perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahanya. B. Pelaku usaha Pemilik Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/ teknik/ perkapalan/ teknik mesin/ automotif/ kepelabuhanan/ transportasi yang disetarakan dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut dan/atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait sesuai dengan kegiatan usahanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait; 2. Memiliki sistem manajemen usaha; 3. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahanya;

Penanaman modal asing untuk usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha penanaman modal.
Sarana
(Sarana Minimum, Fasilitas Minimum dan Kondisi Lingkungan)

Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut: 1. Sarana minimum usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. Peralatan Angkutan Laut yang laik; e. Peralatan bongkar muat yang laik; f. Peralatan jasa pengurusan transportasi yang laik; g. Peralatan tally mandiri yang laik; h. Peralatan depo peti kemas yang laik; i. Peralatan perbaikan dan pemeliharaan kapal yang laik. 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman.

Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A.
Struktur Organisasi
Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut.
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
Tenaga kerja tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan /kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

C. Kualifikasi SDM

Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/teknik/ perkapalan/teknik mesin/automotif/ kepelabuhanan/transportasi yang disetarakan

dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut dan/atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait sesuai dengan kegiatan usahanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait. 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, yaitu:
a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/teknik/perkapalan/ teknik mesin/automotif/ kepelabuhanan/transportasi yang disetarakan

dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut dan/atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun di

bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait sesuai dengan kegiatan usahanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait; b. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan dan bisa berkomunikasi dengan Bahasa daerah setempat.

Pelayanan a. Pelayanan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut yang dapat mencakup kegiatan: b. Penyewaan peralatan angkutan laut; c. Penyewaan peralatan bongkar muat; d. Penyewaan peralatan jasa pengurusan transportasi; e. Penyewaan peralatan tally mandiri;
f. Penyewaan peralatan depo peti kemas; dan/atau g. Penyewaan peralatan perbaikan dan pemeliharaan kapal
Persyaratan Produk/Proses/Jasa
a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling

menguntungkan antar para pelaku usaha di pelabuhan; c. Menyediakan peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku; b. Memiliki surat bukti sewa peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.

Sistem Manajemen Usaha a. Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut yang melaksanakan kegiatan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut wajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan; b. Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup:
perizinan;
organisasi;
persyaratan tenaga ahli;
tanggung jawab manajemen usaha;
program pembekalan dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia yang akan ditempatkan;
verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen;
kesiapan menangani keadaan darurat;
pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan

yang timbul; 9. SOP pelayanan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 10. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pengguna jasa dan penanganannya; 11. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan 12. pendokumentasian. c. Sistem manajemen usahaPenyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut yang dilakukan oleh perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkaitdengan angkutan laut dengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; d. Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan;

e. Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; f. Laporan kegiatan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 10. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar atas pemenuhan Standar Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut dari OSS. b. Pengawasan 1. Gubernur melalui instansi terkait
dan penyelenggara pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha. 2. Gubernur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan

pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan

f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP pelayanan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
BONGKAR MUAT BARANG NO KBLI 52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 1. Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. 2. Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk
dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas

tertentu

sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan
tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra-dan

antarmoda transportasi. 3. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan

yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi. 4. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muat
angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

penyeberanggan

dengan jangkauan pelayaran antar provinsi. 5. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muat
angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang,
serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 6. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/ atau tempat bongkar muat barang. 7. Usaha Bongkar Muat Barang adalah
kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi

kegiatanstevedoring, cargodoring, dan receiving/ delivery. 8. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/ dimuat dari dan kekapal. 9. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk bongkar muat. 10. Stevedoringadalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat

barang dari
dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal
sampai dengan tersusun dalam
palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. 11. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. 12. Receiving/ Delivery adalah pekerjaan
memindahkan barang dari
timbunan/tempat penumpukan di
gudang/lapangan penumpukan dan
menyerahkan sarnpai tersusun di
atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. 13. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk
Perseroan Terbatas yang melakukan usaha
jasa terkait di bidang angkutan di
perairan, khusus untuk kegiatan
bongkar muat barang. 14. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam. 15. Sertifikat Standar Usaha Bongkar Muat adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh perusahaan bongkar muat selama menjalankan kegiatan usaha. 16. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha bongkar muat. 17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. 18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 3. Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha

Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:
Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut
b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut;

c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang. 2. Memiliki sistem manajemen usaha; 3. Peralatan:
a. Forklift; b. Pallet,
c. Ship side-net; d. Rope sling; e. Rope net; dan f. Wire net dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Bongkar Muat Barang pelabuhan setempat; 4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan Bongkar Muat Barang dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut yang disetarakan; b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III

Pelayaran/Transportasi Laut yang disetarakan;
c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang disetarakan, memiliki sertifikat ketrampilan dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Bongkar Muat Barang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang. 2. Memiliki sistem manajemen usaha; 3. Peralatan:
a. Forklift; b. Pallet,
c. Ship side-net; d. Rope sling; e. Rope net; dan f. Wire net dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Bongkar Muat Barang pelabuhan setempat; 4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Bongkar Muat Barang berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; 5. Penanaman modal asing untuk usaha Bongkar Muat Barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.

Sarana

Usaha Bongkar Muat Barang 1. Sarana minimum usaha Bongkar Muat Barang

yang harus dimiliki meliputi: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Tempat penampungan sampah, dan; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan meliputi: a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Peralatan Bongkar Muat Barang yang laik antara lain: 1) Ship Side Net; 2) Rope Sling; 3) Wire Sling; 4) Rope Net; 5) Wire Net; 6) Forklift. Jumlah, jenis dan kapasitas peralatan bongkar muat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Bongkar Muat Barang di pelabuhan setempat. 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Bongkar Muat Barangantara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman.

Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi
Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Bongkar Muat Barang; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Bongkar Muat Barang;
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli wajib, tugas dan tanggung

jawabnya sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Bongkar Muat Barangsesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Bongkar Muat Barang; 4. Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B.
Kualifikasi SDM 1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut;
c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan; dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Bongkar Muat Barangyang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang. 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut yang disetarakan; b. Pelabuhan Pengumpul:

ANT III dan/atauD.III Pelayaran/Transportasi Laut yang disetarakan; c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang disetarakan yang memiliki sertifikat ketrampilan; dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Bongkar Muat Barang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang; d. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan dan bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah setempat. 8. Pelayanan Pelayanan Bongkar Muat Barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery yang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk Bongkar Muat Barang di pelabuhan. 9. Persyaratan Produk/Proses/Jasa
1. Pelayanan bongkar muat: a. Stevedoring adalah pekerjaan
membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat
barang dari dermaga/tongkang/truk ke
dalam kapal sampai dengan tersusun
dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. b. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang

atau sebaliknya. c. Receiving/ Delivery adalah pekerjaan
memindahkan barang dari
timbunan/tempat penumpukan di
gudang/lapangan penumpukan dan
menyerahkan sampai tersusun di
atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. 2. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di pelabuhan; 3. Memenuhi standar kinerja pelayanan kapal dan barang yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan; 4. Menggunakan peralatan Bongkar Muat Barang yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana Bongkar Muat Barang. 10. Sistem Manajemen Usaha a. Perusahaan Bongkar Muat Barangyang melaksanakan kegiatan usaha Bongkar Muat Barangwajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup: 1. perizinan; 2. organisasi; 3. persyaratan tenaga ahli; 4. tanggung jawab manajemen usaha bongkar muat barang; 5. program pembekalan dan pengembangan

pengetahuan sumber daya manusia yang akan ditempatkan; 6. verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; 7. kesiapan menangani keadaan darurat; 8. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul; 9. SOP (stevedoring, cargodoring, receiving/delivery); 10. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pemilik barang dan penanganannya; 11. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan 12. pendokumentasian. c. Sistem manajemen usahaBongkar Muat Barang yang dilakukan oleh perusahaan Bongkar Muat Barang, wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Bongkar Muat Barang dengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat. d. Perusahaan Bongkar Muat Barangwajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan; e. Perusahaan Bongkar Muat Barang wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; f. Laporan kegiatan Bongkar Muat Barang dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

g. Perusahaan Bongkar Muat Barangwajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Gubernur, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi yang ada di pemerintah daerah (yang terintegrasi dengan OSS); 2. Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Gubernur dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; 3. Hasil verifikasi diterbitkan paling lama
dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan

pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Usaha Bongkar Muat Barang oleh Gubernur dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
6. Sertifikat Standar Usaha Bongkar Muat Barang) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusahanya. b. Pengawasan 1. Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha. 2. Gubernur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.

Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau pengujian SOP Pelayanan Bongkar Muat Barang; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI NO KBLI 52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 1. Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. 2. Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah. 2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 3. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/ atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal

bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 6. Bandar Udara adalah kawasandi daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 7. Stasiun Kereta Api adalah suatu areal dan bangunan untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta api, menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang serta keperluan operasional kereta api lainnya. 8. Pelabuhan Darat adalah pelabuhan yang terletak di daratan/pedalaman namun masih terkait dengan pelabuhan laut sebagai tempat tujuan ekspor dan impor dengan melibatkan moda angkutan darat. 9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 10. Barang adalah semua komoditas yang diangkut, dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal laut, feri, kereta api, kendaraan

bermotor, pesawat udara, termasuk hewan dan tumbuhan. 11. Dokumen Angkutan Barang adalah dokumen yang digunakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam proses pengiriman, penerimaan dan pangangkutan barang dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan sarana angkutan laut dan/ atau sungai, danau, penyeberangan, darat dan/ atau angkutan udara. 12. Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/ atau udara. 13. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. 14. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 15. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. 16. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/ atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu

bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 17. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 18. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 19. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan Jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 20. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan Pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. 21. Otoritas Transportasi Lainnya adalah otoritas selain Penyelenggara Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Bandar Udara. 22. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah. 23. Sertifikat Standar Usaha Jasa Pengurusan Transportasi adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi selama menjalankan kegiatan usaha.

Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha
Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;
Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:
Memiliki tenaga kerja ahli Warga Negara Indonesia berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-l Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Jasa Pengurusan Transportasi;
Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;
Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi;
Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya;
Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Jasa Pengurusan Transportasi berdasarkan jumlah perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:
Memiliki tenaga kerja ahli Warga Negara Indonesia berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-l Logistik yang disetarakan atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi;
Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;
Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi;
Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya;
Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat;
Penanaman modal asing untuk usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha penanaman modal.
Sarana

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 1. Sarana minimum usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan; d. Kendaraan Operasional yang laik dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Jasa Pengurusan Transportasi antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman. 7. Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi

Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Jasa Pengurusan Transportasi; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan

oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan; 3. Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Pengurusan Transportasi; 4. Tenaga kerja tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM 1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal, Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-l Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Jasa Pengurusan Transportasi; 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, yaitu : a. memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan indonesia, dengan syarat minimal, Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA

Diploma/ FIATA Diploma, S-l Logistik yang disetarakan atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Jasa Pengurusan Transportasi; b. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan dan bisa berkomunikasi dengan Bahasa daerah setempat. 8. Pelayanan Pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi: a. penerimaan;
b. pengelolaan penyimpanan;
c. sortasi;
d. pengepakan;
e. penandaan;
f. pengukuran;
g. penimbangan;
h. pengelolaan transportasi;
i. penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;
j. pengurusan penyelesaian dokumen;
k. pemesanan ruangan pengangkut;
l. pengiriman;
m. pengelolaan pendistribusian;
n. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
o. klaim;
p. asuransi atas pengiriman barang;
q. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
r. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
s. layanan logistik penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara

konvensional dan/atau elektronik;
t. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;
u. pengangkut kontraktual atau non vessel operator common carrier (NVOCC); dan
v. barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Produk/Proses/Jasa
a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Pengurusan Transportasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di pelabuhan; c. Memiliki surat penunjukan/pemberian kuasa dari pemilik barang untuk melakukan pengurusan pengiriman; d. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem Manajemen Usaha
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasiyang melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi wajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan.
Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup: a. perizinan; b. organisasi;

c. persyaratan tenaga ahli; d. tanggung jawab manajemen usaha Jasa Pengurusan Transportasi; e. program pembekalan dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia yang akan ditempatkan; f. verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; g. kesiapan menangani keadaan darurat; h. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul; i. SOP pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi; j. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pemilik barang dan penanganannya; k. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan l. pendokumentasian. 3. Sistem manajemen usahajasa pengurusan transportasi yang dilakukan oleh perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; 4. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahun; 5. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib menyampaikan laporan kegiatannya

setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; 6. Laporan kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Gubernur, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi yang ada di pemerintah daerah (yang terintegrasi dengan OSS); 2. Berkas persyaratan yang telah diunggah pemohon akan diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Gubernur

dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat dalam waktu 2 (dua) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Jasa Pengurusan Transportasi oleh Gubernur
dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
5. Sertifikat Standar Jasa Pengurusan Transportasi secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusahanya. b. Pengawasan

Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha;
Gubernur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas:

a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP pelayanan usaha Jasa Pengurusan Transportasi; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
DEPO PETI KEMAS NO KBLI 52109 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA 1 Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain. 2 Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah 2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/ atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi 3. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Peti kemas (Cargo Container) adalah adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di luar daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan/pencucian, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping) serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (full) dan/atau peti kemas kosong (empty).
Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan petikemas.
Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk depo peti kemas.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai

otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial 11. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan
usaha yang kegiatan usahanya khusus di
bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya 12. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran 13. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha
yang bergerak di bidang Depo Peti Kemas yang diakui oleh Pemerintah 14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah 15. Sertifikat Standar Usaha Depo Peti Kemas adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh perusahaan Depo Peti Kemas selama menjalankan kegiatan usaha. 16. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Depo Peti Kemas.

Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha

sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III, atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi; 2. Persetujuan studi lingkungan dari instasi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas; 3. Dalam hal rencana Depo Peti Kemas di luar DLKr harus dilengkapi Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m² yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan;
4. Dalam hal rencana Depo Peti Kemas di dalam DLKr harus dilengkapi : a) Perjanjian kerjasama dengan badan

usaha pelabuhan dan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; atau
b) Perjanjian kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan setempat
untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; c) Studi lingkungan sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan; 5. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan baik di dalam maupun di luar DLKr Pelabuhan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong dan/atau isi;
6. Konstruksi lahan Depo Peti Kemas dapat menggunakan:
a. Paving;
b. Aspal; atau
c. Beton/concrete.
7. Memiliki peralatan antara lain:
a. 1 (satu) unit reach stacker; b. 1 (satu) unit top loader; c. 1 (satu) unit side loader; d. 1 (satu) unit forklift; dan/atau e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha Depo Peti Kemas. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, paling sedikit 1 (satu) orang

dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III, atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi; 2. Persetujuan studi lingkungan dari instasi pemerintah

kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas; 3. Dalam hal rencana Depo Peti Kemas dalam DLKr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; 4. Menguasai (bukan sewa) lahan lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m² yang dibuktikan dengan hak penguasaan untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional;
5. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:
1) Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet; 2) Minimal 2 (dua) tier peti bermuatan isi dengan ukuran 20 (dua puluh) feet. 3) Konstruksi lahan Depo Peti Kemas dapat menggunakan:

a. Paving;
b. Aspal; atau
c. Beton/concrete.
4) Memiliki peralatan antara lain:
a. 1 (satu) unit reach stacker; b. 1 (satu) unit top loader; c. 1 (satu) unit side loader; d. 1 (satu) unit forklift; dan/atau e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha Depo Peti Kemas. 5) Penanaman modal asing untuk usaha Depo Peti Kemas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal. 6. Sarana

Usaha Depo Peti Kemas, harus memiliki
1. Sarana minimum usaha Depo Peti Kemas yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang; i. Lahan untuk kegiatan Depo Peti Kemas.

Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan; d. Memiliki minimum peralatan yang laik sebagai berikut :

1 (satu) unit reach stacker;
1 (satu) unit top loader;
1 (satu) unit side loader;
1 (satu) unit forklift; dan/atau
Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha Depo Peti Kemas.

Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Depo Peti Kemas antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman.
Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi
Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Depo Peti Kemas; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Depo Peti Kemas;
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Depo Peti Kemas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Depo Peti Kemas;
Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan/ kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM 1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas; 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, memiliki : a. Tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III; atau2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan; atau Diploma III Transportasi laut yang disetarakan sesuai dengan ketentuan; atau
b. 2 (dua) orang ahli yang sederajat yang disetarakan sesuai dengan ketentuan dengan pendidikan tinggi;dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas; c. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan dan dapat berkomunikasi dengan Bahasa daerah setempat. 8. Pelayanan Pelayanan Depo Peti Kemas: a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas; b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas; c. kegiatan konsolidasi bongkar (stripping) atau muat (stuffing) barang dari dan ke dalam peti

kemas yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang (less than container load cargo); atau d. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas: 1. pemindahan; 2. pengaturan atau angsur; 3. penataan; 4. lift on lift off secara mekanik; 5. pelaksanaan survei; 6. pengemasan; 7. pelabelan; 8. pengikatan/pelepasan; 9. pemeriksaan fisik barang; 10. penerimaan; 11. penyampaian; dan 12. tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan Depo Peti Kemas dalam Pengawasan kepabeanan. 9. Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Depo Peti Kemas yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di wilayah setempat; c. Memiliki surat penunjukan dari perusahaan angkutan laut nasional/pemilik barang/kuasanya untuk melakukan kegiatan Depo Peti Kemas; d. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku. 10. Sistem Manajemen a. Pelaksana kegiatan Depo Peti Kemasyang

Usaha melaksanakan kegiatan Depo Peti Kemas wajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup: 1. perizinan; 2. organisasi; 3. persyaratan tenaga ahli; 4. tanggung jawab manajemen usaha Depo Peti Kemas; 5. program pembekalan dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia yang akan ditempatkan; 6. verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; 7. kesiapan menangani keadaan darurat; 8. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul; 9. SOP pelayanan kegiatan Depo Peti Kemas; 10. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pemilik barang dan penanganannya; 11. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan 12. pendokumentasian. c. Pelaksana kegiatan Depo Peti Kemas wajib menyampaikan

laporan 2 (dua) tahun internal audit dan pemutakhiran berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha; d. Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing;

e. Perusahaan Depo Peti Kemas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; f. Laporan kegiatan Depo Peti Kemas dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Perusahaan Depo Peti Kemas wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Gubernur, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi yang ada di pemerintah daerah (yang terintegrasi dengan OSS); 2. Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim

Verifikator yang ditunjuk oleh Gubernur dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; 3. Hasil verifikasi diterbitkan paling lama
dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Depo Peti Kemas oleh Gubernur dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
6. Sertifikat Standar Depo Peti Kemas secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusahanya. b. Pengawasan 1. Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha; 2. Gubernur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau pengujian SOP pelayanan Depo Peti Kemas; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
KEAGENAN KAPAL NO KBLI 52297 JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN 1 Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas mengurus kepentingan kapal perusahan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemiliki kapal atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal. 2 Definisi 1. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 2. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan
angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 4. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan operasional Kapal dan/atau kepentingan komersial pemilik atau operator Kapal perusahaan angkutan laut asing dan/ atau kapal perusahaan angkutan laut nasional di Indonesia. 5. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 6. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha keagenan kapal. 7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 8. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat

untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 9. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 10. Sertifikat Standar Usaha Keagenan Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh perusahaan keagenan kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 11. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Keagenan Kapal.
3. Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha

Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)
atau Transportasi Laut dengan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di

perusahaan pelayaran/ Keagenan Kapal; b. Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi penunjang usahanya. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)
atau Transportasi Laut yang disetarakan dengan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di perusahaan pelayaran/Keagenan Kapal; b. Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi penunjang usahanya; c. Penanaman modal asing untuk usaha Keagenan Kapal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.

Sarana

Usaha keagenan kapal
1. Sarana minimum usaha Keagenan Kapal yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat;

d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan; 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Keagenan Kapalantara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman. 7. Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi 1. Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Keagenan Kapal; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Keagenan Kapal;

Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Keagenan Kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keagenan Kapal;
Tenaga kerja, tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. B.
Kualifikasi SDM
Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atauTransportasi Lautdengan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di perusahaan pelayaran/keagenan kapal.
Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, yaitu:
a. tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)

atau Transportasi Laut yang disetarakan dengan memiliki pengalaman minimal

2 (dua) tahun di perusahaan pelayaran/keagenan kapal; dan b. Fasih berbahasa Indonesia baik lisan dan tulisan. 8. Pelayanan a. usaha Keagenan Kapal meliputi pelayanan untuk mengurus kepentingan kapal sebagai: b. Agen umum (general agent), untuk mengurus kepentingan kapal bendera asing;
c. Sub agen, untuk mengurus kepentingan kapal bendera asing. d. Agen, untuk mengurus kepentingan kapal berbendera Indonesia. e. Kegiatan usaha Keagenan Kapal merupakan kegiatan mengurus kepentingan: f. operasional kapal; dan g. komersial kapal. h. Kepentingan operasional kapal dan kepentingan komersial kapal dilakukan terhadap kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 9. Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keagenan Kapal yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di wilayah setempat; 10. Sistem Manajemen Usaha 1. Perusahaan Keagenan Kapalyang melaksanakan keagenan kapal wajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. 2. Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal

mencakup: a. perizinan; b. organisasi; c. persyaratan tenaga ahli; d. tanggung jawab manajemen usaha Keagenan Kapal; e. program pembekalan dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia yang akan ditempatkan; f. verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; g. kesiapan menangani keadaan darurat kapal yang diageninya; h. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul; i. SOP pelayanan Keagenan Kapal; j. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pemilik/operator
kapal/perusahaan angkutan laut asing dan perusahaan angkutan laut nasional/agen umum dan penanganannya; k. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan l. pendokumentasian. 3. Sistem manajemen usaha Keagenan Kapal yang dilakukan perusahaan Keagenan Kapal, wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan usahaKeagenan Kapal. 4. Perusahaan Keagenan Kapal wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap 2 (dua) tahunan.

Perusahaan Keagenan Kapal wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
Laporan kegiatan Keagenan Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
Perusahaan Keagenan Kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan;
virtual; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasiyang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMLALA;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim

Verifikator (Kantor Pusat dan UPT) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu 2 (dua) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Usaha Keagenan Kapal oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
5. Sertifikat Standar Usaha Keagenan Kapal secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusahanya. b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil

Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP

pelayanan Keagenan Kapal; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
PENGELOLAAN KAPAL (SHIP MANAGEMENT) NO KBLI 52225 AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL 1 Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan sertifikasi kelautan kapal. 2 Definisi

Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
Pemilik Kapal adalah perusahaan nasional maupun asing, perorangan maupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal.
Kontrak pengelolaan kapal adalah kesepakatan antara pemilik kapal dan perusahaan pengelola kapal berdasarkan kondisi teknis kapal yang disepakati bersama.
Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau perjanjian kerja laut.
Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum

Indonesia

yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan / atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 11. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri

dari dan ke pelabuhan luar negeri 12. Usaha Pengelolaan Kapal (Ship Management) adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan, pelaksanaan dan Pengawasan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal. 13. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pengelolaan kapal. 14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/ atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 16. Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan Kapal (Ship Management) adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh

perusahaan pengelolaan kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 17. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Pengelolaan Kapal (ship management).
3. Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT- III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT- III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/ Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran atau Pengelolaan Kapal (ship management) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Pengelolaan Kapal (ship management); b. Memiliki sistem manajemen usaha.

B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT- III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT- III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/ Teknik Perkapalan yang disetarakan dengan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran atau Pengelolaan Kapal (ship management) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Pengelolaan Kapal (ship management); b. Memiliki sistem manajemen usaha; c. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Pengelolaan Kapal berdasarkan jumlah perusahaan Pengelolaan Kapal dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; d. Penanaman modal asing untuk usaha Pengelolaan Kapal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha penanaman modal. 6. Sarana

Usaha Pengelolaan Kapal 1. Sarana minimum usaha Pengelolaan Kapal
yang harus dimiliki meliputi antara lain: a. Ruang kantor yang dilengkapi

peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan; e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan
pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Tempat penampungan sampah; h. Gudang atau tempat penyimpanan barang. 2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain : a. Alat keselamatan dan keamanan; b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam usaha Pengelolaan Kapal antara lain:
a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; c. Kondisi lingkungan yang aman.
Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi
Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Pengelolaan Kapal; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Pengelolaan Kapal.
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Pengelolaan Kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Kapal;
Tenaga kerja tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan /

kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. B. Kualifikasi SDM 1. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal dalam negeri yaitu memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/ Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran atauPengelolaan Kapal (ship management) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atauPengelolaan Kapal (ship management); 2. Kualifikasi SDM untuk penanaman modal asing, yaitu : a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/ Teknik Perkapalan yang disetarakan,
dengan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran atau Pengelolaan Kapal (ship management) yang dibuktikan

dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Pengelolaan Kapal (ship management); b. Fasih berbahasa Indonesia baiklisan dan tulisan dan bisa berkomunikasi dengan Bahasa daerah setempat.

Pelayanan
Pelayanan jasa Pengelolaan Kapal (ship management): Kegiatan usaha Pengelolaan Kapal (ship management) merupakan kegiatan Pengelolaan Kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan, pelaksanaan dan Pengawasan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal, antara lain: a. pengelolaan kapal; b. persiapan, pelaksanaan dan Pengawasan docking kapal; c. penyelenggaraan kegiatan penyediaan suku cadang kapal; d. penyelenggaraan kegiatan penyediaan perbekalan di kapal; e. pengelolaan pengawakan; f. pengelolaan asuransi; g. Perusahaan Pengelolaan Kapal dapat mewakili pemilik kapal dalam memastikan memelihara dan mengawasi dokumen/sertifikat kapal untuk tetap berlaku; dan atau h. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sertifikasi kelaiklautan kapal.
Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pengelolaan Kapal yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di wilayah setempat; c. Memenuhi standar kinerja pelayanan Pengelolaan Kapal (ship management) yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; d. Menggunakan peralatan Pengelolaan Kapal (ship management) yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku; e. Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana Pengelolaan Kapal (ship management).
Sistem Manajemen Usaha a. Perusahaan Pengelolaan Kapal (ship management) wajib memiliki sistem manajemen usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup:
perizinan;
organisasi;
persyaratan tenaga ahli;
tanggung jawab manajemen usaha Pengelolaan Kapal;
program pembekalan dan pengembangan pengetahuan sumber

daya manusia yang akan ditempatkan; 6. verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; 7. kesiapan menangani keadaan darurat kapal yang dikelolanya; 8. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul; 9. SOP pelayanan Pengelolaan Kapal; 10. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pemilik kapal/perusahaan angkutan laut asing dan perusahaan angkutan laut nasional dan penanganannya; 11. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan 12. pendokumentasian. c. Sistem manajemen usaha Pengelolaan Kapal (ship management) yang dilakukan oleh perusahaan Pengelolaan Kapal (ship management), wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan usaha Pengelolaan Kapal; d. Perusahaan Pengelolaan Kapal wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap 2 (dua) tahunan; e. Perusahaan Pengelolaan Kapal wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal Perhubungan Laut; f. Laporan kegiatan Pengelolaan Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Perusahaan pengelolaan kapal (ship management) wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMLALA;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi

oleh Tim Verifikator (Kantor Pusat dan UPT) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu 2 (dua) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan Kapal (Ship Management) oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
5. Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan Kapal (Ship Management) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusahanya. b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP pelayanan Pengelolaan Kapal; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT (BADAN USAHA PELABUHAN)

NO KBLI 52221 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT 1. Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. 2. Definisi 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan
laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan
internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan Kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan tugas melaksanakan Pengawasan dan penegakan hukum di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan Kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian Pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan Pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, daerah, swasta, dan/atau koperasi.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 20. Sertifikat Pengoperasian Pelabuhan dan/atau Terminal adalah persetujuan untuk mengoperasikan pelabuhan dan/atau terminal. 3. Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan Khusus Usaha memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia tersertifikasi bidang kepelabuhanan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. 6. Sarana

Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur Organisasi SDM Struktur Organisasi berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur; b. pemilik saham; c. Komisaris; d. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia tersertifikasi bidang kepelabuhanan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
Pelayanan a. Usaha Kepelabuhanan Laut, mencakup kegiatan usaha penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan, baik pada:
Pelabuhan Utama;
Pelabuhan Pengumpul;
Pelabuhan Pengumpan Regional; atau
Pelabuhan Pengumpan Lokal,
Yang dilakukan pengendalian perizinan

berusaha maupun pembinaan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi jasa kapal, barang dan penumpang: 1. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; 2. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; 3. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; 4. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; 5. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 6. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro; 7. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; 8. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau 9. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. c. Kegiatan penyediaan dan/atau peiayanan jasa bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang dilakukan di Terminal multipurpose dan konvensional dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di

Pelabuhan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan. d. Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang pada terminal multipurpose dan konvensional melakukan kemitraan dengan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha. 9. Persyaratan Produk/Proses/J asa a. mendapatkan konsesi kepelabuhanan dari Pemerintah; b. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan; c. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan; e. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan diperairan; f. memelihara kelestarian lingkungan; g. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian;
h. menyampaikan laporan melalui sistem onlinesingle submission dalam hal terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan; dan; i. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Sistem Manajemen Usaha

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR) Verifikasi dilakukan pada saat Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Usaha Kepelabuhanan Laut (Badan Usaha Pelabuhan) dari OSS. b. Pengawasan
Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan terhadap kegiatan pengoperasian Pelabuhan dan/atau Terminal dan dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Pelaksana Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan

tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
PENGERUKAN DAN REKLAMASI

NO KBLI 42914 PENGERUKAN KBLI 43120 PENYIAPAN LAHAN 1. Ruang lingkup

Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: a. pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. b. penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya). 2. Definisi 1. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambilmaterial dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. 2. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan. 3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan

terapung yang tidak berpindah-pindah. 4. Kapal Keruk adalah kapal yang dilengkapi dengan alat bantu, yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi. 5. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk. 6. Alur–Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya di anggap aman dan selamat untuk dilayari 7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 8. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 9. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 10. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 11. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 12. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Otoritas Pelabuhan Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 13. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan Pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 14. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaranBadan usaha adalah badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang khusus di dirikan untuk pelayaran.
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang khusus di dirikan untuk pelayaran.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
Pelaksana Kegiatan adalah Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.
Pemilik Kegiatan adalah Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan pengelola Terminal Khusus.
Badan usaha pengerukan dan reklamasi adalah badan usaha yang khusus didirikan di bidang pengerukan dan reklamasi.
Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan Khusus Usaha Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
Ahli Nautika tingkat I (ANT-1);
Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1);
Teknik Sipil ;
Teknik Geodesi; dan
Teknik Kelautan. b. Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan; c. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia. d. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture). e. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) wajib memiliki paling

sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan. 6. Sarana

a. Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa (sewa dengan Induk perusahaan) sesuai dengan NIB; b. Memiliki paling sedikit 1 (satu) Kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia.

Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur; b. Pemilik saham; c. Komisaris; d. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan yaitu Ahli Nautika tingkat I (ANT-1), Ahli Teknikal tingkat I (ATT- 1), Sarjana Strata 1 Teknik Sipil, Sarjana Strata 1 Teknik Geodesidan Sarjana Strata 1 Teknik Kelautan..
Pelayanan Melakukan kegiatan usaha kerja keruk dan reklamasi
Persyaratan Produk/Proses/J asa

Sistem Manajemen Usaha

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah(MR): Verifikasi dilakukan pada saat, setelah terbitnya Sertifikat Standar (Self Declaration

Pelaku Usaha) terhadap Standar Usaha
Pengerukan dan Reklamasi dari OSS. b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Kepala Biro Hukum Sekjen; b) Direktur Kepelabuhanan; c) Kepala Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla. d) Pejabat Struktural/Pejabat fungsional lainnya. 3. Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Terpadu, berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 5. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ ataumendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL DALAM NEGERI

NO KBLI 78101 AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 1 Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas:perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). 2 Definisi 1. Perusahaan Angkutan Laut adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan diluar negeri. 2. Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapalsesuai kualifikasi. 3. Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan nasional dan/atau yang berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional. 4. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 5. Perjanjian Kerja Laut (Seafarers's Employment Agreement) adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik/operator

kapalatau perusahaan keagenan awak kapal dengan pelaut yang akan diperkerjakan sebagai awak kapal. 6. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal. 7. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau perjanjian kerja laut. 8. Sertifikat Standar Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 9. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.
3. Penggolongan Usaha Usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dalam negeri merupakan badan usaha dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4. Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan Khusus Usaha Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. memiliki bank data (electronic database) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal; b. memiliki perjanjian keagenan (manning agreement) dengan pemilik kapal/operator kapal (principal) yang terdiri dari:
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB/Collective Bargaining Agreement/ CBA) dengan serikat pekerja;
surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal/operator kapal (power of attorney to act on behalf of principal) hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal;
salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal. c. daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat kompetensi;
d. modal dasar perusahaan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), modal disetor 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). e. memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet;
f. memiliki sistem manajemen mutu; g. memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesiadi bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT- III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I) atau Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I) atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar. h. bagi Penanaman Modal Asing (Joint Venture): Sama dengan persyaratan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri namun wajib bekerjasama

dengan perusahaan angkutan laut nasional dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional. 6. Sarana

Kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet. 7. Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur;

b. pemilik saham; c. Komisaris; d. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesiadi bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I) atau Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I) atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar, yang dibuktikan dengan salinan
sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. 8. Pelayanan Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri 9. Persyaratan Produk/Proses/J asa a. Perjanjian Kerja Laut wajib dibuat oleh pemilik kapal/operator kapal/agen awak kapal yang mewakili, sebelum melakukan penempatan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaut. b. Perjanjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelaut dan pemilik/operator kapal/agen awak

kapal yang diketahui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk. c. Isi Perjanjian Kerja Laut wajib sesuai dengan standar minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional atau internasional dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1. nama lengkap pelaut; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. kode pelaut (seafarer code); 4. nama dan bendera kapal (name and flag ofvessel); 5. nama pemilik/operator kapal; 6. alamat pemilik/operator kapal; 7. nama agen awak kapal; 8. alamat agen awak kapal; 9. jabatan di atas kapal (rank); 10. gaji, upah lembur, dan upah cuti tahunan (leave pay); 11. pemulangan (repatriation); 12. jumlah jam kerja dan jam istirahat; 13. asuransi, jaminan kesehatan, dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib ditanggung oleh pemilik atau operator kapal; 14. pemutusan Perjanjian Kerja Laut; 15. referensi nomor Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),jika ada; dan 16. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan nasional, jika ada. d. Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3, isi PKL wajib menjamin: 1. hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak; dan 2. semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera

atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL. e. Perjanjian Kerja Laut untuk penempatan pelaut pada kapal berbendera Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. f. Pelaut yang berangkat mandiri untuk melakukan tugas kerja di atas kapal, tanpa melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib mempunyai kesepakatan kerja. g. Salinan Perjanjian Kerja Laut/kesepakatan kerja wajib dimiliki oleh para pihak. h. menjamin hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak; i. menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL; j. menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibat masalah hukum; k. mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan pelaut apabila dokumen tersebut hilang/rusak; l. membantu pengiriman sebagian gaji sesuai kesepakatan kedua belah pihak kepada keluarga pelaut; m. menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan n. memastikan pengasuransian pelaut yang ditempatkan/dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. 10. Sistem Manajemen a. Perusahaan keagenan awak kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang

Usaha terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup: 1. perizinan; 2. organisasi; 3. persyaratan tenaga ahli; 4. tanggung jawab manajemen usaha keagenan; 5. sistem seleksi dan penerimaan awak kapal; 6. program pembekalan dan pengembangan pengetahuan pelaut yang akan ditempatkan; 7. monitoring pelaut yang dipekerjakan; 8. verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; 9. kesiapan menangani keadaan darurat; 10. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul; 11. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pelaut dan penanganannya; 12. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan 13. pendokumentasian. c. Sistem manajemen mutu keagenan awak kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan awak kapal, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan keagenan awak kapal. d. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyampaikan laporan internal audit kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan. e. Pemilik/Operator kapal dan/atau perusahaan keagenan awak kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan;
4. virtual; dan/atau 5. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar
(Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke Aplikasi SEHATI ; 2. Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil

verifikasi diselesaikan dalam waktu 1 (satu)hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukanpembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitanSertifikat Standar Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Dalam Negeri oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalamwaktu 2 (dua) hari kerja;
6. Sertifikat Standar Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Dalam Negeri secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya. b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana

dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan

prasarana dan/atau sarana. d. Sanksi Administratif 1. Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tanggung jawabnya dikenai sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), berupa: a) peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; b) pembekuan sementara izin usaha; atau c) pencabutan izin usaha. 3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) huruf a, terdiri dari peringatan ke 1 (satu) sampai dengan peringatan ke 3 (tiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk tiap tahapannya. 4. Pembekuan sementara izin usaha perusahaan keagenan awak kapal dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Lautuntuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja apabila perusahaan keagenan awak kapal tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab nya setelah diberikan sanksi peringatan ke 3 (tiga). 5. Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) huruf c, diberikan apabila: a) Terdapat pemalsuan/manipulasi data pelaut pada dokumen/identitas/sertifikat;

b) Memalsukan dan ikut membantu pemalsuan dokumen/identitas/sertifikat pelaut; c) Memalsukan tanda tangan pejabat dan stempel dinas kementerian d) Mempekerjakan/menempatkan pelaut tanpa perjanjian kerja laut; e) Dalam proses perekrutan dan penempatan pelaut, memungut biaya selain biaya dokumen perjalanan / paspor/ dan/atau visa, buku pelaut,dan sertifikat kesehatan f) Merekrut pelaut / tenaga kerja dibawah umur selain untuk kepentingan pendidikan; g) Apabila perusahaan keagenan awak kapal tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab nya setelah diberikan sanksi pembekuan sementara izin usaha perusahaan keagenan awak kapal. e. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL LUAR NEGERI

NO KBLI 78102 AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 1. Ruang lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement) 2. Definisi: 1. Perusahaan Angkutan Laut adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan diluar negeri. 2. Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapalsesuai kualifikasi. 3. Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan nasional dan/atau yang berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional. 4. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 5. Perjanjian Kerja Laut (Seafarers's Employment Agreement) adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut, pemilik/operator kapal,

atauperusahaan keagenan awak kapal dengan pelaut yang akan diperkerjakan sebagai awak kapal. 6. Kesepakatan Kerja adalah kesepakatan antara pekerja pelaut mandiri dengan pemilik/operator kapal yang wajib diketahui oleh pejabat yang ditunjuk atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang terdekat. 7. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal. 8. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau perjanjian kerja laut. 9. Pelaut Mandiri adalah pelaut yang melakukan ikatan kontrak dengan perusahaan pelayaran asing, pemilik/operator kapal asing, dengan tidak melalui agen. 10. Sertifikat Standar Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 11. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Penggolongan Usaha Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Luar Negeri merupakan badan usaha dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Persyaratan a. Persyaratan yang disesuaikan dengan

Umum Usaha

ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan Khusus Usaha Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Memiliki bank data (electronic database) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal; b. Memiliki perjanjian keagenan (manning agreement) dengan pemilik kapal/operator kapal (principal) yang terdiri dari: 1. Surat penunjukan (letter of appointment) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang berkedudukan di luar negeri
2. Surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di negara masing- masing (commercial registration) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang berkedudukan di luar negeri 3. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB/Collective Bargaining Agreement/ CBA) dengan serikat pekerja 4. Surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal/operator kapal (power of attorney to act on behalf of principal) hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal
5. Salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal. c. Daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat kompetensi;
d. Modal dasar perusahaan Rp. 3.0000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), modal disetor 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); e. Memiliki kantor yang dibuktikan dengan

sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet;
f. Memiliki sistem manajemen mutu; g. Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah- rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan
atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I) atau Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I) atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar.
h. Bagi Penanaman Modal Asing (Joint Venture) Sama dengan persyaratan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri namun wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan laut nasional dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional. 6. Sarana

Kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet.

Struktur Organisasi SDM dan SDM berkewarganegara an Indonesia Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur;

Tingkat III (ATT-III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I) atau Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I) atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar, yang dibuktikan dengan salinan
sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. 8. Pelayanan Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal di luar negeri 9. Persyaratan Produk/Proses/J asa

a. Perjanjian Kerja Laut wajib dibuat oleh pemilik kapal/operator kapal/agen awak kapal yang mewakili, sebelum melakukan penempatan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaut. b. Perjanjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelaut dan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk. c. Isi Perjanjian Kerja Laut wajib sesuai dengan standar minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional atau internasional dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1. nama lengkap pelaut; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. kode pelaut (seafarer code); 4. nama dan bendera kapal (name and flag of vessel); 5. nama pemilik/operator kapal; 6. alamat pemilik/operator kapal; 7. nama agen awak kapal; 8. alamat agen awak kapal; 9. jabatan di atas kapal (rank); 10. gaji, upah lembur, dan upah cuti tahunan

(leave pay); 11. pemulangan (repatriation); 12. jumlah jam kerja dan jam istirahat; 13. asuransi, jaminan kesehatan, dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib ditanggung oleh pemilik/operator kapal; 14. pemutusan Perjanjian Kerja Laut; 15. referensi nomor Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),jika ada; dan 16. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan nasional dan/atau internasional, jika ada. d. Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3, isi PKL wajib menjamin: 1. hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak; dan 2. semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL. e. Perjanjian Kerja Laut untuk penempatan pelaut pada kapal berbendera asing wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. f. Pelaut yang berangkat mandiri untuk melakukan tugas kerja di atas kapal, tanpa melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib mempunyai kesepakatan kerja. g. Salinan Perjanjian Kerja Laut/kesepakatan kerja wajib dimiliki oleh para pihak. h. menjamin hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak; i. menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau

sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL; j. menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibat masalah hukum; k. mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan pelaut apabila dokumen tersebut hilang/rusak; l. membantu pengiriman sebagian gaji sesuai kesepakatan kedua belah pihak kepada keluarga pelaut; m. menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan n. memastikan pengasuransian pelaut yang ditempatkan/dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. 10. Sistem Manajemen Usaha a. Perusahaan keagenan awak kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), minimal mencakup: 1. perizinan; 2. organisasi; 3. persyaratan tenaga ahli; 4. tanggung jawab manajemen usaha keagenan; 5. sistem seleksi dan penerimaan awak kapal; 6. program pembekalan dan pengembangan pengetahuan pelaut yang akan ditempatkan; 7. monitoring pelaut yang dipekerjakan; 8. verifikasi, internal audit, dan tinjauan

manajemen; 9. kesiapan menangani keadaan darurat; 10. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul; 11. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pelaut dan penanganannya; 12. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan 13. pendokumentasian. c. Sistem manajemen mutu keagenan awak kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan awak kapal, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan keagenan awak kapal. d. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyampaikan laporan internal audit kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan. e. Pemilik kapal dan/atau perusahaan keagenan awak kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi(MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasiyang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SEHATI; 2. Berkas persyaratan yang telah diunggahPemohon akan terverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam waktu 1(satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukanpembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitanSertifikat Standar Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Luar Negeri oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam waktu2 (dua)hari kerja;
6. Sertifikat Standar Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Luar Negeri secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;

e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana. d. Sanksi Administratif 1. Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tanggung jawabnya dikenai sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), berupa: a) peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; b) pembekuan sementara izin usaha; atau c) pencabutan izin usaha. 3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) huruf a, terdiri dari

peringatan ke 1 (satu) sampai dengan peringatan ke 3 (tiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk tiap tahapannya. 4. Pembekuan sementara izin usaha perusahaan keagenan awak kapal dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Lautuntuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja apabila perusahaan keagenan awak kapal tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab nya setelah diberikan sanksi peringatan ke 3 (tiga). 5. Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) huruf c, diberikan apabila: a) Terdapat pemalsuan/manipulasi data pelaut pada dokumen/identitas/sertifikat; b) Memalsukan dan ikut membantu pemalsuan dokumen/identitas/sertifikat pelaut; c) Memalsukan tanda tangan pejabat dan stempel dinas kementerian; d) Mempekerjakan/menempatkan pelaut tanpa perjanjian kerja laut; e) Dalam proses perekrutan dan penempatan pelaut, memungut biaya selain biaya dokumen perjalanan/ paspor/dan/atau visa, buku pelaut,dan sertifikat kesehatan; f) Merekrut pelaut/tenaga kerja dibawah umur selain untuk kepentingan pendidikan; g) Apabila perusahaan keagenan awak kapal tetap tidak melaksanakan

kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab nya setelah diberikan sanksi pembekuan sementara izin usaha perusahaan keagenan awak kapal.

e. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, melalui email: kepelautan@dephub.go.id, Contact Centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA JASA KLASIFIKASI KAPAL

NO KBLI 71207 JASA KLASIFIKASI KAPAL 1. Ruang Lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas klasifikasi kapal (Ship’s Classification) yang dilakukan oleh badan klasifikasi kapal yang berupa pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, listrik kapal, dan jaminan mutu marine kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas layak tidaknya kapal untuk berlayar termasuk survei dan sertifikasi untuk klasifikasi kapal. 2. Definisi 1. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, Pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. 2. Badan Klasifikasi Nasional adalah Biro Klasifikasi Indonesia. 3. Badan Klasifikasi Asing Yang Diakui adalah badan klasifikasi asing yang merupakan anggota Asosiasi Badan Klasifikasi Internasional/ Organisasi Klasifikasi International Association of Classification Society (IACS). 4. Surveyor Klas adalah surveyor yang bekerja secara penuh waktu pada Badan Klasifikasi. 5. Survey Periodic adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala pada interval waktu tertentu sesuai ketentuan perundangan. 6. Notasi Klas adalah penandaan singkat kapal yang tercantum pada sertifikat klasifikasi kapal yang menggambarkan pemenuhan persyaratan klasifikasi, batasan operasional kapal, metode

pemeliharaan dan lain-lain. 7. Sertifikat Lambung adalah sertifikat klasifikasi kapal yang menunjukkan kesesuaikan kapal dengan persyaratan klasifikasi terkait konstruksi dan kekuatan lambung kapal 8. Sertifikat Mesin adalah sertifikat klasifikasi kapal yang menunjukkan kesesuaian kapal dengan persyararatan klasifikasi terkait permesinan dan kelistrikan kapal. 9. Status Survey adalah status yang dimiliki kapal dalam hal pelaksanaan survey secara tepat waktu dan pemenuhan persyaratan klasifikasi. 10. Badan Klasifikasi Sebagai Recognized Organization yang selanjutnya disebut R.O adalah badan klasifikasi yang diberikan pendelegasian kewenangan atas nama Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi statutoria pada kapal bendera Indonesia. 11. Statutoria adalah kewenangan pemerintah negara bendera (flag state) anggota IMO (International Maritim Organization) dalam pemeriksaan dan sertifikasi berdasarkan konvensi yang diterbitkan oleh IMO (International Maritim Organization). 3. Penggolongan Usaha

Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi terhadap Badan Klasifikasi Nasional yaitu:
Surat permohonan;
Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan;
Fotokopi akta pendirian perusahaan;
Struktur organisasi;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama;
Surat bukti kepemilikan atau sewa bangunan kantor. c. Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi terhadap Badan Klasifikasi Asing yaitu:
Surat permohonan;
Diakui oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan;
Terdaftar sebagai Anggota Badan Klasifikasi Internasional (IACS members);
Struktur organisasi;
Identitas Pimpinan tertinggi;
Surat bukti kepemilikan atau sewalahan dan bangunan kantor.
Persyaratan Khusus Usaha Persyaratan teknis Jasa Klasifikasi Kapal yaitu: a. Memiliki atau sewa kantor atauperwakilan/cabang di Indonesia beserta fasilitas; perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan jasa klasifikasi; b. Daftar nama dan Jumlah Surveyor yang bekerja sebagai pegawai badan klasifikasi; c. Memiliki surveyor berkewarganegaraan Indonesia bagi badan klasifikasi asing; d. Pernyataan melakukan kegiatan Jasa inspeksi, survey, sertifikasi klasifikasi maupun dan keselamatan maritim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Surat penunjukan pendelegasian kewenangan statutory atas nama pemerintah bagi badan klasifikasi yang telah ditunjuk sebagai R.O; f. Memiliki laboratorium penelitian dan pengembangan; dan g. Daftar Rule/aturan yang diterbitkan
h. Memiliki Sistem Informasi layanan atau data yang bisa diakses.
Sarana
Sarana yang diperlukan untuk kegiatan usaha
a. Kantor cabang/pelayanan di sejumlah pelabuhan di Indonesia sesuai jangkauan pelayanan; b. APD (alat perlindungan diri) yang diperlukan untuk melakukan survey lapangan; c. Memiliki surveyor berkewarganegaraan Indonesia pada masing-masing kantor cabang di Indonesia; d. Memiliki sertifikasi system manajemen sesuai ISO 9001; e. Sistem pelaporan kegiatan survey dan sertifikasi klasifikasi; f. Sistem informasi penunjang dan database kegiatan survey dan sertifikasi klasifikasi; dan g. Rules/prosedur/standar atas persyaratan teknis.
Struktur Organisasi SDM dan SDM berkewarganegara an Indonesia Struktur per berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur;

b. pemilik saham; c. Komisaris; d. SDM yang dimiliki harus memiliki kompetensi dasar S1 Teknik Perkapalan atau ANT/ATT berkewarganegaraan Indonesia dengan kompetensi tambahan sesuai kompetensi tambahan sesuai jenis kapal. Dengan rasio kepemilikan SDM:kapal yang diklasifikasikan minimal 1:10. 8. Pelayanan a. Melakukan survey dan sertifikasi klasifikasi kapal terkait kelaikan lambung kapal; b. Melakukan survey dan sertifikasi klasifikasi kapal terkait kelaikan sistem permesinan dan kelistrikan kapal. 9. Persyaratan Produk/Proses/Ja a. Gambar konstruksi serta sistem permesinan dan kelistrikan yang ada di kapal;

sa b. Dokumen-dokumen teknis pendukung lainnya 10. Sistem Manajemen Usaha a. Perusahaan penyedia Jasa Klasifikasi Kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan menerapkannya dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada butir 1, minimal mencakup: 1. Kebijakan perusahaan terkait mutu, keselamatan, dan pencegahan pencemaran (quality, safety and pollution prevention policy); 2. Dokumen kontrol; 3. Komunikasi, baik secara internal, dengan pihak negara bendera maupun komunikasi dengan sesama Badan Klasifikasi; 4. Verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen; 5. Sumber daya yang memadai, baik personil maupun infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi klasifikasi kapal. c. Sistem manajemen mutu sertifikasi kapal (Quality Management Certification System). 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Persyaratan yang harus dipenuhi: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar
(Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. kemampuan untuk mengembangkan, mempublikasi dan mempertahankan Rule & Regulation nya secara sistematis; 3. independensi dari segala benturan kepentingan yang mempengaruhi penilaian mereka dalam hal pelayanan survei dan sertifikasi klasifikasi kapal; 4. ketidakberpihakan terhadap pihak manapun, sehingga personil badan klasifikasi dapat melakukan penilaian terkait survei dan sertifikasi klasifikasi kapal tanpa tekanan dari pihak manapun; 5. integritas, yang dapat diwujudkan dan dipedomani melalui kode etik badan klasifikasi; 6. kompetensi, sehingga badan klasifikasi melaksanakan fungsi survei dan sertifikasi klasifikasi kapal dengan menggunakan surveyor yang kompeten yang telah dilatih dengan baik; 7. tanggung jawab, sehingga masing-masing personil badan klasifikasi memahami tanggung jawab, kewenangan dan kualifikasinya dalam melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kualitas pelayanan badan klasifikasi; 8. transparansi informasi terkait kapal yang mendapatkan pelayanan klasifikasi harus

tersedia bagi umum. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam waktu 2 (dua) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja; 4. Berita Acara hasil verifikasi dokumen dan lapangan akan diterbitkan dan menjadi rekomendasi teknis bagi OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya. b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Profesi Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf b, ditunjuk oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu, melalui perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 5. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau

membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA JASA KONSULTANSI TRANSPORTASI (MANAJEMEN KEAMANAN PELABUHAN)

NO KBLI 70202 AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI 1 Ruang lingkup
Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, Pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan. 2 Definisi: 1. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. 2. Organisasi Keamanan yang diakui atau Recognized Security Organization selanjutnya disingkat RSO. 3. RSO adalah suatu organisasi yang berbadan hukum yang mempunyai tenaga ahli yang memiliki pengetahuan keamanan, manajemen resiko, intelijen, perkapal dan kepelabuhanan. 4. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya. 5. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan Pelabuhan atau Port Facility Security Officer selanjutnya disingkat PFSO adalah petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahan fasilitas Pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dan pemeliharaan perencanaan keamanan fasilitas Pelabuhan serta untuk bekerja sama dengan para SSO, CSO, dan Pengelola Fasilitas Pelabuhan.
Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan Khusus Usaha Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Memiliki sekurang kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki pengetahuan tentang koda untuk masing masing bidang yang meliputi : 1. Keamanan; 2. Perkapalan; 3. Kepelabuhanan; 4. Manajemen Resiko; 5. Intelijen. b. Harus Mempunyai Akta Notaris Pendirian RSO yang sah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam akta notaris yang bergerak di bidang konsultan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. c. Tenaga Ahli yang dimaksud pada nomor 1 (satu) diatas hanya dapat didaftarkan pada 1 (satu) Recognized Security Organization. 6. Sarana

Sarana Minimum yang dibuktikan dengan SIUP sesuai dengan bidang usahanya.

Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia a. Direktur; b. pemilik saham; c. Komisaris; d. Memiliki sekurang kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Ahli berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki pengetahuan tentang koda untuk masing masing bidang yang meliputi: a. Keamanan b. Perkapalan c. Kepelabuhanan d. Manajemen Resiko
e. Intelijen e. Tenaga Ahli yang dimaksud pada huruf d diatas hanya dapat didaftarkan pada 1 (satu) Recognized Security Organization.
Pelayanan a. Menyusun Ship Security Assessment (SSA) dan Port Facility Security Assessment (PFSA); b. Membantu penyusunan Ship Security Plan (SSP) dan Port Facility Security Plan (PFSP); c. Melaksanakan training IMO Model Course yang diwajibkan terhadap personil fasilitas pelabuhan, perwira keamanan perusahaan dan internal auditor ISPS Code
d. dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terhadap pelaksanaan Koda, dapat dilaksanakan oleh RSO setelah mendapatkan surat penetapan RSO dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut. e. Membantu pelaksanaan drill, exercise dan kegiatan lain yang diwajibkan kepada pihak kapal dan/atau fasilitas pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
Persyaratan a. Kegiatan Penilaian Keamanan Kapal harus

Produk/Proses/Jasa melaksanakan on-scene survey, hasil penilaian ditandatangani oleh CSO, Manajemen dan disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut; b. Kegiatan Penilaian Fasilitas Pelabuhan harus melaksanakan on-scene survey, melaksanakan presentasi hasil penilaian dan ditandatangani oleh RSO, PFSO, Manajemen, Koordinator PSC dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut; c. SSP disusun oleh CSO dan dapat dibantu oleh RSO dan wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut; d. PFSP disusun oleh PFSO dan dapat dibantu oleh RSO dan wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut; e. Melaporkan rencana dan hasil penyelenggaraan training kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; f. Trainer harus mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan.

Sistem Manajemen Usaha a. Recognized Security Organization wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan. b. Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a, minimal mencakup:
perizinan;
organisasi;
persyaratan tenaga ahli;
tanggung jawab manajemen usaha Recognized Security Organization;
sistem seleksi dan penerimaan tenaga ahli;
program pembekalan dan pengembangan pengetahuan tenaga ahli;
monitoring tenaga ahli;
verifikasi, internal audit, dan tinjauan

manajemen; 9. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian manajemen Recognized Security Organization. c. Sistem manajemen mutu Recognized Security Organization, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. d. Recognized Security Organization menyampaikan laporan internal audit kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. e. Recognized Security Organization wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi(MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Berdasarkan Sertifikat Standar (Self Declaration dari Pelaku Usaha) yang belum terverifikasiyang diterbitkan oleh OSS, Pemohon segera menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke Aplikasi SEHATI; 2. Berkas persyaratan yang telah

diunggahPemohon akan diverifikasi oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan pelaksanaan presentasi company profile RSO diselesaikan dalam waktu1 (satu) hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil presentasi Company profile RSO dipenuhinya kelengkapan yang diperlukan dalam waktu 1 (satu)hari kerja; 5. Penyiapan Draft Surat Penetapan RSO Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu 2 (dua) hari kerja; 6. Laporan hasil pemenuhan presentasi RSO menjadi dasar bagi penerbitanSertifikat Standar Usaha Recognized Security Organization (RSO)oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
7. setelah dinyatakan memenuhi standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI per surat diterbitkan kode billing dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 8. Sertifikat Standar Usaha Recognized Security Organization (RSO) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya. b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Lautdalam

melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Profesi Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf b, ditunjuk oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu, melalui perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;

d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 5. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, melalui email: subdit1.kplp@gmail.com, Contact Centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

C. Transportasi Udara

STANDAR USAHA ORGANISASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN RANCANG BANGUN PESAWAT UDARA, MESIN PESAWAT UDARA, DAN BALING- BALING PESAWAT UDARA (DESIGN ORGANIZATION APPROVAL)

NO KBLI 30300
Industri Pesawat Terbang Sipil dan Perlengkapannya 1 Ruang lingkup
Standar ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara, dan pesawat layang yang digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil. 2 Definisi:

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara adalah organisasi yang bertanggung jawab atas rancang bangun Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, baling-baling Pesawat Udara termasuk komponennya, serta kegiatan (alteration) perubahan atau perbaikan (repair).
Penggolongan Usaha Penggolongan Sertifikat Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval) didasarkan atas kewenangan dan lokasinya: Berdasarkan kewenangannya, terdapat 4 (empat) kelas sertifikat yaitu: a. Sertifikat Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval) Kelas A yaitu organisasi yang berhak untuk melakukan rancang bangun dan kepatuhan yang berkaitan dengan perbaikan kecil dan perubahan kecil; b. Sertifikat Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval) Kelas B yaitu organisasi yang berhak melakukan kewenangan Kelas A, serta melakukan rancang bangun dan kepatuhan yang berkaitan perbaikan besar dan perubahan besar; c. Sertifikat Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval) Kelas C yaitu organisasi yang berhak melakukan kewenangan Kelas B, serta melakukan rancang bangun dan kepatuhan yang berkaitan Sertifikat Tipe Tambahan (Supplemental Type Certificate) dan/atau TSO Authorisation; dan d. Sertifikat Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval) Kelas D yaitu organisasi yang berhak melakukan kewenangan Kelas C, serta melakukan rancang bangun dan kepatuhan terkait dengan Sertifikat Tipe dan/atau Perubahan

terhadap Sertifikat Tipe.

Berdasarkan lokasinya, terdapat 2 (dua) jenis sertifikat yaitu: a. Sertifikat Organisasi Rancang Bangun Dalam Negeri yang melakukan kegiatan rancang bangun Pesawat Udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling Pesawat Udara (Design Organization Approval); dan b. Sertifikasi Organisasi Rancang Bangun Luar Negeri (Design Organization Approval) yang melakukan kegiatan rancang bangun Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan baling-baling Pesawat Udara pada Pesawat Udara registrasi Indonesia. 4. Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Durasi Pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Untuk memperoleh Sertifikat Organisasi Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval), pemohon wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keamanan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keamanan Penerbangan Sipil Bagian 21 tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya, sebagai berikut:

formulir permohonan organisasi rancang bangun, formulir persiapan aplikasi (pre- application statement of intent), formulir rancang bangun – kualifikasi dan pengalaman dari manajemen personel (Design Organization Approval

qualifications and experience of management personnel), formulir sertifikasi DOA -checklist/daftar capaian (Design Organization

Approval Certification Checklist/Schedule of Events); 2) Design Organization Manual (DOM), prosedur tier- 2, form dan flowchart terkait rancang bangun termasuk sistem penjaminan rancang bangun (design assurance system); 3) hasil internal audit pada fase sertifikasi Design Organization Approval (DOA); 4) hasil internal training pada fase sertifikasi; 5) dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara; 6) formulir permohonan untuk sertifikasi tipe, sertifikat produksi, atau modifikasi sertifikat tipe (application for type certificate, production certificate, or supplement type certificate) dan/atau Formulir permohonan untuk persetujuan modifikasi dan perbaikan besar (application for approval of modification and major repair) sesuai dengan kelas DOA yang diaplikasi; dan 7) safety management manual yang telah disetujui. b. Untuk mendapatkan Sertifikasi Organisasi Desain Luar Negeri (Design Organization Approval) yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara pada Pesawat Udara registrasi Indonesia, pemohon wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keamanan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keamanan Penerbangan Sipil Bagian 21 tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya, sebagai berikut:

salinansertifikat Design Organization Approval dari otoritas penerbangan negara setempat yang

masih berlaku; 2) surat dukungan dari perusahaan Indonesia (Letter of Intern/Memorandum of Understanding); 3) mengisi formulir permohonan organisasi rancang bangun, formulir persiapan aplikasi (pre- application statement of intent), formulir rancang bangun – kualifikasi dan pengalaman dari manajemen personel (design organization approval

qualifications and experience of management personnel), Formulir Sertifikasi Design Organization Approval checklist/daftar capaian (Design Organization Approvalcertification checklistschedule of events); 4) Design Organization Manual (DOM), prosedur tier- 2, form, dan flowchartterkait rancang bangun; 5) hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA; 6) hasil internal training pada fase sertifikasi; 7) dokumen rancang bangun produk sertifikasi Pesawat Udara; 8) formulir permohonan untuk sertifikasi tipe, sertifikat produksi, atau modifikasi sertifikat tipe (application for type certificate, production certificate, or supplement type certificate) dan/atau formulir permohonan untuk persetujuan modifikasi dan perbaikan besar (application for approval of modification and major repair) sesuai dengan kelas Design Organization Approval/DOA yang diaplikasi; dan 9) Safety Management Manual yang telah disetujui. c. untuk mendapatkan Sertifikat Organisasi Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval), pemohon wajib:

mendemonstrasikan kemampuannya sesuai dengan jenis kelas sertifikat yang diajukan;
memiliki sistem jaminan rancang bangun (design assurance system);dan
memiliki dokumen teknis lainnya yang dipersyaratkan. Ketentuan terkait Sertifikat Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya. 6 Sarana Pemohon Sertifikat Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (Design Organization Approval) wajib untuk memenuhi persyaratan sarana yang sesuai dengan kegiatan rancang bangun yang dilakukan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kelaikudaraan Pesawat Udara. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menunjuk manajer yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan; b. memiliki staf di semua departemen teknis dengan jumlah dan pengalaman yang memadai dan telah diberi wewenang untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang dialokasikan, dengan akomodasi, fasilitas dan peralatan yang memadai untuk memungkinkan tercapainya tujuan kelaikudaraan, kebisingan, ventilasi bahan bakar, dan emisi gas buang untuk produk; dan c. melaksanakan koordinasi penuh dan efisien antar departemen dan dalam departemen sehubungan dengan masalah kelaikan udara dan perlindungan

lingkungan. 8 Pelayanan Pelayanan yang dilakukan oleh Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara berdasarkan dengan kelas sertifikat yang dimiliki (sesuai dengan penggolongan usaha). 9 Persyaratan Jasa

Organisasi yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara harus dapat menunjukan kemampuan untuk dapat memperoleh sertifikat tipe (type certificate), sertifikat tipe tambahan (supplemental type certificate), alteration and/or design approval, TSO Authorisation untuk auxiliary power unit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kelaikudaraan pesawat udara. 10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

NO 51101 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo 51103 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo 51201 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo 51203 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo 1 Ruang lingkup
Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. Usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan. b. Usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan. c. Usaha pengangkutan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan. d. Usaha pengangkutan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan.

2 Definisi:

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan

pesawat udara. 3. Penggolongan Usaha Penggolongan perizinan berusaha Angkutan Udara niaga berjadwal didasarkan atas sifat kegiatannya. a. Angkutan Udara niaga berjadwal dalam/luar negeri untuk penumpang, penumpang dan Kargo; dan b. Angkutan udara niaga berjadwal dalam/luar negeri khusus Kargo. 4. Persyaratan Umum Usaha

a. Persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Berbentuk Badan Hukum Indonesia yang seluruh atau sebagian besar modalnya, harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). c. Durasi pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Setiap pemohon perizinan berusaha harus memiliki rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi paling sedikit memuat:

jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara);
rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana rute penerbangan;
rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan
aspek ekonomi dan keuangan. b. Apabila Badan Usaha Angkutan Udara melakukan perubahan rute lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dalam perizinan berusaha bagi badan usaha

angkutan udara niaga berjadwal, pemegang perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan berupa:

rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi, paling sedikit memuat: a) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara); b) rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana rute penerbangan; c) rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan d) aspek ekonomi dan keuangan. c. Apabila Badan Usaha Angkutan Udara melakukan penambahan rute sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dalam perizinan berusaha bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, pemegang perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan berupa:
rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi, paling sedikit memuat: a) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; b) rencana rute penerbangan; c) rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan d) aspek ekonomi dan keuangan. d. Pengembangan usaha berupa perubahan atau

penambahan jenis kegiatan angkutan udara, pemegang perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan berupa:

rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi, paling sedikitmemuat: a) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; b) rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rute penerbangan; c) rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan d) aspek ekonomi dan keuangan. e. Untuk mengajukan pergantian rute penerbangan dalam perizinan berusaha, dengan persyaratan rencana usaha yang telah terverifikasi paling sedikit memuat:
rencana rute penerbangan;
jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; dan
justifikasi penggantian rute penerbangan. f. Untuk mengajukan pengembangan usaha berupa perubahan jumlah dan/atau tipe pesawat udara,pemegang perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir(bagi penambahan jumlah pesawat udara);
rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi, paling sedikitmemuat: a) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara);

b) rute penerbangan; c) rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan d) aspek ekonomi dan keuangan. g. Untuk mengajukan perubahan data administrasi Angkutan Udara Niaga Berjadwal, Badan Usaha Angkutan Udara wajib memenuhi persyaratan berupa:

perubahan data administrasi; dan
tanda bukti modal yang disetor (jika ada perubahan modal dasar dan modal disetor). h. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal memiliki sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate) sesuai ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil sebelum melakukan pengoperasian. i. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan j. Dalam hal melakukan pengangkutan barang berbahaya, wajib memenuhi standar keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara k. Pelaksanaan kegiatan angkutan udara dilaksanakan berdasarkan persetujuan rute penerbangan dari Menteri Perhubungan. l. Dalam hal pelaksanaan penerbangan dilakukan diluar ketentuan persetujuan rute penerbangan, maka pelaksanakan penerbangan dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang (flight approval) sesuai dengan ketentuan. m. Menerapkan tarif untuk pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 Sarana a. Angkutan udara niaga berjadwal untuk mengangkut

penumpang atau penumpang dan kargo memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani. b. Angkutan udara niaga berjadwal khusus kargo memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit Pesawat Udara dan Pesawat Udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani; c. Gedung sebagai kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan serta fasilitas pendukung operasional lainnya (kendaraan operasional, jaringan internet dan telekomunikasi, dan lain-lain). 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM a. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari SDM langsung dan tidak langsung, dengan susunan Direksi dalam akta Badan Usaha Angkutan Udara memiliki komposisi minimal dua pertiga adalah Warga Negara Indonesia. b. Direksi dan personel manajemen yang telah memenuhi persyaratan:

memiliki kemampuan operasi dan manajerial pengelolaan usaha angkutan udara niaga;
direksidan personel manajemen yang bertanggung jawab di bidang keselamatan, operasi dan perawatan pesawat udara telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan (fit and proper test) oleh Menteri Perhubungan;
tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan udara;
pada saat memimpin badan usaha angkutan udara niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
seorangdireksi dan personel manajemen yang bertanggung jawab di bidang keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap pada Badan Usaha Angkutan Udara lainnya. c. Personel yang terkait dengan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi dan/atau kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil. 8 Pelayanan Pelayanan yang disediakan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal khusus kepada penumpang untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi. 9 Persyaratan Jasa

a. Memenuhi ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil. b. Memenuhi ketentuan peraturan keamanan penerbangan sipil. c. Memenuhi prosedur pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri. 10 Sistem Manajemen Usaha Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal harus menyelenggarakan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan regulasi penerbangan dalam melayani pengguna jasa angkutan udara yang meliputi: a. Perencanaan

menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan;
menyiapkan rencana operasi penerbangan dan

rute penerbangan yang akan dilayani; 3) menyiapkan kantor pusat dan kantor perwakilan/cabang; dan 4) menyusunprosedur pelayanan penumpang yang akan diberikan. b. Pengorganisasian

menetapkantugas dan tanggungjawab setiap unit organisasi; dan
menetapkan koordinasi antara manajamen dan karyawan. c. Personel Menyiapkan dan menetapkan SDM langsung dan tidak langsung yang akan ditugaskan. d. Pelayanan
menetapkan dan melaksanakan prosedur pelayanan penumpang sesuai dengan standar; dan
menerima dan merespon keluhan pengguna jasa angkutan udara. e. Dokumentasi dan Pelaporan Melaporkan data produksi angkutan udara niaga, keterlambatan dan pembatalan penerbangan, laporan keuangan yang telah di audit, dan asuransi tanggung jawab pengangkut kepada Menteri Perhubungan. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan

Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya. 2) Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. 3) Pengawasandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

NO 51102 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo 51104 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo 51105 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya 51202 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo 51204 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo 1 Ruang lingkup
Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. Usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. b. Usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. c. Usaha pengangkutan selain penumpang, penumpang dan kargo, kargo dengan pesawat udara untuk penerbangan dalam negeri dan/atau luar negeri pada rute dan dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. Kegiatan ini termasuk diantaranya jasa pesawat udara untuk penyemprotan pertanian,

jasa pesawat udara untuk pemadaman kebakaran, jasa pesawat udara untuk pembuatan hujan buatan, jasa pesawat udara untuk pemotretan udara, survei dan pemetaan, jasa pesawat udara untuk pencarian dan pertolongan, jasa pesawat udara untuk kalibrasi, jasa pesawat udara untuk patroli udara, jasa pesawat udara untuk medical evacuation, dan jasa pesawat udara lainnya. d. Usaha pengangkutan kargo, termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. e. Usaha pengangkutan kargo, dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. 2 Definisi:

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain

di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. 5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 6. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan. 7. Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. 3. Penggolongan Usaha Penggolongan perizinan berusaha Angkutan Udara niaga tidak berjadwal didasarkan atas sifat kegiatannya. a. Angkutan Udara niaga tidak berjadwal dalam/luar negeri penumpang, penumpang dan Kargo; dan b. Angkutan Udara niaga tidak berjadwal dalam/luar negeri khusus Kargo. 4. Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan administraif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Berbentuk Badan Hukum Indonesia yang seluruh atau sebagian besar modalnya, harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara

Indonesia. Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). c. Durasipemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi paling sedikit memuat:

jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara);
rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan;
rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara;
aspek ekonomi dan keuangan. b. Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara niaga tidak berjadwal mengajukan pengembangan usaha berupa perubahan/penambahan Jenis kegiatan Angkutan Niaga tidak berjadwal dalam perizinan berusaha, pemegang perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan berupa:
rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi, paling sedikitmemuat: a) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; b) rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan; c) rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari

manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan
d) aspekekonomi dan keuangan. c. Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara niaga tidak berjadwal mengajukan pengembangan usaha berupa perubahan jumlah dan/atau tipe pesawat udara dalam perizinan berusaha, pemegang perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan:

rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi, sekurang-kurangnyamemuat: a) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara). b) rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan. c) rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan
d) aspekekonomi dan keuangan. d. Untuk mengajukan perubahan data administrasi Angkutan Udara niaga berjadwal, wajib memenuhi persyaratan:
perubahan data administrasi; dan
tanda bukti modal yang disetor (jika ada perubahan modal dasar dan modal disetor).
Badan Usaha Angkutan Udara niaga tidak berjadwal memiliki sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate) sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum melakukan pengoperasian.
Badan Usaha Angkutan Udara niaga tidak berjadwal wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan

keamanan penerbangan. 5) Dalam hal melakukan pengangkutan barang berbahaya, wajib memenuhi standar keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. 6) Pelaksanaan kegiatan angkutan udara dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang (flight approval) sesuai dengan ketentuan. 6 Sarana a. Angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki paling sedikit 1 (satu) unit Pesawat Udara dan Pesawat Udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional Penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani. b. Gedung sebagai kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan serta fasilitas pendukung operasional lainnya (kendaraan operasional, jaringan internet dan telekomunikasi, dan lain-lain). 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM a. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari SDM langsung dan tidak langsung, dengan susunan Direksi dalam akta Badan Usaha Angkutan Udara memiliki komposisi minimal dua pertiga adalah Warga Negara Indonesia. b. Direksi dan personel manajemen yang telah memenuhi persyaratan:

memiliki kemampuan operasi dan manajerial pengelolaan usaha angkutan udara niaga;
direksi dan personel manajemen yang bertanggung jawab di bidang keselamatan, operasi dan perawatan pesawat udara telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan (fit and proper test) oleh Menteri Perhubungan;
tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan

penyelenggaraan angkutan udara; 4) pada saat memimpin badan usaha angkutan udara niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 5) seorang direksi dan personel manajemen yang bertanggung jawab di bidang keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap pada Badan usaha Angkutan Udara lainnya. c. Personel yang terkait dengan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi dan/atau kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil. 8 Pelayanan Pelayanan angkutan udara niaga tidak berjadwal dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak antara badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal (sebagai penyedia jasa angkutan udara) dengan pengguna jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal. 9 Persyaratan Jasa

a. Memenuhi ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil. b. Memenuhi ketentuan peraturan keamanan penerbangan sipil. 10 Sistem Manajemen Usaha Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal harus menyelenggarakan angkutan udara niaga tidak berjadwal secara nyata dengan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kepatuhan regulasi penerbangan dalam melayani pengguna jasa angkutan udara yang meliputi: a. Perencanaan

menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan;
menyiapkan rencana operasi penerbangan; dan
menyiapkan dan menetapkan kantor pusat dan kantor perwakilan/cabang.

b. Pengorganisasian

menetapkan tugas dan tanggungjawab setiap unit organisasi; dan
menetapkan koordinasi antara manajamen dan karyawan. c. Personel Menyiapkan dan menetapkan SDM langsung dan tidak langsung yang akan ditugaskan. d. Pelayanan
pelayanan angkutan udara niaga tidak berjadwal berdasarkan kesepakatan dalam kontrak dengan pengguna jasa angkutan udara; dan
menerima dan merespon keluhan pengguna jasa angkutan udara. e. Dokumentasi dan Pelaporan Melaporkan data produksi angkutan udara niaga, laporan keuangan yang telah di audit, dan asuransi tanggung jawab pengangkut kepada Menteri Perhubungan. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan

kewenangannya. 3) Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

NO KBLI 51108 Angkutan Udara Bukan Niaga 1 Ruang lingkup
Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengangkutan penumpang, kargo, penumpang dan kargo atau angkutan lainnya dengan pesawat udara untuk penerbangan dalam negeri dan/atau luar negeri dan tidak memungut bayaran yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri atau untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Kegiatan ini termasuk penggunaan pesawat udara untuk kepentingan sendiri/pendukung usaha pokoknya diantaranya angkutan udara pendidikan penerbang, penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, pembuatan hujan buatan, pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan pertolonga, kalibrasi, patrol udara, medical evacuation, misi keagamaan, dan kegiatan yang menunjang usaha pokok lainnya selain di bidang angkutan udara. 2 Definisi

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
Penggolongan Usaha

Penggolongan perizinan angkutan udara bukan niaga didasarkan atas sifat kegiatannya, mencakup: a. pengangkutan penumpang, kargo, penumpang dan kargo atau angkutan lainnya dengan pesawat udara untuk penerbangan dalam negeri dan/atau luar negeri dan tidak memungut bayaran yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri atau untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara; dan b. penggunaanpesawat udara untuk kepentingan sendiri/pendukung usaha pokoknya diantaranya angkutan udara pendidikan penerbang, penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, pembuatan hujan buatan, pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, patroli udara, medical evacuation, misi keagamaan, dan kegiatan yang menunjang usaha pokok lainnya selain di bidang angkutan udara. 4. Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan administraif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Durasi Pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Untuk Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu, persyaratan berupa:

surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
surat keterangan dari penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan sebagai tempat latihan (training area) bagi pemohon angkutan udara bukan niaga (khusus untuk flying school).
Rencana kegiatan angkutan udara untuk kurun

waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi sekurang-kurangnya memuat: a) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; b) rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi; dan c) sumber daya manusia yang terdiri atas manajemen, teknisi dan personel pesawat udara. b. Untuk Perorangan, mengajukan rencana kegiatan angkutan udara untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi sekurang- kurangnya memuat:

jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi;
sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara;
c. Untuk mengajukan pengembangan dalam perizinan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga berupa perubahan/penambahan jenis kegiatan, dan/atau perubahan/penambahan jumlah dan tipe pesawat udara dilengkapi persyaratan menyusun rencana kegiatan angkutan udara untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi paling sedikit memuat:
jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi; dan
sumber daya manusia yang terdiri atas manajemen, teknisi dan personel pesawat udara. d. Untuk mengajukan perubahan data administrasi bukan niaga,wajib memenuhi persyaratan:
perubahan data administrasi; dan
salinan bukti identitas diri berupa KTP untuk perubahan penanggung jawab (bagi perseorangan).
memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara (Operating Certificate) sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum melakukan pengoperasian;
mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku; dan
dalam hal melakukan pengangkutan barang berbahaya, wajib memenuhi standar keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. 6 Sarana a. Pesawat udara. b. Gedung sebagai kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan (kecuali bagi pemohon perizinan perorangan) serta fasilitas pendukung operasional lainnya (kendaraan operasional, jaringan internet dan telekomunikasi, dan lain-lain). 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari penanggung jawab, SDM langsung dan tidak langsung. 8 Pelayanan Pelayanan disesuaikan dengan jenis kegiatan angkutan udara bukan niaga yang menunjang usaha pokoknya selain angkutan angkutan udara (sesuai kebutuhan internal pemegang perizinan berusaha angkutan udara bukan niaga). 9 Persyaratan Jasa

Pelayanan disesuaikan dengan jenis kegiatan angkutan udara bukan niaga yang menunjang usaha pokoknya selain angkutan angkutan udara (sesuai kebutuhan internal pemegang perizinan berusaha angkutan udara bukan niaga). 10 Sistem Manajemen Usaha Pemegang perizinan berusaha angkutan udara bukan niaga harus menyelenggarakan angkutan udara secara nyata dengan memenuhi aspek keselamatan, keamanan,

kenyamanan dan kepatuhan regulasi penerbangan yang meliputi: a. Perencanaan Menyiapkan rencana operasi penerbangan. b. Pengorganisasian dan personel Menyusun tugas dan tanggung jawab SDM langsung dan tidak langsung. c. Pelayanan Pelayanan disesuaikan dengan jenis kegiatan angkutan udara bukan niaga yang menunjang usaha pokoknya selain angkutan angkutan udara (sesuai kebutuhan internal pemegang perizinan berusaha angkutan udara bukan niaga). d. Dokumentasi dan Pelaporan melaporkan data produksi angkutan udara bukan niaga setiap bulan kepada Menteri Perhubungan. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

NO KBLI 52231 AKTIVITAS KEBANDARAUDARAAN 1 Ruang lingkup
Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan, diantaranya pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) termasuk semua fasilitas yang terdapat di landas pacu, (runway), taxiway, apron serta penanganan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran, fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang (PJP2U) termasuk pelayanan pemakaian garbarata (aviobridge) dan pelayanan pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter) serta pelayanan kargo dan pos. 2 Definisi:

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang

melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. 6. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 7. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 3. Penggolongan Usaha

Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang
terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara; b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan d. lahanuntuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. 4. Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Durasi Pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha Persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha untuk pelayanan jasa kebandarudaraan adalah sebagai berikut: a. Penetapan sebagai penyelenggara bandar udara sebagai komersialyang berupa;

dokumen perjanjian kerjasama atau penugasan pemerintah; atau
peraturan pemerintah tentang penyertaan modal

negara; b. kemampuan finansial perusahaan untuk membangun, mengembangkan,

dan mengoperasikan bandar udara yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang telah di audit dari Badan Hukum Indonesia dan/atau masing-masing perusahaan pemegang saham; c. besaran modal dasar perusahaan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja modal selama masa konsesi, ditambah besaran biaya operasional untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis;
d. organisasi dan personel pengoperasian bandar udara sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sipil, serta standar pelayanan jasa kebandarudaraan; dan e. rencanausaha. Dalam menjalankan kegiatannya, pelaku usaha wajib untuk: a. memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara; b. menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara; c. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara; d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas bandar udara; e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara; f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri; g. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel

pesawat udara dan petugas operasional; h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara; j. memelihara kelestarian lingkungan; k. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan l. melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara. 6 Sarana Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki dan digunakan dalam pelayanan jasa kebandarudaraan yaitu: a. Fasilitas pokok meliputi:

Fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System), sistem catu daya kelistrikan, dan pagar.
Fasilitas sisi udara (airside facility), antara lain: a) landas pacu (runway); b) runway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, clearway; c) landas hubung (taxiway); d) landasparkir (apron);
e) marka dan rambu; dan f) taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).
Fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain: a) bangunan terminal penumpang; b) bangunan terminal kargo; c) menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower);

d) bangunan operasional penerbangan; e) jalan masuk (accessroad); f) parkir kendaraan bermotor; g) depo pengisian bahan bakar pesawat udara; h) bangunan hanggar; i) bangunan administrasi/perkantoran; j) marka dan rambu; serta k) fasilitas pengolahan limbah. b. Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas perbengkelan pesawat udara, penginapan/hotel, toko, restoran, tempat bermain dan rekreasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memiliki personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 8 Pelayanan Pelayanan yang diberikan dalam aktivitas kebandarudaraan meliputi:
a. Pelayanan terhadap pesawat udara meliputi:

fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan pesawat udara;
fasilitas yang digunakan pada proses penempatan pesawat udara;
fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara;
keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara; dan
kapasitas apron dalam menampung total jumlah pesawat udara pada saat jam sibuk. b. Pelayanan terhadap penumpang meliputi:
fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang;
fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang;
fasilitas yang memberikan nilai tambah; dan
kapasitasterminal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk. c. Pelayanan terhadap kargo dan pos meliputi:
fasilitas yang digunakan pada proses outgoing dan incoming kargo dan pos;
fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap proses penanganan kargo dan pos; dan
fasilitas yang memberi nilai tambah bagi pengguna jasa terminal kargo 9 Persyaratan Jasa

a. Pelayanan yang diberikan wajib memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, yang dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan. b. Pelayanan yang diberikan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan. 10 Sistem Manajemen Usaha a. Menyusun program perencanan aktivitas Bandar Udara. b. Memiliki organisasi yang akan menjalankan aktivitas Bandar Udara. c. Menyusun program pelaksanaan aktivitas Bandar Udara. d. Memiliki program pengawasan internal aktivitas Bandar Udara. e. Memiliki Standar Evaluasi Pelaksanaan Aktivitas Bandar Udara. f. Memiliki Standar Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Bandar Udara. g. Memiliki Standar Pelaporan Aktivitas Bandar Udara. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian b. Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. c. Pengawasan
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. e. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

NO KBLI 52232 JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN 1 Ruang lingkup
Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang meliputi:
a. pelayanan lalu lintas penerbangan terdiri atas pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, informasi penerbangan dan kesiagaan; b. pelayanan telekomunikasi penerbangan merupakan pelayanan aeronautika tetap, aeronautika bergerak dan radio navigasi aeronautika; c. pelayanan informasi aeronautika terdiri dari pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan, penerbitan dan penyebarluasan NOTAM (Notice to Airmen), serta pelayanan informasi aeronautika bandar udara; d. pelayanan informasi meteorologi penerbangan (Aeronautical Meteorological Service/MET); dan e. pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR). Termasuk juga jasa penyediaan bangunan operasi dan bangunan penunjang kegiatan lalu lintas udara. misalnya menara pengawas, bangunan khusus penumpanan peralatan, briefing office untuk koordinasi terkait kegiatan lalu lintas penerbangan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan lalu lintas penerbangan, telekomunikasi penerbangan, konstruksi telekomunikasi navigasi penerbangan, instalasi peralatan navigasi penerbangan,dan pemberian informasi-informasi terkait penerbangan, misalnya pengoperasian fasilitas atau peralatan-peralatan navigasi penerbangan, telekomunikasi penerbangan, informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, dan informasi pencarian dan pertolongan, berikut fasilitas atau peralatan pendukungnya yaitu

mekanikal, elektrikal, elektronika dan teknologi informasi 2 Definisi:

Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari titik satu ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/ atau rintangan penerbangan.
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan/atau di atas perairan Indonesia dimana Indonesia memiliki kedaulatan yang telah diakui berdasarkan hukum internasional.
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Penggolongan Usaha Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan untuk pesawat udara yang melakukan penerbangan di ruang udara Indonesia, operasional penerbangan dan kegiatan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.
Persyaratan Umum Usaha Aktivitas ini hanya dapat dikelola oleh 1 (satu) operator, dimana saat ini dikelola oleh Perum Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Mengutamakan keselamatan penerbangan. b. Tidak berorientasi kepada keuntungan. c. Secara finansial dapat mandiri. d. Biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional (cost recovery). 6 Sarana Memiliki fasilitas dan/atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memiliki personel yang mempunyai lisensi atau sertifikat kompetensi navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 Pelayanan Ruang lingkup pelayanan jasa navigasi penerbangan terdiri dari: a. Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan. b. Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan. c. Pelayanan Informasi Aeronautika. d. Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan. e. Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan. 9 Persyaratan Jasa

Pelayanan yang diberikan wajib memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. 10 Sistem Manajemen Usaha Dalam menyelenggarakan Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, penyelenggara wajib: a. memiliki standar prosedur operasi; b. mengadakan, mengoperasikan, dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai standar;
c. mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi; dan d. memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian

jaminan kualitas pelayanan. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian b. Tinggi (T) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. c. Pengawasan
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. e. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA

NO KBLI 52296 JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA 1 Ruang lingkup
Standar ini memuat pengaturan kegiatan usaha yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain: a. pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing b. Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval)untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia c. pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) d. penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) e. Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) f. Regulated Agent g. Pengirim Pabrikan (Known Consignor) 2 Definisi: Dalam perizinan berusaha untuk jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing, digunakan istilah sebagai berikut:

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke

bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. 3. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. 4. Surat Muatan Udara (airway bill) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo. 5. Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

Dalam perizinan berusaha untuk jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, digunakan istilah sebagai berikut:

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan

angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. 3. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. 4. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan. 5. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. 6. Persetujuan Terbang (Flight Approval) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang di bidang penerbangan sipil dalamrangka melakukan pengawasan dan pengendaliankapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut(traffic rights) dan/atau penggunaan pesawat udara.

Dalam perizinan berusaha untuk jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) digunakan istilah sebagai berikut:

Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairandengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.
Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untukpelayanan umum.
Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam bentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas atau koperasi.

Dalam perizinan berusaha untuk untuk jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) digunakan istilah sebagai berikut:

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang

dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Dalam perizinan berusaha untuk untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) digunakan istilah sebagai berikut:

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
OrganisasiPerawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organisation) adalah organisasi yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan.
Accountable Manager adalah orang yang orang yang ditugaskan oleh Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organisation) yang bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang dan memiliki kewenangan terhadap seluruh operasi organisasi tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan bahwa personel di dalam organisasi

perawatan pesawat udara mengikuti peraturan dan juga bertugas sebagai penghubung utama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan.

Dalam perizinan berusaha untuk untuk jasa Regulated Agent digunakan istilah sebagai berikut:

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo, freight fowarder pengelola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau bidang lainnya, yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.
Barang Berbahaya (Dangerous Goods) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.

Dalam perizinan berusaha untuk untuk jasa Pengirim Pabrikan (Known Consignor) digunakan istilah sebagai berikut:

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
Pengirim Pabrikan (Known Consignor) adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat pengirim pabrikan (Known Consignor) untuk

melakukan pengendalian keamanan terhadap barang yang sejenis. 3. Barang Berbahaya (Dangerous Goods) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan. 3. Penggolongan Usaha Jasa penunjang angkutan udara termasuk: a. perizinan berusaha untuk jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing; b. perizinan berusaha untuk jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia c. perizinan berusaha untuk jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling); d. perizinan berusaha untuk jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing); e. perizinan berusaha untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization); f. perizinan berusaha untuk jasa Regulated Agent; dan g. perizinan berusaha untuk Pengirim Pabrikan (Known Consignor). 4. Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan administraif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Durasi pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Untuk perizinan berusaha jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing tidak memiliki persyaratan khusus usaha. b. Untuk perizinan berusaha jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) untuk

Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki persyaratan khusus usaha. c. Untuk perizinan berusaha jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) harus memenuhi persyaratan khusus usaha sebagai berikut:

memiliki manual groundhandling;
memiliki personel yang bersertifikasi; dan
memiliki peralatan dan fasilitas guna menunjang layanan. d. Untuk perizinan berusaha jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) tidak memiliki persyaratan khusus usaha. e. Untuk perizinan berusaha untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization), pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) dalam negeri, pemohon perizinan memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 1, 6, 8, 19, Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Bagian 145 tentang Organisasi Perawatan Pesawat Udara,sebagai berikut: a) DGCAForm 145-01; b) AMO Manual yang telah disahkan;
c) Quality Manajemen System Manual yang telah disahkan; d) SMS Manual yang telah disahkan;

e) Training Procedure Manual (TPM) yang telah disahkan; f) memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement); g) bukti langganan manual perawatan dari pabrikan; dan h) daftar kemampuan (capability list) yang telah disahkan. 2) Untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organisation/AMO) Luar Negeri, pemohon memenuhi persyaratan ICAO Annex 1, 6, 8, 19 dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19tentang Sistem Manajemen Keselamatan, dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 tentang Organisasi Perawatan Pesawat Udara, sebagai berikut: a) salinan sertifikat AMO dari Otoritas penerbangan negara setempat yang masih berlaku; b) surat dukungan dari perusahaan penerbangan sipil Indonesia (Letter of Intern/Memorandum of Understanding); c) DGCA Form 145-01; d) AMO Manual yang telah disahkan; e) Quality Control Manual yang telah disahkan; f) SMS Manual yang telah disahkan; g) Training Procedure Manual (TPM) yang telah disahkan; h) memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement); dan i) daftar kemampuan (capability list) yang telah disahkan. 3) Pemohon perizinan berusaha harus menyediakan

bangunan untuk fasilitas, peralatan, material dan personel yang sesuai dengan ratingnya.

f. Untuk perizinan berusaha jasa Regulated Agent, pemohon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan administrasi a) memiliki asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos pada lokasi Regulated Agent sampai area pergudangan bandar udara; b) laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang didirikankurang dari 1 (satu) tahun; dan c) surat keterangan kesiapan mengangkut dari Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
Persyaratan Teknis a) Memiliki Personel
1 (satu) orang berlisensi senior avsec per shift;
3 (tiga) orang berlisensi junior avsec per shift untuk 1 mesin x-ray;
1 (satu) orang berlisensi basic avsec per shift.
1 (satu) orang berkompetensi Dangerouse Goods per shift.
1 (satu) orang berkompetensi fasilitas keamanan penerbangan.
1 (satu) orang penanggungjawab di bidang quality control keamanan penerbangan; dan
1 (satu) orang pengemudi per alat angkut yang telah dilakukan pemeriksaan latar

belakang dan diberikan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan. b) Memiliki Fasilitas dan Peralatan

Mesin x ray dengan ketentuan: (a) Regulated Agent yang melayani pemeriksaan kargo dan pos internasional dan domestik dengan volume lebih dari 35 ton per hari harus memiliki 1 (satu) mesin x-ray jenis multi view dan 1 (satu) mesin x- ray jenis single view. (b) Regulated Agent yang melayani pemeriksaan kargo dan pos internasional dan domestik dengan volume kurang dari 35 ton per hari harus memiliki 1 (satu) mesin x-ray jenis multi view. (c) Regulated Agent yang hanya melayani pemeriksaan kargo dan pos domestik dengan volume lebih dari 35 ton per hari harus memiliki 2 (dua) mesin x- ray jenis single view. (d) Regulated Agent yang hanya melayani pemeriksaan kargo dan pos domestik dengan volume kurang dari 35 ton per hari harus memiliki 1 (satu) mesin x- ray jenis single view.
1 (satu) unit pendeteksi bahan peledak (explosived trace detector)
1 (satu) unit detektor logam genggam (hand held metal detector};
1 (satu) unit gawang detektor logam (walk through metal detector);
1 (satu) set peralatan Combine Test Piece (CTP) untuk pengujian mesin x-ray;
1 (satu) set peralatan Object Test Piece

(OTP) untuk pengujian gawang detektor logam (walk through metal detector); 7) 1 (satu) unit kaca detektor (mirror detector); 8) pembatas fisik daerah aman (secure area) Regulated Agent dengan tinggi minimal 2,44 m dan tidak dapat disusupi barang dilarang (prohibited items) serta dilengkapi dengan tanda peringatan (sign board); 9) sekurang-kurangnya 6 (enam) titik kamera pemantau keamanan (close circuit television/CCTV) yang ditempatkan di area penerimaan, pemeriksaan, penanganan, penyimpanan, pemuatan dan access control; 10) memiliki sarana transportasi darat dengan ketentuan: (a) jika volume kargo lebih dari 35 ton per hari paling sedikit 2 (dua) unit sarana transportasi darat yang dilengkapi dengan logo atau identitas Regulated Agent, GPS dan CCTV yang dapat dimonitor dari kantor Regulated Agent, Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing
(b) jika volume kargo kurang dari 35 ton per hari maka hanya diperlukan 1 (satu) unit sarana transportasi yang dilengkapi dengan logo atau identitas Regulated Agent,GPS dan CCTV yang dapat dimonitor dari kantor Regulated Agent, Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan 11) fasilitas penanganan barang berbahaya.

c) Memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos dengan ketentuan:

lahan dengan ketentuan: (a) jika volume kargo lebih dari 35 ton per hari maka lahan yang diperlukan paling sedikit seluas 500 m2 dan dimiliki atau dikuasai paling singkat selama 2 (dua) tahun yang didalamnya terdapat gedung fasilitas Regulated Agent; atau (b) jika volume kargo kurang dari 35 ton per hari maka lahan yang diperlukan paling sedikit seluas 300 m2 dan dimiliki atau dikuasai paling singkat selama 2 (dua) tahun yang didalamnya terdapat gedung fasilitas Regulated Agent.
area yang ditetapkan sebagai daerah aman (secure area) yang digambarkan dalam bentuk peta.
pemisahan jalur masuk dan jalur keluar kendaraan. d) Memiliki manual atau dokumen:
program Keamanan Kargo dan Pos;
Standar Operasi Prosedur (SOP) terkait penanganan kargo dan pos; dan
Petunjuk teknis penanganan barang berbahaya (IATA DGR) edisi terbaru.

g. Untuk perizinan berusaha Pengirim Pabrikan (Known Consignor), pemohon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Administrasi a) Surat pernyataan bahwa barang Pengirim Pabrikan (Known Consignor) tidak mengandung bahan peledak dan dilengkapi

dengan penjelasan kandungan isi barang. b) Surat keterangan kesiapan mengangkut dari badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing. c) laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang didirikankurang dari 1 (satu) tahun. 2. Persyaratan Teknis a) Memiliki personel:

2 (dua) orang berlisensi basic avsec per shift;
1 (satu) orang berkompetensi dangerous goods, bagi pengirim pabrikan (known consigor) yang kiriman kargonya mengunakan atau mengandung barang berbahaya;
1 (satu) orang penanggungjawab di bidang kendali mutu; dan
1 (satu) orang pengemudi per alat angkut yang telah dilakukan pemeriksaan latar belakang dan diberikan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan. b) Memiliki fasilitas dan peralatan
1 (satu) unit detektor logam genggam (hand held metal detector);
1 (satu) unit gawang pendeteksi logam (walk throught metal detector);
1 (satu) unit kaca detector (mirror detector);
gudang produksi/pengemasan dengan ketentuan: (a) ditetapkan sebagai tempat penimbunan Bea dan Cukai dan/atau dimiliki oleh perusahaan yang telah

mendapatkan sertifikat Authorized Economic Operator/AEO untuk Pengirim Pabrikan (Known Consignor) produksi; dan (b) dilengkapi dengan pembatas fisik daerah aman (secure area) dengan ketinggian 2,44 cm dan tidak dapat disusupi barang dilarang (prohibited item) serta dilengkapi dengan tanda peringatan (sign board). 5) Dilengkapi dengan kamera pemantau/CCTV yang dapat mengawasi area pengemasan, penyimpanan dan pemuatan. 6) memiliki atau menguasai minimal 1 (satu) unit alat transportasi darat yang dilengkapi dengan logo atau identitas Pengirim Pabrikan (Known Consignor) dan GPS yang dapat dimonitor dari kantor Pengirim Pabrikan (Known Consignor); 7) kunci plastik solid untuk dipasang di kendaraan; dan 8) label pemeriksaan keamanan untuk dipasang di kemasan. c) Memiliki manual atau dokumen

program keamanan kargo dan pos; dan
standar operasi prosedur. 6 Sarana a. Untuk perizinan berusaha jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing tidak dipersyaratkan standar sarana. b. Untuk perizinan berusaha jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri

Dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak dipersyaratkan standar sarana. c. Untuk perizinan berusaha jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling), pemohon harus memiliki sarana sesuai dengan ketentuan operasional antara lain:

Motorized, meliputi: a) Towbarless Tractor (TBT);
b) Aircraft Towing Tractor (ATT); c) Baggage Towing Tractor (BTT);
d) Conveyor Belt Loader ( BCL); e) Lower, Upper & Main Deck Loader (DL); f) Passenger Boarding Stairs (PBS); g) Lavatory Service Unit/Truck (LSU/LST); h) Water Service Unit (WSU/ WST); i) Air Conditioning Unit (ACU); j) Ground Power Unit (APU); k) Apron Passenger Bus (APB); l) Air Starting Unit (ASU); m) Incapacitated Passenger Loading Vehicle (IPL); n) High Lift Catering Truck (HCT); o) Cargo Transporter Loader (CTL); p) Aircraft Cleaning Equipments; q) Pallet Conveyor Handling System; r) Refueling De-refueling Truck (RDT); s) Fuel Hydrant Dispencer Truck (HDT);
t) Ground Power Unit (GPU); u) Forklift for Loading Aircfraft Lower Deck (FLT); v) Heli Dollies (HDL);
w) kendaraan yang beroperasi di sisi udara; dan x) Ground Support System.
Non Motorized, meliputi: a. Baggage Cart (BC); b) Container Dollies (CDL);
c) Pallet Dollies (PDL);

d) Towed Passenger Stair (TPS);
e) Aircraft Towing Bar (ATB);
f) Aircraft Tail Jack (ATJ);
g) Aircraft Wheel Cok; dan h) Passenger Wheel Chair. d. Untuk perizinan berusaha jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) tidak dipersyaratkan standar sarana. e. Untuk perizinan berusaha untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization), harus menyediakan bangunan untuk fasilitas, peralatan, material dan personel yang sesuai dengan ratingnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 tentang Organisasi Perawatan Pesawat Udara. f. Untuk perizinan berusaha jasa Regulated Agent, pemohon harus memenuhi ketentuan sarana sesuai persyaratan khusus usaha.
g. Untuk perizinan berusaha Pengirim Pabrikan (Known Consignor), pemohon wajib memenuhi sarana sesuai persyaratan khusus usaha.
7 Struktur Organisasi dan SDM a. Untuk perizinan berusaha jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing sesuai dengan yang tercantum dalam akta perusahaan. b. Untuk perizinan berusaha jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam akta perusahaan. c. Untuk perizinan berusaha jasa pelayanan di darat

untuk penumpang dan kargo (ground handling), sesuai dengan yang tercantum dalam akta perusahaan. d. Untuk perizinan berusaha jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing), sesuai dengan yang tercantum dalam akta perusahaan. e. Untuk perizinan berusaha untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

menunjuk seorang karyawan dalam organisasi sebagai accountable manager;
menyediakan personel yang jumlah dan kualifikasinya memenuhi syarat untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyetujui return to service dari perawatan, perawatan preventif, atau perubahan yang dilakukan berdasarkan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) dan spesifikasi operasi, serta melaksanakan audit untuk memastikan dipenuhinya peraturan dan standar secara berkesinambungan oleh Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) tersebut;
menentukan dan mempertahankan kompetensi dari pesonel yang terlibat dalam Quality Audit sesuai dengan prosedur dan standar yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
menjamin bahwa Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization)
mempunyai jumlah pekerja yang cukup dengan pelatihan atau pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan perawatan, perawatan preventif, pekerjaan khusus atau

perubahan yang diberi kewenangan oleh sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization)

dan spesifikasi operasi untuk menjamin semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5) menentukan kemampuan dari pekerja yang tidak mempunyai sertifikat yang melakukan fungsi perawatan berasarkan pelatihan, pengetahuan, pengalaman atau uji praktek. f. Untuk perizinan berusaha jasa Regulated Agent wajib memiliki personel sebagaimana diatur dalam persyaratan perizinan. g. Untuk perizinan berusaha Pengirim Pabrikan (Known Consignor) wajib memiliki personel sebagaimana diatur dalam persyaratan perizinan. 8 Pelayanan a. Pemegang perizinan berusaha jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) melakukan pelayanan berupa kegiatan pemasaran dan penjualan tiket pesawat udara (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait angkutan udara. b. Pemegang perizinan berusaha jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) melakukan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (flight approval) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persetujuan terbang (flight approval). c. Pemegang perizinan berusaha jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground

handling) memberikan layanan penanganan penumpang di darat dan kargo. d. Pemegang perizinan berusaha jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) melakukan pelayanan sewa menyewa pesawat udara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. e. Pemegang perizinan berusaha untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) melakukan pelayanan berdasarkan dengan sertifikat dan rating yang dimilikinya, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara. f. Pemegang perizinan berusaha jasa Regulated Agentmelakukan pemeriksaan

dan/atau pengendalian keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dilaksanakan dengan memenuhi standar keamanan penerbangan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional. g. Pemegang perizinan berusaha jasa Pengirim Pabrikan (Known Consignor) melakukan pengendalian keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dilaksanakan dengan memenuhi standar keamanan penerbangan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional. 9 Persyaratan Jasa

a. Layanan jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait angkutan udara, terutama terkait dengan tiket, surat muatan udara (airway bill), dan perjanjian pengangkutan udara.
b. Layanan jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang

(Flight Approval) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesiamengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persetujuan terbang (flight approval). c. Layanan jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama dengan operator pesawat udara, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian pesawat udara. d. Layanan jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. e. Layanan jasa Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) mengacu ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43 tentang Perawatan, Perawatan preventif, Perbaikan dan Modifikasi Pesawat Udara. f. Layanan jasa Regulated Agent diberikan dengan memenuhi standar keamanan penerbangan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional. g. Layanan jasa Pengirim Pabrikan (Known Consignor) diberikan dengan memenuhi standar keamanan penerbangan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.

10 Sistem Manajemen Usaha a. Perizinan berusaha jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan udara asing tidak mempersyaratkan standar Sistem Manajemen Usaha.

b. Perizinan berusaha jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval)kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak mempersyaratkan standar Sistem Manajemen Usaha. c. Perizinan berusaha jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) tidak mempersyaratkan standar Sistem Manajemen Usaha. d. Perizinan berusaha jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) tidak mempersyaratkan standar Sistem Manajemen Usaha. e. Perizinan berusaha untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization) diwajibkan paling sedikit untuk memiliki sistem manajemen keselamatan (safety management system) dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System). f. Perizinan berusaha jasa Regulated Agent tidak mempersyaratkan standar Sistem Manajemen Usaha. g. Perizinan berusaha jasa Pengirim Pabrikan (Known Consignor) tidak mempersyaratkan standar Sistem Manajemen Usaha.

11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian

Untuk perizinan berusaha: a) jasa pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) untuk perusahaan angkutan

udara asing; b) jasa Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Rendah (R) – Dapat melakukan kegiatan setelah perizinan berusaha terbit. 2) Untuk perizinan berusaha: a) jasa pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling); b) jasa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing) Menengah Rendah (MR) – Pemenuhan terhadap standar jasa penunjang angkutan udara dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration). 3) Untuk perizinan berusaha: a) Jasa Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization); b) jasa Regulated Agent c) jasa Pengirim Pabrikan (Known Consignor) Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4) Verifikasi dapat dilakukan melalui: a) pemeriksaan dokumen; b) pemeriksaan fisik; c) kunjungan lapangan; dan/atau d) autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan

berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya. 2) Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. 3) Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA ORGANISASI SEKOLAH PENERBANG (PSC 141)

NO KBLI 85496 PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT (PILOT PESAWAT UDARA) 1 Ruang lingkup
Standar ini mencakup jasa pendidikan awak pesawat, khususnya bagi pilot pesawat udara. 2 Definisi:

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
Penggolongan Usaha Jasa pendidikan awak pesawat, khususnya bagi pilot pesawat udara.
Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Durasi Pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Khusus Usaha a. Untuk penerbitan pertama Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbang (PSC 141), pemohon perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan fase 1: a) menyusun dan melengkapi nota kesepahaman (Letter of Intent); dan b) apabila dibutuhkan wajib menghadiri pertemuan pendahuluan proses sertifikasi.
Persyaratan fase 2: a) menunjukan surat persetujuan penyelesaian sertifikasi fase 1; b) melengkapi DGCA Form 141-01; c) mengirimkan konsep Training Course Outline (TCO) dan Training Procedure Manual (TPM); d) mengirimkan dokumen personel;

e) mengirimkan dokumen pesawat; f) mengirimkan dokumen simulator apabila dibutuhkan; g) mengirimkan dokumen fasilitas; h) mengirimkan kontrak kesepahaman operasi apabila dibutuhkan; i) mengirimkan dokumen izin usaha; j) mengirimkan konsep Safety Management System (SMS) Manual; k) program sistem kendali mutu (Quality Control Program); l) mengirimkan pernyataan kepatuhan (compliance statement); dan m) apabila dibutuhkan wajib menghadiri pertemuan pembahasan pengajuan proses sertifikasi. 3) Persyaratan fase 3: a) menunjukan surat persetujuan penyelesaian sertifikasi fase 2; b) dilakukan evaluasi dokumen dari tim sertifikasi; dan c) menunjukan bukti tindak lanjut pemenuhan temuan jika ada. 4) Persyaratan fase 4: a) menunjukan surat persetujuan penyelesaian sertifikasi fase 3; b) menunjukan TPM dan TCO yang sudah mendapatkan persetujuan; c) menunjukan SMS Manual yang sudah mendapatkan persetujuan; d) menunjukan dokumen pesawat yang sudah mendapatkan persetujuan; e) menunjukan dokumen simulator yang sudah mendapatkan persetujuan; f) dilakukan demonstrasi kesesuaian terhadap manual oleh tim sertifikasi;

g) menunjukkan bukti tindak lanjut pemenuhan temuan jika ada. 5) Persyaratan fase 5: a) menunjukan surat persetujuan penyelesaian sertifikasi fase 4; b) mengirimkan TPM dan TCO yang telah mendapatkan persetujuan; c) mengirimkan SMS Manual yang telah mendapatkan persetujuan; d) mengirimkan bukti tindak lanjut pemenuhan temuan pada fase 3 dan 4 jika ada; e) mengirimkan sertifikat simulator jika ada; f) mengirimkan sertifikat kelaikudaraan pesawat; dan
g) mengirimkan sertifikat pendaftaran pesawat. b. Sekolah penerbang harus memiliki perizinan kegiatan angkutan udara bukan niaga. c. Ketentuan terkait rating dan pengeoperasian umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang. 6 Sarana Setiap sekolah penerbang harus memenuhi persyaratan pesawat udara, bandar udara, dan fasilitas di dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang, antara lain sebagai berikut: a. pesawat udara yang memenuhi persyaratan kelaikudaraan, didaftarkan di Indonesia (atau pesawat pendaftaran asing apabila lokasi sekolah ada di luar negara Indonesia dan pengoperasiannya di luar negara Indonesia), serta sesuai dengan kursus atau pelatihan terbang yang diajarkan; b. dapat menunjukkan bahwa sekolah penerbang memiliki hak penggunaan berkelanjutan atas setiap

bandar udara di mana pelatihan terbang berasal; c. simulator terbang, alat pelatihan terbang, dan alat bantu pelatihan dan peralatan; dan d. fasilitas pelatihan darat. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM a. Penanggung jawab eksekutif (di mana dapat merangkap menjadi kepala sekolah). b. Kepala sekolah. c. Kepala instruktur. d. Asisten kepala instruktur. e. QualityManager. f. Manajer perawatan. g. Manajer keselamatan. 8 Pelayanan Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi calon penerbang sesuai dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. 9 Persyaratan Jasa

Orang yang lulus dari organisasi sekolah penerbang dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk dapat memenuhi persyaratan guna mendapatkan Lisensi Penerbang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang.
10 Sistem Manajemen Usaha Untuk memastikan mutu latihan, sekolah penerbang memiliki sistem pengendalian mutu dan sistem jaminan mutu. Terkait dengan keselamatan penerbangan, sekolah penerbang juga memiliki sistem manajemen keselamatan. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara

elektronik. b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR USAHA LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK PERSONEL PENERBANGAN LAINNYA NO KBLI 85499 PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA (LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK PERSONEL PENERBANGAN LAINNYA) 1 Ruang lingkup
Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan pendidikan untuk transportasi udara, yang meliputi: a. lembaga pendidikan Personel penanganan barangberbahaya (dangerous goods); b. lembaga pendidikan Personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan; c. lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot; d. lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan; e. lembaga pendidikan personel pengamanan penerbangan, instruktrur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan; dan f. lembaga pendidikan personel Bandar Udara. 2 Definisi: a. Dalam hal standar terkait lembaga pendidikan Personel penanganan barangberbahaya (dangerous goods) digunakan definisi sebagai berikut:

Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya adalah personel yang mempunyai sertifikat kompetensi penanganan barang berbahaya yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
Mata pelajaran (modul) adalah bahan ajar pada pendidikan dan pelatihan.

b. Dalam hal standar terkait lembaga pendidikan Personel fasilitas keamanan penerbangan dan

manajer keamanan penerbangan digunakan definisi- definisi sebagai berikut:

Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai kompetensi dan diberi tugas serta tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Manajer keamanan penerbangan adalah personel yang mempunyai kompetensi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan.
Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengan kurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasi pelatihan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Dalam hal standar terkait lembaga pendidikanpelatihan personel pesawat udara selain pilot digunakan istilah sebagai berikut :
Alat Pelatihan Terbang Lanjutanadalah alat pelatihan terbang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 61 tentang Lisensi Personel Penerbangan yang memiliki ruang kemudi yang secara akurat meniru buatan, model dan tipe ruang kemudi pesawat tertentu, dan memiliki karakteristik penanganan yang secara akurat mewakili karakteristik penanganan suatu unit pesawat udara.
Kurikulum Inti adalah seperangkat bahan pelatihan yang disetujui oleh Direktur Jenderal,

untuk digunakan oleh lembaga pelatihan dan cabang-cabangnya. Kurikulum Inti terdiri dari pelatihan yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi dan tidak termasuk pelatihan untuk kegiatan lainnya. 3. Evaluator (Pemeriksa) adalah seseorang yang bekerja di lembaga pendidikan pemegang sertifikat yang ditugaskan untuk melaksanakan ujian untuk sertifikasi, penambahan rating,
otorisasi dan cek profisiensi. 4. Pusat Pelatihan adalah suatu organisasi yang diatur oleh persyaratan yang berlaku dari bagian ini yang memberikan pelatihan, pengetesan, dan pemeriksaan dibawah kontrak atau pengaturan lain untuk penerbang sesuai dengan persyaratan peraturan keselamatan penerbangan sipil. 5. Program Pelatihan adalah kursus, peralatan pelatihan terbang, fasilitas dan personel yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu Program pelatihan mencakup kurikulum inti dan kurikulum khusus. 6. Perlengkapan pembelajaran (instructional) adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, peralatan pembelajaran ini tidak diharuskan untuk memenuhi standar pelayanan. d. Dalam hal standar terkait Lembaga pendidikanPersonel Navigasi Penerbangan digunakan istilah sebagai berikut:

Kompetensi adalah suatu dimensi kinerja manusia yang digunakan untuk memprediksi kehandalan kesuksesan kinerja di tempat kerja dan diwujudkan serta diamati melalui perilaku yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan untuk melaksanakan kegiatan atau tugas dalam kondisi tertentu.
Peralatan Pelatihan adalah Peralatan simulasi

yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan.
3. Personnel Training Incharge (PTI) adalah Personel Direktorat Navigasi Penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur sebagai tim koordinator sistem penjamin mutu (Quality Assurance) lembaga pendidikan dan pelatihan. 4. Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang navigasi penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Penyelenggara Pelatihan adalah tanda bukti yang diberikan Direktur Jenderal kepada Lembaga pelatihan sebagai pengakuan terpenuhinya persyaratan guna menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan.
5. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, materi pokok/pembelajaran, mata pelajaran, pokok pembahasan, sub pokok pembahasan, jam pelajaran dan referensi.
6. Training Procedures Manual (TPM) adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. e. Dalam hal standar terkait Lembaga pendidikanPersonel pengamanan penerbangan, instruktrur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan digunakan istilah sebagai berikut:

Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan
Instruktur Keamanan penerbangan adalah orangyang mempunyai lisensi dari Direktur

Jenderal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan 3. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan di Operator Penerbangan 4. Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengan kurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasi pelatihan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Pemohon merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penerbangan milik Pemerintah atau Badan Hukum yang telah memiliki surat izin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang. f. Dalam hal standar terkait Lembaga pendidikanPersonel Bandar Udara digunakan istilah sebagai berikut:

Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara.
Kurikulum adalah jenis dan jumlah mata pelajaran yang harus diberikan dalam proses belajar mengajar untuk mendukung satu bidang atau jenis kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
Silabus adalah pokok bahasan dari setiap mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum suatu pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
Sertifikat penyelenggaraan adalah tanda bukti yang diberikan dari Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara kepada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan sebagai pengakuan terpenuhinya persyaratan dan telah diberikannya akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara. 5. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 6. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 3. Penggolongan Usaha a. Lembaga pendidikan personel penanganan barangberbahaya (dangerous goods), meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain:

personelyang bertanggung jawab untuk menyiapkan kiriman barang berbahaya (personnel responsible for preparation of dangerous goods consignments);
personel yang bertanggung jawab untuk pemrosesan atau penerimaan barang sebagai kargo umum (persons responsible for processing or accepting goods presented as general cargo);
personel yang bertanggung jawab untuk pemrosesan atau penerimaan kiriman barang berbahaya (personnel responsible for processing or accepting dangerous goods consignments);
personel yang bertanggung jawab untuk penanganan kargo dalam gudang, pemuatan dan penurunan muatan dari unit load devices, dan pemuatan dan penurunan muatan dari

kompartemen kargo pesawat (persons responsible for handling cargo in a warehouse, loading and unloading unit load devices, and loading and unloading aircraft cargo compartments); 5. personel yang bertanggungjawab untuk penerimaan penumpang dan bagasi kru, pengaturan area naik ke pesawat, dan pekerjaan lain yang melibatkan kontak langsung dengan penumpang di bandar udara (persons responsible for accepting passenger and crew baggage, managing aircraft boarding areas and other tasks involving direct passenger contact at an airport); 6. personel yang bertanggung jawab atas perencanaan muatan yang diangkut pesawat udara (personnel responsible for the planning of aircraft loading); 7. awak penerbang (flight crew); 8. petugas penunjang operasi penerbangan (flight operations officer and flight dispatchers); 9. awak kabin (cabin crew); dan 10. personelyang bertanggung jawab atas penyaringan penumpang dan kru dan bagasi, serta kargo dan surat (personnel responsible for the screening of passengers and crew and their baggage, cargo and mail) b. Lembaga pendidikan Personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;

manajemen keamanan penerbangan;
peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP);
peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP);
peralatan pendeteksi bahan peledak (Explosive Trace Detector/ETD);
sistem pendeteksi bahan peledak (Explosive

Detection System/EDS); 6. peralatan mesin x-ray; 7. peralatan gawang detektor logam (Walk Through Metal Detector/WTMD); 8. peralatan mesin pemindai tubuh (body inspection machine); 9. peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (Close Circuit Television/CCTV); dan 10. peralatan penunda upaya kejahatan pada pembatas daerah keamanan terbatas (Perimeter Intruder Detection System/PIDS). c. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot yang meliputi:

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi personel penerbangan selain Pilot, antara lain Petugas Penunjang Operasi Penerbangan, Awak Kabin; dan
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Ahli Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Engineer)sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 tentang Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara. d. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan yang meliputi kegiatan;
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (ATS Training Provider);
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Training Provider);
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Informasi Aeronautika (Aeronautical Information

Services Training Provider); dan 4. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perancangan Prosedur Penerbangan(Flight Procedur Design Training Provider). e. Lembaga pendidikan

personel pengamanan penerbangan, instruktrur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan:

penjaga keamanan

penerbangan (aviation security guard/basic); 2. pemeriksa keamanan penerbangan (aviation security screener/junior); 3. pengawas keamanan penerbangan (airport security supervisor/senior);
4. Instruktur keamanan penerbangan; dan 5. Inspektur keamanan penerbangan. f. Lembaga pendidikan personel Bandar Udara yang meliputi:

teknik bandar udara;
elektronika bandar udara;
listrik bandar udara;
mekanikal bandar udara;
pelayanan pergerakan sisi udara;
peralatan pelayanan darat pesawat udara;
pemandu parkir pesawat udara;
pelayanan garbarata;
pengelola dan pemantau lingkungan;
pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK);
salvage; dan
pelayanan pendaratan helikopter (helicopter landing officer).
Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan administraif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam OSS. b. Durasi Pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 5 Persyaratan Persyaratan Administratif

Khusus Usaha a. lembaga pendidikan personel penanganan barangberbahaya (dangerous goods), maka pelaku usaha wajib melengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:

surat izin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang;
struktur organisasi dan daftar susunan pengurus Lembaga Penyelenggara;
surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan;
bukti pembayaran pajak; dan
dokumen evaluasi pemenuhan ketentuan (self
assessment). b. lembaga pendidikan personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan, maka pelaku usaha wajib melengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
surat izin usaha bidang pendidikan dan
pelatihan atau bidang Penerbangan yang mempunyai divisi pelatihan dalam struktur organisasinya;
struktur organisasi dan daftar susunan pengurus Lembaga Penyelenggara;
bukti pembayaran pajak; dan
dokumen evaluasi pemenuhan ketentuan (self
assessment) c. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot, maka pelaku usaha wajib melengkapi dengan persyaratan administrasi berupa: a. surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya; b. DGCA Form 147-01 untuk penyelenggara pendidikan dan pelatihan Personel Ahli Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Engineer); dan

c. DGCA Form 142-01 untuk personel pengoperasian pesawat udara selain pilot (flight operation officer, cabin crew). d. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan, maka pelaku usaha wajib melengkapi dengan persyaratan administrasi berupa surat permohonan dan formulir pengajuan sertifikat yang memuat informasi sekurang- kurangnya:

nama perusahaan/lembaga,
lokasi tempat pelatihan;
pimpinan pelatihan; dan
jenis pelatihan yang diusulkan. e. Lembaga pendidikan personel pengamanan penerbangan, instruktrur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan, maka pelaku usaha wajib melengkapi dengan persyaratan administrasi berupa perizinan berusaha di bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang;
f. Lembaga pendidikan personel Bandar Udara, tidak diperlukan tambahan persyaratan administrasi. Persyaratan Teknis a. Perizinan Berusaha Pendidikan lainnya swasta berupa lembaga pendidikan personel penanganan barangberbahaya (dangerous goods) wajib memenuhi standar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, antara lain:
memiliki dokumen-dokumen teknis, seperti dokumen materi ajar sesuai kurikulum dan silabus, Training Procedure Manual (TPM) dan Dokumen Sistem Kendali Mutu (QMS);
memiliki pedoman pelaksanaan seleksi dan rekam jejak dan perilaku peserta didik;
memiliki peraturan dan buku-buku kerja pendukung;
memiliki sumber daya manusia;
memiliki pusat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
b. Perizinan Berusaha Pendidikan lainnya swasta berupa lembaga pendidikan personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan wajib memenuhi standar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Program Keamanan Penerbangan Nasional, antara lain:
memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual);
memiliki peraturan dan buku pendukung;
memiliki sumber daya manusia;
memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
memiliki tenaga pengajar. c. Perizinan Berusaha Pendidikan Lainnya Swasta Berupa Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot, wajib memenuhi standar ketentuan sebagaimana berikut:
Untuk Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot khususnya Ahli Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Engineer) wajib memenuhi standar ketentuan Annex 1 mengenai Personnel Licensing, Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, dan Konvensi Chicago serta

persyaratan sebagaimana diatur dalam: a) Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 tentang Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Training Organization); b) Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43 tentang Perbaikan, Perbaikan Preventif, Perubahan dan Modifikasi Pesawat Udara; c) Peraturan Menteri Perhubungan mengenaiPeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara; d) Peraturan Menteri Perhubungan mengenaiPeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management Systems); e) Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 63 tentang Sertifikasi Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara; f) Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Pusat Pelatihan. Persyaratan tersebut sebagai berikut: a) memiliki dokumen-dokumen teknis yang telah disahkan, seperti dokumen materi ajar sesuai kurikulum dan silabus, Training Procedure Manual (TPM),Dokumen Safety Management System (SMS) Manual dan Dokumen sistem kendali mutu (QMS);

b) mempersiapkan statement of compliance; c) memiliki SDM yang kompeten dan Instruktur yang berkualifikasi; d) memiliki Gedung dan Fasilitas Pelatihan; dan e) memenuhi persyaratan sertifikasi yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu pre-assesment, formal application, document compliance, demonstration and inspection dan certification. 2. Untuk Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot khususnya Personel Pengoperasian Pesawat Udara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan: a) memiliki dokumen-dokumen teknis antara laian konsep Buku Pedoman Prosedur Pelatihan, Garis Besar Kursus Pelatihan, dokumen personel, dokumen pesawat,
dokumen simulator, kontrak kesepahaman operasi, konsep Safety Management System (SMS) Manual, Program sistem kendali mutu (Quality Control Program); b) memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement); c) memiliki SDM yang kompeten dan Instruktur yang berkualifikasi;
d) memiliki gedung dan fasilitas pelatihan;dan e) memenuhi persyaratan sertifikasi yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu pre-assesment, formal application, document compliance, demonstration and inspection dan certification. d. Perizinan Berusaha Pendidikan Swasta Lainnya berupa Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan mengacu

pada Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 Tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Air Navigation Training Provider), antara lain memenuhi:

ketentuan organisasi;
ketentuan SDM;
ketentuan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam bentuk training procedures manual (TPM);
ketentuan kurikulum dan silabus;
ketentuan fasilitas dan peralatan pelatihan;
ketentuan sistem penyimpanan dokumen dan rekaman;
ketentuan sistem kendali mutu; dan
ketentuan teknis lainnya. e. Perizinan Berusaha Pendidikan Swasta Lainnya berupa Lembaga pendidikan personel pengamanan penerbangan, instruktrur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan, mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan, antara lain:
memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual);
memiliki peraturan dan buku pendukung;
memiliki sumber daya manusia;
memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
memiliki instruktur berlisensi. f. Perizinan Berusaha Pendidikan lainnya swasta berupa Lembaga pendidikan personel Bandar Udara mengacu kepada persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang terkait Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar

Udara, antara lain memenuhi:

kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
jumlah dan kualifikasi dan/atau kompetensi
tenaga pengajar (instruktur) sesuai bidang diklat yang diselenggarakan;
memiliki: a) fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek sesuai bidang diklat yang diselenggarakan; b) rencana pemenuhan kepemilikan terhadap fasilitas teori dan/atau praktek yang masih berstatus menguasai sebagai bentuk komitmen lembaga pendidikan dan/atau pelatihan terhadap pemenuhan kepemilikan, yang dilampirkan bersama bukti penguasaannya. Rencana pemenuhan tersebut harus memuat jangka waktu pemenuhan dan disahkan oleh pimpinan. c) untuk fasilitas berikut, Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan boleh melakukan Kerjasama dengan melampirkan bukti penguasaan tanpa melampirkan rencana pemenuhan kepemilikan:

pesawat udara;
helikopter;
fasilitas yang terintegrasi dengan pengoperasian bandar udara sepertiground support system; dan
lahan pelaksanaan praktek. Dalam hal pemenuhan kepemilikan fasilitas praktek dapat berupa simulator atau Mock Up.

dokumen pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan;
buku-buku kerja pendukung dan peraturan. 6 Sarana a. lembaga pendidikan personel penanganan barangberbahaya (dangerous goods);
Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel penerbangan bidang penanganan barang berbahaya (dangerous goods) berupa:
a. perkantoran; dan
b. fasilitas pendidikan dan pelatihan.
Perkantoran harus memiliki:
a. ruang manajerial dan staf;
b. ruang pendidikan dan pelatihan dan ruang lain untuk tujuan instruksional;
c. ruang tenaga pengajar/instruktur; dan
d. sarana dan prasarana pendukung.
Ruang pendidikan dan pelatihan dan ruang lain untuk tujuan instruksional harus memiiki:
a. tingkat sirkulasi udara yang baik;
b. pencahayaan yang baik;
c. suasana tenang dan nyaman;
d. alat peraga dan praktek yang memadai; dan
e. kapasitas dalam 1 (satu) kelas maksimum 20 (dua puluh) orang.
Fasilitas pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
a. peralatan belajar mengajar/praktek;
b. fasilitas perpustakaan; dan
c. fasilitas pendukung lainnya.
Sarana dan prasarana harus dimiliki dan/atau dikuasai dengan jangka waktu tertentu, penguasaan sarana dan prasarana dimaksud berupa perjanjian kerjasama minimal 3 (tiga) tahun.
Sarana dan prasarana harus secara nyata berada pada tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
b. lembaga pendidikan Personel fasilitas keamanan

penerbangan dan manajer keamanan penerbangan, memenuhi sarana berupa:

Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berupa: a) Perkantoran; dan
b) Fasilitas Pendidikan dan pelatihan.
Perkantoran harus memiliki: a) Struktur organisasi; b) Alamat kantor; c) Ruang manajerial dan staf; d) Ruang Pendidikan dan pelatihan; dan e) Sarana dan prasarana pendukung.
Fasilitas Pendidikan dan pelatihan terdiri dari: a) peralatan belajar mengajar teori dan praktek;
b) fasilitas perpustakaan; dan
c) fasilitas pendukung lainnya. c. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot:
memiliki fasilitas sesuai dengan kurikulum yang terdiri dari: a) ruang perkantoran b) ruang kelas dan ruang praktek yang memadai sesuai dengan kurikulum
memiliki peralatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum; dan
memiliki bahan ajar siswa d. Lembaga pendidikan personel pengamanan penerbangan, instruktrur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan;
Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berupa: a) perkantoran; dan
b) fasilitas pendidikan dan pelatihan.
Perkantoran harus memiliki: a) struktur organisasi; b) alamat kantor;

c) ruang manajerial dan staf; d) ruang pendidikan dan pelatihan; e) ruang tenaga pengajar/instruktur; dan f) sarana dan prasarana pendukung. 3. Fasilitas Pendidikan dan pelatihan terdiri dari: a) peralatan belajar mengajar teori dan praktek;
b) fasilitas perpustakaan; dan
c) fasilitas pendukung lainnya. e. Lembaga pendidikan personel Bandar Udara

Pemohon atau pemegang sertifikat Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib menyediakan: a) ruangan tempat pelatihan atau ruangan lain dengan kapasitas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang beserta perlengkapan yang digunakan untuk tujuan instruktusional; b) fasilitas teoridan/atau praktek yang digunakan untuk pengajaran, dapat berbentuk tiruan/mock-up atau Simulator; c) fasilitas perpustakaan yang memadai dan mendukung keberhasilan tujuan pendidikandan/atau pelatihan sesuai bidangnya; d) sarana dan/atau peralatan yang memadai bagikelancaran dan keberhasilan proses pendidikan dan/atau pelatihan; e) kurikulum dan silabus; f) tenaga pengajar; g) pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara; dan h) buku referensi pendukung/peraturan.
Pemohon atau pemegang sertifikat lembagapendidikan dan/atau pelatihan personel bandarudara harus menjamin bahwa: a) tiap ruangan tempat pelatihan atau ruangan

lain yang digunakan untuk tujuan pendidikan dan/atau pelatihanharus:

memiliki tingkat sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup; dan
cukup tenang dan cukup luas untukmendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan/ataupelatihan. b) fasilitas teori dan/atau praktek yang digunakan untuk pengajaran dalam kondisi laik dan untuk fasilitas yang masih berstatus menguasai, penggunaannya tidak mengganggu dan/atau terganggu oleh pelayanan pengoperasian pesawatudara, operasi pemeliharaan dan pelayanan dibandar udara, atau hal lainnya yang berdampak terhadap keselamatan.

Dalam hal fasilitas teori dan/atau praktek untuk pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan milik sendiri, maka pemohon wajib mempunyai dan menyampaikan bukti kepemilikan. Dalam hal fasilitas teori dan/atau praktek merupakan milik pihak lain maka Lembaga Pendidikan dan/atau pelatihan wajib melampirkan bukti penguasaan atas fasilitas teori dan/atau praktek dan melampirkan rencana pemenuhan kepemilikian fasilitas teori dan/atau praktek sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan kepemilikan. Jangka waktu pemenuhan kepemilikan wajib tertuang dalam rencana pemenuhan kepemilikan dan disahkan oleh pimpinan.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari: a) Unit Penyelenggara Bandar Udara;

b) Badan Usaha Bandar Udara; c) Badan Usaha Angkutan Udara; dan/atau d) Badan Hukum Indonesia. 5. Dalam hal tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf f),setiap tenaga pengajar (instruktur) pada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib mempunyai Sertifikat Instruktur sesuai bidang ajarnya dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan/atau pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) penerbangan. 6. Dalam hal pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udarasebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g), memiliki ketentuan sebagai berikut: a) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus mempunyai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk tiap bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan. b) Isi pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a)meliputi :

Bab I – Pendahuluan, terdiri dari: (a) maksud dan tujuan; (b) administrasi dan pengontrolan buku pedoman; (c) catatan perubahan; (d) daftar pemegang buku pedoman; dan (e) daftar halaman efektif.
Bab II – Ruang Lingkup Persetujuan, terdiri dari: (a) batasan kewenangan penyelenggara pendidikan; (b) dan/atau pelatihan; dan

(c) program pendidikan dan/atau pelatihan. 3) Bab III – Organisasi dan Fasilitas, terdiri dari: (a) organisasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; (b) sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan (c) instruktur. 4) Bab IV – Penyelenggaraan Pendidikandan/atauPelatihan, terdiri dari: (a) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; (b) kurikulum; (c) silabus; (d) jadwal (time table); (e) persyaratan instruktur; (f) daftar peralatan yang digunakan; (g) pelaksanaan kualitas pendidikan dan/atau pelatihan; dan (h) pelaporan. 5) Lampiran I, Course Objective and Course Outline; 6) Lampiran II, Daftar buku materi (handout); 7) Lampiran III, Formulir Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan dan Pelaporan; dan 8) Lampiran IV, Data Kualifikasi Instruktur. 7. Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib menyediakan fasilitas komputer/laptop dan jaringan internet untuk pelaksanaan ujian teori berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT).

7 Struktur Organisasi dan SDM a. lembaga pendidikan Personel penanganan barangberbahaya (dangerous goods);

Struktur Organisasi: Struktur organisasi terdiri dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara diklat dan mempunyai pejabat yang bertanggung jawab pada bidang:
a) pengajaran;
b) sarana dan prasarana;
c) pengawasan (kendali mutu); dan d) administrasi.
SDM: Sumber Daya Manusia terdiri dari: a) manajemen;
b) administrasi; dan
c) tenaga pengajar/instruktur.
Setiap tenaga pengajar/instruktur sebagaimana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma III;
b) memiliki sertifikat kompetensi penanganan
c) pengangkutan barang berbahaya tipe A dan/ atau tipe F;
d) menguasai bahasa Inggris;
e) memiliki sertifikat kompetensi instruktur; dan
f) memiliki pengalaman di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
Tenagapengajar/instruktur terdiri dari:
a) tenaga pengajar/instruktur tetap; dan
b) tenaga pengajar/instruktur tidak tetap.
Tenaga pengajar/instruktur tetap harus dimiliki Lembaga Penyelenggara Diklat paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah tenaga pengajar/instruktur yang dibutuhkan untuk kurikulum yang diajarkan.
Tenaga pengajar/instruktur tetap hanya dapat

menjadi tenaga pengajar/instruktur tetap pada 1 (satu) Lembaga Penyelenggara Diklat.
b. lembaga pendidikan Personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan; Sumber Daya Manusia lembaga pendidikan dan pelatihan untuk personel fasilitas keamanan penerbangan paling sedikit terdiri dari:

manajemen; dan
tenaga pengajar,yang berkompetensi sesuai materi ajar.
c. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot;
Lembaga Pendidikan Swasta untuk Perawatan Pesawat Udara: Harus memiliki manajemen personel yang berkualifikasi yang dipekerjakan secara penuh (fulltime) untuk posisi: a) Accountable Manager (bisa merangkap sebagai Head of Training); b) memiliki kualifikasi dan latar belakang yang baik (tidak memiliki catatan dan/atau latar belakang yang membahayakan keselamatan penerbangan). c) Head of Training

memiliki pengalaman minimal 5 tahun di lembaga pelatihan, 1 tahun pengalaman dalam bidang pengawasan; dan
memiliki pengetahuan tentang muatan prosedur pelatihan dan operation spesification dan ketentuan perundangan dalam mendukung pekerjaannya. d) Quality Manager
memiliki sertifikat dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang

Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara paling singkat 5 (lima) tahun; 2) memiliki pengalaman sebagai instruktur dan/atau personel administrasi pada lembaga pendidikan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun sebagai petugas pengawas; 3) memahami muatan manual prosedur pelatihan dan operation spesification; 4) memahami peraturan khususnya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 mengenai Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara; dan 5) memahami teknik dan prosedur audit. e) Instructional Manager

memiliki sertifikat dasar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara paling sedikit 5 (lima) tahun;
memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun pengalaman sebagai instruktur dan 1 (satu) tahun sebagai asesor;
memahami muatan manual prosedur pelatihan dan operation spesification; dan
memahami peraturan khususnya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang

Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 mengenai Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara. f) Instruktur

memiliki sertifikat dasar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara;
memiliki pengalaman di bidang perawatan pesawat udara dan pengalaman teknis mengajar;
untuk specialized instructor harus memiliki pengalaman di bidangnya;
memiliki Aircraft Maintenance Engineer Licensing/AMEL sesuai dengan rating;
instruktur praktek harus memiliki AMEL yang valid dan masih berlaku sesuai dengan ratingnya paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
seorang instruktur mengajar 25 (dua puluh lima) murid dalam 1 (satu) kelas.

Lembaga Pendidikan Swasta untuk Personel Pengoperasian Pesawat Udara: a) Instruktur

paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun;
berkelakuan baik;
memiliki kemampuan, membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa inggris secara fasih;
memiliki lisensi pilot komersial atau pilot untuk transport dengan rating yang

sesuai dengan apa yang akan diajarkan dan memiliki instrumen rating apabila dalam hal pengajar instrumen rating; dan 5) lulus uji tertulis terkait sesuai dengan dan lulus uji praktik sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61tentang Lisensi Personel Pesawat Udara. b) Evaluator

disetujui oleh Direktur Jenderal;
memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
sebelum penunjukan, kecuali ditentukan pada angka 2) diatas, setiap periode 12 (dua belas) bulan setelah penunjukan awal, pemegang sertifikat harus memastikan bahwa evaluator tersebut menyelesaikan dengan baik seluruh kurikulum yang mencakup: (a) tugas, fungsi dan tanggung jawab evaluator; (b) metode, prosedur dan teknik untuk melakukan pengetesan dan pengecekan yang dibutuhkan; (c) evaluasi kinerja penerbang; dan (d) manajemen pengetesan yang tidak memuaskan dan tindakan korektifnya.
Jika mengevaluasi pada peralatan pelatihan terbang yang memenuhi

persyaratan dan disetujui, harus lulus pada seluruh tes tertulis dan tes kecakapan tahunan dalam simulator terbang dimana evaluator akan melakukan evaluasi. c) Personel Pelaksana Training

memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel pengoperasian pesawat udara; dan
memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan berbicara dalam bahasa inggris secara fasih. d. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan; Struktur Organisasi lembaga pelatihan paling sedikit terdiri dari:

pimpinan lembaga pelatihan;
penanggungjawab

pelaksana pendidikan da/atau pelatihan; 3. penanggung jawab kendali mutu (quality assurance); 4. penanggung jawab fasilitas dan peralatan;dan 5. instruktur atau tenaga pengajar. e. Lembaga pendidikan personel pengamanan penerbangan, instruktur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan. Sumber Daya Manusia lembaga pendidikan dan pelatihan untuk personel keamanan penerbangan paling sedikit terdiri dari:

manajemen;
pengawas internal; dan
paling sedikit 2 (dua) orang instruktur tetap berlisensi. f. Lembaga pendidikan personel Bandar Udara
Struktur Organisasi Organisasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Penerbangan paling sedikit memuat: a) Kepala; b) Satuan Pemeriksaan Intern; c) Subbagian Keuangan dan Umum; d) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
e) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan; f) Course Development Unit/CDU; dan g) Tenaga Pengajar atau Instruktur.
SDM: a) Setiap tenaga pengajar (instruktur) pada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib mempunyai Sertifikat Instruktur sesuai bidang ajarnya dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan/atau pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) penerbangan; b) Setiap usulan tenaga pengajar yang diusulkan atau akan dipekerjakan harus dilengkapi dengan daftar riwayat hidup serta dokumen pendukungnya; c) Apabila tenaga pengajar yang diajukan belum memiliki Sertifikat Instruktur sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b, maka tenaga pengajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

paling rendah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
pendidikan formal paling rendah: (a) SMA dengan pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dibidangnya; (b) Diploma I dengan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun dibidangnya;

(c) Diploma II dengan pengalaman kerja 6 (enam) tahun dibidangnya; (d) Diploma III dengan pengalaman kerja 4 (empat) tahundi bidangnya; dan (e) S1/S2 dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun dibidangnya. 3) pendidikan Training of Trainers (ToT); 4) memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan bidangnya; 5) menguasai bahasa Inggris secara pasif; dan 6) memiliki bukti pengalaman kerja lapangan di bidangnya sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun. d) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang telah disetujui sebagai instruktur, wajib memiliki Sertifikat Instruktur di bidangnya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak akreditasi diberikan; e) Tenaga pengajar tetap dalam tiap bidang palingsedikit 3 (tiga) orang, kecuali tenaga pengajar tetap untuk bidang pemandu parkir pesawat udara (aircraftmarshaller), pelayanan garbarata, dan pelayananpendaratan helikopter (Helicopter LandingOfficer/HLO) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang; f) Tenaga pengajar tetap yang sudah terdaftar pada1(satu) bidang pendidikan dan/atau pelatihan tidakbisa menjadi tenaga pengajar tetap untuk bidangpendidikan dan/atau pelatihan lainnya; g) Dalam hal tenaga pengajar tidak tetap, pemohon harus menyampaikan bukti/surat keterangan persetujuan/izin dari perusahaan tempat tenaga pengajar yang bersangkutan

bekerja. 3. Dalam kondisi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap berhalangan hadir, maka lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dapat menggunakan tenaga pengajar yang berlisensi dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan atau institusi yang terkait, dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 8 Pelayanan a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai sertifikat standar yang diberikan b. Mempertahankan kualitas dan mutu pendidikan melalui pengembangan training procedur manual
dan kualifikasi SDM dan instruktur c. Memenuhi ketentuan standar teknis secara berkesinambungan dan pemenuhan peraturan yang berlaku antara lain :

Lembaga pendidikan personel penanganan barang berbahaya (dangerous goods): Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara dan pedoman operasionalnya.
Lembaga pendidikan Personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan: Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot: Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Peraturan

Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipi Bagian 147 tentang Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara, beserta Pedoman Teknis Operasionalnya. 4. Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan: Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bidang Navigasi Penerbangan dan pedoman teknis operasionalnya. 5. Lembaga pendidikan personel pengamanan penerbangan, instruktur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan: Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional. 6. Lembaga pendidikan personel Bandar Udara Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara dan Pedoman Teknis Operasionalnya. 9 Persyaratan Jasa

Dalam rangka memberikan Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan bagi personel penerbangan sehingga mecetak peserta didik yang berkualifikasi dalam bidang penerbangan, harus memenuhi ketentuan internasional yang berlaku terkait dengan standar kompentensi dan kualifikasi personel penerbangan antara lain Annex 1 dan Annex 17 dari Konvensi Chicago tentang Personnel Licensing dan Aviation Security Serta ketentuan terkait standar kompetensi dan lisensi personel penerbangan antara lain: a. Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi dan Rating, Pelatihan dan Kecakapan

Personel Navigasi Penerbangan; b. Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 63 tentang Sertifikasi Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara; c. Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang Sertifikasi Personel Perawatan Pesawat Udara; d. program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional; e. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara; dan f. Petunjuk Teknis Direktur Jenderal tentang Personel Dangerous Goods. 10 Sistem Manajemen Usaha Sistem manajemen usaha lembaga Pendidikan
didasarkan pada Safety Management System (SMS) dan Security Management System dimana Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup antara lain: a. Perencanaan

menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; dan
menyiapkan dokumen dan SOP untuk menyelenggarakan lembaga pelatihan sesuai dengan ketentuan teknis. b. Pengorganisasian Menetapkan tanggung jawab personal c. Personel
Menetapkan key personnel
Evaluasi, pelatihan dan pengembangan manajemen personel.
Memastikan kualifikasi dari instruktur,evaluator dan SDM lainnya sesuai dengan standar. d. Pelayanan
menetapkan standar layanan pendidikan kepada siswa;
memastikan kualitas siswa/siswa lulusan sesuai dengan standar dan dibutuhkan industri penerbangan melalui kurikulum yang terbaru. e. Dokumentasi Mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam sebuah catatan yang bisa diakses dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat diminta. f. Pelaporan Dalam hal ada perubahan spesifikasi, kapabilitas, kurikulum, dan/atau operation spesification harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian
Untuk perizinan berusaha: a) lembaga pendidikan personel penanganan barang berbahaya (dangerous goods); dan b) lembaga pendidikan personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan. Menengah Rendah (MR) – Pemenuhan terhadap standar jasa penunjang angkutan udara dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration).
Untuk perizinan berusaha: a) Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot; b) Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan; c) Lembaga pendidikan personel pengamanan penerbangan, instruktur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan;

Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Untuk perizinan berusaha lembaga pendidikan
personel Bandar Udara: Tinggi (T)

Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Verifikasi dapat dilakukan melalui: a) pemeriksaan dokumen; b) pemeriksaan fisik; c) kunjungan lapangan; dan/atau d) autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

D. Transportasi Perkeretaapian

STANDAR USAHA
PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM NO 49110 ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG 49120 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 49441 ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN 1 Ruang lingkup
Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. 49110 ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. b. 49120 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek, seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian (termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta industri dan lainnya. c. 49441 ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan. Termasuk angkutan rel dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun.

2 Istilah dan Definisi

Pelaku Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
Prasarana Perkeretaapian adalah, Jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
Spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.
Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian.
Sertifikat kecakapan adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian atau tenaga operasi prasarana perkeretaapian.
Sertifikat keahlian adalah tanda bukti telah

memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga penguji, tenaga pemeriksa, dan tenaga perawatan. 12. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus antara lain berupa kereta inspeksi (lori), kereta penolong, kereta ukur, kereta derek, dan kereta pemeliharaan jalan reI. 3. Penggolongan Usaha - 4. Persyaratan Umum Usaha Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS 5 Persyaratan Khusus Usaha Memiliki Rencana Kerja Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha harus memenuhi persyaratan Memiliki Rencana Kerja. Rencana Kerja paling sedikit memuat : a. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan. b. Aliran kas Badan Usaha paling sedikit memuat:

Rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;
Proyeksi aliran kas (cash flow) untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima ) tahun kedepan;
Hasil perhitungan analisis ekonomi dan finansial. c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian; d. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pegoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; e. Jumlah dan Jenis Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan, paling sedikit memuat:
Jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan per tahun;
Sumber dan cara pengadaan sarana perkeretaaapian beserta tahapan pengadaan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;
Peralatan dan perlengkapan penunjang masing – masing jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan. f. Jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, paling sedikit memuat :
Tahapan kebutuhan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa yang akan mengoperasikan sarana perkeretaapian baik secara langsung maupun tidak langsung pertahun;
Sistem penerimaan/pengadaan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang mengoperasikan sarana perkeretaapian baik yang secara langsung maupun tidak langsung. g. Kepemilikan modal, paling sedikit memuat :
Jumlah modal yang dimiliki oleh Badan Usaha;
Sumber modal Badan Usaha (dalam negeri/luar negeri);
Jumlah modal disetor minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi 3 (tiga) rangkaian kereta api atau paling banyak sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). h. Lintas pelayanan yang dioperasikan, paling sedikit :
Tahapan lintas yang dioperasikan pertahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun;
Untuk lintas yang dioperasikan pertama kali

harus dilengkapi dengan rencana frekuensi, kapasitas, dan jumlah penumpang atau barang yang akan diangkut pertahun; 3) Jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan beserta jumlah total lintas pelayanan pertahun pada masing-masing lintas. i. Neraca perusahaan; j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian, paling sedikit menguraikan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang akan dilakukan termasuk uraian aspek pemasaran :

peluang pasar angkutan penumpang atau barang kereta api secara umum maupun secara khusus pada lintas pelayanan yang akan dilayani, yang meliputi: a) perkembangan dan kondisi angkutan kereta api saat ini; b) perkembangan jumlah permintaaan penumpang atau barang pertahun pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dioperasikan; c) potensi jumlah permintaaan penumpang atau barang per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun kedepan pada Iintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani; d) kondisi pesaing yang ada saat ini pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani.
Target dan pangsa pasar yang akan diraih: a) segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya; b) pangsa pasar (market share) per tahun yang akan diraih pada masing-masing lintas pelayanan atau jaringan pelayanan;
strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalam rangka meraih target dan pangsa pasar yang meliputi strategi produk, harga, distribusi dan promosi. k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian. 6 Sarana/Prasarana Megacu kepada peraturan perundang – undangan mengenai penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari: a. Dewan Komisaris; b. Pemegang saham; c. pimpinan perusahaan; d. jumlah anggota direksi; e. jumlah dan nama jabatan yang ada dalam perusahaan; f. jumlah, nama dan kualifikasi sumber daya manusia perusahaan yang mempunyai kecakapan dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. 8 Pelayanan Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian (Resiko Tinggi) Tim Teknis yang membidangi investasi di bidang perkeretaapian melakukan verifikasi sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan secara lengkap dan benar. Verifikasi dilakukan dengan :

Pemeriksaan dokumen;
Klarifikasi dokumen. b. Pengawasan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan atas Perizinan

Berusaha sarana perkeretaapian umum. 2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan atas:
a) pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha;
b) pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau
c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 3) Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan,
Kementerian/Lembaga terkait mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pelaksanaan Pengawasan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. c. Pelaku Pengawasan Pejabat/personil yang mempunyai tugas di bidang perizinan perkeretaapian d. Pengaduan masyarakat Saluran Pengaduan Masyarakat dapat melalui Contact Center 151.

STANDAR USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAPIAN UMUM NO KBLI 42103KONSTRUKSI JALAN REL 1 Ruang lingkup
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. 2 Istilah dan Definisi

Pelaku Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
Prasarana Perkeretaapian adalah, Jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
Spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis prasarana atau saranaperkeretaapian.
Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
Sertifikat kecakapan adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian atau tenaga operasi prasarana perkeretaapian.
Sertifikat keahlian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga penguji, tenaga pemeriksa, dan tenaga perawatan.
Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS 5 Persyaratan Khusus Usaha Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha prasarana perkeretaapian umum, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat :

sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan. b. Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian; c. kemampuan keuangan, paling sedikit memuat:
kepemilikan modal;
neraca perusahaan;
jumlah modal dasar;
modal yang ditempatkan;
Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung. 6 Sarana/Prasarana Megacu kepada peraturan perundang – undangan mengenai penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan organisasi perusahaan terdiri dari : a. Dewan Komisaris; b. Pemegang Saham;

c. Pimpinan Perusahaan; d. Jumlah Anggota Direksi; e. Jumlah dan Nama Jabatan yang ada dalam perusahaan; f. Jumlah, Nama, dan kualifikasi sumber daya manusia perusahaan yang mempunyai kecakapan dalam pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian. 8 Pelayanan Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian
Resiko Tinggi - Tim Teknis yang membidangi investasi di bidang perkeretaapian melakukan verifikasi sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan secara lengkap dan benar. Verifikasi dilakukan dengan :

Pemeriksaan dokumen;
Klarifikasi dokumen. b. Pengawasan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan atas Perizinan Berusaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas:
a) pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha;
b) pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau
c) usaha dan/atau kegiatan operasionalyang

telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan,
Kementerian/Lembaga terkait mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pelaksanaan Pengawasan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. c. Pelaku Pengawasan Pejabat/personil yang mempunyai tugas di bidang perizinan perkeretaapian d. Pengaduan masyarakat Saluran Pengaduan Masyarakat dapat melalui Contact Center 151.

STANDAR USAHA PENYELENGGARAAN PERKERETAPIAN KHUSUS NO 49442 ANGKUTAN JALAN REL WISATA 49450 ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA 1 Ruang lingkup
a. 49442 ANGKUTAN JALAN REL WISATA Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata danau Singkarak Sumatera Barat, kereta wisata lori Kaliraga Jawa Timur, kereta wisata Ambawara Jawa Tengah. b. 49450ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA

Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
Penyelenggaraan perkeretaapian khusus digunakan untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan pokoknya atau digunakan oleh beberapa perusahaan yang berafiliasi untuk menunjang kegiatan pokok yang sejenis dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum, kegiatan pokok terdiri atas kegiatan : a) Pertambangan; b) Perkebunan; c) Pertanian; d) Pariwisata; e) Bandar Udara; f) Industri; atau g) Kepelabuhan. 2 Istilah dan Definisi

Pelaku Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
Prasarana Perkeretaapian adalah, Jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
Spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.
Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian.
Sertifikat kecakapan adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian atau tenaga operasi prasarana perkeretaapian.
Sertifikat keahlian adalah tanda bukti telah

memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga penguji, tenaga pemeriksa, dan tenaga perawatan. 13. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus antara lain berupa kereta inspeksi (lori), kereta penolong, kereta ukur, kereta derek, dan kereta pemeliharaan jalan reI. 3. Penggolongan Usaha - 4. Persyaratan Umum Usaha Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS

5 Persyaratan Khusus Usaha Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha (persetujuan prinsip pembangunan), pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Perizinan Berusaha kegiatan pokok;
b. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, paling sedikit memuat:

pra trase jalur kereta api;
rencana kebutuhan lahan;
hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan
peta topografi. c. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya, paling sedikit memuat :
kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus;
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus;
adanya aksesibilitas terhadap wilayah

kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang; 5) rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang memilikikegiatan pokok dapat melayani perusahaan lain yang berafiliasi dengan persyaratan: a. mayoritas saham dan/atau hak suara pada perusahaan lain tersebut dikuasai oleh badan usaha penyelenggara; b. memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usahapenyelenggara. Penyelenggaraan yang dilakukanbadan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagi berikut : a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus; b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani:

perusahaan induk; dan/atau
afiliasi perusahaan dari perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada butir 1), yang memiliki kegiatan pokoksama dan mayoritas sahamnya dan/atau hak suaradalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk. c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khususyang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/ataubeberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Penyelenggaraan yang dilakukanbadan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagi berikut : a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus; b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk dengan ketentuan:

mempunyai kegiatan pokok yang sama;
afiliasi perusahaan yang akan dilayani olehpenyelenggara perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk. c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khususyang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksudpada huruf b. Dalam hal wilayah operasi dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang, harus dilengkapi juga dengan dokumen sebagai berikut : a. bukti kepemilikan, bukti penguasaan dan/atau bukti pengelolaan lahan dan/atau bangunan di wilayah penunjang yang dimaksud atau menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan, danlatau pengelolaan wilayah penunjang dilaksanakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus

atau dengan perusahaan induk; b. surat pernyataan bahwa wilayah penunjang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok; c. rencana kerja di wilayah penunjang yang bersangkutan. Dalam hal wilayah penunjang tidak dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola langsung oleh penyelenggara perkeretaapian khusus, maka penyelenggara perkeretaapian khusus harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wilayah penunjang hanya akan digunakan untuk menunjang kegiatan pokok penyelenggara

perkeretaapian khusus. 6 Sarana/Prasarana Megacu kepada peraturan perundang – undangan mengenai penyelenggaraan perkeretaapian khusus. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan organisasi perusahaan terdiri dari : a. Dewan Komisaris; b. Pemegang Saham; c. Pimpinan Perusahaan; d. Jumlah Anggota Direksi; e. Jumlah dan Nama Jabatan yang ada dalam perusahaan; f. Jumlah, Nama, dan kualifikasi sumber daya manusia perusahaan yang mempunyai kecakapan dalam pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. 8 Pelayanan

9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Resiko Tinggi - Tim Teknis yang membidangi investasi di bidang perkeretaapian melakukan verifikasi sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan persyaratansecara lengkap dan benar. Verifikasi dilakukan dengan :

Pemeriksaan dokumen;
Klarifikasi dokumen. b. Pengawasan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan atas Perizinan Berusaha (persetujuan prinsip pembangunan) penyelenggaraan perkeretaapian khusus.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas:
a) pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha;
b) pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau
c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan,
Kementerian/Lembaga terkait mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Pengawasan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. c. Pelaku Pengawasan Pejabat/personil yang mempunyai tugas di bidang perizinan perkeretaapian. d. Pengaduan masyarakat Saluran Pengaduan Masyarakat dapat melalui Contact Center 151.

STANDAR PRODUK

A. Transportasi Darat NO (KBLI 84127) PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penanganan dampak lalu lintas pada setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 2 Istilah dan Definisi

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk kajian hasil analisis dampak lalu lintas.
Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur 3 Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa a. Pernyataan kesanggupan dari Pengembang atau Pembangun untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas selama masa konstruksi dan masa operasional pusat kegiatan tersebut. b. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah; c. Bukti ketetapan kesesuaian rencana tata ruang

dan pemanfaatan ruang; d. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi; e. Foto dokumentasi kondisi lapangan saat ini (eksisting); f. Rencana tata letak bangunan; g. Menenuhi persyaratan mitigasi penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan skala Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut: 1) Kegiatan dengan skala bangkitan tinggi wajib melampirkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat: a) perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas; b) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini; c) analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional; d) analisis distribusi perjalanan; e) analisis pemilihan moda; f) analisis pembebanan jaringan jalan; g) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas; h) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; i) rincian tanggung jawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;

j) rencana pemantauan dan evaluasi; dan k) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. 2) Kegiatan dengan skala bangkitan sedang wajib melampirkan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang paling sedikit memuat: a) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini; b) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas; c) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas; d) rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas; e) rencana pemantauan dan evaluasi; dan f) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. 3) Kegiatan dengan skala bangkitan rendah dengan memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan; b) manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan; c) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;

d) penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang; e) penyediaan fasilitas bongkar muat barang; f) penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan; g) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan; h) penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;dan/atau i) penyediaan fasilitas penyeberangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. 5 Sarana Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintasdituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala bangkitan lalu lintas. 6 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui:

Pemeriksaan dokumen;
Pemeriksaan fisik;
Kunjungan lapangan; dan/atau
Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh: a) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk jalan nasional;

b) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; c) Gubernur, untuk jalan provinsi; d) Bupati, untuk jalan kabupaten; atau
e) Wali kota, untuk jalan kota. 2) Pelaksaaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa: a) konstruksi; dan b) operasional. 3) Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari unsur: a) instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua; b) instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
c) instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota. 4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, tim monitoring dan evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 5) Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center Kemenhub 151, (021) 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

NO (KBLI 71203) UJI BERKALA SWASTA DAN AGEN PEMEGANG MERK (APM) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait denganpenyelenggaraan uji berkala yang dilaksanakanoleh swasta atau Agen Pemegang Merek (APM). 2 Istilah dan Definisi

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
Unit Pelaksana Agen Pemegang Merek (APM) adalah agen pemegang merek yang melaksanakan kegiatan Uji Berkala kendaraan bermotor.
Unit Pelaksana Pengujian Swasta adalah badan usaha swasta yang melaksanakan kegiatan Uji Berkala kendaraan bermotor. 3 Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.

4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa a. Lokasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
b. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tenaga penguji berkala kendaraan bermotor;
c. Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dan rencana pemenuhan standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
d. Standar peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dan rencana pemenuhan standar peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor; e. Keakurasian peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor,sistem,dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor; dan f. Sistem informasi Uji Berkala kendaraan bermotor. 5 Sarana

Peralatan uji paling sedikit meliputi: a. alat uji emisi gas buang; b. alat uji kebisingan; c. alat uji rem;
d. alat uji lampu; e. alat uji kincup roda depan; f. alat uji penunjuk kecepatan; g. alat pengukur kedalaman alur ban; h. alat pengukur berat; i. alat pengukur dimensi; j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca; k. kompresor udara; l. generator set; dan m. peralatan bantu. 6 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui: 1) Pemeriksaan dokumen; 2) Pemeriksaan fisik; 3) Kunjungan lapangan; dan/atau 4) Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center Kemenhub 151, (021) 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

NO (KBLI 52211) PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait: a. penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri; dan b. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri. 2 Istilah dan Definisi Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya. 3 Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa a. bukti penguasaan tanah untuk terminal barang yang melayani kegiatan ekspor impor; b. evaluasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang bea cukai dan perdagangan; c. gambar tata letak/layout Terminal Baranguntuk Kepentingan Sendiri dengan skala yang memadai; d. proposal Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri (Feasibility Study (FS) dan rencana tata ruang wilayah); e. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; f. analisis dampak lalu lintas;
g. perizinan berusaha lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan h. dalam susunan organisasi pengelola terminal barang dimana minimal terdapat tenaga ahli bidang logistik dan transportasi, sipil, perencanaan, dan Health, Safety, Environment (HSE).

5 Sarana _ 6 Penilaian kesesuaian dan pengawasan
a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui: 1) Pemeriksaan dokumen; 2) Pemeriksaan fisik; 3) Kunjungan lapangan; dan/atau 4) Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center Kemenhub 151, (021) 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

NO TANDA DAFTAR BADAN USAHA PERLENGKAPAN JALAN 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha di bidang perlengkapan jalan, yang mencakup: a. Penyediaan bahan perlengkapan jalan; dan
b. Pembuatan perlengkapan jalan. 2 Istilah dan Definisi

Pembuat Perlengkapan Jalan adalah serangkaian kegiatan produksi, perakitan/pencampuran bahan, dan penempatan/pemasangan perlengkapan jalan.
Penyediaan Bahan Perlengkapan Jalan adalah kegiatan penyediaan bahan-bahan/material dasar sebagi bahan pembuatan perlengkapan jalan.
Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan yang selanjutnya disebutBUPPJ adalah badan hukum yang telah terdaftar sebagai badan usaha yang dinyatakan memenuhi syarat dan mampu melakukan pembuatan perlengkapan jalan.
Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan yang selanjutnya disebut BUPBPJ adalah badan hukum yang telah terdaftar sebagai badan usaha yang dinyatakan memenuhi syarat dan mampu melakukan Penyediaan Bahan Perlengkapan Jalan.
Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan yang selanjutnya disebut TD- BUPPJ adalah surat keterangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada badan usaha yang dinyatakan memenuhi syarat dan mampu melakukan pembuatan perlengkapan jalan.
Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan yang selanjutnya disebut TD- BUPBPJ adalah surat keterangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada badan usaha yang dinyatakan memenuhi syarat dan mampu melakukan Penyediaan Bahan

Perlengkapan Jalan. 3 Persyaratan Umum a. TD-BUPBPJ

Surat penunjukan sebagai agen atau distributor untuk perusahaan importir bahan perlengkapan jalan;
Daftar dan foto peralatan atau perlengkapan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan;
Daftar serta fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan; dan
Fotoworkshop dan/atau gudang. b. TD-BUPPJ
Daftar serta foto peralatan atau perlengkapan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan;
Daftar serta fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan; dan
Foto workshop dan/atau gudang. Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa a. TD-BUPBPJ
peralatan produksi dan/atau uji bahan;
peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja;
hasilpengujian bahan/material dari badan atau laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau terakreditasi oleh oleh lembaga akreditasi internasional sesuai subbidang yang diajukan, sebagai berikut: a) rambu lalu lintas konvensional paling sedikit memiliki hasil uji lembaran retroreflektif, daun rambu, dan tiang

rambu; b) rambu lalu linatas elektronik paling sedikit memiliki hasil uji layar monitor, modul kontrol, catu daya, dan tiang rambu; c) marka jalan berupa tanda jenis thermoplastic paling sedikit memiliki hasil uji bahan binder, manik-manik kaca, titanium dioxide, calcium carbonate, inert filter, dan pigmen warna untuk marka warna; d) marka jalan berupa tanda jenis cold plastic paling sedikit memiliki hasil uji bahan campuran cat methacrylate(MMA); e) marka jalan berupa tanda jenis pre- fabricated paling sedikit memiliki hasil uji bahan pre-fabricated; f) marka jalan berupa tanda jenis cat paling sedikit memiliki hasil uji bahan cat; g) marka jalan berupa peralatan jenis paku jalan paling sedikit memiliki hasil uji bahan plastik, kaca, baja tahan karat, atau alumunium campur yang dilengkapi dengan pemantul cahaya; h) marka jalan berupa peralatan jenis alat pengarah lalu lintas berupa kerucut lalu lintas paling sedikit memiliki hasil uji bahan plastik atau karet yang dilengkapi dengan pemantul cahaya; i) marka jalan berupa peralatan jenis alat pengarah lalu lintas berupa pembagi lajur atau jalur paling sedikit memiliki hasil uji bahan bahan plastik untuk water barrier atau bahan beton untuk

concrete barrier; j) alat pemberi isyarat lalu lintas otonom dan terkoordinasi paling sedikit memiliki hasil uji perangkat kendali (traffic controller), perangkat lampu aspek beserta lampu, tiang penyangga, dan sumber energi tenaga surya; k) alat penerangan jalan paling sedikit memiliki hasil uji lampu, tiang, dan sumber energi tenaga surya; l) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa alat pembatas kecepatan paling sedikit memiliki hasil uji marka atau bahan lainnya; m) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa alat pembatas tinggi paling sedikit memiliki hasil uji bahan untuk bahan besi, kayu, atau bahan lainnya; n) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa pagar pengaman (guardrail) paling sedikit memiliki hasil uji bahan lempengan besi beam, lengan lempengan besi, tiang penyangga, besi pengikat (blocking), baut, besi pengikat (bracket); o) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa patok lalu lintas (delineator) paling sedikit memiliki hasil uji bahan pipa besi atau pipa plastik yang dilengkapi dengan retroreflektif; p) alat pengawasan dan pengaman jalan berupa alat penimbangan kendaraan bermotor paling sedikit harus memiliki hasil uji load cell dan bahan platform.

sumberdaya manusia sesuai sesuai subbidang yang diajukan, sebagai berikut: a) rambu lalu lintas konvensional paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik fisika dan sipil; b) rambu lalu lintas elektronik paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1 teknik elektro dan informatika atau komputer; c) marka jalan berupa tanda paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik kimia dan sipil; d) marka jalan berupa peralatan paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 sipil; e) alat pemberi isyarat lalu lintas otonom paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik elektro; f) alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik elektro, komputer, dan sipil atau transportasi; g) alat penerangan jalan paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik elektro; h) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 sipil dan metalurgi; dan i) alat pengawasan dan pengaman jalan berupa alat penimbangan kendaraan bermotor paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3

teknik elektro dan sipil. b. TD-BUPPJ 1) peralatan produksi sesuai subbidang yang diajukan, sebagai berikut: a) rambu lalu lintas konvensional memiliki peralatan berupa mesin pemotong plat, mesin rol aplikator, komputer, cutting plotter, rak pengering, kompresor, mesin bor, dan mesin las; b) rambu lalu lintas elektronik memiliki peralatan berupa solder manual, attractor rework, sigmat meter, kaca pembesar, catu daya, test pen, avo meter, alat pengisi program, dan osciloscop; c) marka jalan memiliki peralatan berupa mesin pre heater untuk marka jalan thermoplastic, mesin aplikasi marka dorong dan/atau mesin aplikasi marka mobil, peralatan pemasang paku jalan untuk marka berupa paku jalan; d) alat pemberi isyarat lalu lintas otonom memiliki peralatan berupa solder manual, attractor rework, sigmat meter, kaca pembesar, catu daya, test pen, avo meter, alat pengisi program, osciloscop, dan crane; e) alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi memiliki peralatan berupa solder manual, attractor rework, sigmat meter, kaca pembesar, catu daya, test pen, avo meter, alat pengisi program, osciloscop, laptop atau komputer, merger grounding, dan crane; f) alat penerangan jalan memiliki peralatan berupa kompresor, tang kupas, solder,

obeng, power supply adjustable,pylox clear, bor cun, cutter dan tang potong, kapi, bor duduk dan mata bor, tang buaya, tester charge cut-off (CCO), ramping, glue gun dan hairdryer, avo meter, volt meter digital, ampere meter digital, bor tangan, lem silikon, kunci pas, tang kremping, dan tang ampere, dan crane; g) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan memiliki peralatan berupa peralatan pengecoran dan/atau peralatan pemancang, kunci pas, mesin las; dan h) alat pengawasan dan pengaman jalan berupa alat penimbangan kendaraan bermotor memiliki peralatan berupa komputer, peralatan pengecoran untuk platform dan peralatan pemasangan. 2) peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja berupa rambu sementara, traffic cone, rompi kerja, safety shoe dan safety helmet. 3) sumber daya manusia tenaga ahli sesuai subbidang yang diajukan, sebagai berikut: a) rambu lalu lintas konvensional paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik sipil; b) rambu lalu lintas elektronik paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik elektro dan informatika atau komputer; c) marka berupa tanda paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik kimia dan sipil; d) alat pemberi isyarat lalu lintas otonom paling sedikit memiliki tenaga ahli

dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik elektro; e) alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1 teknik elektro, komputer, dan sipil atau transportasi; f) alat penerangan jalan paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik elektro; g) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 sipil atau metalurgi; h) alat pengawasan dan pengaman jalan berupa alat penimbangan kendaraan bermotor paling sedikit memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimal S1/D3 teknik sipil dan mesin; dan i) sumber daya manusia tenaga lapangan dengan kualifikasi minimal lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 5 Sarana a. TD-BUPBPJ

Gedung atau bangunan yang terdiri atas ruang administrasi, ruang penyimpanan bahan, ruang produksi, dan ruang penyimpanan barang jadi; dan
Kendaraan operasional.

b. TD-BUPPJ

Gedung atau bangunan yang terdiri atas ruang administrasi, ruang perakitan, dan ruang penyimpanan barang jadi; dan
Kendaraan operasional. 6 Penilaian kesesuaian dan a. Penilaian Kesesuaian
Menengah Tinggi, untuk pemenuhan terhadap

pengawasan
standar dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui: 1) Pemeriksaan dokumen; 2) Pemeriksaan fisik; 3) Kunjungan lapangan; dan/atau 4) Otentifikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Laporan pengaduan masyarakat dapat melalui contact center Kemenhub 151, (021) 151, e-mail: info151@dephub.go.id.

B. Transportasi Laut

STANDAR KEGIATAN OPERASI ANGKUTAN LAUT KHUSUS

NO OPERASI ANGKUTAN LAUT KHUSUS (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok pada masing-masing instansi pembina, yang memerlukan pengoperasian angkutan laut khusus) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan operasi angkutan laut khusus yang dilakukan oleh badan usaha untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya, meliputi kegiatan mengangkut muatan: a. penumpang;dan/atau
b. barang. Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa bahan baku, peralatan produksi dan/atau hasil produksi.

Badan usaha dimaksud merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang: a. industri; b. kehutanan; c. pariwisata; d. pertambangan; e. pertanian; f. perikanan; g. jasa konstruksi; atau h. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya. 2. Istilah dan Definisi

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan mengangkut muatan penumpang, atau barang yang digunakan untuk kepentingan tertentu dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Kapal Negara adalah Kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintah lainnya.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Sertifikat Standar Operasi Angkutan Laut Khusus adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan selama menjalankan kegiatan usaha baik pengangkutan penumpang dan/atau barang sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli WNI di bidang pelayaran atau perkapalan dengan berijazah ANT III atau ATT III atau D III perkapalan yang dibuktikan dengan ijazah; b. Khusus untuk usaha patungan (joint venture PMDN dan PMA), komposisi saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dikuasai badan usaha nasional;
c. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (shipping business plan); d. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan e. Kepemilikan kapal dibuktikan dengan:

Gross akta kapal;
Surat ukur kapal yang masih berlaku;
Surat tanda kebangsaan kapal yang masih berlaku;
Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
Sertifikat klasifikasi kapal jika kapal masuk dalam klasifikasi.
Sarana

Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMLALA;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke aplikasi SIMLALA sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator
paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Angkutan Laut Khusus oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;
Sertifikat Standar Angkutan Laut Khusus

secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya; dan 6. Sertifikat Standar Angkutan Laut Khusus divalidasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasanperizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku

usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.

Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SPESIFIKASI KAPAL NO SPESIFIKASI KAPAL
(KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan spesifikasi kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50111); b. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (50114); c. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50121); d. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50131); e. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (50134); f. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50141); g. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (50133); dan h. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (50142).

Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga

angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 4. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 5. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 7. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 8. Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
9. Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan angkutan laut selama menjalankan kegiatan usaha.

Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Angkutan

Laut/Operasi Angkutan Laut Khusus; dan c. Durasi waktusesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Standar khusus/teknis, yaitu memiliki: a. sertifikat surat ukur kapal; b. surat laut; c. surat keselamatan perlengkapan kapal; d. surat keselamatan konstruksi kapal; e. surat penunjukan pengoperasian/sewa/charter; f. surat gross akta kapal/pengganti gross akta kapal berupa:

Surat tanda kebangsaan kapal sementara; dan
Surat ukur sementara. g. surat lambung dan mesin kapal dari BKI; dan h. surat ukur pokok kapal (ship particular).
Sarana

a. Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB; dan b. Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMLALA; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke aplikasi SIMLALA sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 2 (dua) hari kerja; 3. Berdasarkan hasil verifikasi yang dinyatakan telah memenuhi standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 4. hasil verifikasi menjadi dasar penerbitan Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;
5. Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan perizinan berusaha.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1,Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f)
menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha,

prasarana dan/atau sarana. d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT) (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50111); b. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (50114); c. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50121); d. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50131); e. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (50134); f. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50141); g. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (50133); dan h. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
Pembukaan kantor cabang perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter secara berkesinambungan.
Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang Usaha Angkutan Laut adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan angkutan laut selama menjalankan kegiatan usaha.
Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis memiliki tenaga ahli WNI dengan syarat paling sedikit: a. ANT III atau ATT III Bidang Pelayaran atau S1 Teknik Perkapalan atau Diploma III di bidang ketatalaksanaan atau pelayaran, yang dibuktikan dengan ijazah; b. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan; dan c. Surat pengangkatan kepala cabang.
Sarana

Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMLALA.
Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke aplikasi SIMLALA sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 2 (dua) hari kerja.
Hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon

melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing; 4. Hasil verifikasi menjadi dasar penerbitan Sertifikat Standar spesifikasi Kapal oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;
5. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Usaha Angkutan Laut secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusaha.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1,Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERUBAHAN DATA SIUPAL DAN SIOPSUS

NO PERUBAHAN DATA SIUPAL DAN SIOPSUS (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan perubahan data perusahaan angkutan laut untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha: a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50111); b. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (50114); c. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50121); d. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50131); e. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (50134); f. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50141); g. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (50133); h. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (50142); serta perubahan data pengoperasian angkutan laut khusus 2. Istilah dan Definisi

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi

perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 4. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 5. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 7. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 8. Pembukaan kantor cabang perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter secara berkesinambungan. 9. Sertifikat Standar Perubahan Data Usaha Angkutan Laut/Angkutan Laut Khusus adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan angkutan laut selama menjalankan kegiatan usaha.

Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut/Operasi Angkutan Laut Khusus; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis

Sarana
a. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB; dan b. Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR),
Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Perubahan Data Usaha Angkutan Laut/Angkutan Laut Khusus dari OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha,

prasarana, dan/atau sarana. d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA ANGKUTAN LAUT/ OPERASI ANGKUTAN LAUT KHUSUS

NO PEMUTAKHIRAN DATA USAHA ANGKUTAN LAUT/ OPERASI ANGKUTAN LAUT KHUSUS (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pemutakhiran data Usaha Angkutan Laut untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50111); b. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (50114); c. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50121); d. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50131); e. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (50134); f. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50141); g. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (50133); h. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (50142); serta pemutakhiran data pengoperasian angkutan laut khusus. 2. Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal

khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 4. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 5. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 7. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 8. Sertifikat Standar pemuktahiran data usaha angkutan laut/angkutan laut khusus adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan angkutan laut selama menjalankan kegiatan usaha. 3. Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis memiliki: a. Tenaga ahli WNI dengan syarat paling rendah Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan ijazah; b. Gross akta sebagai bukti kepemilikan kapal; c. Spesifikasi kapal; d. Laporan tahunan; dan e. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.
Sarana
a. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB; dan b. Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR) Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Perubahan Data Usaha Angkutan Laut/Angkutan Laut Khusus dari OSS.

b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a)
Inspektur; b)
Auditor; c)
Surveyor; atau d)
Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (KBLI 52240) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Penanganan Kargo (52240). 2. Istilah dan Definisi 1. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 2. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan
laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri 3. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 4. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 7. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak khusus di bidang keagenan kapal yang diakui oleh pemerintah. 8. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 9. Sertifikat Standar Kantor Cabang Keagenan Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Keagenan Kapal selama menjalankan kegiatan usaha.
3. Persyaratan Umum

Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transpotrasi Laut;
Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transpotrasi Laut;
Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan; dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat. b. Memiliki sistem manajemen mutu yang menjadi satu kesatuan dengan Kantor Pusatnya; c. Peralatan:
forklift;
pallet,
ship side-net;
rope sling;
rope net; dan
wire net; jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat pelabuhan setempat; d. Surat pengangkatan kepala cabang; e. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; dan f. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat hanya berlaku pada Pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya. 5 Sarana

a. Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri ataupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Jumlah dan kapasitas peralatan bongkar muat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan

bongkar muat di Pelabuhan setempat. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR) Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat dari OSS .

b. Pengawasan

Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis

palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui email/contact centre/ whatsapp/media elektronik lainnya pada pelayanan perizinan pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (KBLI 52291) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabangperusahaan jasa pengurusan transportasiuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi/JPT (52291). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
Kereta Api adalah sarana perkeretapaian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 6. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 7. Stasiun Kereta Api adalah suatu areal dan bangunan untuk pemberangatan dan pemberhentian kereta api, menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang serta keperluan operasional kereta api lainnya. 8. Pelabuhan Darat adalah pelabuhan yang terletak di daratan/pedalaman namun masih terkait dengan pelabuhan laut sebagai tempat tujuan ekspor dan impor dengan melibatkan moda angkutan darat. 9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan
dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 10. Barang adalah semua komoditas yang diangkut, dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal laut, feri, kereta api, kendaraan bermotor, pesawat udara, termasuk hewan dan tumbuhan.

Dokumen Angkutan Barang adalah dokumen yang digunakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam proses pengiriman, penerimaan dan pangangkutan barang dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan sarana angkutan laut dan/atau sungai, danau, penyeberangan, darat dan/atau angkutan udara.
Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
Otoritas Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
Otoritas Transportasi Lainnya adalah otoritas selain Penyelenggara Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi yang diakui oleh Pemerintah.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah.
Sertifikat Standar usaha Jasa Pengurusan Transportasi adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: Penanaman Modal Asing (joint venture) dan Penanaman Modal Dalam Negeri: a. Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/Maritim/ Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S-l Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi; b. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional paling sedikit roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; c. Memiliki sitem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapian sesuai dengan perkembangan teknologi; d. Surat pengangkatan kepala cabang; dan e. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai

dengan kebutuhannya; dan f. Memiliki surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan usaha jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat. 5. Sarana

a. Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri ataupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Jumlah dan kapasitas peralatan jasa pengurusan transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan jasa pengurusan transportasi di Pelabuhan setempat. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR) Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standarterhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dari OSS .

b. Pengawasan

Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui (email/ contact centre/whatsapp/media elektronik pelayanan perizinan pemerintah daerah).

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS (KBLI 52109) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya (52109). 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 3. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan
dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 4. Peti kemas (Cargo Container) adalah pet kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (international Standar organization), sebagai alat atau

perangkat pengangkut barang. 5. Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di dalam atau di luar daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan,pembersihan/pencucian, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping) serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (full) dan/atau peti kemas kosong (empty). 6. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas. 7. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 8. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 9. Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha
yang kegiatan usahanya khusus di bidang
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 11. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.

Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang usaha depo peti kemas yang diakui oleh Pemerintah.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah.
Sertifikat Standar usaha adalah dokumen perizinan depo peti kemas usaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Depo Peti Kemas selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Depo Peti Kemas.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; dan c. Durasi waktusesuaidengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli survei peti kemas yang memiliki sertifikasi dengan status WNI; b. Memiliki Persetujuan studi lingkungan dari instasi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas; c. Dalam hal rencana depo petikemas dalam DLKr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan setempat; d. Surat pengangkatan kepala cabang; e. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka

waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m2 yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan;
f. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:

paling sedikit 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet;dan/atau
paling sedikit2 (dua) tier peti kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 feet; g. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan:
paving;
aspal; atau
beton/concrete; h. Memiliki peralatan antara lain:
1 (satu) unit reach stacker;
1 (satu) unit top loader;
1 (satu) unit side loader;
1 (satu) unit forklift; dan/atau
Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan; Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Depo Peti Kemas; i. Memiliki tenaga ahli WNI paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan

pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi; j. Memiliki surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha depo peti kemas berdasarkan jumlah peti kemas yang masuk dengan ketersediaan lahan penumpukan di pelabuhan setempat;
k. Memiliki Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas hanya berlaku pada Pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya; dan l. Khusus untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (joint venture)harus memiliki lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:
1.
paling sedikit 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet;dan/atau 2.
paling sedikit2 (dua) tier peti kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 feet. 5. Sarana

a. Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri ataupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Jumlah peralatan dan kapasitas lahan depo peti kemas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan depo peti kemas di pelabuhan dan/atau di wilayah setempat. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas dari OSS.

b. Pengawasan

Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/ataumenunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa;

d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui email/contact centre/whatsapp/media elektronik lainnya pada pelayanan perizinan pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN TALLY MANDIRI

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN TALLY MANDIRI (KBLI 52298) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabang perusahaan tally mandiri untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha aktivitas tally mandiri (52298). 2. Istilah dan Definisi 1. Kegiatan tallyadalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut. 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 3. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 5. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan

menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 6. Peti kemas (Cargo Container) adalah pet kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (international Standar organization), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang. 7. Penyedia jasa tally adalah perusahaan tally Berbadan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan tally pada kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang bersifat independen. 8. Pengguna jasa tally adalah pemilik muatan dan/atau pengangkut serta pihak lain yang memerlukan jasa pelayanan menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan terhadap barangnya dan/atau barang yang diangkutnya. 9. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatan. 10. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 11. Dokumen tally adalah dokumen yang berisi tentang jenis muatan, jenis kemasan, kondisi serta jumlah muatan dalam ukuran ton/meter kubik/unit dan menunjukan tempat, nama kapal, dan waktu pelaksanaan bongkar muat. 12. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha
yang kegiatan usahanya khusus di bidang
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang tally mandiri yang diakui oleh Pemerintah.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah.
Sertifikat Standar usaha tally mandiri adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan tally mandiri selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha tally mandiri.
Persyaratan Umum

berikut: 1.
Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; atau 2.
Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan; dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang tally; b. Surat pengangkatan kepala cabang; c. Memiliki sistem manajemen mutu; d. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan; e. Memiliki Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; dan f. Memiliki Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Tally Mandiri hanya berlaku pada pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya. 5. Sarana

a. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Memiliki/menguasai sarana, fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tally mandiri. 6. Penilaian Kesesuaian dan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan,

Pengawasan setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Tally Mandiri dari OSS.

b. Pengawasan

Gubernur melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Gubernur membentuk dan/ataumenunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada

Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui email/contact centre/whatsapp/media elektronik lainnya pada pelayanan perizinan pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (KBLI 50112, 50132) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabang perusahaan perusahaan angkutan perairan pelabuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang (50112); dan b. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (50132). 2. Istilah dan Definisi

Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan
angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak khusus di bidang angkutan perairan pelabuhan yang diakui oleh pemerintah.
Sertifikat Standar Usaha angkutan perairan pelabuhan adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha angkutan perairan pelabuhan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkatselama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; c. Durasi waktusesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Standar khusus/teknis, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli WNI paling sedikitAhli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran; b. Memiliki sistem manajemen mutu; c. surat pengangkatan kepala cabang;
d. Memiliki surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah

perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; dan e. Memiliki Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan hanya berlaku pada pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya. 5. Sarana

a. Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri maupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Menguasai sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan angkutan perairan pelabuhan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standarterhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan dari OSS.

b. Pengawasan

Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada

angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui (email/contact centre/whatsapp/media elektronik lainnya pada pelayanan perizinan pemerintah daerah).

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabangperusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atauperalatan jasa terkait dengan angkutan lautuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaaktivitas penunjang angkutan perairan lainnya (52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan 3. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. 4. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan

pelabuhan. 5. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal. 6. Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut. 7. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas. 8. Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal. 9. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship broker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal (chartering). 10. Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen dan penempatan di kapal sesuai kualifikasi. 11. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 12. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing and maintenance) adalah usaha jasa

perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung. 13. Jasa penyewaan peralatan angkutan laut dan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang terkait dengan penyewaan peralatan angkutan laut dan penyewaan peralatan usaha jasa terkait angkutan laut. 14. Perusahaan Jasa Penyewaan peralatan angkutan laut dan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan yang terkait dengan penyewaan peralatan angkutan laut dan penyewaan peralatan usaha jasa terkait angkutan laut. 15. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai ternpat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 17. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Otoritas Pelabuhan (Port authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha
yang kegiatan usahanya khusus di bidang
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan usaha jasa terkait angkutan laut yang diakui oleh Pemerintah
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah
Sertifikat Standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan usaha jasa terkait angkutan laut adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan usaha jasa terkait angkutan laut selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan usaha jasa terkait angkutan laut.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memilikibukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan c. Durasi waktusesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan khusus, yaitu:

a. Memliki tenaga ahli WNI dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/teknik/perkapalan/teknik mesin/automotif/kepalabuhanan/transportasi dan
bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang angkutan laut dan usaha jasa terkait yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait; b. surat pengangkatan kepala cabang;
c. memiliki peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; d. Memiliki sistem manajemen mutu; dan e. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahannya. 5. Sarana

a. Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri ataupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Jumlah dan kapasitas peralatan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait di Pelabuhan setempat.

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Pembukaan Cabang Kantor Cabang Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan

Laut dari OSS. b. Pengawasan

Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri atau Gubernur melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan olehmAparatur Sipil Negara.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada

Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui email/ contact centre/ whatsapp/ media elektronik lainnya pada pelayanan perizinan pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

PERUSAHAAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL (KBLI 33151)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabangperusahaan perawatan dan perbaikan kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaReparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung (33151).
Istilah dan Definisi
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Perawatan kapal adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air sehingga mencapai hasil/kondisi yang dapat diterima dan diinginkan.
Perbaikan kapal adalah

perubahan yang mengakibatkan penggunakaan alat dapat lebih lama yang dilakukan karena telah terjadi kerusakan atau penurunan kualitas peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air. 4. Floating Repairadalah pemeliharaan dilakukan dalam keadaan kapal terapung diatas air, yang diutamakan pekerjaan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air yang dapat

dikerjakan tanpa membahayakan keselamatan. 5. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing and maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung. 6. Inspeksi Bawah air pada kondisi kapal terapung atau Under Water Inspection In Lieu Dry Docking untuk selanjutnya disebut UWILD adalah kegiatan pemeriksaan bagian luar kapal di bawah garis air yang dilakukan pada saat kapal tetap berada diatas permukaan air dengan metode teknologi tertentu. 7. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 8. Pemilik kapal adalah perusahaan nasional maupun asing, perorangan ataupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal. 9. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 11. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatan. 12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 13. Dokumen tally adalah dokumen yang berisi tentang jenis muatan, jenis kemasan, kondisi serta jumlah muatan dalam ukuran ton/meter kubik/unit dan menunjukan tempat, nama kapal, dan waktu pelaksanaan bongkar muat. 14. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 15. Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 16. Syahbandar adalah adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 17. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha
yang kegiatan usahanya khusus di bidang
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan kapal yang diakui oleh Pemerintah.
Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah.
Sertifikat Standar usaha perawatan dan perbaikan kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan perawatan dan perbaikan selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha perawatan dan perbaikan kapal.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktusesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Standar khusus/teknis, yaitu: a. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat 2 (dua) tahun; b. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; c. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar; d. surat pengangkatan kepala cabang; e. Memiliki Peralatan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga) paling sedikit berupa:

Kompresor;
Genset;
Peralatan pengecekan permesinan;
Mesin Bor;
Gerinda Tangan;
Mesin Las;
Peralatan Pengecatan;
Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan
Peralatan pengecekan alat navigasi; f. Memiliki surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumlah perusahaan perawatan dan perbaikan kapal dan jumlah kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.
Sarana

a. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Memiliki/menguasai sarana, fasilitas, dan peralatan dan/atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan perawatan dan perbaikan kapal. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal dari OSS .

b. Pengawasan

Bupati/Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggara pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bupati/Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggarapelabuhan menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator. 2. Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 6. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik;

f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui email/contact centre/whatsapp/media elektronik lainnya pada pelayanan perizinan pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

PERUSAHAAN PENGELOLAAN KAPAL (SHIP MANAGEMENT)

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENGELOLAAN KAPAL (SHIP MANAGEMENT) (KBLI 52225) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabangperusahaan pengelolaan kapal (ship management) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAktivitas Pengelolaan Kapal (52225). 2. Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. 3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 5. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia. 6. Pemilik Kapal adalah perusahaan nasional maupun asing, perorangan maupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal.

Kontrak pengelolaan kapal adalah kesepakatan antara pemilik kapal dan perusahaan pengelola kapal berdasarkan kondisi teknis kapal yang disepakati bersama.
Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau perjanjian kerja laut.
Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan
laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 14. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 15. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak khusus di bidang pengelolaan kapal yang diakui oleh pemerintah. 16. Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Pengelolaan Kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 17. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Pengelolaan Kapal (ship management).
3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli WNI paling rendah Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan

Kepelabuhanan (KALK) atau atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Pengelolaan Kapal (ship management) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Kapal (ship management); b. Surat pengangkatan kepala cabang; dan c. Memiliki sistem manajemen mutu; dan d. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Pengelolaan Kapal (ship management) berdasarkan jumlah perusahaan pengelolaan kapal (ship management) dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. 5. Sarana

a. Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri ataupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Jumlah dan kapasitas peralatan Pengelolaan Kapal (ship management) yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Pengelolaan Kapal (ship management) di Pelabuhan setempat. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Pengelolaan Kapal (Ship management) dari OSS .

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan

pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL(KBLI 52297) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabangperusahaan keagenan kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaJasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran (52297). 2. Istilah dan Definisi 1. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 2. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan
angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri 3. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 4. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 7. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak khusus di bidang keagenan kapal yang diakui oleh pemerintah. 8. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 9. Sertifikat Standar Kantor Cabang Keagenan Kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Keagenan Kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 3. Persyaratan Umum

OSS. 4. Persyaratan khusus
Standar khusus/teknis, yaitu: a. Memiliki sistem manajemen mutu; b. Memiliki tenaga ahli WNI paling rendah Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut dengan memiliki pengalaman paling singkat2 (dua) tahun di perusahaan pelayaran/keagenan kapal;
c. Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi penunjang usahanya; d. Surat pengangkatan kepala cabang; dan e. Memiliki hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap jumlah perusahaan keagenan kapal dan jumlah kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. 5. Sarana

Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri maupun sewa sesuai dengan NIB. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Keagenan Kapal dari OSS .

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik;

f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

PERUSAHAAN PERANTARA JUAL BELI DAN/ATAU SEWA KAPAL

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PERANTARA JUAL BELI DAN/ATAU SEWA KAPAL(KBLI 52229) 1 Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabangperusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (52229). 2 Istilah dan Definisi

Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
Pemilik Kapal adalah perusahaan nasional

maupun asing, perorangan maupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal. 7. Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship broker) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang terkait dengan perantaraan jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal. 8. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship broker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal (chartering). 9. Perusahaan Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship broker) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan yang terkait dengan perantaraan jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal. 10. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 11. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut
ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai ternpat kegiatan pemerintahan

dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 14. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang diakui oleh Pemerintah. 15. Sertifikat Standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 16. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal. 3. Persyaratan Umum

Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat keterangan kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal; b. Memiliki sistem manajemen mutu; c. Surat pengangkatan kepala cabang; dan d. Memiliki Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal berdasarkan jumlah perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. 5 Sarana

a. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa sesuai dengan NIB; dan b. Jumlah dan kapasitas peralatan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan perantara jual beli dan/atau sewa kapal di pelabuhan setempat. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Pemenuhan terhadap sertifikat standar Self Declaration dari Pelaku usaha.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme

pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMUTAKHIRAN 2 (DUA) TAHUNAN

PERUSAHAAN BONGKAR MUAT, JASA PENGURUSAN TRANPORTASI, DEPO PETI KEMAS, TALLY MANDIRI, ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN, PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT, PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL, PENGELOLAAN KAPAL, ATAU KEAGENAN KAPAL

NO PEMUTAKHIRAN 2 (DUA) TAHUNAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT, JASA PENGURUSAN TRANPORTASI, DEPO PETI KEMAS, TALLY MANDIRI, ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN, PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT, PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL, PENGELOLAAN KAPAL, ATAU KEAGENAN KAPAL (KBLI 52240, 52291, 52109, 52298, 50112, 50132, 52229, 33151, 52225, 52297) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pemutakhiran 2 (dua) tahunan perusahaan jasa terkait dengan angkutan di perairan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Penanganan Kargo; b. JPT; c. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; d. Aktivitas tally mandiri; e. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang; f. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang; g. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya; h. Perawatan dan Perbaikan Kapal; i. Aktivitas Pengelolaan Kapal; j. Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran. 2. Istilah dan Definisi

Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan

Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. 3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 4. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. 5. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. 6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. 7. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia. 8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 9. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan

singgah. 10. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 11. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (owner’s representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia. 12. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. 13. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan Terminal Khususun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. 14. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. 15. Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai Terminal Khususun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. 16. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan

untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. 17. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. 18. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal. 19. Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut. 20. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas. 21. Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal. 22. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship broker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal (chartering). 23. Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning agency)adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen dan penempatan di

kapal sesuai kualifikasi. 24. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 25. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing and maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung. 26. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 27. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 28. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 29. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 32. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak khusus di bidangnya masing-masing

yang diakui oleh pemerintah. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Persyaratan khusus/ teknis yaitu:
a. Usaha Bongkar Muat sesuai dengan sertifikat standar; b. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan sertifikat standar; c. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan sertifikat standar; d. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan sertifikat standar; e. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan sertifikat standar; f. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut sertifikat standar; g. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan sertifikat standar; h. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan sertifikat standar; i. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan sertifikat standar. 5. Sarana

Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa sesuai dengan NIB. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar (terhadap Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Bongkar Muat/Jasa Pengurusan Tranportasi/Depo Peti Kemas/Tally Mandiri/Angkutan Perairan Pelabuhan/Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut/Perawatan Dan Perbaikan Kapal/Pengelolaan

Kapal/Keagenan Kapal dari OSS.

b. Pengawasan

Menteri atau Gubernur, Bupati, atau Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, atau Gubernur, Bupati, atau Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa;

c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui email/contact centre/whatsapp/media elektronik lainnya pada pelayanan perizinan Kementerian Perhubungan atau pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PEMBERITAHUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA)

NO PEMBERITAHUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA) (KBLI 50121, 50141) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan pemberitahuan keagenan kapal asing (PKKA) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk penumpang (50121); dan/atau b. angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141). 2. Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. 2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 3. Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. 4. Kapal asing adalah kapal yang berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. 5. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.
Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh

perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia. 14. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan
laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 16. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 19. Sertifikat Standar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan Nasional Keagenan Kapal selama menjalankan kegiatan usaha.
3. Persyaratan Umum

c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Agency Agreement atau Letter of Apangkatment; b. Certificate of Classification; c. Certicate of Registry; d. SSO dan ISSC; e. Crew List; f. Sertifikat pencegahan pencemaran (Khusus kapal yang membawa muatan oil); g. Shipper Instruction (Khusus Kapal Muatan Batubara); h. ET (Khusus Kapal Muatan Batubara). i. COF (khusus Kapal Tanker muatan Chemical); j. Surat Keterangan dari Galangan Kapal (Khusus untuk kapal docking atau repair); k. ITC (kapal > GT 5000); l. SIKPI (Khusus Kapal Pengangkut Ikan); m. CAIT (Khusus Kapal Wisata / PBA); dan n. Surat keterangan dari instansi terkait apabila dibutuhkan. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

b. Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1,Direktur Jenderal menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal; b) Direktur Kepelabuhanan; c) Kepala Bagian Hukum dan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; d) Penyelenggara Pelabuhan setempat; dan/atau e) Pejabat Struktural/Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan

f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN CERTIFICATE OF OWNER’S REPRESENTATIVE (COR)

NO CERTIFICATE OF OWNER’S REPRESENTATIVE (COR) (KBLI 50141) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri dalam mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum (50141). 2. Istilah dan Definisi

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Kapal asing adalah kapal yang berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia

dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 8. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 9. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 10. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 11. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 13. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau

perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia. 14. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan
laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 16. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 19. Sertifikat Standar Certificate of Owner’s Representative adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut Asing selama menjalankan kegiatan usaha.
3. Persyaratan Umum

c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Surat penunjukan sebagai perwakilan yang diketahui KBRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi WNA; b. KITAS dari instansi terkait bagi WNA; c. Izin kerja dari instansi terkait bagi WNA; d. Pas foto terbaru bagi perorangan; e. Daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan; f. Surat keterangan domisil dari instansi yang berwenang; g. Sertifikat keahlian sesuai posisi yang diajukan; dan h. Surat keterangan telah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang berlaku. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

b. Pengawasan.

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk

melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator. 2. Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f. menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING (PPKA)

NO PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING (PPKA) (KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan penggunaan kapal asing)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pemberitahuan penggunaan kapal asing (PPKA) dalam kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia.
Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Kapal asing adalah kapal yang berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau

dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 8. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 9. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 10. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 11. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 13. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau

perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia. 14. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan
laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 16. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 19. Sertifikat Standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut selama menjalankan kegiatan usaha.
3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Sertifikat Standar perusahaan angkutan laut; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan a. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan

khusus
wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.
b. Charter Party, Pelaku usaha dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau Letter of intent (LOI) dari pemberi kerja;
c. Dokumen pengumuman lelang atau bukti pelelangan penggunaan kapal berbendera Indonesia; dan d. Surat dukungan dari Kementerian/instansi pembina terkait dan/atau instansi pemilik pekerjaan. 5, Sarana

6, Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan olehtim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal; b) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut; c) Direktur Kepelabuhanan; d) Direktur Kenavigasian; e) Direktur Perkapalan dan Kepelautan; f) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; g) Kepala Bagian Hukum dan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; h) Penyelenggara Pelabuhan setempat; dan/atau i) Pejabat Struktural/Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak:

a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL NASIONAL (PPKN)

NO PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL NASIONAL (PPKN) (KBLI 50141) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan pengoperasian kapal nasionaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50141). 2. Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. 2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 3. Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. 4. Kapal asing adalah kapal yang berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. 5. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus

didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 8. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 9. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 10. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 11. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 13. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan

administrasinya di Indonesia. 14. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan
angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 16. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 19. Sertifikat Standar Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional selama menjalankan kegiatan usaha.
3. Persyaratan Umum

khusus
b. Sertifikat pendaftaran kapal; c. Sertifikat keselamatan kapal; d. Sertifikat keamanan kapal; e. Spesifikasi kapal; f. Crew List; g. Rencana jadwal pelayaran kapal (sailing schedule); dan h. Surat keterangan dari instansi terkait apabila dibutuhkan. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanismepengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada

angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN DEVIASI RPK KAPAL NASIONAL KE LUAR NEGERI

NO PERSETUJUAN DEVIASI RPK KAPAL NASIONAL KE LUAR NEGERI(KBLI 50141)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan deviasi RPK kapal nasional ke luar negeri untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50141).
Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Kapal asing adalah kapal yang berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum
Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.
Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk

oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia. 14. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan
angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 16. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 19. Sertifikat Standar Deviasi RPK Kapal Nasional ke Luar Negeri adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional selama menjalankan kegiatan usaha.
3. Persyaratan Umum

OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Angkutan Laut Dalam Negeri; b. Sertifikat pendaftaran kapal; c. Sertifikat keselamatan kapal; d. Sertifikat keamanan kapal; e. Crew List; f. Rencana jadwal pelayaran kapal (sailing schedule); dan g. Surat keterangan dari instansi terkait apabila dibutuhkan. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

b. Pengawasan

Direktur Jendral melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksdu pada angka 1,Direktur Jenderal menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL NASIONAL DI LUAR NEGERI (CROSS TRADING)

NO PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL NASIONAL DI LUAR NEGERI (CROSS TRADING) (KBLI 50141) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan pengoperasian kapal nasional di luar negeri (cross trading) untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50141).

Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Kapal asing adalah kapal yang berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum

Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 8. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 9. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 10. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 11. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran

dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 13. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia. 14. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan
angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 16. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 19. Sertifikat Standar Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional di Luar Negeri (Cross Trading) adalah dokumen perizinan berusaha berbasis

risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional selama menjalankan kegiatan usaha.
3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Sertifikat Standar perusahaan angkutan laut/Sertifikat Standar operasi angkutan laut khusus; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Kontrak atau bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri; b. Spesifikasi kapal; c. Sertifikat pendaftaran kapal; d. Sertifikat keselamatan kapal; e. Sertifikat keamanan kapal; f. Crew List;dan g. Surat keterangan dari instansi terkait apabila dibutuhkan. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

b. Pengawasan

Direktur Jendral melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan

pengawasansebagaimana dimaksdu pada angka 1, Direktur Jenderal menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PENEMPATAN KAPAL LINER, RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL LINER, PERSETUJUAN OMISI/DEVIASI, PERSETUJUAN SUBASIC SAFETY TRAININGITUSI KAPAL, PERSETUJUAN RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL TRAMPER, PERSETUJUAN PENAMBAHAN PELABUHAN SINGGAH DAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN URGENSI

NO PERSETUJUAN PENEMPATAN KAPAL LINER, RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL LINER, PERSETUJUAN OMISI/DEVIASI, PERSETUJUAN SUBSTITUSI KAPAL, PERSETUJUAN RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL TRAMPER, PERSETUJUAN PENAMBAHAN PELABUHAN SINGGAH DAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN URGENSI (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142, 50112, 50132) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan penempatan kapal liner, rencana pengoperasian kapal liner, persetujuan omisi/deviasi, persetujuan substitusi kapal, persetujuan rencana pengoperasian kapal tramper, persetujuan penambahan pelabuhan singgah dan persetujuan penambahan urgensi, untuk menunjang kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri atau angkutan laut perairan pelabuhan. a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50111); b. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (50114); c. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (50121); d. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang (50131); e. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (50134); f. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan

TramperUntuk Barang (50141); g. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (50133); dan h. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. 3. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang brrsifat tradisonal dan mempunyai karakteristik tersendiri untukmelaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia engan ukuran tertentu. 4. Pelayaran Perintis adalah pelayaran angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk layani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan
perairan karena belum memberikan manfaat
komersial. 5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jnis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya ukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari

dan ke Pelabuhan di luar negeri. 7. Peusahaan Pelayaran Rakyat adalah peusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu. 8. Penugasan adalah penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebear selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. 9. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 10. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan Pelabuhan singgah. 11. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teraturn (tramper) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 12. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi Pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. 13. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. 14. Subsitusi adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupaterminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Gubernur adalah kepala daerah tingkat Propinsi.
Bupati atau Walikota adalah kepala daerah tingkat Kabupaten atau Kota.
Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak khusus di bidangnya masing-masing yang diakui oleh pemerintah.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Sertifikat Standar; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Persyaratan khusus untuk penetapan Trayek Tetap dan Teratur (liner): a. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat;

b. Rekomendasi dari Asosiasi; c. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan d. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMLALA.
Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke aplikasi SIMLALA sebagaimana dimaksud pada angka 1diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 2 (dua) hari kerja.
Berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak

melalui SIMPONI berdasarkan kode billing.

Hasil verifikasi menjadi dasar penerbitan Sertifikat Standar Angkutan Laut Khusus oleh Direktur Jenderal Perhubungan Lautpaling lama 1 (satu) hari kerja.
Sertifikat Standar Angkutan Laut Khusus secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal, Otoritas Pelabuhan/Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan/Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa;
menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa;
melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.

Pelaksana Pengawasan berhak:

meminta keteranganyang diperlukan;
membuat catatan yang diperlukan;
memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
meminta salinan dari dokumen;
mendokumentasikan secara elektronik;
melakukan pengambilan sampel;
melakukan pengujian; dan/atau
memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PELABUHAN UMUM

NO PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN PELABUHAN UMUM (KBLI 52221) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pembangunan/pengembangan pelabuhan umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221). Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum adalah pelabuhan laut, tidak termasuk Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan maupun Pelabuhan Perikanan. 2. Istilah dan Definisi

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 4. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 5. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 6. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. 7. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 8. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 9. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asai tujuan penumpang

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 10. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 11. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 12. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi. 13. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum adalah persetujuan untuk membangun/mengembangkan suatu pelabuhan umum/terminal umum sebelum pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan umum/terminal umum.
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari Badan Usaha Pelabuhan mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pembangunan/pengembangan pelabuhanumum/terminal umum.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Dokumen perjanjian konsesipengusahaan pelabuhan atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. dokumen Rencana Induk Pelabuhan; dan c. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat:

Gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan;
Gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
Gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
Kondisi tanah (borlog/stratigrafi);
Rencana penempatan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran; dan
Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat.
Sarana a. Menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal, barang dan penumpang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan umum/terminal umum; b. Menyediakan fasilitas antara lain:
Penampunganlimbah/sampah; dan/atau
Pengolahan limbah/sampah.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Tinggi (T) Izin Pembangunan/pengembangan Pelabuhan umum diterbitkan setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi berdasarkan hasil verifikasiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Verifikasiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati atau Walikota, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara

elektronik. Penilaian kesesuaian persyaratan izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum dilakukan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya,untuk pemenuhan terhadap persyaratan melalui dokumen:

Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration);
Pemenuhan persyaratan. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim verifikator. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut :
Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, melakukan penilaian kesesuaian persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen pemenuhan persyaratan diterima oleh tim verifikator secara lengkap, benar dan sesuai.
Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya meneruskan proses penilaian ke Unit Kerja Hukum di lingkungan masing-masing untuk dilakukan verifikasi terhadap aspek legal paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada angka 2, Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan

persetujuan pemenuhan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja. 4. Atas hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan notifikasi ke sistem OSS. 5. Penyampaian hasil persetujuan dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Badan Usaha Pelabuhan memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penerbitan perizinan (apabila ada). 6. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Lembaga OSS mengeluarkan izin pembangunan/pengembangan yang berlaku efektif. 7. Atas ketidaksesuaian pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Badan Usaha Pelabuhan dapat melengkapi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

b. Pengawasan

Norma Pengawasan a) Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan pelabuhan umum/terminal umum;
b) Penyelenggara Pelabuhan sesuai
dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan.Pengawasan pemenuhan kewajiban meliputi:

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan pelabuhan umum/terminal umum;
Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim;
Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang terkait;
Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan pelabuhan umum/terminal umum sesuai dengan rancangan desain teknis dan jadwal yang ditetapkan;
Pelaporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
Tanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan/pengembanganpelabuhan umum/terminal umum yang bersangkutan;
Tanggung jawab sepenuhnya atas pembangunan/pengembangan pelabuhan umum/terminal umum yang

bersangkutan; 9) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal, barang dan penumpang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan umum/terminal umum; dan 10) Kelengkapan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa konstruksi pembangunan/pengembangan pada pelabuhan umum/terminal umum, mengacu pada dokumen lingkungan. c) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan rutin dilaksanakan setiap bulan selama masa pembangunan/pengembangan pelabuhan umum/terminal umum; b) pengawasan menggunakan daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b).
Pelaksana Pengawasan
a) Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator. b) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdiri atas:

Inspektur;
Auditor;
Surveyor; atau
Pejabat fungsional lainnya. c) Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.

d) Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa;
menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa;
melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. e) Pelaksana Pengawasan berhak:
meminta keteranganyang diperlukan;
membuat catatan yang diperlukan;
memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
meminta salinan dari dokumen;
mendokumentasikan secara elektronik;
melakukan pengambilan sampel;
melakukan pengujian; dan/atau
memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

c. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PENGOPERASIAN PELABUHAN UMUM

NO PENGOPERASIAN PELABUHAN UMUM (KBLI 52221) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait denganpengoperasian pelabuhan umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221).

Pengoperasian Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan Laut, tidak termasuk Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan maupun Pelabuhan Perikanan. 2. Istilah dan Definisi 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Otoritas Pelabuhan (Port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar

atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 15. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya; 16. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 17. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum adalah persetujuan untuk mengoperasikan suatu pelabuhan umum/terminal umum sebelum pelaksanaan Pengoperasian pelabuhanumum/terminal umum. 18. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari Badan Usaha Pelabuhan mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pengoperasian pelabuhan umum/terminal umum. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpaduyang paling sedikit terdiri dari fungsi kepelabuhanan dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang memuat:

Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran

arus barang dan/atau naik turun penumpang. 3. Kecepatan sandar dan kondisi dermaga saat disandari kapal (defleksi dermaga, bollard, dan fender). b. Daftar SDM dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. c. Sistem dan prosedur pelayanan kapal, barang dan/atau naik turun penumpang; d. Dokumen penetapan standar kinerja operasional pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya; dan e. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. 5. Sarana a. Memelihara sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal, barang dan/atau naik turun penumpang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan umum/terminal umum; b. Memelihara fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah pelabuhan umum/terminal umum, dengan mengacu pada dokumen lingkungan; dan c. Menyediakan peralatan bongkar muat dengan jumlah dan kapasitas sesuai kebutuhan operasional. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Tinggi (T): Izin Pengoperasian Pelabuhan umum diterbitkan setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi berdasarkan hasil verifikasiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Verifikasiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal

Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati atau Walikota, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Penilaian kesesuaian izin pengoperasian Pelabuhan Umumdilakukan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk pemenuhan terhadap persyaratan melalui dokumen:

Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration); dan
Pemenuhan persyaratan.

Mekanisme verifikasi pemenuhan persyaratan izin dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, melakukan penilaian kesesuaian persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen pemenuhan persyaratan diterima oleh tim verifikator secara lengkap, benar dan sesuai.
Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Kepelabuhanan, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan

kewenangannyameneruskan proses penilaian ke Unit Kerja Hukum di lingkungan masing- masing untuk dilakukan verifikasi terhadap aspek legal paling lama 3 (tiga) hari kerja. 3. Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada angka 2, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja. 4. Atas hasil persetujuan

sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan notifikasi ke sistem OSS. 5. Penyampaian hasil persetujuan dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Badan Usaha Pelabuhan memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penerbitan perizinan. 6. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Lembaga OSS mengeluarkan izin pengoperasian 7. Atas ketidaksesuaian pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Badan Usaha Pelabuhan dapat melengkapi pemenuhan persyaratan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

b. Pengawasan

Norma Pengawasan
a) Penyelenggara Pelabuhansesuai dengan kewenangannyamelakukan pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan umum b) Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannyamelakukan pemeriksaan

pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan. pengawasan pemenuhan kewajiban meliputi:

Pelaporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Gubernur,Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya;
Ketaatan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, dan perlindungan lingkungan maritim;
Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar yang diberikan;
Kelengkapan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional pelabuhan umum/terminal umum, mengacu pada dokumen lingkungan; dan
Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengoperasian pelabuhan umum/terminal umum; dan c) Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan rutin dilaksanakan setiap

bulan selama masa Pengoperasian pelabuhan umum/terminal umum; b) Perangkat pengawasan menggunakan daftar periksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) di atas.

Pelaksana Pengawasan
a) Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator. b) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdiri atas:

Inspektur;
Auditor;
Surveyor; atau
Pejabat fungsional lainnya. c) Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. d) Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa;
menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa;
melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.

e) Pelaksana Pengawasan berhak:

meminta keteranganyang diperlukan;
membuat catatan yang diperlukan;
memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
meminta salinan dari dokumen;
mendokumentasikan secara elektronik;
melakukan pengambilan sampel;
melakukan pengujian; dan/atau
memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

Saluran Pengaduan Pengaduan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PENETAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/ MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PETI KEMAS

NO PENETAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/ MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PETI KEMAS (KBLI 52221) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (General Cargo/ Multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221). 2. Istilah dan Definisi

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan

kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 8. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Sertifikat Standar Usaha Kepelabuhanan Laut (Badan Usaha Pelabuhan); dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; b. Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai; c. Kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal paling rendah generasi pertama; d. Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak (container crane); e. Lapangan penumpukan (container yard) paling sedikit seluas 2 (dua) Ha dan gudang container freight station sesuai kebutuhan; f. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internai maupun eksternal; dan g. Volume peti kemas paling sedikit 50.000 TEU’s per tahun. 5. Sarana a. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam

pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan; b. Menyediakan fasiltas penunjang bongkar muat dan/atau kegiatan naik turun penumpang. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur penilaian kesesuaian Standar Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ Multipurpose) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia.
Tim verifikator dari Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi fungsi Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 4 (empat) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas standar secara

lengkap dan benar. 3. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, tim verifikator melalui Kepala Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan pemberitahuan atau melakukan notifikasi melalui layanan aplikasi dalam jaringan, kepada Direktur Kepelabuhanan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penetapan paling lama 2 (dua) hari kerja. 4. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 3, Kepala Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan pemenuhan standar paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Sertifikat Standar Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

b. Pengawasan

Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan atau contact centre
151.

STANDAR KEGIATAN PENETAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/ MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN CURAH CAIR, CURAH KERING, RORO

NO PENETAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/ MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN CURAH CAIR, CURAH KERING, RORO (KBLI 52221) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait denganpeningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (General Cargo/ Multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, roro, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221). 2. Istilah dan Definisi

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 3. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 4. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal). 5. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 6. Otoritas Pelabuhan (Port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 7. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan

pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
8. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; 9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Sertifikat Standar Usaha Kepelabuhanan Laut (Badan Usaha Pelabuhan); dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; b. Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai; c. Kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal; d. Tersedianya peralatan penanganan bongkar muât curah dan/atau kendaraan dan/atau roro; e. Kedalaman perairan yang memadai; dan f. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online baik internai maupun eksternal. 5. Sarana a. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan; dan

b. Menyediakan fasiltas penunjang bongkar muat dan/atau kegiatan naik turun penumpang. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Prosedur penilaian kesesuaian Standar Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ Multipurpose) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Roro. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:
Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia.
Tim verifikator dari Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi fungsi Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 4 (empat) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas standar secara lengkap dan benar.
Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Tim verifikator melalui Kepala Penyelenggara Pelabuhan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan pemberitahuan atau melakukan notifikasi melalui layanan aplikasi dalam jaringan, kepada Direktur Kepelabuhanan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penetapan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. 4. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 3, Kepala Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan pemenuhan standar paling lama 1 (satu) hari kerja. 5. Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ Multipurpose) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Roro secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.
b. Pengawasan

Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor;

c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana. d. Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan atau contact centre
151.

STANDAR KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NO PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/Terminal untuk Kepentingan Sendiri(*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait denganpembangunan/pengembangan terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing.
Istilah dan 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan

Definisi dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muât barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 4. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 8. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi. 9. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota. 10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Kegiatan usaha pokok adalah kegiatan pada

bidang pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. 18. Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah persetujuan untuk membangun/mengembangkan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebelum pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; 19. Pernyataan Mandiri Pelaku usaha (Self Declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar pembangunan/pengembangan dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; b. Izin usaha pokok yang masih berlaku; c. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat:

Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat;
Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran

(dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat; 3. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan 4. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya; dan d. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:

Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;
Data fasilitas sandar/tambat;
Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;
Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran; dan
Dokumentasi peninjauan lapangan.
Sarana a. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan b. Melengkapi Terminal Khusus/Terminal untuk

Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa konstruksi pembangunan/pengembangan, mengacu pada dokumen lingkungan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Dilakukan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk pemenuhan terhadap standar melalui dokumen :

Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration); dan
Pemenuhan standar.

Penilaian kesesuaian standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim verifikator. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:

Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh tim verifikator secara lengkap, benar dan sesuai.
Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud padaangka 1, Direktorat Kepelabuhanan meneruskan proses penilaian ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Bagian Hukum dan KSLN untuk dilakukan verifikasi terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja.
Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada

angka 2, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan pemenuhan standar paling lama 1 (satu) hari kerja. 4. Atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan notifikasi ke sistem OSS. 5. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penerbitan perizinan. 6. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Lembaga OSS mengeluarkan sertifikat standar yang berlaku efektif. 7. Atas ketidaksesuaian pemenuhan dokumen standar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelaku usaha dapat melengkapi pemenuhan standar dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis

c. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan atau contact centre
151.

STANDAR KEGIATAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NO PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait denganpengoperasian terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing.
Istilah dan Definisi
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muât barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 3. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 4. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
5. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 6. Otoritas Pelabuhan (Port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
Kegiatan usaha pokok adalah kegiatan pada bidang pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga;
Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah persetujuan untuk mengoperasikan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebelum pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri mengenai kebenaran dan keabsahan

dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar pengoperasian dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Izin usaha pokok yang masih berlaku; c. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; d. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat:

Pembangunan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan siap untuk dioperasikan;
Hasil pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
Dokumentasi peninjauan lapangan. e. Dalam hal Terminal Khusus/ Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dioperasikan untuk

menunjang usaha anak perusahaan (subsidiary company), perusahaan induk (holding company), atau perusahaan seinduk (sister company), harus menunjukkan akta pendirian yang menyatakan hubungan perusahaan. 5. Sarana a. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Memelihara fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan; dan c. Memiliki peralatan bongkar muat dengan jumlah dan kapasitas sesuai standar. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT) Dilakukan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat
Kepelabuhananuntuk Terminal Khusus dan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, untuk pemenuhan terhadap standar melalui dokumen:

Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration);
Pemenuhan persyaratan.

Penilaian kesesuaian standar pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim verifikator. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:

Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Terminal Khusus dan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat
Kepelabuhanan, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh tim verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada angka 1, Direktur Kepelabuhanan untuk Terminal Khusus dan Direktorat
Kepelabuhanan, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, memberikan persetujuan pemenuhan standar;
Atas hasil persetujuan

sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk Terminal Khusus dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, menyampaikan notifikasi ke sistem OSS dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Pelaku usaha memenuhi

kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penerbitan perizinan (apabila ada); 4. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, Lembaga OSS mengeluarkan sertifikat standar yang berlaku efektif; 5. Atas ketidaksesuaian pemenuhan dokumen standar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelaku usaha dapat melengkapi pemenuhan standar dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. b. Pengawasan

Norma pengawasan
a) Penyelenggara Pelabuhan terdekatsesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri. b) Penyelenggara Pelabuhan terdekatsesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan. Adapun pengawasan pemenuhan kewajiban meliputi:

Pelaporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dan Penyelenggara Pelabuhandengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota setempat;
Ketaatan peraturan perundang- undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan

maritim; 3) Ketaatan peraturan perundang- undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; 4) Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar yang diberikan;

Kelengkapan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan; dan
Pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan. c) Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan rutin dilaksanakan setiap bulan selama masa Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
Perangkat pengawasan menggunakan daftar periksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) di atas.

d. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas 1.
Hak Pelaksana Pengawas a) Menerima laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; b) Kemudahan akses dalam melaksanakan pengawasan operasional pada area Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; c) Memberikan teguran baik tertulis maupun lisan apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan izin yang telah diterbitkan serta memberikan perintah untuk penghentian sementara terhadap pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan. 2.
Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Mengevaluasi laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan; b) Melaksanakan pengawasan operasional pada area Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;

e. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur;

b. Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NO PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan pengoperasian terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing.
Istilah dan 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas

Definisi daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muât barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 4. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 8. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi. 9. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota. 10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah

perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan; 11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran; 13. Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial; 14. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
15. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Kegiatan usaha pokok adalah kegiatan pada bidang pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga;
Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah persetujuan untuk mengoperasikan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setelah pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri habis masa berlakunya;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar pengoperasian dan menjalankan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktusesuaidengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis

a. Sertifikat standar pengoperasian atau izin komersial/operasional Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang telah berlaku efektif dari Lembaga OSS; b. Izin usaha pokok yang masih berlaku;

c. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; dan d. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat:

Fasilitas Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak mengalami perubahan dari sertifikat standar pengoperasian sebelumnya dan masih layak untuk dioperasikan; dan
Dokumentasi peninjauan lapangan.
Sarana a. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Memelihara fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa pengoperasian pada Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan. c. Memiliki peralatan bongkar muat dengan jumlah dan kapasitas sesuai standar.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR),
Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar (Self DeclarationPelaku usaha) terhadap Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiriyang belum terverifikasi dari OSS.

b. Pengawasan

Norma pengawasan
a) Penyelenggara Pelabuhan terdekatsesuai

dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

b) Penyelenggara Pelabuhan terdekatsesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan. Adapun pengawasan pemenuhan kewajiban meliputi:

Pelaporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dan Penyelenggara Pelabuhandengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota setempat;
Ketaatan peraturan perundang- undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
Ketaatan peraturan perundang- undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar yang diberikan;
Kelengkapan fasilitas penampungan

dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan; dan 6) Pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan. c) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintag mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan rutin dilaksanakan setiap bulan selama masa Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
Perangkat pengawasan menggunakan daftar periksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) di atas.
Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawas

Menerima laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Kemudahan akses dalam melaksanakan pengawasan operasional pada area Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
Memberikan teguran baik tertulis

maupun lisan apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan izin yang telah diterbitkan serta memberikan perintah untuk penghentian sementara terhadap pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan. b) Kewajiban Pelaksana Pengawas

Mengevaluasi laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan;
Melaksanakan pengawasan operasional pada area Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa;

d. Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NO PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pembangunan/pengembangan terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan pembangunan/pengembangan terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiriuntuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing.
Istilah dan Definisi
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muât barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Otoritas Pelabuhan (Port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan

secara komersial.
16. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Kegiatan usaha pokok adalah kegiatan pada bidang pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. 18. Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah persetujuan perpanjangan waktu untuk membangun/ mengembangkan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri apabila masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri berakhir. 19. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar perpanjangan pembangunan/ pengembangan dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau a. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan

Persyaratan Teknis
Sendiri; b. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; c. Izin usaha pokok yang masih berlaku; d. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:

Kemajuan fisik pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha;
Dokumentasi peninjauan lapangan. e. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva “S” rencana penyelesaian.
Sarana a. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Melengkapi Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah

dan/atau sampah dalam masa konstruksi pembangunan/pengembangan, mengacu pada dokumen lingkungan.

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT) Dilakukan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Terminal Khusus dan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan,untuk pemenuhan terhadap standar melalui dokumen:
Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) yang belum terverifikasi dari OSS;
Pemenuhan persyaratan.

Penilaian kesesuaian standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:

Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat
Kepelabuhanan untuk Terminal Khusus dan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas standar

secara lengkap, benar dan sesuai. 2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Kepelabuhanan untuk Terminal Khusus dan Direktorat Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, meneruskan proses penilaian ke unit kerja hukum di lingkungan masing-masing untuk dilakukan verifikasi terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja; 3. Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada angka 2, Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk Terminal Khusus dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, memberikan persetujuan pemenuhan standar paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Atas hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan notifikasi ke sistem OSS; 5. Penyampaian hasil persetujuan dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada angka4 dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah Pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penerbitan perizinan (apabila ada); 6. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Lembaga OSS mengeluarkan sertifikat standar yang berlaku efektif; 7. Atas ketidak sesuaian pemenuhan dokumen

standar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelaku usaha dapat melengkapi pemenuhan standar dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

b. Pengawasan

Norma Pengawasan a) Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
b) Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan. Adapun pengawasan pemenuhan kewajiban meliputi:

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
Pembongkaran/pengembalian seperti keadaan semula apabila tidak terselesaikannya pembangunan/pengembangan terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim;
Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang terkait;
Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri sesuai dengan rancangan desain teknis dan jadwal yang ditetapkan;
Pelaporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
Tanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan;
Tanggung jawab sepenuhnya atas pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan;
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal,

barang dan/atau naik turun penumpang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan 11) Kelengkapan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa konstruksi pembangunan/pengembangan pada Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan.

c) Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan rutin dilaksanakan setiap bulan selama masa pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b) Perangkat pengawasan menggunakan daftar periksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) di atas.
Tugas dan Hak Pelaksana Pengawasan a) Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
menyerahkan surat tugas kepada

Pelaku usaha yang akan diperiksa; 3) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; 4) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; 5) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan 6) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. b) Pelaksana Pengawasan berhak:

meminta keteranganyang diperlukan;
membuat catatan yang diperlukan;
memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
meminta salinan dari dokumen;
mendokumentasikan secara elektronik;
melakukan pengambilan sampel;
melakukan pengujian; dan/atau
memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana.

c. Pelaksana Pengawasan Petugas Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya, yang melaksanakan pengawasan yang memiliki kualifikasi di bidang konstruksi, kepelabuhanan, dan hukum.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NO PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan penyesuaian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penyesuaian terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiriuntuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing.
Istilah dan Definisi
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muât barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 4. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam

negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 8. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi. 9. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota. 10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah

perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 13. Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 14. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
15. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; 16. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Kegiatan usaha pokok adalah pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri,

pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. 18. Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah persetujuan untuk mengoperasikan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang belum sesuai ketentuan. 19. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar Penyesuaian dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis

a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau akta pengalihan status dan aset kepemilikan; b. Izin pengoperasian terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, atau surat pernyataan bahwa Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah beroperasi sebelum berlakunya PM 20 Tahun 2017 yang telah diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya; c. Izin usaha pokok yang masih berlaku; dan d. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh

Syahbandar,penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat :

Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;
Data fasilitas sandar/tambat;
Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;
Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran;
Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan
Dokumentasi peninjauan lapangan.
Sarana a. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan b. Melengkapi Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah mengacu pada dokumen lingkungan.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT) Dilakukan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Terminal Khusus dan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk

Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan,pemenuhan terhadap standar melalui dokumen :

Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) yang belum terverifikasi dari OSS;
Pemenuhan persyaratan.

Penilaian kesesuaian standar Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:

Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat
Kepelabuhanan untuk Terminal Khusus dan oleh tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas standar secara lengkap, benar dan sesuai;
Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Kepelabuhanan untuk Terminal Khusus dan Direktorat Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, meneruskan proses penilaian ke unit kerja hukum di lingkungan masing-masing untuk dilakukan

verifikasi terhadap aspek legal paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada angka 2, Direktur Kepelabuhanan untuk Terminal Khusus dan Direktur Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, memberikan persetujuan pemenuhan standar paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Atas hasil persetujuan

sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktorat Kepelabuhanan untuk Terminal Khusus dan Direktorat Kepelabuhanan/Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hierarki pelabuhan, menyampaikan notifikasi ke sistem OSS; 5. Penyampaian hasil persetujuan dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah Pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penerbitan perizinan (apabila ada); 6. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Lembaga OSS mengeluarkan sertifikat standar yang berlaku efektif; 7. Atas ketidak sesuaian pemenuhan dokumen standar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelaku usaha dapat melengkapi pemenuhan standar dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

b. Pengawasan

Norma Pengawasan
a) Penyelenggara Pelabuhan terdekatsesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
b) Penyelenggara Pelabuhan terdekatsesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan. Adapun pengawasan pemenuhan kewajiban meliputi: c) Pelaporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dan Penyelenggara Pelabuhan dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota setempat; d) Ketaatan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim; e) Pembongkaran/pengembalian seperti keadaan semula apabila sudah tidak mengoperasikan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; f) Ketaatan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; g) Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan

barang sesuai dengan sertifikat standar yang diberikan; h) Kelengkapan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan; i) Pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan; dan j) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan rutin dilaksanakan setiap bulan selama masa Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b) Perangkat pengawasan menggunakan daftar periksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) di atas.
Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawas:

Menerima laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Kemudahan akses dalam melaksanakan pengawasan operasional pada area Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; atau

Memberikan teguran baik tertulis maupun lisan apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan izin yang telah diterbitkan serta memberikan perintah untuk penghentian sementara terhadap pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan;

b) Kewajiban Pelaksana Pengawas

Mengevaluasi laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan; dan
Melaksanakan pengawasan operasional padaarea Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

c. Pelaksana Pengawasan Petugas Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya, yang melaksanakan pengawasan yang memiliki kualifikasi di bidang konstruksi, kepelabuhanan, dan hukum.

d. Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PENDAFTARAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NO PENDAFTARAN TERMINAL KHUSUS/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pendaftaran Terminal Khusus/ Terminal untuk Kepentingan Sendiri)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pendaftaran terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiriuntuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing.
Istilah dan Definisi
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 4. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai

tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 8. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi. 9. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota; 10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan; 11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja

perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran 13. Otoritas Pelabuhan (Port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 14. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 15. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
16. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Kegiatan usaha pokok adalah pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya

memerlukan fasilitas dermaga. 18. Sertifikat Standar Pendaftaran Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah persetujuan pendaftaran pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang telah beroperasi. 19. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar Pendaftaran dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis

a. Izin usaha pokok yang masih berlaku; b. Izin pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang telah diterbitkan dan masih berlaku. 5. Sarana a. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Memelihara fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, dengan mengacu pada dokumen lingkungan. 6. Penilaian Kesesuaian dan a. Menengah Rendah (MR) Verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah

Pengawasan terbitnya Sertifikat Standar (Self DeclarationPelaku usaha) terhadap Standar Pendaftaran Pengoperasian Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari OSS.

b. Pengawasan

Norma Pengawasan
a. Penyelenggara Pelabuhan terdekat melakukan pengawasan terhadap pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri sesuai dengan kewenangannya;
b. Penyelenggara Pelabuhan terdekat melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan. Adapun pengawasan pemenuhan kewajiban meliputi:

Pelaporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat;
Ketaatan peraturan perundang- undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
Ketaatan peraturan perundang- undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat

standar yang diberikan; 5) Kelengkapan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan; 6) Pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan. c. Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan rutin dilaksanakan setiap bulan selama masa Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan b) Perangkat pengawasan menggunakan daftar periksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) di atas.
Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawas

Menerima laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Kemudahan akses dalam melaksanakan pengawasan operasional pada area Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan
Memberikan teguran baik tertulis maupun lisan apabila terdapat

ketidaksesuaian pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan izin yang telah diterbitkan serta memberikan perintah untuk penghentian sementara terhadap pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan.

b) Kewajiban Pelaksana Pengawas

Mengevaluasi laporan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri setiap bulan;
Melaksanakan pengawasan operasional pada area Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan
Memeriksa kesesuaian pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan izin yang telah diterbitkan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: e) Inspektur; f) Auditor; g) Surveyor; atau h) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis

d. Saluran Pengaduan
Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR KEGIATAN PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK, KERJA REKLAMASI, ATAU KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

NO PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK, KERJA REKLAMASI, ATAU KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI (KBLI 42914, 43120)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan kegiatan kerja keruk, kerja reklamasi, atau kegiatan kerja keruk dan reklamasi, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. pengerukan (42914); dan/atau b. penyiapan lahan (43120).
Istilah dan Definisi
Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambilmaterial dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya , ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Kapal Keruk adalah kapal yang dilengkapi dengan alat bantu, yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi.
Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk.
Alur–Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya di anggap aman dan selamat untuk dilayari
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi
Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 11. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 12. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Otoritas Pelabuhan Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 13. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 14. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 15. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang khusus di dirikan untuk pelayaran. 17. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

Pelaksana Kegiatan adalah Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.
Pemilik Kegiatan adalah Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri, dan pengelola Terminal Khusus.
Badan usaha pengerukan dan reklamasi adalah badan usaha yang khusus didirikan di bidang pengerukan dan reklamasi.
Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Izin Kegiatan Kerja keruk, Izin Kerja Reklamasi, atau Izin Kerja Keruk dan Reklamasi sebelumnya; c. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan

khusus
teknis, yaitu: a. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; b. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; c. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; d. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat: e. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama- sama dengan Distrik Navigasi setempat; f. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan g. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi; 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara

elektronik

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasanperizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanismepengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal; b) Direktur Kepelabuhanan; c) Kepala Bagian Hukum dan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. d) Pejabat Struktural/Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara yang menjalankan pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk Tim pengawas Terpadu, berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 6. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS SECARA TERUS MENERUS SELAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DALAM 1 (SATU) HARI ATAU SELAMA WAKTU TERTENTU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

NO PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS SECARA TERUS MENERUS SELAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DALAM 1 (SATU) HARI ATAU SELAMA WAKTU TERTENTU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan peningkatan kemampuan pengoperasian terminal khusus secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai

dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing. 2. Istilah dan Definisi

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 7. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 8. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 10. Kegiatan usaha pokok adalah pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. 11. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus adalah persetujuan untuk mengoperasikan Terminal Khusus yang diterbitkan oleh Direktur Kepelabuhanan sebelum pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus. 12. Sertifikat Standar peningkatan kemampuan pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan terminal khusus adalah persetujuan untuk meningkatkan kemampuan

pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan terminal khusus yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 13. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar pengoperasian dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pengoperasian terminal khusus. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki perizinan berusaha dari instansi pembina usaha pokoknya; c. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

a. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus; b. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; c. Kesiapan fasilitas terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik; d. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus; e. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan; f. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; g. Kesiapan sarana transportasi darat; h. Berita Acara peninjauan lapangan dan evaluasi

dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat:

Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
Dokumentasi peninjauan lapangan. i. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat.
Sarana a. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus; b. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa pengoperasian, mengacu pada dokumen lingkungan; c. Menyediakan fasiltas penunjang bongkar muat dan/atau kegiatan naik turun penumpang.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Tinggi (T): Izin Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhanditerbitkan setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi berdasarkan hasil verifikasiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur penilaian kesesuaian Standar Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi fungsi Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas standar secara lengkap dan benar;
Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud padaangka 2, Direktorat Kepelabuhanan meneruskan proses penilaian ke Sekretariat Direktorat JenderalPerhubungan Laut cq. Bagian Hukum dan KSLN untuk dilakukan verifikasi terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja;
Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada angka 3, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan pemenuhan standar

paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berupa Sertifikat Standar Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara yang menjalankan pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk Tim pengawas Terpadu, berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan

berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 5. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 6. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN TERMINAL KHUSUS TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO TERMINAL KHUSUS TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus) 1 Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus di bidang: a. pertambangan; b. energi; c. kehutanan; d. pertanian; e. perikanan; f. industri; g. pariwisata; h. dok dan galangan kapal; dan i. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing. 2 Istilah dan Definisi

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di

luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 3. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 4. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 5. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran; 6. Otoritas Pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 7. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 8. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,

pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 10. Kegiatan usaha pokok adalah pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal dan kegiatan lainya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. 11. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus adalah persetujuan untuk mengoperasikan Terminal Khusus yang diterbitkan oleh Direktur Kepelabuhanan sebelum pelaksanaan pengoperasian Terminal Khusus. 12. Sertifikat Standar Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri adalah persetujuan untuk terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. 13. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration) adalah pernyataan dari pengelola Terminal Khusus mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen serta kesanggupan untuk memenuhi standar pengoperasian dan menjalankan kewajiban serta bertangung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pengoperasian terminal khusus. 4. Persyaratan Umum

d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Persyaratan khusus
a. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus; b. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat:

Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran a) Kedalaman perairan paling rendah -6 LWS; b) Luas kolam untuk gerak kapal; c) Sarana bantu navigasi pelayaran; d) Fasilitas telekomunikasi pelayaran; e) Prasarana, sarana, SDM pandu; f) Kapal Patroli (bila dibutuhkan); g) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat ISPS Code);
Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan a) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan); b) Gudang tertutup; c) Peralatan bongkar muat; d) Peralatan pencegahan kebakaran; e) Fasilitas pencegahan pencemaran;
Aspek Ekonomi a) Menunjang Industri Tertentu; b) Arus Barang Impor paling sedikit10.000 ton/tahun; c) Arus Barang Eksporpaling sedikit20.000 ton/tahun; dan c. Dokumen dan Data Dukung terhadap pemenuhan persyaratan sesuai Berita Acara peninjauan (dokumentasi peninjauan, data spesifikasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan). 6. Sarana a. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus; b. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa pengoperasian, mengacu pada dokumen lingkungan; c. Menyediakan dan memelihara fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina di terminal khusus; d. Menyediakan fasiltas penunjang bongkar muat dan/atau kegiatan naik turun penumpang. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Tinggi (T): Izin Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeriditerbitkan setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi berdasarkan hasil verifikasiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Prosedur penilaian kesesuaian Standar Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Tim verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi fungsi Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas standar secara lengkap dan benar; 3. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktorat Kepelabuhanan meneruskan proses penilaian ke Sekretariat Direktorat JenderalPerhubungan Laut cq. Bagian Hukum dan KSLN untuk dilakukan verifikasi terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja; 4. Selanjutnya sebagaimana hasil penilaian pada angka 3, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan pemenuhan standar paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Sertifikat Standar Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara yang menjalankan pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk Tim pengawas Terpadu, berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan;

b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA

NO PENERBITAN SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan sertifikat nasional/internasional garis muat kapalsementarauntuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142).
Istilah dan Definisi
Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia
Garis Muat adalah jarak verikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat.
Geladak teratas yang menyeluruh dan terbuka secara langsung (exposed deck) terhadap cuaca dan air laut dan mempunyai cara penutupan

yang tetap dan kedap cuaca untuk bukaan bukaan di atas geladak dan kedap air untuk bukaan bukaan di bawah geladak; 6. Bagian terendah dari geladak terbuka dan perpanjangan garis ini sejajar dengan bagian geladak yang atas, diambil sebagai gelak lambung timbul, pada kapal yang mempunyai geladak teratas terpenggal;atau 7. Geladak yang lebih rendah dari geladak teratas asalkan geladak tersebut menyeluruh dan permanen dari arah belakang ke depan, sekurang kurangnya antara kamar mesin dan sekat tubrukan. 8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
10. Muatan kapal adalah penumpang, barang, termasuk hewan yang diangkut diatas kapal.
11. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan alam ruang muat atau tempat tempat yang untuk itu di atas kapal.
12. Pemadatan adalah kegiatan menyusun muatan

didalam ruangan muatan di kapal. 13. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 14. Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal. 15. Kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakkan lunasnya atau pada tahap pembangunan yang serupa dilakukan pada atau setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
16. Kapal Bangunan Lama adalah kapal selain kapal bangunan baru. 17. Pelayaran internasional adalah pelayaran dari pelabuhan di dalam pelayaran kawasan Indonesia ke pelabuhan di suatu negara yang menerapkan peraturan garis muat internasional atau sebaliknya. 18. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 19. Organisasi yang diakui (Recognized Organization) adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam IMO Res. 739 (18), 789 (19) dan RO Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. surat ukur sementara;

b. surat tanda kebangsaan kapal sementara; c. Laporan pemeriksaan pertama garis muat kapal; d. surat pengesahan dan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; dan e. Buku perhitungan stabilitas yang telah disahkan. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar; 2. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar melakukan penelitian atas persyaratan dan melakukan perhitungan besar garis muat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan pemeriksaan di kapal ; 3. Berdasarkan penelitian persyaratan dan pemeriksaanserta perhitungan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandarmenerbitkan sertifikat garis muat kapal sementara; 4. Sertifikat garis muat kapal sementara berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal pemeriksaan; 5. Pemasangan marka garis muat di kapal harus

sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada sertifikat garis muat Sementara; 6. Surat permohonan dapat juga disampaikan kepada Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah ditunjuk dan mendapat pendelegasian baik melalui perjanjian kerjasama atau pemberian otorisasi; dan 7. Setelah mendapatkan pendelegasian baik melalui perjanjian kerjasama atau pemberian otorisasi, Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan penerbitan/pengukuhan sertifikat garis muat.

b. Pengawasan

Pemasangan marka garis muat kapal harus mendapat pengawasan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal di pelabuhan tempat kapal berada.
Dalam hal pemeriksaan dan sertifikat yang diterbitkan oleh organisasi yang diakui (Recognized Organization), pengawasan pemasangan marka diawasi oleh Surveyor.
Pemeriksaan persyaratan garis muat kapal untuk penerbitan sertifikat garis muat sementara harus dilaksanakan pada pemeriksaan pertama yang dilaksanakan sebelum kapal dioperasikan, meliputi pemeriksaan lengkap terhadap bagian-bagian konstruksi, bangunan, tata susunan, dan bahan-bahan sesuai dengan persyaratan garis muat.
Pemeriksaan pertama dilaksanakan oleh Pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau surveyor Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah diberikan kewenangan

pada pelabuhan di tempat kapalberada. 5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; d) Memberikan rekomendasi kepada Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya; dan
Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Kapal. d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PENGUKUHAN SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL

NO PENERBITAN PENGUKUHAN SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan sertifikat nasional/internasional garis muat kapalPengukuhanuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142);
Istilah dan Definisi
Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia
Garis Muat adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat.
Geladak teratas yang menyeluruh dan terbuka

secara langsung (exposed deck) terhadap cuaca dan air laut dan mempunyai cara penutupan yang tetap dan kedap cuaca untuk bukaan bukaan di atas geladak dan kedap air untuk bukaan bukaan di bawah geladak; 6. Bagian terendah dari geladak terbuka dan perpanjangan garis ini sejajar dengan bagian geladak yang atas, diambil sebagai gelak lambung timbul, pada kapal yang mempunyai geladak teratas terpenggal;atau 7. Geladak yang lebih rendah dari geladak teratas asalkan geladak tersebut menyeluruh dan permanen dari arah belakang ke depan, sekurang kurangnya antara kamar mesin dan sekat tubrukan. 8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
10. Muatan kapal adalah penumpang, barang, termasuk hewan yang diangkut diatas kapal.
11. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan alam ruang muat atau tempat tempat yang untuk itu di atas

kapal.
12. Pemadatan adalah kegiatan menyusun muatan didalam ruangan muatan di kapal. 13. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 14. Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal. 15. Kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakkan lunasnya atau pada tahap pembangunan yang serupa dilakukan pada atau setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
16. Kapal Bangunan Lama adalah kapal selain kapal bangunan baru. 17. Pelayaran internasional adalah pelayaran dari pelabuhan di dalam pelayaran kawasan Indonesia ke pelabuhan di suatu negara yang menerapkan peraturan garis muat internasional atau sebaliknya. 18. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 19. Organisasi yang diakui (Recognized Organization) adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam IMO Res. 739 (18), 789 (19) dan RO Code. 3. Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan

b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

a. Surat Ukur;
b. surat tanda kebangsaan kapal; dan
c. Sertifikat Garis Muat. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada;
Syahbandar melakukan penelitian atas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan pemeriksaan di kapal;
Berdasarkan penelitian persyaratan dan pemeriksaan dikapal, Syahbandar menerbitkan pengukuhan sertifikat garis muat kapal.
Surat permohonan dapat juga disampaikan kepada Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah ditunjuk dan mendapat pendelegasian baik melalui perjanjian kerjasama atau pemberian

otorisasi; dan 5. Setelah mendapatkan pendelegasian baik melalui perjanjian kerjasama atau pemberian otorisasi, Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuhan sertifikat garis muat kapal.

b. Pengawasan

Pemuatan di kapal tidak boleh melebihi batas garis muat yang sesuai marka garis muat yang ditetapkan di sertifikat garis muat Pemasangan marka garis muat;
Pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum atau sesudah tanggal berlakunya sertifikat;
Pemeriksaan tahunan dilaksanakan oleh Pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau surveyor Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah diberikan kewenangan pada pelabuhan di tempat kapal berada.
Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Kapal.

c. PelaksanaPengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) Memberikan rekomendasi kepada Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. SaluranPengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL PERMANEN

NO PENERBITAN SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL PERMANEN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan sertifikat nasional/internasional garis muat kapalpermanenuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142);

Istilah dan Definisi
Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
Garis Muat adalah jarak verikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat.
Geladak teratas yang menyeluruh dan terbuka secara langsung (exposed deck) terhadap cuaca dan air laut dan mempunyai cara penutupan yang

tetap dan kedap cuaca untuk bukaan bukaan di atas geladak dan kedap air untuk bukaan bukaan di bawah geladak; 6. Bagian terendah dari geladak terbuka dan perpanjangan garis ini sejajar dengan bagian geladak yang atas, diambil sebagai gelak lambung timbul, pada kapal yang mempunyai geladak teratas terpenggal;atau 7. Geladak yang lebih rendah dari geladak teratas asalkan geladak tersebut menyeluruh dan permanen dari arah belakang ke depan, sekurang kurangnya antara kamar mesin dan sekat tubrukan. 8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Muatan kapal adalah penumpang, barang, termasuk hewan yang diangkut diatas kapal.
10. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan alam ruang muat atau tempat tempat yang untuk itu di atas kapal.
11. Pemadatan adalah kegiatan menyusun muatan didalam ruangan muatan di kapal. 12. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
13. Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal.

Kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakkan lunasnya atau pada tahap pembangunan yang serupa dilakukan pada atau setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
Kapal Bangunan Lama adalah kapal selain kapal bangunan baru.
Pelayaran internasional adalah pelayaran dari pelabuhan di dalam pelayaran kawasan Indonesia ke pelabuhan di suatu negara yang menerapkan peraturan garis muat internasional atau sebaliknya.
Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
Organisasi yang diakui (Recognized Organization) adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam IMO Res. 739 (18), 789 (19) dan RO Code.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

surat pengesahan dan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan;
Surat ukur;
Surat tanda kebangsaan kapal;
Laporan pemeriksaan garis muat kapal;
Sertifikat garis muat kapal sementara; dan
Buku perhitungan stabilitas yang telah disahkan.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar; 2. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar melakukan penelitian atas persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan pemeriksaan di kapal; 3. Berdasarkan penelitian persyaratan dan pemeriksaan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar menerbitkan sertifikat garis muat kapal permanen; 4. Sertifikat garis muat

kapal permanen diterbitkan tidak lebih dari lima tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang telah diatur; 5. Sertifikat garis muat kapal permanen yang masa berlakunya telah berakhir pada saat pemeriksaan pembaharuan selesai dilaksanakan, dapat diterbitkan kembali Sertifikat garis muat kapal permanen apabila memenuhi persyaratan;

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan persyaratan tidak terpenuhi maka dapat diberikan Sertifikat garis muat kapal sementara;
Suratpermohonan dapat juga disampaikan kepada Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah ditunjuk dan mendapat pendelegasian baik melalui perjanjian kerjasama atau pemberian otorisasi;
Setelah mendapatkan pendelegasian baik melalui perjanjian kerjasama atau pemberian otorisasi, Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuhan sertifikat garis muat kapal.

b. Pengawasan

Pemasangan marka garis muat kapal harus mendapat pengawasan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal di pelabuhan tempat kapal berada;
Pemasangan marka garis muat di kapal harus sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada sertifikat garis muat dan instruksi pemasangan garis muat kapal yang telah diterbitkan;
Setelah pemasangan marka garis muat kapal selesai dilakukan, harus dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh pemilik kapal; pejabat pemeriksa keselamatan kapal; dan surveyor organisasi yang diakui (Recognized Organization) apabila sertifikat yang diterbitkan oleh organisasi yang diakui (Recognized Organization);
Dalam hal pemeriksaan dan sertifikat yang

diterbitkan oleh organisasi yang diakui (Recognized Organization), pengawasan pemasangan marka diawasi oleh Surveyor; 5. Pemeriksaan garis muat kapal untuk penerbitan sertifikat garis muat kapal permanen harus dilaksanakan pada pemeriksaan pembaharuan meliputi pemeriksaan terhadap kondisi seluruh persyaratan garis muat kapal sesuai dengan persyaratan garis muat, yang dilaksanakan pada kurun waktu sesuai dengan masa berlaku sertifikat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang jangka waktunya tidak lebih dari 5 (lima) tahun; 6. Pemeriksaan pembaharuan dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah diberikan kewenangan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 7. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Kapal.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban:

a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) Memberikan rekomendasi kepada Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN
KAPAL BANGUNAN BARU

NO PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN KAPAL BANGUNAN BARU (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan gambar rancang bangun kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatan:usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142).
Istilah dan Definisi
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Rancang bangun kapal adalah proses perancangan kapal dituangkan dalam gambar kapal dan perhitungannya baik untuk kapal bangunan baru maupun bangunan lama.
Gambar Kapal adalah gambar – gambar yang berisi informasi mengenai ukuran kapal, jenis, tata letak, susunan, bangunan dan konstruksi kapal, sistem permesinan, sistem perpipaan dan perlistrikan kapal, serta peralatan keselamatan jiwa dan pencegahan kebakaran kapal dan data kelengkapan lainnya.
Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang dikategorikan sebagai berikut: a. Kapal yang masih dalam perancangan; b. Kapal yang sedang dalam tahap pembangunan di galangan; atau c. Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
Kapal Bangunan lama adalah kapal yang bukan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada angka 5.
Pembangunan kapal adalah pembuatan kapal
baru baik di dalam negeri maupun di luar
negeri yang langsung berbendera Indonesia yang dimulai dari tahap peletakan lunas sampai dengan peluncuran kapal.
Galangan kapal adalah tempat/lokasi yang difungsikan khusus untuk pembangunan, perombakan, perbaikan atau pengerjaan kapal.
Peletakan lunas adalah proses awal dimulainya pembangunan kapal melalui pembuatan konstruksi lunas kapal.
Peluncuran kapal adalah tahapan pembangunan kapal yang material struktur kapal atau kontruksi lambung kapal telah memenuhi persyaratan konstruksi untuk diturunkan ke air yang ditentukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau badan klasifikasi.
Serah terima kapal adalah proses penyerahan kapal dari galangan pembangun kepada pemilik kapal.
Tahap Konstruksi yang serupa adalah: a. Tahap konsruksi yang dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai tahap dimulainya proses pembangunan kapal. b. Tahap dimulainya proses perakitan kapal paling sedikit 50 (lima puluh) ton atau satu

persen dari estimasi berat seluruh material struktur kapal, dipilih yang lebih kecil. 13. Pengadaan Kapal adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri, dimana proses pengadaan kapal dilakukan sebelum kapal masuk ke Indonesia, baik kapal bangunan lama maupun kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal berbendera Indonesia.
14. Perombakan adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal. 15. Kapal Tradisional adalah kapal yang dirancang menyesuaikan kearifan lokal dan dibangun dengan konstruksi yang sederhana dengan bahan utama berupa kayu, atau material sejenis dengan penggerak mekanis, tenaga angin, atau energi lainnya pada galangan dengan fasilitas peralatan yang sederhana.
16. Kapal kembar (Sister ship) adalah 2 (dua) kapal atau lebih yang didesain dan dibangun memiliki desain, ukuran, tata susunan dan tata letak yang sama serta dibangun di satu galangan. 17. Pemohon adalah pemilik kapal atau galangan kapal yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap gambar kapal yang akan diperiksa dan disahkan. 18. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal yang diangkat oleh Menteri. 19. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 20. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai peraturan klasifikasi. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktusesuaidengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Untuk Kapal bangunan baru yang dibangun di galangan dalam negeri

Surat pengantar dari Syahbandarpelabuhan setempat dimana kapal dibangun yang paling sedikit berisi informasi meliputinama kapal, jenis dan bahan kapal, rancangan ukuran Panjang lebar dan tinggi kapal, nama pemilik kapal, nama dan lokasi galangan;
Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemilik kapal;
Untuk kapal yang belum memiliki nama, dapat menggunakan nama notasi lambung (hull) yang disertai dengan identitas galangan pembangun;
Gambar rancang bangun kapal dalam bentuk scan/pdf atau hardcopy sebanyak 3 (tiga)

rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteriagambar tertentu; dan 5. Perhitungan stabilitas awal (Preliminary Stability Calculation).

b. Untuk Kapal bangunan baru yang dibangun di galangan luar negeri

Surat pernyataan dari galangan yang menyatakan bahwa kapal benar adanya dibangun di galangandimaksud;
Surat penggunaan bendera bagi kapal atau kontrak pembangunan kapal berbendera Indonesia antara Pemilik kapal dan galangan pembangun yang harus menyebutkan kapal menggunakan bendera Indonesia;
Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemilik kapal;
Untuk kapal yang belum memiliki nama, dapat menggunakan nama notasi lambung (hull);
Gambar rancang bangun kapal dalam bentuk scan/pdf atau hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteriagambar tertentu; dan
Perhitungan stabilitas awal (Preliminary Stability Calculation).
Sarana

Aplikasi komputerisasi penelitian dan pemeriksaan gambar 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/ pemeriksaan sebagai berikut:

Galangan kapal/pemilik kapal menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan penelitian atas persyaratan dan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar menerbitkan Surat Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru.

b. Pengawasan

Sebelum pembangunan kapal, pemilik atau galangan kapal harus melaporkan rencana pembangunan/perombakan kapal tersebut kepada Syahbandar setempat untuk mendapatkan surat pengantar dan pengawasan pembangunan kapal;
Surat permohonan untuk mendapatkan surat pengantar diajukan oleh pemilik atau galangan kapal secara tertulis atau elektronik kepada Syahbandar setempat dengan melampirkan: a) Kontrak atau perjanjian pembangunan/ perombakan kapal; dan
b) Gambar rencana umum.
Untuk kapal yang dibangun di luar negeri, pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat

Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautandan/atau surveyor Badan klasifikasi dimana kapal tersebut di- klaskan dan bertindak sebagai Recognized Organization (RO); 4. Setelah mendapatkan pengesahan gambar, pemilik atau galangan kapal menyampaikan dokumen pengesahan gambar kepada Syahbandar setempat. 5. Selama kapal dibangun harus mendapatkan pengawasan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk dari Syahbandar setempat selain pengawasan dari Surveyor Badan Klasifikasi (bagi kapal masuk klas). 6. Kapal Bangunan Baru yang telah mendapatkan pengesahan gambar, tidak diperkenankan dilakukan perubahan di kapal yang mengakibatkan ketidaksesuaian kondisi fisik kapal dengan gambar kapal tanpa pengesahan oleh Direktur Jenderal. 7. Dalam hal terdapat perubahan di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau operator kapal wajib menyampaikan kembali permohonan pengesahan gambar kapal terhadap perubahan rancangan gambar dengan kelengkapan persyaratan disertai dengan rancangan gambar kapal terbaru. 8. Setelah mendapatkan pengesahan gambar, pemilik atau galangan kapal menyampaikan dokumen pengesahan gambar kepada Syahbandar setempat. 9. Dalam hal kapal yang dibangun dan dibiayai oleh APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan, selain dari Syahbandar, pengawasan juga harus dilakukan oleh Badan

Klasifikasi (bagi kapal masuk klas) dan Konsultan pengawas. 10. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi kapal dan gambar rancang bangun yang telah disahkan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus memberikan instruksi kepada pemilik atau galangan kapal untuk mengajukan kembali penyesuaian pengesahan gambar kepada Direktur Jenderal 11. Dalam hal ditemukan proses pembangunan atau perombakan kapal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya keselamatan jiwa, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dapat menghentikan proses pembangunan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar ditempat kapal dibangun;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi;
c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) Memberikan rekomendasi kepada Galangan/Pemilik Kapal untuk

melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN
KAPAL TRADISIONAL BANGUNAN BARU

NO PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN KAPAL KAPAL TRADISIONAL BANGUNAN BARU (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan gambar rancang bangun kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Rancang bangun kapal adalah proses perancangan kapal dituangkan dalam gambar kapal dan perhitungannya baik untuk kapal bangunan baru maupun bangunan lama.
Gambar Kapal adalah gambar – gambar yang berisi informasi mengenai ukuran kapal, jenis, tata letak, susunan, bangunan dan konstruksi kapal, sistem permesinan, sistem perpipaan dan perlistrikan kapal, serta peralatan keselamatan jiwa dan pencegahan kebakaran kapal dan data kelengkapan lainnya.
Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang dikategorikan sebagai berikut: a. Kapal yang masih dalam perancangan; b. Kapal yang sedang dalam tahap pembangunan di galangan; atau c. Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
Kapal Bangunan lama adalah kapal yang bukan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada angka 5.
Pembangunan kapal adalah pembuatan kapal
baru baik di dalam negeri maupun di luar
negeri yang langsung berbendera Indonesia yang dimulai dari tahap peletakan lunas sampai dengan peluncuran kapal.
Galangan kapal adalah tempat/lokasi yang difungsikan khusus untuk pembangunan, perombakan, perbaikan atau pengerjaan kapal.
Peletakan lunas adalah proses awal dimulainya pembangunan kapal melalui pembuatan konstruksi lunas kapal.
Serah terima kapal adalah proses penyerahan kapal dari galangan pembangun kepada pemilik kapal.
Perombakan adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.
Kapal Tradisional adalah kapal yang dirancang menyesuaikan kearifan lokal dan dibangun dengan konstruksi yang sederhana dengan bahan utama berupa kayu, atau material sejenis dengan penggerak mekanis, tenaga angin, atau energi lainnya pada galangan dengan fasilitas peralatan yang sederhana.
Pemohon adalah pemilik kapal atau galangan

kapal yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap gambar kapal yang akan diperiksa dan disahkan. 14. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal yang diangkat oleh Menteri. 15. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

Surat pengantar dari Syahbandarpelabuhan setempat dimana kapal dibangun (dalam hal pengajuan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Pusat) yang paling sedikit berisi informasi meliputi nama kapal, jenis dan bahan kapal, rancangan ukuran Panjang lebar dan tinggi kapal, nama pemilik kapal, nama dan lokasi galangan;
Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Lurah atau Camat (dalam hal pengajuan di Syahbandar) yang berisi informasi nama kapal, nama pemilik, nama dan lokasi galangan

pembangun dan bahan kapal; 3. Gambar rancang bangun kapal sebanyak 3 (tiga) rangkapdengan jenis gambar paling sedikit yaitu: a. gambar rencana umum; b. gambar konstruksi; dan c. gambar rencana keselamatan bagi jenis kapal penumpang. 4. perhitungan stabilitas sederhana sebanyak 3 (tiga) rangkap bagi jenis kapal penumpang. 5. Sarana

peralatan penelitian dan pemeriksaan gambar

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Galangan kapal/pemilik kapal menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan penelitian atas persyaratan dan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar menerbitkan Surat Pengesahan Gambar

Rancang Bangun Kapal Tradisional Bangunan Baru.

b. Pengawasan

Sebelum pembangunan kapal, pemilik atau galangan kapal harus melaporkan rencana pembangunan/perombakan kapal tersebut kepada Syahbandar setempat untuk mendapatkan surat pengantar dan pengawasan pembangunan kapal;
Setelah mendapatkan pengesahan gambar, pemilik atau galangan kapal menyampaikan dokumen pengesahan gambar kepada Syahbandar setempat;
Selama kapal dibangun harus mendapatkan pengawasan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk dari Syahbandar setempat; dan
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi kapal dan gambar rancang bangun yang telah disahkan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus memberikan instruksi kepada pemilik atau galangan kapal untuk mengajukan kembali penyesuaian pengesahan gambar kepada Direktur Jenderal.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar ditempat kapal dibangun;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a) melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi; c) menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) memberikan rekomendasi kepada Galangan/Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN
KAPAL BANGUNAN LAMA

NO PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN KAPAL BANGUNAN LAMA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan gambar rancang bangun kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142).
Istilah dan Definisi
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Rancang bangun kapal adalah proses perancangan kapal dituangkan dalam gambar kapal dan perhitungannya baik untuk kapal bangunan baru maupun bangunan lama.
Gambar Kapal adalah gambar – gambar yang berisi informasi mengenai ukuran kapal, jenis, tata letak, susunan, bangunan dan konstruksi kapal, sistem permesinan, sistem perpipaan dan perlistrikan kapal, serta peralatan keselamatan jiwa dan pencegahan kebakaran kapal dan data kelengkapan lainnya.
Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang

dikategorikan sebagai berikut: a. Kapal yang masih dalam perancangan; b. Kapal yang sedang dalam tahap pembangunan di galangan; atau c. Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi. 6. Kapal Bangunan lama adalah kapal yang bukan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada angka 5. 7. Pembangunan kapal adalah pembuatan kapal
baru baik di dalam negeri maupun di luar
negeri yang langsung berbendera Indonesia yang dimulai dari tahap peletakan lunas sampai dengan peluncuran kapal. 8. Galangan kapal adalah tempat/lokasi yang difungsikan khusus untuk pembangunan, perombakan, perbaikan atau pengerjaan kapal. 9. Peletakan lunas adalah proses awal dimulainya pembangunan kapal melalui pembuatan konstruksi lunas kapal. 10. Pengadaan Kapal adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri, dimana proses pengadaan kapal dilakukan sebelum kapal masuk ke Indonesia, baik kapal bangunan lama maupun kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal berbendera Indonesia.
11. Perombakan adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal. 12. Pemohon adalah pemilik kapal atau galangan kapal yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap gambar kapal yang akan diperiksa dan disahkan. 13. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil

negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal yang diangkat oleh Menteri. 14. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 15. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai peraturan klasifikasi. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Untuk kapal telah beroperasi yang belum memiliki dokumen pengesahan gambar yaitu:

surat ukur kapal;
surat tanda kebangsaan kapal;
sertifikat keselamatan kapal (tidak perlu bagi kapal tradisonal);
sertifikat klasifikasi (bagi kapal wajib klas);
gambar rancang bangun kapal dalam bentuk scan pdf/hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteria gambar tertentu; dan
perhitungan stabilitas (stability calculation) (tidak perlu bagi Kapal Tradisional).

b. Untuk kapal berganti bendera ke bendera Indonesia yaitu:

surat persetujuan penggantian bendera kapal;
surat ukur kapal kapal (bila telah diterbitkan);
surat tanda kebangsaaan kapal (bila telah diterbitkan);
gambar rancang bangun kapal dalam bentuk scan pdf/hardcopysebanyak 3 (tiga) rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteria gambar tertentu; dan
perhitungan stabilitas (stability calculation).

c. Untuk Kapal berganti nama yaitu:

surat persetujuan penggunaan nama kapal dari direktur jenderal;
surat ukur kapal dengan nama kapal baru;
surat tanda kebangsaan kapal dengan nama kapal baru;
gambar rancang bangun kapal dalam bentuk scan pdf/hardcopysebanyak 3 (tiga) rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteria gambar tertentu; dan
perhitungan stabilitas (stability calculation) (tidak perlu bagi Kapal Tradisional). d. Untuk dokumen pengesahan gambar yang hilang/rusak yaitu:
surat keterangan kehilangan dari kepolisian Republik Indonesia;
surat ukur kapal;
surat tanda kebangsaan kapal;
gambar rancang bangun kapal dalam bentuk scan pdf/hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteria

gambar tertentu; dan
5. perhitungan stabilitas (stability calculation) (tidak perlu bagi Kapal Tradisional).

e. Untuk kapal hasil lelang atau hibah yaitu:

risalah lelang atau dokumen hibah;
surat penggunaan bendera kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
gambar rancang bangun kapal dalam bentuk scan pdf/hardcopysebanyak 3 (tiga) rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteria gambar tertentu; dan
perhitungan stabilitas (stability calculation) (tidak perlu bagi Kapal Tradisional).
Sarana

Aplikasi komputerisasi penelitian dan pemeriksaan gambar 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik

Prosedur verifikasi/ pemeriksaan sebagai berikut:

Pemilik kapal menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan penelitian atas persyaratan dan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima;
Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar menerbitkan Surat Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama.

b. Pengawasan

Kapal Bangunan Lama yang telah mendapatkan pengesahan gambar, tidak diperkenankan dilakukan perubahan di kapal yang mengakibatkan ketidaksesuaian kondisi fisik kapal dengan gambar kapal tanpa pengesahan oleh Direktur Jenderal.
Dalam hal terdapat perubahan di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau operator kapal wajib menyampaikan kembali permohonan pengesahan gambar kapal terhadap perubahan rancangan gambar dengan kelengkapan persyaratan disertai dengan rancangan gambar kapal terbaru.
Setelah mendapatkan pengesahan gambar, pemilik atau galangan kapal menyampaikan dokumen pengesahan gambar kepada Syahbandar setempat.
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi kapal dan gambar rancang bangun yang telah disahkan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus memberikan instruksi kepada pemilik atau galangan kapal untuk mengajukan kembali penyesuaian pengesahan gambar kepada Direktur Jenderal.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar setempat;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a. Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b. Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi;
c. Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d. Memberikan rekomendasi kepada Galangan/Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN
PEROMBAKAN KAPAL

NO PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN KAPAL PEROMBAKAN KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan gambar rancang bangun kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Rancang bangun kapal adalah proses perancangan kapal dituangkan dalam gambar kapal dan perhitungannya baik untuk kapal bangunan baru maupun bangunan lama.
Gambar Kapal adalah gambar – gambar yang berisi informasi mengenai ukuran kapal, jenis, tata letak, susunan, bangunan dan konstruksi kapal, sistem permesinan, sistem perpipaan dan perlistrikan kapal, serta peralatan keselamatan jiwa dan pencegahan kebakaran kapal dan data kelengkapan lainnya.
Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang dikategorikan sebagai berikut: a. Kapal yang masih dalam perancangan; b. Kapal yang sedang dalam tahap pembangunan di galangan; atau c. Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
Kapal Bangunan lama adalah kapal yang bukan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada angka 5.
Pembangunan kapal adalah pembuatan kapal
baru baik di dalam negeri maupun di luar
negeri yang langsung berbendera Indonesia yang dimulai dari tahap peletakan lunas sampai dengan peluncuran kapal.
Galangan kapal adalah tempat/lokasi yang difungsikan khusus untuk pembangunan, perombakan, perbaikan atau pengerjaan kapal.
Peletakan lunas adalah proses awal dimulainya pembangunan kapal melalui pembuatan konstruksi lunas kapal.
Peluncuran kapal adalah tahapan pembangunan kapal yang material struktur kapal atau kontruksi lambung kapal telah memenuhi persyaratan konstruksi untuk diturunkan ke air yang ditentukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau badan klasifikasi.
Serah terima kapal adalah proses penyerahan kapal dari galangan pembangun kepada pemilik kapal.
Pengadaan Kapal adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri, dimana proses pengadaan kapal dilakukan sebelum kapal masuk ke Indonesia, baik kapal bangunan lama maupun kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal berbendera Indonesia.
Perombakan adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.
Kapal Tradisional adalah kapal yang dirancang menyesuaikan kearifan lokal dan dibangun dengan konstruksi yang sederhana dengan bahan utama berupa kayu, atau material sejenis dengan penggerak mekanis, tenaga angin, atau energi lainnya pada galangan dengan fasilitas peralatan yang sederhana.
Kapal kembar (Sister ship) adalah 2 (dua) kapal atau lebih yang didesain dan dibangun memiliki desain, ukuran, tata susunan dan tata letak yang sama serta dibangun di satu galangan.
Pemohon adalah pemilik kapal atau galangan kapal yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap gambar kapal yang akan diperiksa dan disahkan.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal yang diangkat oleh Menteri.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan,

pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai peraturan klasifikasi. 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

Surat pengantar dari Syahbandarpelabuhan setempat dimana kapal dirombak yang paling sedikit berisi informasi meliputi nama kapal, jenis dan bahan kapal, ukuran panjang lebar dan tinggi kapal, jenis perombakan, nama pemilik kapal, nama dan lokasi galangan;
Surat ukur kapal;
Surat tanda kebangsaan kapal;
Sertifikat keselamatan kapal;
Sertifikat klasifikasi (bagi kapal wajib klas);
Surat pengesahan gambar beserta gambar rencana umum sebelum kapal dirombak;
Gambar perombakan kapal dalam bentuk scan pdf/hardcopysebanyak 3 (tiga) rangkap dengan jenis dan ukuran kapal serta kriteria gambar tertentu;
Perhitungan stabilitas awal (premilinary stability calculation);
Dalam hal perombakan konstruksi lambung, bangunan kapal, atau perubahan fungsi
dan/atau jenis kapal yang berpengaruh pada struktur kekuatan konstruksi harus dilampiri gambar konstruksi yang telah disahkan oleh badan klasifikasi (tidak perlu bagi kapal tradisional); dan
Dalam hal perombakan ukuran utama kapal, harus disertai dengan perhitungan stabilitas dan perhitungan kekuatan memanjang dan gambar konstruksi yang telah disahkan oleh badan klasifikasi (tidak perlu bagi kapal tradisional).
Sarana

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Galangan kapal/pemilik kapal menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan penelitian atas persyaratan dan pemeriksaan perombakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan
Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar menerbitkan Surat Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal

b. Pengawasan:

Sebelum perombakan kapal, pemilik atau galangan kapal harus melaporkan rencana perombakan kapal tersebut kepada Syahbandar setempat untuk mendapatkan surat pengantar dan pengawasan perombakan kapal.
Setelah mendapatkan pengesahan gambar, pemilik atau galangan kapal menyampaikan dokumen pengesahan gambar kepada Syahbandar setempat.
Selama kapal dirombak harus mendapatkan pengawasan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk dari Syahbandar setempat selain pengawasan dari Surveyor Badan Klasifikasi (bagi kapal masuk klas).
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi kapal dan gambar rancang bangun yang telah disahkan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus memberikan instruksi kepada pemilik atau galangan kapal untuk mengajukan kembali penyesuaian pengesahan gambar kepada Direktur Jenderal
Dalam hal ditemukan proses perombakan kapal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya keselamatan jiwa, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dapat
menghentikan proses pembangunan.

c. Pelaksana Pengawasan:

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar ditempat kapal dirombak.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 3. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi;
c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) Memberikan rekomendasi kepada Galangan/Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN BUKU PERHITUNGAN STABILITAS KAPAL

NO PENGESAHAN BUKU PERHITUNGAN STABILITAS KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan buku perhitungan stabilitas kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142);
Istilah dan Definisi
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Rancang bangun kapal adalah proses perancangan kapal dituangkan dalam gambar kapal dan perhitungannya baik untuk kapal bangunan baru maupun bangunan lama.
Gambar Kapal adalah gambar – gambar yang berisi informasi mengenai ukuran kapal, jenis, tata letak, susunan, bangunan dan konstruksi kapal, sistem permesinan, sistem perpipaan dan perlistrikan kapal, serta peralatan keselamatan jiwa dan pencegahan kebakaran kapal dan data kelengkapan lainnya.
Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang dikategorikan sebagai berikut: a. Kapal yang masih dalam perancangan; b. Kapal yang sedang dalam tahap pembangunan di galangan; atau c. Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
Kapal Bangunan lama adalah kapal yang bukan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada angka 5.
Pembangunan kapal adalah pembuatan kapal
baru baik di dalam negeri maupun di luar
negeri yang langsung berbendera Indonesia yang dimulai dari tahap peletakan lunas sampai dengan peluncuran kapal.
Galangan kapal adalah tempat/lokasi yang difungsikan khusus untuk pembangunan, perombakan, perbaikan atau pengerjaan kapal.
Peluncuran kapal adalah tahapan pembangunan kapal yang material struktur kapal atau kontruksi lambung kapal telah memenuhi persyaratan konstruksi untuk diturunkan ke air yang ditentukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau badan klasifikasi.
Perombakan adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.
Kapal kembar (Sister ship) adalah 2 (dua) kapal atau lebih yang didesain dan dibangun memiliki desain, ukuran, tata susunan dan tata letak yang sama serta dibangun di satu galangan
Pemohon adalah pemilik kapal atau galangan kapal yang mengetahui dan bertanggung jawab

terhadap gambar kapal yang akan diperiksa dan disahkan. 13. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal yang diangkat oleh Menteri. 14. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 15. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai peraturan klasifikasi. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

a. Surat ukur; b. Surat pengesahan gambar kapal dan gambar rencana umum c. Buku perhitungan stabilitas utuh (Intact Stability booklet) atau Buku perhitungan stabilitas rusak (Damage Stability booklet) atau

Instrument stabilitas di kapal d. Berita acara dan laporan pelaksanaan uji stabilitas atau uji kemiringan (inclining test) yang ditandatangani antara lain oleh pemilik atau galangan kapal, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan surveyor klas apabila kapal masuk klas.

Sarana

Aplikasi penelitian perhitungan stabilitas
6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
Direktorat Perkapalan dan Kepelautanmelakukan penelitian atas persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan;
Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautandalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Pengesahan

buku Perhitungan stabilitas kapal (Intact atau Damage Stability)

b. Pengawasan

Kapal saat peluncuran atau pemuatan harus dalam kondisi tegak dan memiliki stabilitas yang baik sesuai ketentuan.
Pengawasan melalui : a) selesai kapal dibangun, kapal barang lebih dari 24 meter dan kapal penumpang semua ukuran harus dilakukan uji stabilitas atau uji kemiringan (inclining test) yang diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal di pelabuhan setempat; b) uji kemiringan (inclining test) kapal perubahan berat kapal lebih dari 2% (dua persen) dari berat kapal kosong dan/atau adanya pergeseran titik berat memanjang kapal lebih dari 1% (satu persen) ( untuk kapal yang mengalami perombakan) c) verifikasi kesesuaian buku stabilitas yang ada diatas kapal. d) pengawasan terhadap sea trial.
Hasil dari pengawasan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal di tuangkan dalam berita acara dan laporan pelaksanaan yang ditandatangani antara lain oleh pemilik atau galangan kapal, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan surveyor klas apabila kapal masuk klas.
Buku perhitungan stabilitas kapal yang telah disahkan harus di simpan atas kapal untuk dapat digunakan oleh awak pada berbagai kondisi pemuatan atau operasi kapal.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar ditempat kapal dirombak.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi;
c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) Memberikan rekomendasi kepada Galangan/Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN RENCANA PERLENGKAPAN KESELAMATAN JIWA DAN/ATAU PENCEGAHAN KEBAKARAN KAPAL ATAU SISTEM EVAKUASI ATAU INSTALASI PEMADAM/PENCEGAHAN KEBAKARAN TETAP

NO PENGESAHAN RENCANA KESELAMATAN DAN/ATAU PENCEGAHAN KEBAKARAN KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan pedoman pengamanan muatan (cargo securing manual)untuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 2. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 3. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia 4. Garis Muat adalah jarak verikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal.
Pelayaran internasional adalah pelayaran dari pelabuhan di dalam pelayaran kawasan Indonesia ke pelabuhan di suatu negara yang menerapkan peraturan garis muat internasional atau sebaliknya.
Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
Organisasi yang diakui (Recognized Organization) adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei

dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam IMO Res. 739 (18), 789 (19) dan RO Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

Surat ukur;
Surat pengesahan gambar dan/atau gambar rencana umum yang telah disahkan; dan
Gambar rencana perlengkapan keselamatan jiwa dan/atau pencegahan kebakaran Kapal atau sistem evakuasi atau instalasi pemadam/pencegahan kebakaran tetap
Sarana

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; 2. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan penelitian atas persyaratan

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan; 3. Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan surat pengesahan cargo securing manual.

b. Pengawasan

Pengawasan kelengkapan dan fungsi peralatan keselamatan jiwa dan/atau pencegahan/pemadam kebakaran dilakukan saat pemeriksaan saat sertifikasi maupun saat kapal akan bertolak dari pelabuhan.
Gambar rencana perlengkapan keselamatan jiwa dan/atau pencegahan kebakaran Kapal atau sistem evakuasi atau instalasi pemadam/pencegahan kebakaran tetap yang telah disahkan harus dipasang di ruangan atau lokasi di kapal yang dapat di lihat jelas oleh awak kapal dan/atau penumpang.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar ditempat kapal dirombak.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari

Pemerintah untuk melakukan inspeksi;
c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) Memberikan rekomendasi kepada Galangan/Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN PEDOMAN PENGAMANAN MUATAN (CARGO SECURING MANUAL)

NO PENGESAHAN PEDOMAN PENGAMANAN MUATAN (CARGO SECURING MANUAL) (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan pedoman pengamanan muatan (cargo securing manual)untuk menunjang pelaksanaan kegiatan: usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
Garis Muat adalah jarak verikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga

angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
7. Muatan kapal adalah penumpang, barang, termasuk hewan yang diangkut diatas kapal.
8. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun,menata dan memadatkan muatan alam ruang muat atau tempat tempat yang untuk itu diatas kapal.
9. Pemadatan adalah kegiatan menyusun muatan didalam ruangan muatan di kapal. 10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
11. Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal. 12. Pelayaran internasional adalah pelayaran dari pelabuhan di dalam pelayaran kawasan Indonesia ke pelabuhan di suatu negara yang menerapkan peraturan garis muat internasional atau sebaliknya. 13. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan

perairan pedalamannya. 14. Organisasi yang diakui (Recognized Organization) adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam IMO Res. 739 (18), 789 (19) dan RO Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

a. Surat ukur; b. Surat tanda kebangsaan kapal; c. Surat pengesahan gambar dan gambar rencana umum; dan d. Buku pedoman pengamanan muatan. 5. Sarana

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada

Direktorat Perkapalan dan

Kepelautan; 2. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan penelitian atas persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan; 3. Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan surat pengesahan cargo securing manual.

b. Pengawasan

Pemuatan, pemadatan dan pengamanan muatan dilakukan oleh crew kapal dan diawasi oleh Pejabat pemeriksa keselamatan Kapal di pelabuhan setempat.
Proses Pemuatan dikapal harus dapat melindungi kapal, muatan, dan awak kapal serta memperhatikan syarat kecakapan pelaut yang baik (good seamanship).
Pedoman Pengamanan Muatan (Cargo/ Container Securing Manual) yang telah disahkan harus di simpan atas kapal untuk dapat digunakan oleh awak kapal saat pemuatan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Syahbandar ditempat kapal dirombak.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa memiliki

kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi;
c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik kapal; dan d) Memberikan rekomendasi kepada Galangan/Pemilik Kapal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap Kapalnya.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT OTORISASI GARIS MUAT KAPAL

NO PENERBITAN SURAT OTORISASI GARIS MUAT KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat otorisasi garis muat kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatan:usaha angkutan laut nasional (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142);
2. Istilah dan Definisi 1. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 2. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 3. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia 4. Garis Muat adalah jarak verikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat. 5. Otorisasi adalah pendelegasian pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi garis muat kapal kepada Organisasi yang diakui (Recognized Organization)

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal.
Kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakkan lunasnya atau pada tahap pembangunan yang serupa dilakukan pada atau setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
Kapal Bangunan Lama adalah kapal selain kapal bangunan baru.
Tanggal ulang tahun adalah tanggal dan bulan setiap tahunnya dari tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat garis muat kapal.
Pelayaran internasional adalah pelayaran dari pelabuhan di dalam pelayaran kawasan Indonesia ke pelabuhan di suatu negara yang menerapkan peraturan garis muat internasional atau sebaliknya.
Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
Organisasi yang diakui (Recognized Organization) adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah

Republik Indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam IMO Res. 739 (18), 789 (19) dan RO Code. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
c. Otorisasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Garis Muat Pertama (Initial Issuance Loadline Certificate) sebagai berikut:

Surat ukur sementara;
Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara;
Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan;
Surat Pernyataan pemilik kapal bahwa kapal akan diklaskan pada RO tersebut, atau sertifikat Class sementara; dan
Surat persetujuan penggunaan bendera (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri). d. Otorisasi dalam rangka pengukuhan tahunan Sertifikat Garis Muat Pertama (Annual Loadline Certificate endorsement) sebagai berikut:
Surat ukur;
Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
Sertifikat Garis Muat (Sementara/Permanen) dan lembar endorsement terakhir; dan
Sertifikat Klas (Class Certificate). e. Otorisasi dalam rangka Pembaharuan Sertifikat Garis Muat (Renewal Loadline Certificate Issuance) sebagai berikut:
Surat ukur;
Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan;
Sertifikat Garis Muat dan lembar endorsement terakhir;
Sertifikat Klas (Class Certificate); danSertifikat Keselamatan Konstruksi. f. Otorisasi dalam rangka Ganti Bendera (Reflagging) sebagai berikut:
Surat ukur sementara;
Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara;
Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal;
Sertifikat Klas (Class Certificate) sebelumnya (jika ada);
Surat Pernyataan pemilik kapal bahwa kapal akan diklaskan pada RO tersebut, atau sertifikat Class sementara; dan
Surat Persetujuan Penggantian bendera. g. Otorisasi dalam rangka Kapal Berpindah Klas (Transfer of Class) sebagai berikut:
Surat ukur;
Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
Sertifikat Klas sebelumnya (Loosing Society) yang masih berlaku; dan
Surat Pernyataan pemilik kapal bahwa kapal akan diklaskan pada RO tersebut (Gaining Society), atau sertifikat Class sementara. h. Otorisasi dalam rangka Penerimaan Klasifikasi, bagi kapal bangunan lama berbendera Indonesia yang belum masuk klas sebagai berikut:
Surat ukur;
Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal; dan
Surat Pernyataan pemilik kapal bahwa kapal akan diklaskan pada RO tersebut, atau

sertifikat Class sementara.

i. Otorisasi Perpanjangan Sertifikat Garis Muat karena adanya penundaan docking kapal (Extension Load lines Certificate for Postponement Dry Docking Survey) sebagai berikut: 1. Surat ukur; 2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 3. Sertifikat Garis Muat dan lembar endorsement terakhir; 4. Sertifikat Keselamatan Konstruksi; dan 5. Surat Persetujuan Penundaan Survey Alas (Postponement Dry Docking Survey) dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

j. Otorisasi Reaktivasi dalam rangka pengukuhan survey tahunan Sertifikat garis muat yang tertunda/diluar jadwal (Overdue) sebagai berikut:

Surat ukur;
Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
Sertifikat Garis Muat dan lembar endorsement terakhir; dan
Sertifikat Keselamatan Konstruksi.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen persyaratan;
pemeriksaan fisik kapal oleh Surveyor Organisasi yang diakui (Recognation Organization).

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan penelitian atas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan Pemeriksaan;
Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautanpaling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal. b. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; 2. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan penelitian atas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan

peninjauan lapangan; 3. Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan sertifikat garis muat kapal.

c. Pengawasan

Pemeriksaan persyaratan garis muat harus sesuai konvensi ILLC ’66.
Pemeriksaan pertama, tahunan dan pembaharuan dan penerbitan sertifikat garis muat dilaksanakan oleh Surveyor Organisasi yang diakui (Recognized Organization)setelah diterbitkan surat otorisasi garis muat.
Jenis pemeriksaan/sertifikasi garis muat harus sesuai dengan surat otorisasi garis muat.
Pemasangan marka garis muat di kapal harus sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada sertifikat garis muat.
Untuk keperluan monitoring, penerbitan surat otorisasi didalamnya berisi juga nomor pengesahan otorisasi.
Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah melakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam surat otorisasi ataupun perjanjian.

d. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh: a) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; b) Syahbandar;
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan memberikan rekomendasi kepada Pemilik

Kapal dan Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah diberikan kewenangan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu;
3. Syahbandar melakukan pengawasan terhadap pemenuhan garis muat di lokasi pelabuhan setempat; dan 4. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Kapal dan Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang telah diberikan kewenangan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

e. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PETI KEMAS

NO PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PETI KEMAS (KBLI 71207) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penunjukan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi peti kemasuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Jasa Klasifikasi Kapal (71207). 2. Istilah dan Definisi 1. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih modatransportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali. 2. Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan penumpukan dan/atau pengikatan.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 4. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan

sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
5. Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam peti kemas.
6. Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
7. Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti kemas baru. 8. Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab sertifikasi dan persetujuan selama penanganan pergerakan peti kemas. 9. Pabrik Pembuat Peti Kemas adalah badan usaha yang bergerak di bidang pembuatan peti kemas yang telah memperoleh izin usaha industri dari instansi yang berwenang.
10. Tipe Peti Kemas adalah jenis desain yang disahkan oleh Pemerintah. 11. Type Design adalah peti kemas yang dibuat berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.
12. Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) adalah pelat persetujuan kelaikan peti kemas. 13. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next Examination Date/NED) adalah tanda pada atau dekat pelat persetujuan kelaikan peti kemas yang menunjukkan tanggal maksimum pemeriksaan berikutnya. 14. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.

Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk.
Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Badan Usaha Yang Ditunjuk adalah badan usaha yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi kelaikan peti kemas.
Petugas Pengawas adalah petugas Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan peti kemas.
Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972.
Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia.
Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diizinkan untuk

itu di atas kapal. 23. Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk kelaikan Peti Kemas Lama oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi yang ditunjuk, atau Badan Usaha yang ditunjuk, dalam rangka penerbitan persetujuan setelah dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.
24. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan. 25. Operator Terminal Peti Kemas adalah Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan terminal peti kemas berdasarkan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan 26. Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran 27. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 28. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 30. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. 31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Verifikasi dokumen dan lapangan; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Izin usaha di bidang jasa sertifikasi untuk badan usaha;
b. memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL) yang terakreditasi Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajeman Keselamatan Kesehatan; c. memiliki tenaga surveyor WNI sebagai pegawai tetap dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang di bidang pemeriksaan dan pengujian Kelaikan Peti Kemas, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
d. bukti kepemilikan paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang yang tersebar di wilayah Indonesia, yang dibuktikan dengan surat pendirian kantor cabang dari Instansi yang berwenang; e. memiliki standar operasional prosedur persetujuan Kelaikan Peti Kemas, sebagai berikut:

prosedur pemeriksaan/pengujian

Peti Kemas; 2. prosedur pelatihan untuk mempertahankan dan memonitor keahlian para Surveyor Kelaikan Peti Kemas; 3. prosedur riset dan pengembangan untuk memastikan pedoman terkait Kelaikan Peti Kemas diperbarui secara berkala; 4. pedoman terkait desain dan konstruksi Peti Kemas; dan 5. petunjuk kerja Pemeriksaan, Pengujian dan

Persetujuan Kelaikan Peti Kemas. f. bukti kepemilikan peralatan dan/atau perlengkapan pemeriksaan dan pengujian Kelaikan Peti Kemas atau bukti kerjasama dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dengan pihak lain dalam penyediaan peralatan dan/atau perlengkapan; g. memiliki Sistem Informasi Peti Kemas yang mampu menyediakan informasi database Peti Kemas, status survey, status persetujuan (approval), skema pemeliharaan yang dapat diakses secara terbuka; h. skema pelatihan dan penilaian yang terpelihara dan termonitor untuk mempertahankan keahlian para Surveyor; dan i. surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak manapun yang terkait dengan Sertifikasi dan/atau Persetujuan Kelaikan Peti Kemas. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan

Kepelautan; 2. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan penelitian atas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan dilakukan peninjauan lapangan; 3. Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Penunjukan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengujian Dan Sertifikasi Peti Kemas.

b. Pengawasan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Tim teknis kantor pusat
melaksanakan pengawasan yaitu: a) evaluasi secara berkala setiap tahun untuk memastikan masih terpenuhinya persyaratan Pemeriksaan, Pengujian Dan Sertifikasi Peti Kemas; b) hasil Evaluasi Penunjukkan Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk dituangkan dalam berita acara evaluasi.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bertujuan untuk memastikan kepatuhan Badan Klasifiaksi atau Badan Usaha yang ditunjuk terhadap ketentuan pelaksanaaan Pemeriksaan, Pengujian dan Persetujuan Peti Kemas;
Pengawasan dilakukan secara berkala;
Pengawasan pada angka 3 meliputi: a) Review laporan kegiatan Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang ditunjuk yang disampaikan setiap 6

(enam) bulan sekali; b) Review terhadap laporan jika terdapat perubahan persyaratan penunjukan pelaksanaan sertifikasi dan/atau persetujuan kelaikan peti kemas. c) Akses data dan sistem informasi kelaikan peti kemas
d) Inspeksi Lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual untuk melakukan pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar, pengujian; dan/atau pembinaan dalam bentuk pendampingan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan olehTim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Petugas Pengawas dapat melakukan pengawasan dengan memeriksa kondisi dari sarana dan prasarana Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang ditunjuk;
Tim Teknis terpadu Kantor Pusat memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas untuk melakukan inspeksi lapangan; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan; d) Memberikan rekomendasi kepada Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang Ditunjuk yang di anggap perlu terhadap pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaikan peti kemas; dan

e) Menjaga kerahasiaan informasi Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang Ditunjuk. 4. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang Ditunjuk.

d. Saluran pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS BARU TYPE DESIGN

NO PENERBITAN PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS BARU TYPE DESIGN (KBLI 71207) 1 Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan persetujuan kelaikan peti kemas barutype design untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Jasa Klasifikasi Kapal (71207). 2 Istilah dan Definisi

Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih modatransportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan penumpukan dan/atau pengikatan.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan

pengujian.
5. Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam peti kemas.
6. Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
7. Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti kemas baru. 8. Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab sertifikasi dan persetujuan selama penanganan pergerakan peti kemas. 9. Pabrik Pembuat Peti Kemas adalah badan usaha yang bergerak di bidang pembuatan peti kemas yang telah memperoleh izin usaha industri dari instansi yang berwenang.
10. Tipe Peti Kemas adalah jenis desain yang disahkan oleh Pemerintah. 11. Type Design adalah peti kemas yang dibuat berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.
12. Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) adalah pelat persetujuan kelaikan peti kemas. 13. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next Examination Date/NED) adalah tanda pada atau dekat pelat persetujuan kelaikan peti kemas yang menunjukkan tanggal maksimum pemeriksaan berikutnya. 14. Berat Kotor Maksimum Operasi atau Rating (R) adalah berat maksimum kombinasi yang diizinkan dari peti kemas dan muatannya. 15. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah

pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 16. Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk. 17. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. 18. Badan Usaha Yang Ditunjuk adalah badan usaha yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi kelaikan peti kemas. 19. Petugas Pengawas adalah petugas pemeriksa Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan peti kemas. 20. Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972. 21. Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia. 22. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diizinkan untuk itu di atas kapal.

Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk kelaikan Peti Kemas Baru dan Peti Kemas Lama oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi yang ditunjuk, atau Badan Usaha yang ditunjuk, dalam rangka penerbitan persetujuan setelah dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.
Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Persyaratan khusus, meliputi: a. Izin bidang industri bagi pabrik pembuat peti Kemas; b. Gambar Peti Kemas; c. Spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas; d. Surat penyataan dari Pabrik Pembuat Peti Kemas yang berisi:

Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Individual akan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor;
Penyampaian informasi kepada Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk terhadap setiap perubahan desain atau spesifikasi sebelum melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate);
PemasanganPelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) hanya pada Peti Kemas type design yang disetujui; dan
catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan Persetujuan Peti Kemas type design dan nomor identifikasi pembuat, tanggal pengiriman, nama, dan alamat dari konsumen Peti Kemas itu akan dikirimkan. e. Lambang atau logo yang akan digunakan oleh Pabrik Pembuat Peti Kemas terhadap tipe Peti Kemas yang diajukan; dan f. Sistem Manajemen Mutu Pabrik Pembuat Peti Kemas.
Sarana

Sarana, meliputi: a. Pabrik Pembuat Peti Kemas; b. Sistem informasi kelaikan Peti Kemas yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen persyaratan;
pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
peninjauan lapangan.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk;
Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan;
Dalam hal persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk menyampaikan kepada Pabrik Peti Kemas untuk memulai produksi.
Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk menugaskan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor untuk melakukan pengawasan selama proses pembuatan Peti Kemas.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor harus memeriksa atau menguji unit sebanyak yang diperlukan pada setiap tahap selama proses produksi.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas Type Design.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Type Design, Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi yang

ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk menyampaikan surat persetujuan tertulis kepada Pabrik Pembuat Peti Kemas atau Pemilik Peti Kemas. 8. Pabrik Pembuat Peti Kemas atau Pemilik Peti Kemas. yang telah memperoleh surat tertulis menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approval Plate) pada setiap Peti Kemas Type Design.

b. Pengawasan

Pengawasan Peti Kemas dilakukan memeriksa sebagai berikut : a. melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan terhadap standar yang berkaitan dengan peti kemas; b. melakukan pengawasan selama proses pembuatan Peti Kemas sampai Peti Kemas siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian; c. memeriksa atau menguji unit Peti Kemas yang diproduksi yang berkaitan dengan Peti Kemas;
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas; dan e. Pengujian Peti Kemas harus disertai laporan hasil pemeriksaan dan pengujian sertaberlaku selama peti kemas tidak dilakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan strukturdan hasil pengujian sebelumnya; dan f. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan

hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya standar pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui. 2. Pemeriksaan pelat persetujuan kelaikan (CSC Safety Approval Plate); dan 3. Pemeriksaan validasi program ACEP atau program NED.

c. PelaksanaPengawasan

Pengawasan dilakukan oleh: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Surveyor; atau c) Petugas pengawas.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan/kondisi Peralatan yang digunakan pabrik pembuat peti kemas; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Menghentikan pelanggaran tertentu;
e) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan f) Melakukan pembinaan terhadap Shipper dan/atau Pihak Ketiga.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal,

surveyor atau petugas pengawas memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi lapangan; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik pabrik pembuat peti kemas; d) Memberikan rekomendasi kepada Pemilik Pabrik pembuat peti kemas untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap peralatannya atau administrasi; dan e) Menjaga kerahasiaan informasi pemilik Pabrik Pembuat Peti Kemas. 5. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Peti Kemas atau Pabrik Pembuat Peti Kemas.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS BARU INDIVIDUAL

NO PENERBITAN PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS BARU INVIDUAL (KBLI 71207) 1 Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan persetujuan kelaikan peti kemas baru Individual untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Jasa Klasifikasi Kapal (71207). 2 Istilah dan Definisi

Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih modatransportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan penumpukan dan/atau pengikatan.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan

pengujian.
5. Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam peti kemas. 6. Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
7. Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti kemas baru. 8. Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab sertifikasi dan persetujuan selama penanganan pergerakan peti kemas. 9. Pabrik Pembuat Peti Kemas adalah badan usaha yang bergerak di bidang pembuatan peti kemas yang telah memperoleh izin usaha industri dari instansi yang berwenang.
10. Tipe Peti Kemas adalah jenis desain yang disahkan oleh Pemerintah. 11. Type Design adalah peti kemas yang dibuat berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.
12. Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) adalah pelat persetujuan kelaikan peti kemas. 13. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next Examination Date/NED) adalah tanda pada atau dekat pelat persetujuan kelaikan peti kemas yang menunjukkan tanggal maksimum pemeriksaan berikutnya. 14. Berat Kotor Maksimum Operasi atau Rating (R) adalah berat maksimum kombinasi yang diizinkan dari peti kemas dan muatannya. 15. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah

pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 16. Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk. 17. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. 18. Badan Usaha Yang Ditunjuk adalah badan usaha yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi kelaikan peti kemas. 19. Petugas Pemeriksa adalah petugas pemeriksa Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan peti kemas. 20. Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972. 21. Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia. 22. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diizinkan untuk itu di atas kapal.

Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk kelaikan Peti Kemas Baru dan Peti Kemas Lama oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi yang ditunjuk, atau Badan Usaha yang ditunjuk, dalam rangka penerbitan persetujuan setelah dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.
Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Persyaratan khusus, meliputi:

Izin bidang industri bagi pabrik pembuat peti Kemas;
Gambar Peti Kemas;
Spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas;
Surat penyataan dari Pabrik Pembuat Peti Kemas yang berisi: a. Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Individual akan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor;

b. Penyampaian informasi kepada Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk terhadap setiap perubahan desain atau spesifikasi sebelum melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate); c. PemasanganPelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) hanya pada Peti Kemas Individual yang disetujui; dan d. catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan Persetujuan Peti Kemas Individual dan nomor identifikasi pembuat, tanggal pengiriman, nama, dan alamat dari konsumen Peti Kemas itu akan dikirimkan. 5. Lambang atau logo yang akan digunakan oleh Pabrik Pembuat Peti Kemas terhadap tipe Peti Kemas yang diajukan; dan 6. Sistem Manajemen Mutu Pabrik Pembuat Peti Kemas. 5. Sarana

Sarana, meliputi:

Pabrik Pembuat Peti Kemas; dan
Sistem informasi kelaikan Peti Kemas yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha ditunjuk. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen persyaratan;
pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
peninjauan lapangan.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk;
Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan;
Dalam hal persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk menyampaikan kepada Pabrik Peti Kemas untuk memulai produksi.
Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk menugaskan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor untuk melakukan pengawasan selama proses pembuatan Peti Kemas.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor harus memeriksa atau menguji Peti Kemas yang diproduksi yang berkaitan dengan Peti Kemas Individual.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Type Design, Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk menyampaikan surat persetujuan tertulis kepada Pabrik Pembuat Peti Kemas atau

Pemilik Peti Kemas. 8. Pabrik Pembuat Peti Kemas atau Pemilik Peti Kemas. yang telah memperoleh surat tertulis menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approval Plate) pada setiap Peti Kemas Individual.

b. Pengawasan

Pengawasan Peti Kemas dilakukan memeriksa sebagai berikut: a) melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan terhadap standar yang berkaitan dengan peti kemas; b) melakukan pengawasan selama proses pembuatan Peti Kemas sampai Peti Kemas siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian; c) memeriksa atau menguji unit Peti Kemas yang diproduksi yang berkaitan dengan Peti Kemas;
d) menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas; dan e) Pengujian Peti Kemas harus disertai laporan hasil pemeriksaan dan pengujian sertaberlaku selama peti kemas tidak dilakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan strukturdan hasil pengujian sebelumnya; dan
f) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya standar pemeriksaan berkelanjutan yang

disetujui. 2. Pemeriksaan pelat persetujuan kelaikan (CSC Safety Approval Plate); dan
3. Pemeriksaan validasi program ACEP atau program NED.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Surveyor; atau c) Petugas pengawas.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan/kondisi Peralatan yang digunakan pabrik pembuat peti kemas; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Menghentikan pelanggaran tertentu;
e) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan f) Melakukan pembinaan terhadap Shipper dan/atau Pihak Ketiga.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas memiliki kewajiban:

a. Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b. Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi lapangan; c. Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik pabrik pembuat peti kemas; d. Memberikan rekomendasi kepada Pemilik Pabrik pembuat peti kemas untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap peralatannya atau administrasi; dan e. Menjaga kerahasiaan informasi pemilik Pabrik Pembuat Peti Kemas. 5. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Peti Kemas atau Pabrik Pembuat Peti Kemas.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS LAMA

NO PENERBITAN PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS LAMA (KBLI 71207) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan persetujuan kelaikan peti kemas lama untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Jasa Klasifikasi Kapal (71207). 2. Istilah dan Definisi

Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih modatransportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan penumpukan dan/atau pengikatan.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk.
Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
Badan Usaha Yang Ditunjuk adalah badan usaha yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi kelaikan peti kemas.
Petugas Pengawas adalah petugas Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan peti kemas.
Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972.
Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia.
Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk kelaikan Peti Kemas Baru dan Peti Kemas Lama oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi yang ditunjuk, atau Badan Usaha yang ditunjuk, dalam rangka

penerbitan persetujuan setelah dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.
23. Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Persyaratan khusus, meliputi :

a. Peti Kemas Yang Telah Digunakan Untuk Mengangkut Muatan. Dokumen informasi, paling sedikit memuat :

tanggal dan tempat pembuatan;
nomor identifikasi pembuat Peti Kemas apabila ada;
kemampuan berat kotor operasional maksimum;
surat penyataan dari Pemilik Peti Kemas yang menyatakan bahwa: a) Peti Kemas telah dioperasikan secara aman pada saat pengangkutan laut atau darat untuk periode paling singkat 2

(dua) tahun; b) Peti Kemas dibuat berdasarkan Type Design yang telah dilakukan pengujian dan telah memenuhi kondisi teknis sesuai persyaratan konvensi dengan pengecualian terhadap kondisi teknis yang berhubungan dengan uji kekuatan pada dinding belakang dan dinding samping; atau c) Peti Kemas dibuat berdasarkan Standar ISO 1496 sebagaimana ditetapkan pada konvensi dengan pengecualian pada kondisi teknis yang berkaitan dengan uji kekuatan pada dinding samping dan dinding belakang.

b. Peti Kemas Sudah Diproduksi dan Belum Mendapatkan Persetujuan Pada Waktu Pembuatan. Dokumen informasi, paling sedikit memuat :

tanggal dan tempat pembuatan;
nomor identifikasi pembuat Peti Kemas apabila ada;
kemampuan berat kotor operasional maksimum;
berat penumpukan yang diizinkan untuk 1.8 g dan dikonversi dalam satuan kg dan lb;
gambar Peti Kemas; dan
spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas.
Sarana

Sarana, meliputi: a. Pabrik Pembuat Peti Kemas; b. Depo/bengkel usaha perbaikan Peti Kemas; dan
c. Sistem informasi kelaikan Peti Kemas yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 6. Penilaian a. Menengah Tinggi:

Kesesuaian dan Pengawasan Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen persyaratan;
pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
peninjauan lapangan

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut: a. Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk; b. Direktorat Perkapalan dan Kepelautanatau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan; c. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk menyampaikan surat tertulis kepada Pemilik Peti Kemas. d. Setelah menerima surat tertulis, Pemilik Peti Kemas wajib untuk melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approval Plate).

b. Pengawasan

Pengawasan Peti Kemas dilakukan memeriksa sebagai berikut:
melakukan penelitian dan verifikasi

terhadap pemenuhan persyaratan terhadap standar yang berkaitan dengan peti kemas; 2. melakukan pengawasan selama proses pembuatan Peti Kemas sampai Peti Kemas siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian; 3. memeriksa atau menguji unit Peti Kemas yang diproduksi yang berkaitan dengan Peti Kemas;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas; dan 5. Pengujian Peti Kemas harus disertai laporan hasil pemeriksaan dan pengujian serta berlaku selama peti kemas tidak dilakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan struktur dan hasil pengujian sebelumnya; dan
6. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya standar pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui. 2. Pemeriksaan pelat persetujuan kelaikan (CSC Safety Approval Plate); dan
3. Pemeriksaan validasi program ACEP atau program NED.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Surveyor; atau c) Petugas pengawas.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas dalam melakukan pengawasan berhak: g) Memeriksa laporan/kondisi Peralatan yang digunakan pabrik pembuat peti kemas; h) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; i) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
j) Menghentikan pelanggaran tertentu;
k) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan l) Melakukan pembinaan terhadap Shipper dan/atau Pihak Ketiga.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surveyor atau petugas pengawas memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi lapangan; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik pabrik pembuat peti kemas; d) Memberikan rekomendasi kepada Pemilik Pabrik pembuat peti kemas untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan

yang di anggap perlu terhadap peralatannya atau administrasi; dan e) Menjaga kerahasiaan informasi pemilik Pabrik Pembuat Peti Kemas. 5. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Peti Kemas.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PERALATAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GROSS MASS/VGM) DENGAN METODE KE-1

NO PERSETUJUAN PERALATAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GROSS MASS/VGM) DENGAN METODE KE-1 (KBLI 71207) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) dengan metode ke-1 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Jasa Klasifikasi Kapal (71207). 2. Istilah dan Definisi

Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih modatransportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam peti kemas.
Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti kemas baru.
Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab sertifikasi dan persetujuan selama penanganan pergerakan peti kemas.
Berat Kotor Maksimum Operasi atau Rating (R) adalah berat maksimum kombinasi yang diizinkan dari peti kemas dan muatannya.
Bahan Kemasan adalah bahan yang digunakan atau untuk digunakan dengan kemasan dan barang-barang muatan (cargo items) untuk mencegah kerusakan, namun tidak terbatas pada peti, blok, pengepakan drum, kotak, dan tong tetapi tidak termasuk bahan dalam kemasan yang disegel tersendiri untuk melindungi muatan barang dalam kemasan.
Kemasan Peti Kemas adalah peti kemas yang dimuati (diisi) dengam bahan cair, gas, padat, paket barang muatan termasuk palet, bantalan pelindung (dunnage), serta bahan kemasan dan pengaman lainnya.
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) adalah jumlah keseluruhan berat kotor dari kemasan peti kemas yang diperoleh melalui salah satu metode yang ditetapkan.
Pengirim Barang yang selanjutnya disebut Shipper adalah perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang tercantum dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading atau Seaway Bill) atau dokumen pengangkutan barang multi-moda yang setara (misalnya ''through” Bill of Lading sebagai pengirim dan/atau seorang (atau dalam nama atau atas nama) yang telah ditetapkan dalam kontrak pengangkutan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk.
Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972.
Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia.
Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diizinkan untuk itu di atas kapal.
Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan.
Operator Terminal Peti Kemas adalah Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan terminal peti kemas berdasarkan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;

b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

Shipper atau Pihak Ketiga melengkapi persyaratan berikut: a. Identitas diri bagi perseorangan atau Akta Perusahaaan bagi badan hukum atau badan usaha atau Badan Usaha Pelabuhan; b. Memiliki atau menguasai peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) yang dibuktikan dengan surat kepemilikan, surat pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa; c. Dokumen kalibrasi peralatan yang digunakan; d. Memiliki operator peralatan dengan status pegawai tetap beserta sertifikat yang dimiliki; e. Dokumentasi peralatan; dan f. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM).
5. Sarana

Sarana, meliputi: a. Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) yang terkalibrasi secara berkala dibuktikan dengan dokumen/sertifikat kalibrasi; b. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM). 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi:

Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Penyelenggara Pelabuhan;
Penyelenggara Pelabuhan melakukan penelitian atas persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan;
Peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) dilakukan pemeriksaan antara lain terhadap jenis, model, nomor seri, pabrik pembuat, tahun pembuatan, dan kapasitas maksimum
Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) Metode ke-1.
Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) Metode ke-1 diterbitkan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun untuk seluruh wilayah Indonesia dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan

b. Pengawasan

Pelaksanaan pemenuhan berat kotor peti kemas terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) dilaksanakan di lokasi pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
Peti Kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang diangkut ke kapal apabila tidak dilengkapi dengan informasi/dokumen Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM). 3. Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban Shipper atau Pihak Ketiga yang telah menerima Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) metode 1, yaitu: a) melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara Pelabuhan di lokasi pemuatan Peti Kemas apabila persetujuan diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan lain; b) menyampaikan hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas;
c) melaporkan setiap ada perubahan dari persyaratan persetujuan peralatan kepada Penyelenggara Pelabuhan yang menerbitkan persetujuan; dan d) menyimpan catatan dan dokumentasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM). 4. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalamangka 1, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Shipper atau Pihak Ketiga terhadap Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM); dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya

standar pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
Penyelenggara Pelabuhan menunjuk Pejabat atau petugas untuk melakukan pengawasan.
Penyelenggara Pelabuhan dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan/kondisi Peralatan yang digunakan sebagai menentukan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) dengan metode ke-1; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Menghentikan pelanggaran tertentu;
e) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan f) Melakukan pembinaan terhadap Shipper dan/atau Pihak Ketiga.
Pejabat atau petugas pada Penyelenggara Pelabuhan memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Memberikan rekomendasi kepada Shipper dan/atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu; dan c) Menjaga kerahasiaan informasi Shipper dan/atau Pihak Ketiga
Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan

pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Shipper dan/atau Pihak Ketiga.

d. Saluran pengaduan Pengaduan disampaikan melalui :

Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151; atau
Penyelenggara Pelabuhan setempat.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PERALATAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GROSS MASS/VGM) DENGAN METODE KE-2

NO PERSETUJUAN PERALATAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GROSS MASS/VGM) DENGAN METODE KE-2 (KBLI 71207) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) dengan metode ke-2 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Jasa Klasifikasi Kapal (71207). 2. Istilah dan Definisi 1. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih modatransportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali. 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam peti kemas.
Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti kemas baru.
Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab sertifikasi dan persetujuan selama penanganan pergerakan peti kemas.
Berat Kotor Maksimum Operasi atau Rating (R) adalah berat maksimum kombinasi yang diizinkan dari peti kemas dan muatannya.
Bahan Kemasan adalah bahan yang digunakan atau untuk digunakan dengan kemasan dan barang-barang muatan (cargo items) untuk mencegah kerusakan, namun tidak terbatas pada peti, blok, pengepakan drum, kotak, dan tong tetapi tidak termasuk bahan dalam kemasan yang disegel tersendiri untuk melindungi muatan barang dalam kemasan.
Kemasan Peti Kemas adalah peti kemas yang dimuati (diisi) dengam bahan cair, gas, padat, paket barang muatan termasuk palet, bantalan pelindung (dunnage), serta bahan kemasan dan pengaman lainnya.
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) adalah jumlah keseluruhan berat kotor dari kemasan peti kemas yang diperoleh melalui salah satu metode yang ditetapkan.
Pengirim Barang yang selanjutnya disebut Shipper adalah perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang tercantum dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading atau Seaway Bill) atau dokumen pengangkutan barang multi-moda yang setara (misalnya ''through” Bill of Lading sebagai pengirim dan/atau seorang (atau dalam nama atau atas nama) yang telah ditetapkan dalam kontrak pengangkutan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk.
Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972.
Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia.
Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diizinkan untuk itu di atas kapal.
Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan.
Operator Terminal Peti Kemas adalah Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan terminal peti kemas berdasarkan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan

b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Shipper atau Pihak Ketiga melengkapi persyaratan berikut: a. Identitas diri bagi perseorangan atau Akta Perusahaaan bagi badan hukum atau badan usaha atau badan usaha pelabuhan; b. Surat keterangan domisili atau izin lokasi (izin lokasi dari oss) tempat penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM); c. Standar operasional prosedur penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat:

tahapan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) sampai memperoleh nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM);
sistem komunikasi penyampaian informasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM);
peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) yang digunakan beserta sertifikat kalibrasinya dari Instansi yang berwenang di bidang kemetrologian;
pemeliharaan peralatan; dan
sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM). d. Surat penunjukkan dari Shipper; e. Bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa terhadap peralatan atau perlengkapan penentuan Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) terkalibrasi dan bersertifikat; dan f. Usulan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Shipper atau yang mewakili atau asosiasi terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Jenis, Struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan. 5. Sarana

Sarana, meliputi: a. Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) yang terkalibrasi secara berkala dibuktikan dengan dokumen/sertifikat kalibrasi; b. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM). 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Penyelenggara Pelabuhan;
Penyelenggara Pelabuhan melakukan penelitian atas persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan;
Berdasarkan penelitian persyaratan telah

terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Persetujuan Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) Metode Ke-2. 4. Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) Metode Ke-2diterbitkan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun untuk seluruh wilayah Indonesiadan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

b. Pengawasan

Pelaksanaan pemenuhan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) dilaksanakan di lokasi pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
Peti Kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang diangkut ke kapal apabila tidak dilengkapi dengan informasi/dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM).
Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban Shipper atau Pihak Ketiga yang telah menerima Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) Metode Ke-2), yaitu: a) melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara Pelabuhan di lokasi pemuatan Peti Kemas apabila persetujuan diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan lain; b) menyampaikan hasil penentuan Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas;
c) melaporkan setiap ada perubahan dari persyaratan persetujuan peralatan kepada Penyelenggara Pelabuhan yang menerbitkan persetujuan; dan d) menyimpan catatan dan dokumentasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM). 4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Shipper atau Pihak Ketiga terhadap Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM);
b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya standar pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui.

c. Pelaksana pengawasan 2. Pengawasan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan. 3. Penyelenggara Pelabuhan menunjuk Pejabat atau petugas untuk melakukan pengawasan. 4. Penyelenggara Pelabuhan dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan/kondisi Peralatan yang digunakan sebagai menentukan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) dengan

metode ke-2; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Menghentikan pelanggaran tertentu;
e) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan f) Melakukan pembinaan terhadap Shipper dan/atau Pihak Ketiga. 5. Pejabat atau petugas di Penyelebggara Pelabuhan memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Memberikan rekomendasi kepada Shipper dan/atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap peralatannya; dan c) Menjaga kerahasiaan informasi Shipper dan/atau Pihak Ketiga 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Shipper dan/atau Pihak Ketiga.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui :

Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151; atau
Penyelenggara Pelabuhan setempat.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PENERBITAN SERTIFIKASI BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GROSS MASS/VGM)

Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam peti kemas.
Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti kemas baru.
Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab sertifikasi dan persetujuan selama penanganan pergerakan peti kemas.
Berat Kotor Maksimum Operasi atau Rating (R) adalah berat maksimum kombinasi yang diizinkan dari peti kemas dan muatannya.
Bahan Kemasan adalah bahan yang digunakan atau untuk digunakan dengan kemasan dan barang-barang muatan (cargo items) untuk mencegah kerusakan, namun tidak terbatas pada peti, blok, pengepakan drum, kotak, dan tong tetapi tidak termasuk bahan dalam kemasan yang disegel tersendiri untuk melindungi muatan barang dalam kemasan.
Kemasan Peti Kemas adalah peti kemas yang dimuati (diisi) dengam bahan cair, gas, padat, paket barang muatan termasuk palet, bantalan pelindung (dunnage), serta bahan kemasan dan pengaman lainnya.
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) adalah jumlah keseluruhan berat kotor dari kemasan peti kemas yang diperoleh melalui salah satu metode yang ditetapkan.
Pengirim Barang yang selanjutnya disebut Shipper adalah perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang tercantum dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading atau Seaway Bill) atau dokumen pengangkutan barang multi-moda yang setara (misalnya ''through” Bill of Lading sebagai pengirim dan/atau seorang (atau dalam nama atau atas nama) yang telah ditetapkan dalam kontrak pengangkutan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk.
Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972.
Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia.
Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diizinkan untuk itu di atas kapal.
Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan.
Operator Terminal Peti Kemas adalah Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan terminal peti kemas berdasarkan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan

b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Badan Usaha yang melakukan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) harus melengkapi persyaratan berikut :

Berbadan Hukum Indonesia;
Izin Usaha bidang jasa sertifikasi;
Surat penunjukan dari Shipper atau asosiasi yang mewakili;
Standar prosedur pelaksanaan sertifikasi;
Sistem Informasi berat kotor Peti Kemas Terverifikasi;
Sertifikat manajemen Mutu;
memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL) yang terakreditasi Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajeman Keselamatan Kesehatan; dan
Memiliki kantor cabang paling sedikit 10 (sepuluh) Kantor.
Sarana

Sarana, meliputi: Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM). 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Dalam hal Shipper memerlukan data dukung tambahan berupa Sertifikat Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM), Shipper atau melalui Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan kepada badan usaha yang berwenang mengeluarkan sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Badan Usaha yang melaksanakan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) harus mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan. 3. Badan Usaha menyampaikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Penyelenggara Pelabuhan. 4. Penyelenggara Pelabuhan melakukan penelitian atas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan. 5. Berdasarkan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Persetujuan pelakaanaan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) yang berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

b. Pengawasan

Pelaksanaan pemenuhan berat kotor peti kemas terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) dilaksanakan di lokasi pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
Peti Kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang diangkut ke kapal apabila tidak dilengkapi dengan informasi/dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM).
Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban Badan Usaha yang telah menerima Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) Metode Ke-2), yaitu: a) melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara Pelabuhan di lokasi pemuatan Peti Kemas apabila persetujuan diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan lain; b) menyampaikan hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas;
c) melaporkan setiap ada perubahan dari persyaratan persetujuan peralatan kepada Penyelenggara Pelabuhan yang menerbitkan persetujuan; dan d) menyimpan catatan dan dokumentasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM).
Pengawasan bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Shipper atau Pihak Ketiga terhadap Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM); dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya standar pemeriksaan berkelanjutan yang

disetujui. c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
Penyelenggara Pelabuhan menunjuk Pejabat atau petugas untuk melakukan pengawasan.
Penyelenggara Pelabuhan dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan/kondisi Peralatan yang digunakan sebagai menentukan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VerifiedGross Mass/VGM) dengan metode ke-2; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Menghentikan pelanggaran tertentu;
e) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan f) Melakukan pembinaan terhadap Shipper dan/atau Pihak Ketiga.
Pejabat atau petugas di Penyelenggara Pelabuhan memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Memberikan rekomendasi kepada Shipper dan/atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap peralatannya; dan c) Menjaga kerahasiaan informasi Shipper dan/atau Pihak Ketiga.
Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Shipper dan/atau Pihak Ketiga.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151; atau
Penyelenggara Pelabuhan setempat.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PROGRAM PEMERIKSAAN BERKELANJUTAN YANG DISETUJUI (APPROVED CONTINUOUS EXAMINATION PROGRAMME/ACEP)

NO PROGRAM PEMERIKSAAN BERKELANJUTAN YANG DISETUJUI (KBLI 71207) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui terhadap perawatan Peti Kemas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Jasa Klasifikasi Kapal (71207). 2. Istilah dan Definisi 1. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali. 2. Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan penumpukan dan/atau pengikatan.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan

pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 16. Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk. 17. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. 18. Badan Usaha Yang Ditunjuk adalah badan usaha yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi kelaikan peti kemas. 19. Petugas Pengawas adalah petugas Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan peti kemas. 20. Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972. 21. Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia. 22. Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk kelaikan Peti Kemas Baru dan Peti Kemas Lama oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi yang ditunjuk, atau Badan Usaha yang ditunjuk, dalam rangka penerbitan persetujuan setelah dilakukan

kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.
23. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan. 24. Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Data Peti kemas yang dimiliki dan/atau digunakan meliputi: jumlah, ukuran feet, sertifikat/plat persetujuan.
b. DokumenProsedurACEP yang berisi :

metode, lingkup, dan kriteria yang digunakan selama pemeriksaan;
jumlah pemeriksaan;
kualifikasi personil atau orang yang melakukan pemeriksaan;
sistem penyimpanan catatan dan dokumen meliputi nomor seri pemilik Peti Kemas, tanggal pemeriksaan, identifikasi personil yang melakukan pemeriksaan, nama dan

lokasi instansi dimana pemeriksaan dilakukan; hasil pemeriksaan; dan Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next Examination Date/NED) apabila dilakukan Skema Pemeriksaan Berkala (Periodic Examination Scheme/PES); c. Sistem pencatatan dan pembaharuan nomor identifikasi semua Peti Kemas yang dicakup oleh skema pemeriksaan yang sesuai;
d. Metode dan sistem untuk kriteria pemeliharaan yang menunjukkan karakteristik desain dari spesifikasi Peti Kemas; dan
e. Kondisi dan prosedur untuk menambah Peti Kemas dalam skema pemeriksaan yang telah disetujui. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Permohonan dan berkas akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1(satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama3(tiga) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat persetujuan pemeriksaan berkelanjutan oleh Direktur Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 2 (dua) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannyadengan menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka1, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan pemilik peti kemas terhadap standar yang berkaitan dengan peti kemas; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya standar pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;

b) Petugas pengawas; atau c) Surveyor. 2. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, petugas pengawas atau surveyor menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 3. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, petugas pengawas atau surveyor dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan/kondisi peti kemas; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Menghentikan pelanggaran tertentu;
e) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan f) Melakukan pembinaan terhadap pemilik peti kemas. 4. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, petugas pengawas atau surveyor memiliki kewajiban: a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi lapangan; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik peti kemas; d) Memberikan rekomendasi kepada Pemilik peti kemas untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap peralatannya atau

administrasi; dan e) Menjaga kerahasiaan informasi pemilik Peti Kemas. 5. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pemilik Peti Kemas.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN BENGKEL USAHA PERBAIKAN PETI KEMAS

NO PERSETUJUAN BENGKEL USAHA PERBAIKAN PETI KEMAS (KBLI 3315, 33190) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan bengkel usaha perbaikan peti kemasuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor (3315); dan b. Reparasi Peralatan Lainnya (33190). 2. Istilah dan Definisi 1. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih modatransportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali. 2. Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan penumpukan dan/atau pengikatan.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan

termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
5. Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam peti kemas.
6. Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
7. Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti kemas baru. 8. Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab sertifikasi dan persetujuan selama penanganan pergerakan peti kemas. 9. Pabrik Pembuat Peti Kemas adalah badan usaha yang bergerak di bidang pembuatan peti kemas yang telah memperoleh izin usaha industri dari instansi yang berwenang.
10. Tipe Peti Kemas adalah jenis desain yang disahkan oleh Pemerintah. 11. Type Design adalah peti kemas yang dibuat berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.
12. Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) adalah pelat persetujuan kelaikan peti kemas. 13. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next Examination Date/NED) adalah tanda pada atau dekat pelat persetujuan kelaikan peti kemas yang menunjukkan tanggal maksimum pemeriksaan berikutnya. 14. Berat Kotor Maksimum Operasi atau Rating (R)

adalah berat maksimum kombinasi yang diizinkan dari peti kemas dan muatannya. 15. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 16. Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk. 17. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. 18. Petugas Pengawas adalah petugas Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan peti kemas. 19. Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya negara anggota International Convention for Save Containers (CSC) 1972. 20. Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan peti kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia. 21. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diizinkan untuk itu di atas kapal. 22. Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk kelaikan Peti

Kemas Baru dan Peti Kemas Lama oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi yang ditunjuk, atau Badan Usaha yang ditunjuk, dalam rangka penerbitan persetujuan setelah dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.
23. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan. 24. Syahbandar adalah Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran 25. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 26. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Daftar tenaga teknis bidang material,
pengelasan dan/atau pelapisan/pengecatan; c. Daftar sarana dan prasarana perlengkapan untuk perbaikan petikemas; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan khusus
a. Akta pendirian perusahaan; b. Memiliki NPWP;
c. Surat keterangan domisili usaha; d. Memiliki tenaga teknis paling sedikit 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau ketrampilan di bidang pengelasan atau pelapisan/pengecatan; e. Memiliki sarana dan prasarana perlengkapan, yang paling sedikit terdiri dari:
mesin las;
kompresor;
alat angkat peti kemas;
alat pencegahan kebakaran; dan
generator listrik. f. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi: Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi/pemeriksaan sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan

benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi oleh tim verifikator paling lama1(satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama3(tiga) hari kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas oleh Direktur Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama2 (dua) hari kerja.

e. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan pemilik Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas terhadap standar yang berkaitan dengan usahanya; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya

standar Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas. 4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan Aparatur Sipil Negara.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
b) Petugas pengawas; dan/atau c) Surveyor.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, petugas pengawas atausurveyor menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, petugas pengawas atau surveyor dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan/kondisi bengkel usaha usaha perbaikan peti kemas; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Menghentikan pelanggaran tertentu;
e) Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan f) Melakukan pembinaan terhadap bengkel usaha perbaikan peti kemas.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, petugas pengawas atau surveyor memiliki kewajiban:

a) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; b) Mempunyai surat tugas resmi dari Pemerintah untuk melakukan inspeksi lapangan; c) Menyusun berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui oleh pemilik peti kemas; d) Memberikan rekomendasi kepada bengkel usaha perbaikan peti kemas.untuk melaksanakan perbaikan atau tindakan yang di anggap perlu terhadap peralatannya atau administrasi; dan e) Menjaga kerahasiaan informasi bengkel usaha perbaikan peti kemas. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari bengkel usaha perbaikan peti kemas.

c. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN DAFTAR UKUR KAPAL DAN SURAT KETERANGANPENGUKURANDAN TONASE KAPAL

NO PENERBITAN DAFTAR UKUR KAPAL DAN SURAT KETERANGANPENGUKURANDAN TONASE KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan daftar ukur kapal dan surat keteranganpengukurandan tonase kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Daftar Ukur Kapal adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
Surat Keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Ahli Ukur Kapal yang menerangkan tentang ukuran kapal, dan digunakan untuk kapal berukuran di bawah 7 GT (Gross Tonnage) sebagai dasar penerbitan pas kecil bagi Instansi lain yang diberi kewenangan menerbitkkan pas kecil selain Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT).
Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur.
Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran.
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pemilik kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, badan usaha milik Negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan b. Surat Keterangan Hak Milik c. Surat Tukang/ galangan d. Kontrak pembangunan kapal e. Identitas Pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan).
5. Sarana

Penilaian Kesesuaian c. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; b. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; c. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga dilaksanakan dengan pengukuran kapal oleh Ahli Ukur Kapal; d. Pelaksanaan pengukuran kapal dan Penerbitan Daftar Ukur Kapal diselesaikan paling lama 1 Bulan setelah pengukuran dilaksanakan; e. Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase Kapal diterbitkan oleh Syahbandar paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Daftar Ukur Kapal terbit; f. Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase Kapal diterbitkan untuk kapal berukuran di bawah GT 7 dan diberikan kepada Pemilik Kapal, Daftar Ukur Kapal akan dilaksanakan Pengesahan Daftar Ukur.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN DAFTAR UKUR KAPAL

NO PENGESAHAN DAFTAR UKUR KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan daftar ukur kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Daftar Ukur Kapal adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT).
Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur.
Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran.
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pemilik kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, badan usaha milik Negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Persyaratan Umum

Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Gambar-gambar kapal yang diperlukan; c. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:
Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal;
Berita Acara Serah Terima; dan
Surat keterangan galangan/builder certificate. d. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal bangunan baru tradisional:
Surat keterangan Tukang diketahui camat;
Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat; e. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang pernah didaftar di Negara lain:
Invoice;
Kuitansi/Bill of sale yang dilegalisir notaris;
Berita acara serah terima/Protocol of delivery and acceptance; f. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang

diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris; h. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal:

Penyertaan modal (inbreng) yang dibuat dihadapan notaris;
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara bagi instansi pemerintah/ BUMN/ BUMD; i. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris; j. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris oleh pengadilan; k. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; l. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang; m. Fotokopi Identitas Pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan); n. Persetujuan Penggunaan nama kapal (khusus kapal bangunan baru); o. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); p. Surat keterangan perombakan kapal (khusus

untuk kapal yang dilakukan perombakan/perubahan bangunan); q. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri); r. Surat persetujuan penggunaan bendera (khusus untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri); s. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera; dan t. Deletion certificate dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.
5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja.
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil

verifikasi (pengesahan Daftar Ukur Kapal) diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja. 4. Pengesahan Daftar Ukur Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, disahkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan cq. Kepala Subdirektorat Pengukuran, Pnedaftaran dan Kebangsaan Kapal paling lama 1 (satu) hari kerja. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

b. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA

NO PENERBITAN SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat ukur dalam negeri sementara untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Istilah dan Definisi
Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran;
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT);
Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur;
Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur ditetapkan;
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran; 7. Pemilik kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, badan usaha milik Negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa c. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:

Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Gambar-gambar kapal yang diperlukan.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan

verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja. 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja. 4. Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas Penerbitan Surat Ukur Dalam negeri Sementara.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan

kegiatan Penerbitan Surat Ukur dalam Negeri Sementara; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Surat Ukur yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada

angka7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; dan/atau b) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT UKUR INTERNASIONAL SEMENTARA

NO PENERBITAN SURAT UKUR INTERNASIONAL SEMENTARA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat ukur dalam negeri sementara untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran; 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah 3. Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT); 4. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur; 5. Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur ditetapkan; 6. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan

terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran; 7. Pemilik kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, badan usaha milik Negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; b. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:

Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Gambar-gambar kapal yang diperlukan.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja;
b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana

dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Surat Ukur yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan

Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; dan/atau b) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT UKUR DALAM NEGERI

NO PENERBITAN SURAT UKUR DALAM NEGERI (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat ukur dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran;
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT);
Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur;
Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur ditetapkan;
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin

keselamatan dan keamanan pelayaran; 7. Pemilik kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, badan usaha milik Negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan b. Fotokopi Surat pengesahan Daftar Ukur kapal c. Fotokopi Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara

lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusahamelaksanakan pengawasan perizinan berusaha Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ukur dalam Negeri; dan

b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Surat Ukur yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a, merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing.

Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; dan/atau b) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT UKUR INTERNASIONAL

NO PENERBITAN SURAT UKUR INTERNASIONAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat ukur internasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT).
Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur.
Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur ditetapkan.
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 7. Pemilik kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, badan usaha milik Negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Fotokopi Surat pengesahan Daftar Ukur kapal; c. Fotokopi Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas

persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikansebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Ukur Internasional diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Surat Ukur Internasional yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja. b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan atas Penerbitan Surat Ukur Internasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ukur Internasional; dan

b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Surat Ukur yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ukur Internasional. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing.

Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; dan/atau b) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT UKUR KHUSUS

NO PENERBITAN SURAT UKUR KHUSUS (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat ukur khususuntuk kapal-kapal yang akan berlayar pada Terusan Panama dan Terusan Suez, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2 Istilah dan Definisi

Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran;
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT);
Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur;
Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur ditetapkan;
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:

Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Gambar-gambar kapal yang diperlukan d. Surat Ukur Lama e. Fotokopi Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia.
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja.
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Ukur Khusus diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja.
Penerbitan Surat Ukur Khusus yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR

NO PENGESAHAN BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan berita acara pemasangan tanda selar untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran;
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT);
Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur;
Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur ditetapkan;
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan dari pemilik kapal b. Fotokopi surat ukur kapal c. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)(permanen/sementara) d. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda selar (Syahbandar/staf yang mewakili) e. Berita acara pemasangan tanda selar (ditandatangani oleh pemilik dan Syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda selar). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan atas Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang Pemasangan Tanda Selar, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil.
Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan.
Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan

kegiatan Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; dan/atau b) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SALINAN SURAT UKUR KAPAL

NO PENERBITAN SALINAN SURAT UKUR KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan salinan surat ukur kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran. 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 3. Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT). 4. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur. 5. Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur ditetapkan. 6. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/ asli surat ukur yang rusak; c. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; d. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; e. Fotokopi Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan

verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN
PENERBITAN GROSS AKTA PENDAFTARAN KAPAL

NO PENERBITAN GROSS AKTA PENDAFTARAN KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan gross akta pendaftaran kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha

Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
a. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:

bukti hak milik atas kapal;
surat ukur;
laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang

dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; 4. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan); 5. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 6. rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan. b. Surat kuasa untuk mengajukan permohonansebagaimana dimaksud dapatdilakukan dalam hal:

apabila pemiliknya terdiri dari perorangan maupunbeberapa orang;
apabila pemiliknya suatu badan hukum;
apabila pemiliknya bertempat tinggal ditempat lain dari pada tempat dilakukannya pendaftaran; dan
apabila pemiliknya Kementerian dan/atau lembaga. c. Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
bagi kapal bangunan baru yang dibuat olehgalangan: a) kontrak pembangunan kapal atau suratperjanjian pembangunan kapal; b) berita acara serah terima kapal; c) surat keterangan galangan (builder certificate); dan d) Bukti Pelunasan pembangunan kapal.
bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukangsecara tradisional: a) surat keterangan tukang yang diketahui olehCamat; atau

b) surat keterangan tukang yang dilampiri suratketerangan hak milik yang diterbitkan olehCamat. 3. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain: a) bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale)yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikanpenandatanganan bill of sale tersebut atau olehPejabat Pemerintah yang berwenang dari negarabendera asal kapal; dan b) berita acara serah terima kapal (protocol ofdelivery and acceptance). 4. bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibaholeh Pemerintah baik dalam negeri maupun luarnegeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 5. bagi kapal yang diperoleh melalui jual belidibuktikan dengan akta jual beli yang dibuatdihadapan Notaris; 6. bagi kapal yang diperoleh melalui penyertaan modaldibuktikan dengan: a) akta penyertaan modal (inbreng) yang dibuat dihadapan Notaris bagi badan hukum Indonesia; b) peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai Penyertaaan Modal Negara bagiinstansi pemerintah/BUMN/BUMD; 7. bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibahperorangan/badan hukum dibuktikan dengan aktahibah yang dibuat dihadapan Notaris; 8. bagi kapal yang diperoleh melalui penetapan warisdibuktikan denganpenetapan warisoleh pengadilan; 9. bagi kapal yang diperoleh dari hasil sengketa

antarperorangan/Badan Hukum Indonesia dibuktikandengan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; atau 10. bagi kapal yang diperolehdari hasil lelang olehinstansi Pemerintah dibuktikan dengan risalahlelang; d. Identitas pemilik kapal dapat berupa:

Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan;atau
akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaan disertai dengan profil perusahaan dari Instansi terkait;
akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan yayasan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan pengurus terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait; dan
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah/lembaga; e. Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal daripengadaan kapal yang dilakukan dengan caramemasukkan kapal bekas berbendera asing wajibdilengkapi dengansurat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asalkapal; f. Bukti hak milik atas kapal dan surat keterangan penghapusan daridaftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asalkapal yangdiserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan PencatatBaliknama

Kapal harus dokumen asli; g. Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal,dikembalikan kepada pemilik kapal setelah gross aktaditerbitkan dan dokumen asli surat keteranganpenghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan olehnegara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapalIndonesia; h. Bagi kapal yang telah dihapus dapat didaftarkan kembali:

Surat keterangan penghapusan;
Akta jual beli apabila kapal pada saat penghapusan dijual ke luar negeri;
Surat keterangan dari Syahbandar bahwa kapal belum berganti bendera; dan
Gambar kapal.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benarke SPKE;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan dan Pemilik Kapal/Pelaku usahapaling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal Sementara sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau

laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Gross Akta yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud

pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN GROSS AKTA PENDAFTARAN KAPAL SEMENTARA

NO PENERBITAN GROSS AKTA PENDAFTARAN KAPAL SEMENTARA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan gross akta pendaftaran kapal sementara untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Istilah dan Definisi
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi

pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan Umum

b. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal c. Gambar Rancang Bangun kapal d. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal e. Laporan tahapan pembangunan kapal f. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan c. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke SPKE;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling

lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal Sementara diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 4. Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal Sementara yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan dan Pemilik Kapal/Pelaku usahapaling lama 1 (satu) hari kerja.

d. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal Sementara sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapa Sementaral; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Gross Akta yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara:

a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal Sementara. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar;

b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

e. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

f. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN GROSS AKTA PENGGANTI

No. PENERBITAN GROSS AKTA PENGGANTI (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan gross akta pengganti untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan;
b. Penetapan pengadilan untuk gross akta yang hilang; c. Gross akta yang rusak untuk permohonan penggantian gross akta yang rusak.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSPKE;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Gross Akta Pengganti diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Penerbitan Gross Akta Pengganti yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Gross Akta Pengganti sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pengganti; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Gross Akta yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil.
Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan.
Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan:

a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pengganti. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akun tabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA PENDAFTARAN KAPAL

NO PENERBITAN BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA PENDAFTARAN KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan berita acara pemasangan tanda pendaftaran kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal. 4. Minut Akta adalah Akta asli 5. Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta. 6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Tanda Pendaftaran Kapal adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan Tahun Pendaftaran, Kode pengukuran dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran dan kategori pendaftaran kapal.
Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan

b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan dari pemilik kapal b. Fotokopi surat ukur kapal c. Fotokopi gross akta pendaftaran kapal d. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (Syahbandar/staf yang mewakili) e. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan Syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran)

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara

lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan/Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja;
b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan atas Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran; dan

b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang Pemasangan Tanda Pendaftaran, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil.
Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan.
Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran.
Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; dan/atau b) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN GROSS AKTA BALIK NAMA KAPAL

NO PENERBITAN GROSS AKTA BALIK NAMA KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan gross akta balik nama kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang

telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;

c. Fotokopi Surat Ukur / surat ukur sementara; d. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain:

akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;
akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;
akta pengalihan asset(inbreng) yang dibuat dihadapan notaris;
peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik negara;
penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
risalah lelang;
Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang);
Alat bukti lain yang dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. NPWP; dan f. Gross akta pendaftaran/baliknama kapal.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSPKE;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Gross Akta Baliknama Kapal diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Penerbitan Gross Akta Baliknama Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan dan Pemilik Kapal/Pelaku usahapaling lama 1 (satu) hari kerja.

b. PENGAWASAN

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Gross Akta Baliknama Kapal sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk:
memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Baliknama Kapal; dan
mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Gross Akta yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara:
rutin; dan/atau
insidentil.
Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dilakukan berdasarkan:
Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
Inspeksi lapangan.
Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dilakukan berdasarkan:
Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat;
Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a, merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta

Baliknama Kapal. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan:

pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar;
pengujian; dan/atau
pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN GROSS AKTA HIPOTEK KAPAL

NO PENERBITAN GROSS AKTA HIPOTEK KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan gross akta hipotek kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang

telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan; c. Asli Gross Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal;

d. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; e. Asli Akta Kuasa Memegang/Memasang Hipotek Kapal; f. Fotokopi Legalitas terhadap:

Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi;
Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan; dan g. Gross akta pendaftaran/baliknama kapal. h. Bagi pembebanan hipotek kapal kedua ketiga dan seterusnya dilengkapi dengan:
Perjanjian kredit;
Gross akta hipotek sebelumnya;
Surat kuasa memasang hipotek, jika dikuasakan.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam

jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Gross Akta Hipotek Kapal diselesaikan paling lama 5 (tiga) hari kerja; 4. Penerbitan Gross Akta Hipotek Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan dan Pemilik Kapal/Pelaku usahapaling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Gross Akta Hipotek Kapal sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Hipotek Kapal; dan

b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Gross Akta yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Hipotek Kapal. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing.

Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN ROYA HIPOTEK KAPAL

NO PENERBITAN ROYA HIPOTEK KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan royahipotek kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal. 4. Minut Akta adalah Akta asli 5. Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta. 6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. 7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum

Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 14. Roya Hipotek adalah pencoretan Hipotek atas kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek kapal. 3. Persyaratan Umum

a. Surat Permohonan Roya Hipotek Kapal dari Kreditur b. Surat kuasa apabila dikuasakan c. Asli Akta Hipotek Kapal d. Asli Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal

Dalam hal pencoretan hipotek (roya) dimohonkan oleh penerima hipotek atas kapal, permohonan harus dilengkapi dengan asli:gross akta hipotek kapal dan atau gross akta pengalihan hipotek atas kapal;

Dalam hal pencoretan hipotek (roya) dimohonkan oleh pemberi hipotek atas kapal, permohonan harus dilengkapi dengan asli : a. surat persetujuan dari penerima hipotek atas kapal; b. gross akta hipotek kapal dan atau gross akta pengalihan hipotek kapal; dan c. gross akta pendaftaran kapal atau gross akta baliknama kapal.

Permohonan pencoretan hipotek (roya) atau surat persetujuan pencoretan hipotek (roya) yang diajukan atau diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh Notaris di tempat dibuatnya permohonan atau surat persetujuan. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Roya Hipotek Kapal diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Roya Hipotek Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Roya Hipotek Kapal sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di

lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Roya Hipotek Kapal; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Roya Hipotek yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada

Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Roya Hipotek Kapal. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: 2. pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; 3. pengujian; dan/atau 4. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN GROSS AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL

NO PENERBITAN GROSS AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan gross akta pengalihan hipotek kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha

Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan;

c. Asli/ Fotokopi Gross Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; d. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; e. Asli Akta Kuasa Memegang/Memasang Hipotek Kapal; dan f. Fotokopi Legalitas terhadap:

Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi
Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur

Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Gross Akta Pengalihan Hipotek Kapal diselesaikan paling lama 5 (tiga) hari kerja; 4. Penerbitan Gross Akta Pengalihan Hipotek Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan dan Pemilik Kapal/Pelaku usahapaling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Gross Akta Hipotek Kapal sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pengalihan Hipotek Kapal; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Gross Akta yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil.
Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan.
Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a)merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Gross Akta Pengalihan Hipotek Kapal.
Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing.
Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas

pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA

NO PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesiauntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan dari pemilik dengan alasan penghapusan; b. Surat Kuasa apabila dikuasakan; c. Asli Surat Ukur Kapal; d. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal; e. Asli Gross Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; f. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (untuk kapal yang dijual); g. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham;

Dalam hal telah terjadi peralihan hak milik atas kapal, permohonan penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari Daftar Kapal Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen asli : a. gross akta pendaftaran kapal atau gross akta baliknama kapal; b. surat ukur; c. surat tanda kebangsaan kapal. Bagi kapal yang beralih kepemilikan kepada warga

negara asing dan/atau badan hukum asing, permohonan penghapusan harus dilengkapi dengan bukti pengalihan hak milik atas kapal yang dibuat atau dilegalisasi oleh Notaris.

Bagi kapal tidak dapat dioperasikan lagi: a. Asli gross akta pendaftaran atau gross akta baliknama kapal
b. asli Laporan Kecelakaan Kapal yang dibuat oleh instansi yang berwenang dan/atau adanya penetapan status kapal tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian.

Bagi kapal yang dirampas oleh bajak laut atau musuh atau musnah : a. Asli gross akta pendaftaran atau gross akta baliknama kapal;
b. Asli Surat Laporan dari Kepolisian, sesuai pasal 667 KUHD. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal dari Daftar Kapal Indonesia diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal dari Daftar Kapal Indonesia yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal dari Daftar Kapal Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk:

a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal dari Daftar Kapal Indonesia; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal dari Daftar Kapal Indonesia yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal dari Daftar Kapal Indonesia. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN STATUS HUKUM KAPAL

NO PENERBITAN SURAT KETERANGAN STATUS HUKUM KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat keterangan status hukum kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi

pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 14. Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat. 15. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal. 16. Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan; dan b. Fotokopi Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang Penerbitan Surat

Keterangan Status Hukum Kapal yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN HALAMAN TAMBAHAN

NO PENERBITAN HALAMAN TAMBAHAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan halaman tambahanuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan

status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal. 18. Halaman Tambahan adalah setiap perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dan status hukum kapal yang tercatat dalam daftar induk. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan b. Fotokopi Gross Akta Pendaftaran/baliknama Kapal c. Fotokopi Dokumen yang berisikan perubahan:

Surat Ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal;
Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/sertifikat klas untuk perubahan mesin induk;
Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Instansi yang berwenang untuk perubahan nama atau domisili perusahaan;
Sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori kapal.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSPKE;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Halaman Tambahan diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Penerbitan Halaman Tambahan yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Halaman Tambahan sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan

pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Halaman Tambahan; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Halaman Tambahan Akta yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unitinformasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Halaman Tambahan. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL (CSR)

NO PENERBITAN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL (CSR) (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan dokumen riwayat kapal (CSR)untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang

Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
Dokumen Riwayat Kapal adalah daftar isian yang mencatat dan melaporkan setia perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam kapal penumpang semua ukuran dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih yang telah didaftar di Indonesia dan dipergunakan untuk pelayaran internasional.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasiwaktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi Gross Akta Pendaftaran/baliknama kapal; d. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS); e. Fotokopi Dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (DOC); f. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); g. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); h. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; i. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; j. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; k. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR

Pertama oleh pemilik kapal. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; b. Berkas persyaratan yang telah disampaikan Pemohon akan diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; c. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; d. Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SALINAN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL

No. PENERBITAN SALINAN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan salinan dokumen riwayat kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal. 4. Minut Akta adalah Akta asli 5. Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta. 6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. 7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang

telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Dokumen Riwayat Kapal yang hilang; dan

c. Dokumen Riwayat Kapal yang rusak untuk permohonan penerbitan Dokumen Riwayat Kapal yang rusak. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSPKE;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Salinan Dokumen Riwayat Kapal diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Penerbitan Salinan Dokumen Riwayat Kapal

yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja. b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Salinan Dokumen Riwayat Kapal sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT LAUT SEMENTARA

NO PENERBITAN SURAT LAUT SEMENTARA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat laut sementara untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal. 4. Minut Akta adalah Akta asli 5. Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta. 6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. 7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.

Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan

status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal. 18. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasiwaktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa c. Fotokopi Surat ukur / surat ukur sementara d. Fotokopi bukti hak milik atas kapal e. Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Instansi yang berwenang) f. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan

verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Laut Sementara diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Surat Laut Sementara yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Surat Laut Sementara sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana

dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Laut Sementara; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unitinformasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Surat Laut Sementara. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada

pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar;
pengujian; dan/atau
pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT LAUT

NO PENERBITAN SURAT LAUT (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat laut untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal. 4. Minut Akta adalah Akta asli 5. Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta. 6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. 7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.

Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasiwaktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi Surat ukur; d. Fotokopi Gross Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; e. Fotokopi Surat Laut Lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; f. Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Instansi yang berwenang); dan g. Surat Keterangan Kapal. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Laut diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Surat Laut yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Surat

Laut sesuai dengan kewenangannya; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Laut; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Laut. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PAS BESAR SEMENTARA

NO PENERBITAN PAS BESAR SEMENTARA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan pas besar sementara untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAngkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data

dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal. 18. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasiwaktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; d. Bukti hak milik atas kapal/kontrak pembangunan kapal; e. Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Instansi yang berwenang); dan f. Surat Keterangan Kapal.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Pas Besar Sementara diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Pas Besar Sementara yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Pas Besar Sementara sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan

pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Pas Besar Sementara; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis

dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Pas Besar Sementara. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PAS BESAR

NO PENERBITAN PAS BESAR (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan pas besar untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasiwaktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi Surat ukur; d. Fotokopi Gross Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; e. Fotokopi Pas besar Lama/pas besar sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; f. Identitas pemilik (KTP/Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Instansi yang berwenang); dan g. Surat Keterangan Kapal. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Pas Besar diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Pas Besar yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Pas Besar sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui

mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Pas Besar; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Pas Besar.

Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing.
Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PAS KECIL

NO PENERBITAN PAS KECIL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan pas kecil untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Surat keterangan data ukuran dan tonase kapal atau surat hasil pengukuran kapal; d. Bukti hak milik atas kapal; dan e. Identitas pemilik (KTP/AKta Pendirian Perusahaan). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Pas Kecil diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Pas Kecil yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Pas Kecil sesuai dengan kewenangannya; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar

terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Pas Kecil; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Pas Kecil. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan

mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT GANTI BENDERA KAPAL

NO PENERBITAN SURAT GANTI BENDERA KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat ganti bendera kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia

yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal. 18. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat Kuasa apabila dikuasakan berserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Bill of Sale yang dilegalisasi oleh notaris yang
menyaksikan penanda tanganan Bill of Sale
tersebut atau pejabat

pemerintah yang
berwenang, atau Bill of Saleyang diregister oleh notaris, atau akta jual beli; d. Protocol of Delivery and Acceptance; e. Deletion Certificate

negara bendera asal kapal/surat keterangan dari negara bendera asal yang menyatakan tidak berkeberatan atas penggantian kapal dimaksud menjadi kapal berbendera Indonesia; f. Builder Certificate; g. Fotokopi dokumen/surat kapal dari negara
bendera asal; h. gambar Rencana Umum (General Arangement); dan i. Identitas Pemilik (KTP/AD+Pengesahan instansi yang berwenang). 5. Sarana

Penilaian a. Menengah Tinggi (MT):

Kesesuaian dan Pengawasan Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan

melaksanakan pengawasan Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal sesuai dengan kewenangannya; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis
kapal yang mengajukan permohonan Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat;

b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN BENDERA KAPAL

NO PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN BENDERA KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat keterangan penggunaan bendera kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status

hukum kapal. 16. Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta. 17. Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal. 18. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Kontrak pembangunan kapal/kontrak jual beli; d. Berita acara serah terima kapal/risalah lelang (untuk kapal lelang)/ penjualan secara langsung hasil barang rampasan; e. Builder Certificate; f. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; dan g. Identitas Pemilik

(KTP/AD+Pengesahan
instansi yang berwenang). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan

Bendera Kapal sesuai dengan kewenangannya; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi; 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis

kapal yang mengajukan permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksilapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat;

b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PENGGANTIAN NAMA KAPAL

NO PENERBITAN PENGGANTIAN NAMA KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan penggantian nama kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 14. Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat. 15. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal. 16. Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari

minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta. 17. Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal. 18. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi Surat Ukur kapal; d. Fotokopi Gross akta pendaftaran/ baliknama kapal. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan

verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Penggantian Nama Kapal diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Penerbitan Penggantian Nama Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN PENGGGUNAAN NAMA KAPAL

NO PENERBITAN PENGGGUNAAN NAMA KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan penggunaan nama kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 14. Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat. 15. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal. 16. Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan; b. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Bukti hak milik atas kapal; dan d. Identitas pemilik (KTP/Akta Anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan Instansi yang berwenang). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSPKE;
Berkas persyaratan yang telah disampaikansebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikatorpaling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Penggunaan Nama Kapal diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Penggunaan Nama Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN NOMOR PANGGILAN (CALL SIGN) KAPAL

NO PENERBITAN NOMOR PANGGILAN (CALL SIGN) KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan nomor panggilan (call sign) kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Istilah dan Definisi
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
1. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi

Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut.
Tanda Panggil (Callsign) adalah Identifikasi transmisi atau pancaran radio untuk menunjukan identitas nama stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan yang mencantumkan lokasi pendaftaran kapal b. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa c. Fotokopi Surat ukur;

d. Fotokopi Gross Akta Pendaftaran/baliknama kapal; e. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan kapal/Laporan pemeriksaan radio. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; b. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari; c. Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Nomor Panggilan (Call Sign) Kapal diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; d. Penerbitan Nomor Panggilan (Call Sign) Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

SALURAN PENGADUAN Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGUKUHAN/ENDORSEMENT SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

NO PENGUKUHAN/ ENDORSEMENT SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengukuhan/endorsement surat tanda kebangsaan kapalhanya untuk surat laut dan pas besar, dalam menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan dengan mencantumkan lokasi kapal b. Fotokopi gross akta pendaftaran/baliknama kapal; c. Fotokopi surat ukur kapal; dan d. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Pemohon mengajukan surat permohonan

verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari; 3. Pelaksanaan verifikasi dan Pengukuhan/ Endorsement surat tanda kebangsaan kapal (pas besar/surat laut) diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 4. Pengukuhan/Endorsement surat tanda kebangsaan kapal (pas besar/surat laut) yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan
dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Pengukuhan/ Endorsement surat tanda kebangsaan kapal (pas besar/surat laut)sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan

pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar dan/atau Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Pengukuhan/ Endorsement surat tanda kebangsaan kapal (pas besar/surat laut); dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis
kapal yang mengajukan permohonan Pengukuhan/Endorsement surat tanda kebangsaan kapal (pas besar/surat laut), serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan. 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil. 5. Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan. 6. Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf

a)merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengukuhan/Endorsement surat tanda kebangsaan kapal (pas besar/surat laut). 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan/atau Syahbandar berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SALINAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

No. PENERBITAN SALINAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan salinan surat tanda kebangsaan kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal. 4. Minut Akta adalah Akta asli 5. Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta. 6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. 7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang

telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan;
b. Surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang hilang; c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang rusak untuk

permohonan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang rusak. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSPKE;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Penerbitan Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan Penerbitan Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sesuai dengan kewenangannya;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Syahbandar terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, jenis, dan kriteria Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diterbitkan, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil.
Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan.
Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf

b)dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal. 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN SURAT IZIN KHUSUS 1(SATU) KALI PELAYARAN

NO PENERBITAN SURAT IZIN KHUSUS 1(SATU) KALI PELAYARAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan surat izin khusus 1(satu) kali pelayaran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). Surat izin khusus 1 (satu) kali pelayaran diterbitkan khusus untuk kapal yang dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan surat-surat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing. 2. Istilah dan Definisi

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
Minut Akta adalah Akta asli.
Gross Akta adalah salinan resmi dari Minut Akta.
Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang

selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. 7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal 9. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 10. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal. 11. Penerima hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal. 12. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan 13. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 14. Dokumentasi Pendaftaran adalah surat rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi

daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat. 15. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal. 16. Daftar Harian adalah berkah yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta. 17. Daftar Pusat adalah Daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal. 18. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah bukti kebangsaan yang diberikan kepada kapal-kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan kepada syahbandar/ kepala wilayah kerja UPT Ditjen Perhubungan Laut setempat; b. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; c. Bukti hak Milik atas kapal; d. Identitas Pemilik (KTP/Akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang). 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Syahbandar, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari;
Pelaksanaan verifikasi dan Penerbitan Surat Ijin Khusus 1 (satu) kali Pelayaran diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Penerbitan Surat Ijin Khusus 1 (satu) kali Pelayaran yang telah memenuhi syarat umum dan khusus, ditandatangani oleh Syahbandar dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan/atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan

Penerbitan Surat Ijin Khusus 1 (satu) kali Pelayaran sesuai dengan kewenangannya; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi. 3. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk:

memastikan kepatuhan Syahbandar dan/atau Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ijin Khusus 1 (satu) kali Pelayaran; dan
mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang jumlah, kategori, dan jenis
kapal yang mengajukan permohonan Penerbitan Surat Ijin Khusus 1 (satu) kali Pelayaran, serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara: a) rutin; dan/atau b) insidentil.
Monitoring dan Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dilakukan berdasarkan: a) Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis; dan/atau
b) Inspeksi lapangan.
Monitoring dan Evaluasi insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) dilakukan berdasarkan: a) Laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat; b) Kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laporan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a) merupakan informasi yang disampaikan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis kepada Pemerintah Pusat mengenai perkembangan kegiatan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau kepatuhan Syahbandar/Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Surat Ijin Khusus 1 (satu) kali Pelayaran 8. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan secara manual dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 9. Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) dalam bentuk kunjungan fisik untuk melakukan: a) pemeriksaan administratif dan fisik atas pemenuhan standar; b) pengujian; dan/atau c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL BARANG (KONSTRUKSI, PERLENGKAPAN DAN RADIO KAPAL)

NO KESELAMATAN KAPAL BARANG (KONSTRUKSI, PERLENGKAPAN DAN RADIO KAPAL) (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar keselamatan kapal barang (konstruksi, perlengkapan dan radio), untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Barang adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal barang setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau persyaratan teknis a. Surat permohonan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; b. Surat Ukur Kapal; c. Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil; d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi; e. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan; f. Sertifikat Keselamatan Radio; g. Sertifikat Klass Lambung; h. Sertifikat ILR dan PMK; i. Dockspace; dan j. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).

Khusus untuk kapal tongkang: a. Surat permohonan kepada Direktorat Perkapalan

dan Kepelautan; b. Surat Ukur Kapal; c. Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil; d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi; e. Sertifikat PMK (khusus kapal tongkang minyak); f. Dockspace; dan g. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 5 Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Tingkat Risiko: Menengah Tinggi (MT) a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKAT PEMBEBASAN

NO SERTIFIKAT PEMBEBASAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar sertifikat pembebasan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Istilah dan Definisi Sertifikat Pembebasan (Exemption Certificate) adalah suatu pengecualian yang diberikan oleh Administrator terhadap sebuah kapal terhadap aturan/persyaratan yang berlaku saat ini dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan yang memadai.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau persyaratan teknis a. Sertifikat keselamtan kapal; b. Sertifkat klasifikasi kapal; c. Sertifikat lambung timbul kapal; d. Surat ukur kapal; dan e. Surat laut/gross akta.
5 Sarana Kantor

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi (MT) a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KAPAL YANG MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA

NO PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KAPAL YANG MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Persyaratan khusus untuk kapal yang mengangkut barang berbahaya, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Persyaratan khusus Untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal barang setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan IMDG Code.

Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Sertifikat keselamatan kapal; b. Sertifikat klasifikasi kapal; c. Sertifikat lambung timbul kapal; d. Surat ukur kapal; dan e. Surat laut/ gross akta. 5 Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN INTERNASIONAL UNTUK KELAYAKAN PENGANGKUTAN GAS CAIR SECARA CURAH

NO INTERNASIONAL UNTUK KELAYAKAN PENGANGKUTAN GAS CAIR SECARA CURAH (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar internasional untuk kelayakan pengangkutan gas cair secara curah, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Internasional untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair secara Curah adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal pengangkut gas (gas carrier) setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan IGC Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dna Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada) b. Sertifikat keselamatan kapal; c. Sertifikat klasifikasi kapal; d. Sertifikat lambung timbul kapal; e. Surat ukur kapal; dan f. Surat laut/ grossakta. 5 Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN INTERNASIONAL UNTUK KELAYAKAN PENGANGKUTAN BAHAN KIMIA SECARA CURAH

NO INTERNASIONAL UNTUK KELAYAKAN PENGANGKUTAN BAHAN KIMIA SECARA CURAH (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar internasional untuk kelayakan pengangkutan bahan kimia secara curah, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Internasional untuk Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia secara Curah adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal pengangkut bahan kimia (Chemical tanker) setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan IGC Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau persyaratan teknis a. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); b. Sertifikat keselamatan kapal; c. Sertifikat klasifikasi kapal; d. Sertifikat lambung timbul kapal; e. Surat ukur kapal; dan f. Surat laut/ grossakta. 5 Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan

b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH

NO PEMENUHAN PERSYARATAN PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2 Istilah dan Definisi Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal curah (bulk carrier) setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan IMSBC Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan b. Sertifikat keselamatan kapal; c. Sertifikat klasifikasi kapal; d. Sertifikat lambung timbul kapal; e. Surat ukur kapal; dan f. Surat laut/ gross akta. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN INTERNASIONAL KELAYAKAN KAPAL YANG MENGANGKUT BAHAN BAKAR NUKLIR BERADIASI

NO INTERNASIONAL KELAYAKAN KAPAL YANG MENGANGKUT BAHAN BAKAR NUKLIR BERADIASI (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar internasional kelayakan kapal yang mengangkut bahan bakar nuklir beradiasi, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

2 Istilah dan Definisi Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal barang setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan INF Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada) b. Sertifikat keselamatan kapal; c. Sertifikat klasifikasi kapal; d. Sertifikat lambung timbul kapal; e. Surat ukur kapal; dan f. Surat laut/ grossakta.
Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI

NO KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal kecepatan tinggi, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2 Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal penumpang atau kapal barang yang mempunyai kecepatan maksimum dalam meter per detik secara terus menerus sehingga mencapai titik tertentu sesuai dengan ketentuan HSC Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). b. Sertifikat keselamatan kapal; c. Sertifikat klasifikasi kapal; d. Sertifikat lambung timbul kapal; e. Surat ukur kapal; dan f. Surat laut/ gross akta. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG

NO KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal penumpang, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal penumpang adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal penumpang setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan; dan i. Sertifikat ILR dan PMK. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

SERTIFIKATKELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

NO KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal penangkap ikan setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); b. Surat permohonan; c. Sertifikat keselamatan kapal sementara; d. Sertifikat garis muat kapal; e. Sertifikat klasifikasi kapal; f. Surat pernyataan/kapal (non klas) g. Surat ukur kapal; h. Surat laut/ gross akta kapal; i. Sertifikat pembangunan kapal (builder certificate); j. Nota dinas penggunaan/penggantian bendera/ganti nama/perombakan kapal; k. Rekomendasi pengesahan gambar; l. Berita acara pemeriksaan (BAP) kapal; m. Laporan pemeriksaan:

Laporan pemeriksaan konstruksi kapal;
Laporan pemeriksaan perlengkapan kapal;
Laporan pemeriksaan radio kapal;
Laporan pemeriksaan docking kapal;
Laporan pemeriksaan fitness kapal.
Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL DENGAN FUNGSI KHUSUS (SPECIAL PURPOSE) NO KESELAMATAN KAPAL DENGAN FUNGSI KHUSUS (SPECIAL PURPOSE) (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal dengan fungsi khusus (special purpose), untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal dengan Fungsi Khusus (Special Purpose) adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal penumpang atau kapal barang yang mengangkut special personal melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan SPS Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

SERTIFIKAT KESELAMATAN UNIT PENGEBORAN LEPAS PANTAI BERPINDAH

NO KESELAMATAN UNIT PENGEBORAN LEPAS PANTAI BERPINDAH (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan unit pengeboran lepas pantai berpindah, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah adalah Sertifikat yang diberikan pada unit pengeboran lepas pantai berpindah atau kapal yang berfungsi sebagai FSO, PFSO, FRSUmelalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan MODU Code. 3. Persyaratan Umum

b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL PESIAR NON-KOMERSIAL DENGAN TONASE KOTOR SD GT < 35

NO KESELAMATAN KAPAL PESIAR NON-KOMERSIAL DENGAN TONASE KOTOR SD GT < 35 (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal pesiar non-komersialdengan tonase kotor sd GT < 35, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial dengan Tonase Kotor sd GT < 35 adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan komersial setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan

b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN DOKUMEN OTORISASI UNTUK PENGANGKUTAN BIJI-BIJIAN

NO DOKUMEN OTORISASI UNTUK PENGANGKUTAN BIJI-BIJIAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan dokumen otorisasi untuk pengangkutan biji-bijian, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi Dokumen Otorisasi untuk Pengangkutan Biji-bijian adalah dokumen yang diberikan pada kapal curah (bulk carrier) setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan Grain Code. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL BARANG DENGAN TONASE KOTOR GT 7 SD GT < 35

NO KESELAMATAN KAPAL BARANG DENGAN TONASE KOTOR GT 7 SD GT < 35 (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal barang dengan tonase kotor GT 7 s.d GT < 35, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Kapal Barang dengan Tonase Kotor GT 7 sd GT < 35 adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal barang dengan tonase kotor GT 7 sd GT < setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan

b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG DENGAN TONASE KOTOR GT 7 SD GT < 35

NO KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG DENGAN TONASE KOTOR GT 7 SD GT < 35 (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal penumpang dengan tonase kotor GT 7 s.d GT < 35, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2 Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang dengan Tonase Kotor GT 7 sd GT < 35 adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal penumpang dengan tonase kotor GT 7 sd GT < setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan

b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL PENGANGKUT PENUMPANG

NO KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL PENGANGKUT PENUMPANG (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal tradisionalpengangkut penumpang, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal penumpang penumpang tradisional setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan

b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN GUIDELINES FOR VESSEL WITH DYNAMIC POSITIONING SYSTEM

NO GUIDELINES FOR VESSEL WITH DYNAMIC POSITIONING SYSTEM (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan guidelines for vessel with dynamic positioning system, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2 Istilah dan Definisi Guidelines for Vessel with Dynamic Positioning System adalah dokumen yang diberikan pada kapal yang memiliki fasilitas dan sistem Dynamic Positioning. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN SURAT DINAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

NO SURAT DINAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan surat dinas pelaksanaan pemeriksaan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Surat Dinas Pelaksanaan Pemeriksaan adalah surat dinas yang diterbitkan oleh kantor pusat yang ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai petunjuk dalam perpanjangan sertifikat keselamatan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Sertifikat keselamatan kapal; b. Sertifikat klasifikasi kapal; c. Sertifikat lambung timbul kapal; d. Surat ukur kapal; dan e. Surat laut/ gross akta.

Sarana Kantor
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN SURAT DINAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN

NO SURAT DINAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan surat dinas pelaksanaan pemeriksaanpenerbitan sertifikat keselamatan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Surat Dinas Pelaksanaan Pemeriksaan Penerbitan Sertifikat Keselamatan adalah surat dinas yang diterbitkan oleh kantor pusat yang ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai petunjuk dalam penerbitan sertifikat keselamatan. 3. Persyaratan Umum

a. Sertifikat keselamatan kapal; b. Sertifikat klasifikasi kapal; c. Sertifikat lambung timbul kapal; d. Surat ukur kapal; dan e. Surat laut/ gross akta 5. Sarana Kantor
6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN SURAT DINAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN UNTUK MELAKSANAKAN DOK

NO SURAT DINAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN UNTUK MELAKSANAKAN DOK (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan surat dinas pelaksanaan pemeriksaanpersiapan untuk melaksanakan dok, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142)

Istilah dan Definisi Surat Dinas Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan Untuk Melaksanakan Dok adalah surat dinas yang diterbitkan oleh kantor pusat yang ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap kapal yang akan melaksanakan pengedokan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Sertifikat keselamatan kapal; b. Sertifikat klasifikasi kapal; c. Sertifikat lambung timbul kapal; d. Surat ukur kapal;
e. Surat laut/ gross akta; dan f. Dockspace galangan kapal. 5. Sarana Kantor
6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN PENIMBALAN PEDOMAN

NO PENIMBALAN PEDOMAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penimbalan pedoman, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Penimbalan Pedoman adalah suatu kegiatan dalam rangka penerbitan deviation card yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk compass adjuster. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis a. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan b. Surat laut sementara/Permanen; c. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) d. Surat ukur sementara/permanen; e. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; f. Rekomendasi pengesahan gambar; g. Sertifikat garis muat; h. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
i. Berita acara pemeriksaan; dan j. Sertifikat ILR dan PMK. 5. Sarana Kantor

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN SURAT DINAS PERSETUJUAN PELAKSANAAN UNDER WATER INSPECTION LIEU DRY DOCK (UWILD)

NO SURAT DINAS PERSETUJUAN PELAKSANAAN UNDER WATER INSPECTION LIEU DRY DOCK (UWILD) (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan surat dinas persetujuan pelaksanaanunder water inspection lieu dry dock (UWILD), untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Surat Dinas Persetujuan Pelaksanaan Under Water Inspection Lieu Dry Dock (UWILD) adalah surat dinas yang diterbitkan oleh kantor pusat yang ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan UWILD sebagai dasar untuk perpanjangan sertifikat keselamatan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis

Sarana Kantor
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL PENGANGKUT BARANG DENGAN TONASE KOTOR GT 7 S.D. ≤ GT 35 NO KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL PENGANGKUT BARANG DENGAN TONASE KOTOR GT 7 S.D. ≤ GT 35 (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal tradisional pengangkut barang dengan tonase kotor GT 7 s.d ≤ GT 35, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d ≤ GT 35 adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal tradisonal pengangkut barang dengan tonase kotor GT 7 s.d ≤ GT 35 setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan 6. Penilaian Kesesuaian dan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang

Pengawasan dilampirkan dalam permohonan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL PENGANGKUT BARANG DENGAN TONASE KOTOR GT 35 S.D. ≤ GT 500

NO KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL PENGANGKUT BARANG DENGAN TONASE KOTOR GT 35 S.D. ≤ GT 500 (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal tradisional pengangkut barang dengan tonase kotor GT 35 s.d ≤ GT 500, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d ≤ GT 500 adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal tradisonal pengangkut barang dengan tonase kotor GT 35 s.d ≤ GT 500 setelah melalui pengujian dan pemeriksaan serta memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan 6. Penilaian Risiko Menengah Tinggi

Kesesuaian dan Pengawasan a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan; dan b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN KESELAMATAN KAPAL UNTUK 1 KALI PELAYARAN (ONE SINGLE VOYAGE) NO KESELAMATAN KAPAL UNTUK 1 KALI PELAYARAN (ONE SINGLE VOYAGE) (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keselamatan kapal untuk 1 kali pelayaran(one single voyage), untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kali pelayaran (one single voyage) adalah Sertifikat yang diberikan pada kapal yang memiliki masa berlaku hanya 1 (satu) kali pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat laut sementara/Permanen; b. Gross akta (khusus untuk sertifikat pertama) c. Surat ukur sementara/permanen; d. Sertifikat pembangunan kapal/builder certificate; e. Rekomendasi pengesahan gambar; f. Sertifikat garis muat; g. Sertifikat klasifikasi/surat pernyataan;
h. Berita acara pemeriksaan; dan i. Sertifikat ILR dan PMK. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Risiko Menengah Tinggi a. Verifikasi dan evaluasi keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ditempat kapal berada.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKASI PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN

NO SERTIFIKASI PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan sertifikasi pencegahan pencemaran danmanajemen keselamatan kapal danperlindungan lingkungan di perairan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatanusaha Angkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi 1. Perusahaan adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai manager, yang mengoperasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian. 2. Manajemen Keselamatan Kapal adalah manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan di perusahaan dan di kapal. 3. Sistem Manajemen Keselamatan adalah sistem penataan dan pendokumentasian yang memungkinkan personil menerapkan kebijakan manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan pcrusahaan secara efektif. 4. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/ SMS Manuat) adalah dokumen yang berisikan kebijakan dan prosedur untuk penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal.

Audit Manajemen Keselamatan adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.
Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/ DOC) adalah dokumen pernenuhan yang diterbitkan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan peraturan ini.
Personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/ DPA) adalah seorang atau beberapa orang di darat yang memiliki hubungan langsung dengan pcjabat tertinggi di perusahaan.
Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/ SMC) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal bekerja/ terselenggara sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan.
Ketidaksesuaian (Non Conformity) adalah keadaan pengamatan dengan bukti obyektif yang menunjukkan tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang ditentukan.
Ketidaksesuaian Besar (Major Non Conformity) adalah penyimpangan yang dapat diidentifikasi yang akan mengakibatkan ancaman serius terhadap keselamatan personil atau kapal atau resiko yang serius terhadap lingkungan sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera, termasuk lemahnya pengimplementasian dari persyaratan dalam

peraturan ini secara efektif dan sistematis. 11. Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau sertifikat. 12. Auditor Manajemen Keselamatan (Auditor ISM- Code) adalah Pejabat Pernerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan dan memiliki kompetensi. 13. Pencemaran dari Kapal adalah kerusakan pada perairan dengan segala dampaknya yang diakibatkan oleh tumpahnya atau keluarnya bahan yang disengaja atau tidak sengaja berupa minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, kotoran, sampah, dan Lidara dari kapal. 14. Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah upaya yang harus dilakukan Nakhoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (sewage), sampah (garbage), dan gas buang dari kapal ke perairan dan Udara. 15. Kecelakaan Kapal adalah kejadian yang dialami oleh kapal yang diakibatkan faktor alam, teknis, serta kelalaian manusia yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia serta pencemaran lingkungan berupa kapal kandas, tubrukan, tenggelam, dan terbakar. 16. Kapal adalah kendaraan air dengan bcntuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 17. Kapal Tangki Minyak adalah kapal yang dibangun dan diperuntukkan untuk mengangkut minyak secara curah dalam ruang-ruang muatan termasuk kapal tangki dengan muatan kombinasi dan kapal tangki pengangkut bahan cair beracun jika mengangkut muatan minyak secara curah. 18. Tangki Kapal adalah ruangan tertutup yang merupakan bagian dari konstruksi tetap kapal yang dipergunakan untuk menempatkan atau mengangkut cairan dalam bentuk curah. 19. Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% (sembilan puluh enam persen) dari panjang garis air dengan sarat 85% (delapan puluh lima persen) dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, dipilih panjang yang lebih besar. 20. Displacement adalah berat kapal yang setara dengan berat cairan yang dipindahkan. 21. Berat Kapal Kosong (Lightweight) adalah berat kapal yang terdiri atas badan kapal, mesin- mesin kapal, dan peralatan tetap kapal. 22. Bobot Mati (Deadweight) adalah kemampuan kapal untuk dapat dimuati beban sampai pada sarat tertentu. Beban tersebut meliputi muatan, bahan bakar, pelumas, air tawar, air balas, barang bawaan/bekal, penumpang, dan crew. 23. Pemilik Kapal adalah orang perseorangan atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik

kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator. 24. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya. 25. Bahan Cair adalah semua bahan yang memiliki tekanan uap tidak melebihi 0,28 MPa mutlak pada suhu 37,8° C. 26. Bahan Cair Beracun adalah bahan cair yang mengandung racun yang telah diindikasikan dalam kategori pencemaran pada IBC Code Bab 17 dan Bab 18 atau bahan yang sementara ini telah dinilai termasuk dalam kategori X, Y atau Z pada Konvensi Internasional MARPOL 73/78. 27. Kotoran (Sewage) adalah drainase dan buangan lainnya yang berasal dari toilet dan urinal, drainase yang berasal dari ruang medis melalui bak cucian, bak mandi, dan lubang kuras, drainase dari lokasi yangberisi hewan hidup atau air limbah yang bercampur dengan buangan buangan tersebut. 28. Sampah (Garbage) adalah semua jenis limbah sisa makanan, limbah domestik, limbah kegiatan, semua plastik, sisa muatan, minyak bekas sisa memasak yang tidak terpakai, jaring ikan, bangkai binatang yang dihasilkan selama kegiatan kapal secara normal dan dapat dibuang secara terus menerus atau secara periodik, kecuali bahan-bahan seperti minyak, bahan cair beracun atau kotoran sebagaimana diIstilah dan Definisikan di atas, tidak termasuk ikan segar.

Pengendalian Sistem Anti Teritip (Anti-Fouling Systems) adalah sejenis lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau mencegah menempelnya organisme yang tidak diinginkan.
Manajemen Air Balas (Ballast Water Management) adalah sistem manajemen proses-proses mekanis, fisika, kimiawi, biologis yang dilakukan secara terpisah atau bersamaan untuk menghilangkan, mengurangi tingkat bahaya, atau menghindari pengambilan atau pembuangan organisme air yang membahayakan dan bibit penyakit yang berasal dari air balas dan sedimen-sedimennya.
Standar Daya Tahan Cat Pelindung Anti Karat (Performance Standar for Protective Coating) adalah sistem manajemen penentuan dan pengerjaan serta inspeksi pengecatan terhadap tangki air balas untuk semua tipe kapal dan ruangan lambung ganda untuk tipe kapal muatan curah dengan tujuan menghindari terjadinya karat.
Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran adalah dana yang dijamin oleh perusahaan asuransi atau klub pemilik kapal atau lembaga jaminan keuangan resmi lainnya untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab pemilik kapal terhadap pencemaran perairan oleh minyak atau bahan cair beracun yang bersumber dari muatannya dan/atau minyak sebagai bahan bakar kapalnya, termasuk jaminan atas biaya yang dikeluarkan untuk tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal.
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Penilaian Kondisi Kapal (Condition Assessment Scheme/CAS) adalah kegiatan close up survey dan pengukuran ketebalan konstruksi kapal sebagaimana diatur dalam ketentuan MEPC 94 (46) dan amandemen Konvensi Internasional MARPOL 73/78.
Fasilitas Penampungan adalah semua fasilitas tetap, terapung atau bergerak yang mampu menerima limbah/sampah pencemar di laut yang berasal dari kapal dan memadai untuk tujuan penampungan dimaksud.
Dumping adalah setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya dari kapal, pesawat udara, platforms atau bangunan lainnya di laut, atau setiap pembuangan sengaja kapal, pesawat udara, platforms, atau bangunan lainnya di laut dan tidak termasuk pembuangan limbah atau lainnya yang berasal dari operasional normal kapal atau penempatan benda untuk suatu tujuan tertentu yang bukan pembuangan benda tersebut.
Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau sertifikat.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal adalah pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keselamatan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Penggolongan Sertifikat Penerbitan Sertifikat, mencakup: a. Penerbitan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) Sementara; b. Penerbitan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC); c. Pelaksanaan Verifikasi antara Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC); d. Penerbitan Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/ DOC) Sementara; e. Penerbitan Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/ DOC); f. Pelaksanaan Verifikasi tahunan Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/ DOC); g. Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP) Sementara; h. Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP); i. Pengukuhan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP); j. Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara; k. Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan

Pencemaran Oleh Minyak (IOPP); l. Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP); m. Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara; n. Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP); o. Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP); p. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara; q. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP); r. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP); s. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara; t. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC); u. Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP); v. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC); w. Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC); x. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB); y. Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB); z. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun; aa. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun secara Curah; bb. Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan Pencemaran oleh Barang Berbahaya dalam Bentuk Kemasan;

cc. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara; dd. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS); ee. Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara; ff. Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS); gg. Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan untuk Pelindung Anti Karat; hh. Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS), Akan dihapuskan setelah 1 Juli 2026 (sudah tidak diperbolehkan kapal dasar tunggal dan/atau lambung tunggal; ii. Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara, Akan dihapuskan setelah 1 Juli 2026 (sudah tidak diperbolehkan
kapal dasar tunggal dan/atau lambung tunggal); jj. Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) ; kk. Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM); ll. Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara; mm. Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM); nn. Pengukuhan Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM); oo. Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara; pp. Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal; qq. Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara; rr. Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan; ss. Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan;

tt. Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (kapal GT 100 s.d. GT < 500); uu. Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya; vv. Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya; ww. Pengawasan Pencucian Tangki Kapal (dilaksanaan di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) xx. Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal; yy. Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal; (dilaksanaan di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) zz. Persetujuan (Approval) Buku Manajemen Keselamatan; aaa. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal; bbb. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi
Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal
(Untuk kapal GT 35 s.d. GT < 300); ccc. Statement of Compliance; ddd. Persetujuan (Approval) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran; eee. Persetujuan (Approval) Peralatan Pencegahan Pencemaran; fff. Sertifikat Pembebasan alat pencegahan pencemaran. 5. Persyaratan Umum

Persyaratan Umum, meliputi: a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Sertifikat/Surat/Dokumen-Dokumen Kapal; c. Data Kapasitas dan Jenis Bahan Bakar Yang Digunakan Kapal; d. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan

e. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 6. Persyaratan khusus
Pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/ DOC), yaitu: a. Surat Penunjukan Designated Person Asshore (DPA)dan Sertifikat (DPA); b. SIUPAL/ SIOPSUS/ SIUP; dan c. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).

Pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (Safety Management System/ SMC), yaitu: a. Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/ DOC); b. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK Manual); c. Surat kerjasama pengoperasian kapal bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh pemilik kapal sesuai gross akta atau surat laut.

Pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis penerbitan Dokumen Otorisasi Melaksanakan Penutuhan Kapal (Document of Authorization to Conduct Ship Recycling), yaitu: a. Ijin Usaha Perusahaan; b. Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir; c. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah disetujui; d. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja dan sarana penampungan limbah; e. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau

Terminal untuk Kepentingan Sendiri; f. Daftar tenaga kerja terlatih. Pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis penerbitan Sertifikat Kesiapan Penutuhan Kapal (Ready for Recycling Certificate), yaitu: a. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/ agunan di bank atau pihak lainnya; b. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; c. Rencana lokasi penutuhan kapal.

Pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis penerbitan Sertifikat Inventaris Material Berbahaya (Certificate of Inventory Hazardous Material), yaitu:

Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Sertifikat Nasional/Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar, Minyak muatan, penyingkiran Kerangka Kapal (CLC, CLC B, WR), yaitu: a. Polis Asuransi (Certificate of Entry) jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka Kapal bagi kapal dengan GT > 35 s/d GT 299; b. Polis Asuransi (Certificate of Entry) jaminan ganti rugi penanggulangan pencemaran minyak bagi kapal dengan GT ≥ 100 s/d GT 999; c. Polis Asuransi (Certificate of Entry) jaminan ganti rugi penanggulangan pencemaran minyak bagi kapal dengan muatan ≥ 100 ton s/d muatan 1999 ton; d. Blue Card jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka Kapal bagi kapal dengan GT ≥ 300;

e. Polis Asuransi (Certificate of Entry) jaminan ganti rugi penanggulangan pencemaran minyak bagi kapal dengan GT ≥ 1000; f. Polis Asuransi (Certificate of Entry) jaminan ganti rugi penanggulangan pencemaran minyak bagi kapal dengan muatan ≥ 2000 ton.

Pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Sertifikat Internasional/Nasional Sistem Anti Teritip (AFS), yaitu: a. Sertifikat Cat Bebas TBT (TBT Free Certificate);
b. Gambar Bukaan Kulit (Shell Expansion); c. laporan docking kapal.

Pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanSertifikat Internasional/Nasional Manajemen Air Ballas (BWM), yaitu: a. type approval BWM Treatment bagi kapal yang memasang BWM Treatment; b. Cover BWM Plan yang sudah disetujui.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP), yaitu: a. Sertifikat approval OWS bagi kapal bangunan baru; b. Cover SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT ≥ 150 atau kapal bukan tangki minyak GT ≥ 400; c. Fotokopi Statement of Compliance (Laporan Konsumsi Bahan Bakar).

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanSertifikat Internasional

Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP), yaitu: a. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; b. Dokumen Manual Teknis Mesin (Manual Engine Technical File); c. Salinan Sertifikat EIAPP dari Engine Maker.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanSertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP), yaitu: a. Sertifikat approval Sewage Treatment bagi kapal bangunan baru; b. Data jumlah pelayar.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP), yaitu: a. Statement of Compliance (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); b. NOx Technical Code bagi kapal dibangun di atas tahun 2000
c. Sertifikat approval insinerator (bagi kapal yang memasang insinerator).

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP), yaitu: a. Sertifikat approval OWS bagi kapal bangunan baru; b. Cover SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT ≥ 150 atau kapal bukan tangki minyak GT ≥ 400; c. Sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT ≥ 600 umur 20 tahun atau lebih.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanSertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC), yaitu: a. Cover Buku SEEMP Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui; b. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; c. Dokumen Manual Teknis Mesin (Manual Engine Technical File).

Pelaku usaha melakukan pemenuhan Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS), yaitu: a. CAS Plan yang sudah disetujui; b. Docking Report/ Laporan Docking; c. Laporan CAS (survey dan perhitungan kekuatan memanjang); d. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (Ultrasonic Test).

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Pengawasan Pencucian Tangki Kapal (dilaksanaan di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), yaitu: a. Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup; b. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; c. Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; d. Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal, yaitu: a. Izin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup

b. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; c. Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; d. Izin Usaha; e. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; f. Daftar peralatan/perlengkapan yang dimiliki/ dikuasai; g. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/ perpanjangan).

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanSurat Keterangan Pencucian Tangki Kapal (dilaksanaan di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), yaitu: a. Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal; b. Buku Laporan Pemeriksaan Pencucian Tangki Kapal; c. Bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah di darat.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanPersetujuan (Approval) Buku Manajemen Keselamatan, yaitu: a. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan / Kapal (Hard/ Soft Copy); b. Safe Manning dan Crew list; c. data kapal/ ship particular.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanPersetujuan (Approval) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran, yaitu: a. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran; b. Data kapal. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanPersetujuan (Approval) Buku Catatan Eletronik Pencegahan Pencemaran, yaitu: a. Buku Catatan Eletronik Pencegahan Pencemaran

(Aplikasi/software); b. Manual Book Buku Catatan Eletronik Pencegahan Pencemaran (Aplikasi/software).

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanPersetujuan (Approval) Peralatan Pencegahan Pencemaran, yaitu: a. Buku Manual/prosedur peralatan dari pabrik pembuat
b. Spesifikasi bahan/ peralatan yang diajukan approval.

Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis PenerbitanSertifikat Pembebasan alat pencegahan pencemaran, yaitu: a. Sertifikat Pencegahan Pencemaran; b. Data kapal; c. dasar/ alasan pengajuan pembebasan.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Pemerintah. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia atau loket PTSA; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha/sertifikasi, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 7 (tujuh) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat atau dokumen atau persetujuan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;
6. sertifikat atau dokumen atau persetujuan diberikan kepada pemohon melalui aplikasi OSS terintegrasi atau layanan PTSA.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan/ standar dengan menunjuk Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Kapal atau Penilik Peralatan Pencegahan Pencemaran) untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan atau standar terhadap perusahaan atau kapal niaga melalui

mekanisme pengawasan baik tingkat pusat maupun melalui Unit Penyelenggara Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan pemenuhan terhadap persyaratan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Kapal atau Penilik Peralatan Pencegahan Pencemaran); b) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;

e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha atau awak kapal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN DOKUMEN PENGAWAKAN KAPAL

NO DOKUMEN PENGAWAKAN KAPAL (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan dokumen pengawakan kapal, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAngkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Pengawakan minimum adalah jumlah awak geladak dan mesin minimum yang dipersyaratkan baik yang memenuhi kualifikasi maupun yang tidak memenuhi kualifikasi untuk memungkinkan kapal berlayar dalam situasi pelayaran dalam area operasi yang ditentukan dalam kon- disi yang wajar.
Pengukuhan adalah pengakuan kewenangan jabatan di atas kapal sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat, ukuran kapal dan daerah pelayaran.
Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang memberikan kewenangan kepada pemegang sertifikat tersebut untuk menduduki suatu jabatan di kapal.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi Sertifikat Keselamatan; c. Fotokopi Surat Ukur; d. Fotokopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut); e. Fotokopi Sertifikat Pelaut; f. Fotokopi Crew List; dan g. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau a. Melakukan pelaporan apabila ada perubahan data kapal dan daerah pelayaran; dan

Persyaratan Teknis
b. Laporan pemeriksaan bagi kapal baru/ganti bendera. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar kelayanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia, Pemohon akan diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing

palinglama 1 (satu) hari kerja; 5. Hasil verifikasi menjadi dasar penerbitan Sertifikat Standar Dokumen Pengawakan Kapal (Safe Manning Document) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta Syahbandar setempat melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumendan/atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel;

f) melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151

STANDAR KEGIATAN KETENAGAKERJAAN MARITIM (MLC) SEMENTARA

NO KETENAGAKERJAAN MARITIM (MLC) SEMENTARA (KBLI 50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan ketenagakerjaan maritim (MLC) sementara, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahaAngkutan Laut (50111, 50114, 50121, 50131, 50134, 50141, 50133, 50142). 2. Istilah dan Definisi

Maritime Labour Convention, 2006 selanjutnya disebut MLC 2006 adalah konvensi ketenagakerjaan maritim.
Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim selanjutnya disebut Sertifikat MLC adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan amandemennya.
Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian I selanjutnya disebut Deklarasi MLC Bagian I adalah Deklarasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan amandemennya serta peraturan nasional.
Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerj aan Maritim Bagian II selanjutnya disebut Deklarasi MLC Bagian II adalah Deklarasi yang dibuat oleh pemilik kapal yang menyatakan kapalnya telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan arnandemennya.
Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Sementara selanjutnya disebut Sertifikat MLC Sementara adalah sertifikat sementara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan jangka waktu tertentu tanpa dilengkapi dengan Deklarasi MLC yang

menyatakan suatu kapal dalam proses pemenuhan ketentuan MLC 2006 dan amandemennya. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Surat Ukur sementara; c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara; d. Sertifikat Keselamatan sementara; e. Sertifikat Minimum Safe Manning; f. Sertifikat Manajemen Keselamatan sementara; g. Sertifikat MLC bagi kapal yang pernah didaftarkan di negara lain (jika ada); h. Prosedur perusahaan terkait MLC 2006; dan i. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Memenuhi hasil pemeriksaan kesesuaian audit. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar kelayanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim (MLC) Sementara oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta Syahbandar setempat melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan

menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel; f) melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151

STANDAR KEGIATAN KETENAGAKERJAAN MARITIM (MLC) DAN DEKLARASI KEPATUHAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL (DMLC) BAG. I

NO KETENAGAKERJAAN MARITIM (MLC) DANDEKLARASI KEPATUHAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL (DMLC) BAG. I (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan ketenagakerjaan maritim (MLC) dandeklarasi kepatuhan perlindungan awak kapal (DMLC) Bag. I)

Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan ketenagakerjaan maritim (MLC) dandeklarasi kepatuhan perlindungan awak kapal (DMLC) Bag. I.
Istilah dan Definisi
Maritime Labour Convention, 2006 selanjutnya disebut MLC 2006 adalah konvensi ketenagakerjaan maritim.
Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim selanjutnya disebut Sertifikat MLC adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan amandemennya.
Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian I selanjutnya disebut Deklarasi MLC Bagian I adalah Deklarasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan amandemennya serta peraturan nasional.
Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian II selanjutnya disebut Deklarasi MLC Bagian II adalah Deklarasi yang dibuat oleh pemilik kapal yang menyatakan kapalnya telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan arnandemennya.
Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Sementara selanjutnya disebut Sertifikat MLC Sementara

adalah sertifikat sementara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan jangka waktu tertentu tanpa dilengkapi dengan Deklarasi MLC yang menyatakan suatu kapal dalam proses pemenuhan ketentuan MLC 2006 dan amandemennya. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Surat Ukur; c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal; d. Sertifikat Keselamatan; e. Sertifikat Minimum Safe Manning f. Sertifikat Manajemen Keselamatan; g. Gambar Rencana Umum Kapal (General Arrangement) yang sudah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut; h. Deklarasi MLC Bagian II yang sudah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut; i. Sertifikat MLC bagi yang sudah pernah terdaftar di negara lain; dan j. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Melaksanakan pemeriksaan antara (intermediate); b. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit. 5. Sarana Kantor dan sarana transportasi ke kapal untuk pemeriksaan. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar kelayanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim (MLC) dan Deklarasi Kepatuhan Perlindungan Awak Kapal (DMLC) Bag. I oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta Syahbandar setempat melaksanakan

pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. 4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN DEKLARASI KEPATUHAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL (DMLC) BAG. II

NO PENGESAHAN DEKLARASI KEPATUHAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL (DMLC) BAG. II (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengesahan deklarasi kepatuhan perlindungan awak kapal (DMLC) Bag. II) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan deklarasi kepatuhanperlindungan awak kapal (DMLC) Bag. II. 2. Istilah dan Definisi

Maritime Labour Convention, 2006 selanjutnya disebut MLC 2006 adalah konvensi ketenagakerjaan maritim.
Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim selanjutnya disebut Sertifikat MLC adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan amandemennya.
Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerj aan Maritim Bagian I selanjutnya disebut Deklarasi MLC Bagian I adalah Deklarasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan amandemennya serta peraturan nasional.
Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian II selanjutnya disebut Deklarasi MLC Bagian II adalah Deklarasi yang dibuat oleh pemilik kapal yang menyatakan kapalnya telah memenuhi ketentuan MLC 2006 dan arnandemennya.
Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Sementara selanjutnya disebut Sertifikat MLC Sementara adalah sertifikat sementara yang diterbitkan oleh

Direktur Jenderal dengan jangka waktu tertentu tanpa dilengkapi dengan Deklarasi MLC yang menyatakan suatu kapal dalam proses pemenuhan ketentuan MLC 2006 dan amandemennya. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Laporan pemenuhan rekomendasi pemeriksaan saat penerbitan Sertifikat MLC sementara; c. Deklarasi MLC Bagian II yang telah divalidasi oleh perusahaan; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Melaksanakan pemeriksaan antara (intermediate); b. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; c. Melaporkan apabila terdapat perubahan dalam Deklarasi Kepatuhan Perlindungan Awak Kapal (DMLC) Bag. II kepada DJPL. 5. Sarana Kantor

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar kelayanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Pengesahan Deklarasi Kepatuhan Perlindungan Awak Kapal (DMLC) Bag. II oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta Syahbandar setempat melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap

keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. 4. Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; b) memperoleh keterangan dan/atau

membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumendan/atau mendokumentasikan secara elektronik; e) melakukan pengambilan sampel; f) melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)/ COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT (CBA)

NO PENGESAHAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)/ COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT (CBA) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengesahan kesepakatan kerja bersama (KKB)/ collective bargaining agreement (CBA)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan kesepakatan kerja bersama (KKB)/ collective bargaining agreement (CBA). 2. Istilah dan Definisi

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan nasional dan/atau organisasi pekerja internasional yang berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. CBA dengan asosiasi pekerja; c. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (jika ada); d. Surat Keputusan Pengesahan dan atau perubahan dari Keinstansi yang berwenang; e. Manning agreement terdiri dari: Letter of Apangkatment yang telah diendorse (principal asing) atau Letter of Apangkatment (principal lokal); f. Surat Kuasa untuk bertindak atas nama principal;

g. Draft PKL; h. Ship Registry; dan i. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan dalam CBA dan melaporkan perubahannya kepada Syahbandar atau pejabat berwenang yang ditunjuk. 5. Sarana Kantor

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar kelayanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua)

hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Collective Bargaining Agreement (CBA) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen;

e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN REKOMENDASI PELAKSANAAN SKK (SURAT KETERANGAN KECAKAPAN PELAUT)

NO REKOMENDASI PELAKSANAAN SKK (SURAT KETERANGAN KECAKAPAN PELAUT) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan rekomendasi pelaksanaan SKK (Surat Keterangan Kecakapan Pelaut) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan rekomendasi pelaksanaan SKK(Surat Keterangan Kecakapan Pelaut). 2. Istilah dan Definisi 1. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut, termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan sendiri. 2. Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama. 3. Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun secara tradisional termasuk kapal layar motor dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi. 4. Surat Keterangan Kecakapan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan melaksanakan fungsi sesuai tanggung jawab bagi kapal penangkap ikan dan kapal tradisional ukuran <35 GT. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Daftar sarana dan prasarana; c. Tenaga pengajar paling rendah Ahli Nautika/Teknika Tingkat V; d. Kurikulum dan silabus pembelajaran sesuai Peraturan Ka. Badan Diklat; dan e. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan

lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Melaporkan setiap pelaksaaan kegiatan dan SKK yang diterbitkan. 5 Sarana Ruangan kelas untuk proses pembelajaran 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Unit Pelaksana teknis mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lamapaling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Surat Rekomendasi Pelaksanaan SKK (Surat Keterangan Kecakapan Pelaut) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar kegiatan melalui mekanisme pengawasan dan laporan kegiatan sebelumnya dari Unit Pelaksana Teknis.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban:

a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN KARTU IDENTITAS PELAUT

(SEAFARERS IDENTITY DOCUMENT/SID)

NO KARTU IDENTITAS PELAUT (SEAFARERS IDENTITY DOCUMENT/SID) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan kartu identitas pelaut (seafarers identity document/SID)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kartu identitas pelaut(seafarers identity document/SID). 2. Istilah dan Definisi

Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dalam jabatan apa pun
yang tercantum dalam Sijil Awak Kapal.
Dokumen Pelaut adalah dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut.
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal yang dapat berlaku dengan perjanjian kerja laut yang masih berlaku.
Kartu ldentitas Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri sendiri (stand- alone documents) merupakan dokumen perjalanan naik kapal bentuk lain dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan bukan pengganti paspor sesuai dengan “ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers'
Identity Documents Convention, 1958 as

amended’’yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 mengenai Perubahan Konvensi Dokumen Identitas Pelaut, 1958. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. memiliki Buku Pelaut yang masih berlaku; c. memiliki kepesertaan asuransi ketenagakerjaan; d. surat pengantar atau jaminan dari perusahaan pemberi kerja merupakan pengganti Perjanjian Kerja Laut; dan e. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau persyaratan teknis Setiap pelaut dan taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal yang akan berlayar keluar negeri dan/atau bekerja di atas kapal berbendera asing sebagai dokumen perjalanan naik kapal wajib memiliki Kartu Identitas Pelaut. 5. Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus.

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui: a. pemeriksaan dokumen;dan/atau b. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Kartu Identitas Pelaut (Seafarers Identity Document/SID)) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya. b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan. c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN BUKU PELAUT (BARU)

NO BUKU PELAUT (BARU) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan buku pelaut (baru)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan buku pelaut (baru). 2. Istilah dan Definisi

Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dalam jabatan apa pun
yang tercantum dalam Sijil Awak Kapal.
Dokumen Pelaut adalah dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut.
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal yang dapat berlaku dengan perjanjian kerja laut yang masih berlaku.
Kartu ldentitas Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri sendiri (stand- alone documents) merupakan dokumen perjalanan naik kapal bentuk lain dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan bukan pengganti paspor sesuai dengan “ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers'
Identity Documents Convention, 1958 as amended’’ yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 mengenai Perubahan Konvensi Dokumen Identitas Pelaut,
Perjanjian Kerja laut atau Seafarers Employment Agreement adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh awak kapal dengan pengusaha angkutan di perairan.
Sijil adalah pencatatan daftar awak kapal dan penumpang (supernumery) diatas kapal.
Sijil awak kapal adalah pencatatan daftar awak kapal pada Buku Sijil diatas kapal dan/atau Buku Pelaut bagi awak kapal yang memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.
Sijil penumpang (supernumery) adalah pencatatan daftar penumpang (supernumery) diatas kapal.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut; c. Fotokopi sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut yang telah dilegalisir atau asli Surat Keterangan Praktik Laut untuk taruna/i yang melaksanakan praktik laut; d. Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter;
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; f. Fotokopi akta kelahiran/KTP;
g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 5x5 dan 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan baju kemeja

putih berdasi hitam (berlatar belakang warna biru untuk bagian dek, warna merah untuk bagian mesin); dan h. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Melakukan penyjilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off).

Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan

standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Buku Pelaut (Baru) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau

mendokumentasikan secara elektronik;
4. Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN BUKU PELAUT (HABIS MASA BERLAKU)

NO BUKU PELAUT (HABIS MASA BERLAKU) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan buku pelaut (habis masa berlaku)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar buku pelaut (habis masa berlaku). 2. Istilah dan Definisi

Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dalam jabatan apa pun
yang tercantum dalam Sijil Awak Kapal.
Dokumen Pelaut adalah dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut.
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal yang dapat berlaku dengan perjanjian kerja laut yang masih berlaku.
Kartu ldentitas Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri sendiri (stand- alone documents) merupakan dokumen perjalanan naik kapal bentuk lain dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan bukan pengganti paspor sesuai dengan “ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers'
Identity Documents Convention, 1958 as amended’’ yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 mengenai Perubahan Konvensi Dokumen Identitas Pelaut,
Perjanjian Kerja laut atau Seafarers Employment Agreement adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh awak kapal dengan pengusaha angkutan di perairan.
Sijil adalah pencatatan daftar awak kapal dan penumpang (supernumery) diatas kapal.
Sijil awak kapal adalah pencatatan daftar awak kapal pada Buku Sijil diatas kapal dan/atau Buku Pelaut bagi awak kapal yang memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.
Sijil penumpang (supernumery) adalah pencatatan daftar penumpang (supernumery) diatas kapal.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi Buku Pelaut yang lama; c. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter; d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 5x5 dan 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan baju putih berdasi hitam (berlatar belakang warna biru untuk bagian dek, warna merah untuk bagian mesin); dan e. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off).

Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Buku Pelaut (habis masa berlaku) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan

Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN BUKU PELAUT (HILANG ATAU RUSAK)

NO BUKU PELAUT (HILANG ATAU RUSAK) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan buku pelaut (hilang atau rusak)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar buku pelaut (hilang atau rusak). 2. Istilah dan Definisi

Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dalam jabatan apa pun
yang tercantum dalam Sijil Awak Kapal.
Dokumen Pelaut adalah dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut.
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal yang dapat berlaku dengan perjanjian kerja laut yang masih berlaku.
Kartu ldentitas Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri sendiri (stand- alone documents) merupakan dokumen perjalanan naik kapal bentuk lain dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan bukan pengganti paspor sesuai dengan “ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers'
Identity Documents Convention, 1958 as amended’’ yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 mengenai Perubahan Konvensi Dokumen Identitas Pelaut,
Perjanjian Kerja laut atau Seafarers Employment Agreement adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh awak kapal dengan pengusaha angkutan di perairan.
Sijil adalah pencatatan daftar awak kapal dan penumpang (supernumery) diatas kapal.
Sijil awak kapal adalah pencatatan daftar awak kapal pada Buku Sijil diatas kapal dan/atau Buku Pelaut bagi awak kapal yang memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.
Sijil penumpang (supernumery) adalah pencatatan daftar penumpang (supernumery) diatas kapal.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi Buku Pelaut yang hilang/rusak (jika ada); c. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk Buku Pelaut yang hilang; d. Surat Kesehatan dari dokter;
e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 5x5 dan 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan baju putih berdasi hitam (berlatar belakang warna biru untuk bagian dek, warna merah untuk bagian mesin); dan f. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Melakukan penyjilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off).
Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi

penerbitan Buku Pelaut (hilang atau rusak) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PELAKSANA PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur;

c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERPANJANGAN BUKU PELAUT

NO PERPANJANGAN BUKU PELAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan perpanjangan buku pelaut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan buku pelaut. 2. Istilah dan Definisi

Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dalam jabatan apa pun
yang tercantum dalam Sijil Awak Kapal.
Dokumen Pelaut adalah dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut.
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal yang dapat berlaku dengan perjanjian kerja laut yang masih berlaku.
Kartu ldentitas Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri sendiri (stand- alone documents) merupakan dokumen perjalanan naik kapal bentuk lain dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan bukan pengganti paspor sesuai dengan “ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers'
Identity Documents Convention, 1958 as amended’’ yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 mengenai

Perubahan Konvensi Dokumen Identitas Pelaut, 1958. 6. Perjanjian Kerja laut atau Seafarers Employment Agreement adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh awak kapal dengan pengusaha angkutan di perairan. 7. Sijil adalah pencatatan daftar awak kapal dan penumpang (supernumery) diatas kapal. 8. Sijil awak kapal adalah pencatatan daftar awak kapal pada Buku Sijil diatas kapal dan/atau Buku Pelaut bagi awak kapal yang memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku. 9. Sijil penumpang (supernumery) adalah pencatatan daftar penumpang (supernumery) diatas kapal. 10. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Asli Buku Pelaut dan c. Durasi waktusesuaidengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Melakukan penyjilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off). 5. Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Perpanjangan Buku Pelaut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk perpanjangan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/ KAPAL LAYAR MOTOR/ KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL (BARU)

NO BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/KAPAL LAYAR MOTOR/KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL (BARU) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/ Kapal Layar Motor/ kapal yang dibangun tradisional (baru))

Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan buku pelaut untuk pelaut pada kapalpenangkap ikan/kapal layar motor/ kapal yang dibangun tradisional (baru).
Istilah dan Definisi
Buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan /kapal layar motor /kapal yang dibangun secara tradisional adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaut yang bekerja diatas kapal layar motor/kapal tradisional/kapal penangkap ikan yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan dokumen paerjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor
Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung dan hewan yang hidup dilaut termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk menangkap ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri
Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama
Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun secara tradisional termasuk kapal layar motor

dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi.

Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut; c. Fotokopi akta kelahiran/KTP; d. Surat keterangan sehat dari rumah sakit/puskesmas; e. Fotokopi SKK 30/60 mil atau sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran Rakyatatau sertifikat BASIC SAFETY TRAININGKapal Ikan atau sertifikat kecakapan kapal tradisonal pengangkut penumpang;
f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan baju putih berdasi hitam berlatar belakang warna biru; dan g. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Melakukan penyjilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off). 5. Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/ Kapal yang Dibangun Tradisional (Baru) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/KAPAL LAYAR MOTOR/ KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL (HABIS MASA BERLAKU)

NO BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/KAPAL LAYAR MOTOR/ KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL (HABIS MASA BERLAKU) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/kapal layar motor/ kapal yang dibangun tradisional (habis masa berlaku)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan buku pelaut untuk pelaut pada kapalpenangkap ikan/kapal layar motor/kapal yang dibangun tradisional(habis masa berlaku). 2. Istilah dan Definisi

Buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/kapal layar motor/kapal yang dibangun secara tradisional adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaut yang bekerja diatas kapal layar motor/kapal tradisional/kapal penagkap ikan yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan dokumen paerjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor
Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung dan hewan yang hidup dilaut termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk menangkap ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri
Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama
Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun

secara tradisional termasuk kapal layar motor dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Asli Buku Pelaut; c. Surat keterangan sehat dari rumah sakit/puskesmas; d. Fotokopi SKK 30/60 mil atau sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran Rakyatatau sertifikat BASIC SAFETY TRAININGKapal Ikan atau sertifikat kecakapan kapal tradisonal pengangkut penumpang;
e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan baju putih berdasi hitam berlatar belakang warna biru; dan f. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Melakukan penyjilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off). 5 Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan

verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/ Kapal yang Dibangun Tradisional (habis masa berlaku) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/KAPAL LAYAR MOTOR/ KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL (HILANG ATAU RUSAK)

NO BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/KAPAL LAYAR MOTOR/KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL (HILANG ATAU RUSAK) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/kapal layar motor/ kapal yang dibangun tradisional (hilang atau rusak)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan buku pelaut untuk pelaut pada kapalpenangkap ikan/kapal layar motor/ kapal yang dibangun tradisional(hilang atau rusak). 2. Istilah dan Definisi

Buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/kapal layar motor/kapal yang dibangun secara tradisional adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaut yang bekerja diatas kapal layar motor/kapal tradisional/kapal penagkap ikan yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan dokumen paerjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor.
Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung dan hewan yang hidup dilaut termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk menangkap ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama.
Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun

secara tradisional termasuk kapal layar motor dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi Buku Pelaut yang hilang/rusak (jika ada); c. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk Buku Pelaut yang hilang; d. Surat keterangan sehat dari rumah sakit/puskesmas; e. Fotokopi SKK 30/60 mil atau sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran Rakyatatau sertifikat BASIC SAFETY TRAININGKapal Ikan atau sertifikat kecakapan kapal tradisonal pengangkut penumpang;
f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan baju putih berdasi hitam berlatar belakang warna biru; dan g. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Melakukan penyjilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off)

Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan /kapal layar motor/ Kapal yang Dibangun Tradisional (hilang atau rusak) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme

verifikasi dokumen persyaratan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERPANJANGAN BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/KAPAL LAYAR MOTOR/ KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL

NO PERPANJANGAN BUKU PELAUT UNTUK PELAUT PADA KAPAL PENANGKAP IKAN/KAPAL LAYAR MOTOR/ KAPAL YANG DIBANGUN TRADISIONAL (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan perpanjangan buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/kapal layar motor/ kapal yang dibangun tradisional) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan buku pelaut untuk pelaut padakapal penangkap ikan/kapal layar motor/kapal yang dibangun tradisional. 2. Istilah dan Definisi

Buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/kapal layar motor/kapal yang dibangun secara tradisional adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaut yang bekerja diatas kapal layar motor/kapal tradisional/kapal penagkap ikan yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan dokumen paerjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor.
Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung dan hewan yang hidup dilaut termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk menangkap ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama.
Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun secara tradisional termasuk kapal layar motor dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Asli Buku Pelaut; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Melakukan penyjilan saat naik dan turun kapal (sign on dan sign off). 5. Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer khusus 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran

penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Perpanjangan Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/kapal layar motor/Kapal yang Dibangun Tradisional oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik. 4. Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk perpanjangan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) DAN PENYIJILAN BUKU PELAUT

NO PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) DAN PENYIJILAN BUKU PELAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengesahan perjanjian kerja laut (PKL) dan penyijilan buku pelaut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan perjanjian kerja laut (PKL) dan penyijilan buku pelaut. 2. Istilah dan Definisi

Perjanjian Kerja laut atau Seafarers Employment Agreement adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh awak kapal dengan pengusaha angkutan di perairan.
Sijil adalah pencatatan daftar awak kapal dan penumpang (supernumery) diatas kapal.
Sijil awak kapal adalah pencatatan daftar awak kapal pada Buku Sijil diatas kapal dan/atau Buku Pelaut bagi awak kapal yang memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Asli Buku Pelaut; c. Surat Mutasi Sign on atau Sign off; d. Perjanjian Kerja Laut yang sudah ditandatangani oleh perusahaan dan pelaut dan diketahui oleh Syahbandar; e. Surat persetujuan orang tua/wali dan sekolah bagi taruna/I;

f. Fotokopi Surat Keterangan Praktik Laut bagi taruna/i yang akan melaksanakan Praktek Kerja Laut dari pimpinan lembaga diklat; g. Letter of Guarantee dari perusahaan yang mempekerjakan (untuk Pelaut Mandiri); h. Surat Persetujuan dari Keluarga (untuk pelaut mandiri);
i. Surat Pernyataan akan melaporkan diri ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal RI di Negara tujuan (untuk pelaut mandiri); dan j. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Mengecek keabsahan dokumen yang dipersyaratkan; b. Melaporkan daftar awak kapal kepada Syahbandar; dan c. Melaporkan diri di Kedubes RI di Negara tujuan/tempat sandar atau kepada pelabuhan Negara (Pelaut Mandiri).

Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai

dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan penyijilan Buku Pelaut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada

angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya. 3. Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan yang diperlukan; c) Membuat catatan yang diperlukan; d) Meminta salinan dari dokumen; dan/atau e) Mendokumentasikan secara elektronik. 4. Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk pengesahan dan penyijilan sesuai standar

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SURAT KETERANGAN MASA LAYAR

NO SURAT KETERANGAN MASA LAYAR (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan surat keterangan masa layar) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan surat keterangan masa layar. 2. Istilah dan Definisi

Masal Layar (Sea Going Service) adalah pengalaman bekerja di atas kapal yang berkaitan dengan penerbitan ata revalidasi sertifikat atau kualifikasi lainnya
Penyijilan awak kapal pada Buku Pelaut dilakukan oleh Syahbandar atau Perwakilan Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia wajib dilakukan pada fasilitas dalam jaringan (daring) sistem informasi kepelautan.
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal yang dapat berlaku dengan perjanjian kerja laut yang masih berlaku.
Perjanjian Kerja Laut atau Seafarers Employment Agreement adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh awak kapal dengan pengusaha angkutan di perairan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Asli Buku Pelaut dan Fotokopi; d. Fotokopi Sertifikat Keahlian/Keterampilan Pelaut; dan e. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Memastikan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer .
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat Keterangan Masa Layar oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut

palinglama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (SKK) 30 MIL/60 MIL

NO SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (SKK) 30 MIL/60 MIL (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan surat keterangan kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil.

Istilah dan Definisi
Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut, termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan sendiri.
Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama.
Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun secara tradisional termasuk kapal layar motor dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi.
Surat Keterangan Kecakapan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan melaksanakan fungsi sesuai tanggung jawab bagi kapal penangkap ikan dan kapal tradisional ukuran <35 GT.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi akta kelahiran/KTP; c. Fotokopi ijazah paling rendah SD atau sederajat; d. Surat keterangan sehat dari rumah sakit/puskesmas; e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan baju putih (berlatar

belakang warna biru untuk bagian dek, warna merah untuk bagian mesin); dan f. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Memenuhi seleksi administrasi; b. Mengikuti pelatihan SKK 30 mil/60 mil. 5. Sarana Ruangan kelas untuk proses pembelajaran 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Pendidikan, Pelatihan, pengujian dan sertifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1diverifikasi oleh penyelenggara pendidikan yang telah diberikan wewenang untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan paling lama 2 (dua) hari;
Laporan hasil pedidikan, pelatihan dan pengujian yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar menjadi dasar bagi penerbitan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Badan
melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur;

c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN MUALIM PELAYARAN RAKYAT/JURU MOTOR PELAYARAN RAKYATTK. II

NO MUALIM PELAYARAN RAKYAT/JURU MOTOR PELAYARAN RAKYATTK. II (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk. II) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk. II. 2. Istilah dan Definisi

kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut, termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan sendiri.
Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama.
Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun secara tradisional termasuk kapal layar motor dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi.
Surat Keterangan Kecakapan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan melaksanakan fungsi sesuai tanggung jawab bagi kapal penangkap ikan dan kapal tradisional ukuran <35 GT.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi akta kelahiran/KTP; c. Fotokopi

ijazah paling rendah SD atau sederajat;
d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga)lembar dengan baju putih (berlatar

belakang warna biru untuk bagian dek, warna merah untuk bagian mesin); dan e. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Memenuhi seleksi administrasi; dan b. Mengikuti pelatihan Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk. II. 5. Sarana Ruangan kelas untuk proses pembelajaran

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Pendidikan, Pelatihan, pengujian dan sertifikasi oleh Pemerintah.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1diverifikasi oleh penyelenggara pendidikan yang telah diberikan wewenang untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan paling lama 2 (dua) hari;
Laporan hasil pedidikan, pelatihan dan pengujian yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk.

IIoleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut bersama Kepala Badan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik.
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN MUALIM PELAYARAN RAKYAT/JURU MOTOR PELAYARAN RAKYATTK. I

NO MUALIM PELAYARAN RAKYAT/JURU MOTOR PELAYARAN RAKYATTK. I (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran Rakyat Tk. I) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk. I. 2. Istilah dan Definisi

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut, termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan sendiri.
Kapal Motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama.
Kapal Tradisional adalah kapal yang dibangun secara tradisional termasuk kapal layar motor dan tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi.
Surat Keterangan Kecakapan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan melaksanakan fungsi sesuai tanggung jawab bagi kapal penangkap ikan dan kapal tradisional ukuran <35 GT.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi

Sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk. II; c. Fotokopi akta kelahiran/KTP; d. Fotokopi ijazah paling rendah SD atau sederajat;
e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan baju putih (berlatar

belakang warna biru untuk bagian dek, warna merah untuk bagian mesin); dan f. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Memenuhi seleksi administrasi; dan b. Menikuti pelatihan Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk. I. 5. Sarana Ruangan kelas untuk proses pembelajaran. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Pendidikan, Pelatihan, pengujian dan sertifikasi oleh Pemerintah.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh penyelenggara pendidikan yang telah diberikan wewenang untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan paling lama 2 (dua) hari;
Laporan hasil pedidikan, pelatihan dan pengujian yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat/Juru Motor Pelayaran RakyatTk. I oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut bersama Kepala Badan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan

prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENYIJILAN PADA BUKU SIJIL

NO PENYIJILAN PADA BUKU SIJIL (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan penyijilan pada buku sijil) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penyijilan pada buku sijil.

Istilah dan Definisi
Perjanjian Kerja laut atau Seafarers Employment Agreement adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh awak kapal dengan pengusaha angkutan di perairan.
Sijil adalah pencatatan daftar awak kapal dan penumpang (supernumery) diatas kapal.
Sijil awak kapal adalah pencatatan daftar awak kapal pada Buku Sijil diatas kapal dan/atau Buku Pelaut bagi awak kapal yang memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis a. Surat mutase on/off dari perusahaan; dan b. Asli Buku Pelaut yang sudah disijil on kapal. 5. Sarana Kantor

Penilaian a. Menengah Tinggi (MT):

Kesesuaian dan Pengawasan Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 4 (empat) jam kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 2 (dua) jam kerja; dan
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Penyijilan pada Buku Sijil oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) jam kerja.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan berhak: a) Memeriksa laporan; b) Meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; c) Meminta salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban: a) Menyusun tinjauan atas laporan; b) Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur; c) Memberikan rekomendasi untuk Penyijilan pada Buku Sijil sesuai standar.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL

NO PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL (KBLI 78101, 78102) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pembukaan kantor cabangperusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (78101); dan b. Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (78102). 2. Istilah dan Definisi

Perusahaan Angkutan Laut adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan diluar negeri.
Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapalsesuai kualifikasi.
Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan nasional dan/atau organisasl pekerja internasional yang berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional.
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Perjanjian Kerja Laut (Seafarers's Employment Agreement) adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan dengan pelaut yang akan diperkerjakan sebagai awak kapal.
Kesepakatan Kerja adalah kesepakatan antara pekerjal pelaut mandiri dengan pemilik/operator kapal yang wajib diketahui oleh pejabat yang ditunjuk atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang terdekat.
Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal.
Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau perjanjian kerja laut.
Pelaut Mandiri adalah pelaut yang melakukan ikatan kontrak dengan perusahaan pelayaran asing dengan tidak melalui agen.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Akta pendirian perusahaan;
c. Sertifikat Standar Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK); d. Surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang; e. Urgensi pendirian kantor cabang; dan f. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SEHATI;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke aplikasi SEHATI sebagaimana dimaksud pada angka 1

diverifikasi oleh tim verifikatorpaling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja; 4. Berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI

berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja; 5. Hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
6. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta Syahbandar setempat melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untukmelakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 5. Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator. 6. Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau

c) Pejabat fungsional lainnya. 7. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 8. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 9. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana. 10. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha. d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN (APPROVAL) PROGRAM STUDI LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN

NO PENGESAHAN (APPROVAL) PROGRAM STUDI LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengesahan (approval) program studi lembaga diklat kepelautan) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan (approval)program studi lembaga diklat kepelautan. 2. Istilah dan Definisi Pengesahan (approval) adalah pengakuan program diklat, simulator, laboratorium, bengkel kerja, pengalaman di kapal latih, masa layar, buku catatan pelatihan (training record book), dan rumah sakit serta bentuk pengakuan lainnya terkait peraturan ini yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPerhubungan Laut. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional; b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar international. 6. Penilaian Kesesuaian dan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui

Pengawasan

verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi oleh tim verifikator paling lama (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja;
hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Pengesahan (approval) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinandan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Auditor Kepelautan.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.
Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN (APPROVAL) PROGRAM STUDI LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar International. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon segera menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi oleh tim verifikatorpaling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak

melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja; 5. Hasil verifikasi menjadi dasar bagi Perpanjangan Sertifikat Pengesahan (approval) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan oleh Direktur JenderalPerhubungan

Lautpaling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasanbeserta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk tim verifikator yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan/atau Auditor

Kepelautan. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha. d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT (CERTIFICATE OF COMPETENCY/COC) KAPAL NIAGA

NO SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT (CERTIFICATE OF COMPETENCY/COC) KAPAL NIAGA (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan sertifikat keahlian pelaut (certificate of competency/COC) kapal niaga) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan sertifikat keahlian pelaut (certificate of competency/COC) kapal niaga. 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat
yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk
Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS,sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya dan
pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan
tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan
fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat. 3. Persyaratan Umum a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktusesuaidengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional; b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar International.

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan tterhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon segera menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi oleh penyelenggara pendidikan yang telah diberikan approval untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, durasi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Kurikulum yang telah ditetapkan Kepala Badan;
Laporan hasil pedidikan, pelatihan dan pengujian yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut (Certificate of Competency/COC) Kapal Niaga oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal

Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi

lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT (CERTIFICATE OF COMPETENCY/COC) KAPAL IKAN

NO SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT (CERTIFICATE OF COMPETENCY/COC) KAPAL IKAN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan sertifikat keahlian pelaut (certificate of competency/coc) kapal ikan) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan sertifikat keahlian pelaut(certificate of competency/COC) kapal ikan. 2 Istilah dan Definisi Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat
yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk
Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS,sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya
dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan
tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan
fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasiwaktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran

sesuai standar international 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan tterhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator oleh penyelenggara pendidikan yang telah diberikan approval untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, durasi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Kurikulum yang telah ditetapkan Kepala Badan;
Laporan hasil pedidikan, pelatihan dan pengujian yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut (Certificate of Competency/COC) Kapal Ikan oleh Direktur JenderalPerhubungan Lautpaling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik; b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa;

d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT (CERTIFICATE OF COMPETENCY/COC) KAPAL NEGARA

NO SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT (CERTIFICATE OF COMPETENCY/COC) KAPAL NEGARA (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan sertifikat keahlian pelaut (certificate of competency/COC) kapal negara) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan sertifikat keahlian pelaut(certificate of competency/COC) kapal negara. 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat
yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk
Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS,sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya dan
pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan
tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan
fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat. 3. Persyaratan umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran

sesuai standar International. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon segera menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diverifikasi oleh penyelenggara pendidikan yang telah diberikan approval untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, durasi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Kurikulum yang telah ditetapkan Kepala Badan;
Laporan hasil pedidikan, pelatihan dan pengujian yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut (Certificate of Competency/COC) Kapal Negara oleh Direktur JenderalPerhubungan Lautpaling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal

Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan

f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN PELAUT (CERTIFICATE OF PROFICIENCY/COP)

NO SERTIFIKAT KETERAMPILAN PELAUT (CERTIFICATE OF PROFICIENCY/COP) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan sertifikat keterampilan pelaut (certificate of proficiency/COP)) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan sertifikat keterampilan pelaut(certificate of proficiency/COP). 2 Istilah dan Definisi SertifikatKeterampilanadalah
sertifikatselaindarisertifikat

keahlian dan pengukuhanyang

diterbitkanuntukPelautyang
menyatakantelahmemenuhi persyaratanpelatihan,kompetensi,dan masalayar. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui internasional maupun nasional; b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar Internasional. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon segera menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi oleh penyelenggara pendidikan yang telah diberikan approval untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, durasi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Kurikulum yang telah ditetapkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
Laporan hasil pedidikan, pelatihan dan pengujian yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Keterampilan Pelaut (Certificate of Proficiency/COP) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan

perizinan berusaha. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik; b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak:

a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKAT PENGUKUHAN PELAUT (CERTIFICATE OF ENDORSEMENT/COE)

NO SERTIFIKAT PENGUKUHAN PELAUT (CERTIFICATE OF ENDORSEMENT/COE) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan sertifikat pengukuhan pelaut (certificate of endorsement/COE)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan sertifikat pengukuhan pelaut(certificate of endorsement/COE). 2. Istilah dan Definisi SertifikatPengukuhanadalah
sertifikatyangmenyatakan

kewenangan jabatankepada pemiliksertifikatkeahlianpelaut
untukmelaksanakantugas dan fungsi sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional; b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar International 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon segera menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Pengukuhan Pelaut (Certificate of Endorsement/COE) oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal

Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan. 3. Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan

menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGESAHAN KEWENANGAN DALAM COE

NO PENGESAHAN KEWENANGAN DALAM COE (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengesahan kewenangan dalam COE) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengesahan kewenangan dalam COE. 2. Istilah dan Definisi Pengesahan kewenangan adalah pengakuan kepada pemilik sertifikat keahlian setelah memastikan keaslian dan validitas sertifikat yang dimiliki sesuai Regulasi V-1-1 dan V-1-2 STCW 1978 beserta amandemenya. 3. Persyaratan umum

Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat);
Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan
Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan Khusus Sertifikat COC/COE/COP asli
Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar Internasional.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon segera menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Pengesahan kewenangan dalam COE oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada

angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 4. Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
5. Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik; b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 6. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 7. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan

sampel;melakukan pengujian; dan/atau g) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGGANTI COC/COP/COE HILANG ATAU RUSAK

NO PENGGANTI COC/COP/COE HILANG ATAU RUSAK (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengganti coc/cop/coe hilang atau rusak) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengganti COC/COP/COE hilang atau rusak.

Istilah dan Definisi
Sertifikat Keahlian Pelaut adalah
sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan
untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS,sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III atau IV Konvensi STCW 1978
beserta amandemennya dan pemilik sah
sertifikat untuk melaksanakan tugas
sesuai kapasitasnya dan melaksanakan
fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat.
Sertifikat Pengukuhan adalah
sertifikat yang menyatakan kewenangan
jabatan kepada pemilik sertifikat
keahlian pelaut untuk melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat
tanggung jawabnya.
SertifikatKeterampilanadalah sertifikat selain darisertifikat keahlian dan pengukuhan
yang diterbitkan untuk Pelaut
yangmenyatakan telah memenuhipersyaratan pelatihan,kompetensi, dan masa layar.
Persyaratan umum

OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional; dan b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar International. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon segera menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan

standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billingpaling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat pengganti COC/COP/COE hilang atau rusak oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau

d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENGUKUHAN PELAUT (CERTIFICATE OF ENDORSEMENT/COE)

NO PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENGUKUHAN PELAUT (CERTIFICATE OF ENDORSEMENT/COE) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan perpanjangan sertifikat pengukuhan pelaut (certificate of endorsement/coe) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan sertifikat pengukuhan pelaut (certificate of endorsement/COE). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang menyatakan kewenangan jabatan kepada
pemilik sertifikat keahlian pelaut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar Internasional. 6. Penilaian Kesesuaian dan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui

Pengawasan Pendidikan, Pelatihan, pengujian dan sertifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikatoryang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat pengganti COC/COP/COE hilang atau rusak oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikatoruntuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan;

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN LEGALISASI SERTIFIKAT PELAUT

NO LEGALISASI SERTIFIKAT PELAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan legalisasi sertifikat pelaut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan legalisasi sertifikat pelaut. 2. Istilah dan Definisi Legalisasi Sertifikat Pelaut adalah legalisasi sertifikat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional; b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar Internasional. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Legalisasi Sertifikat Pelaut oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha,

prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN KEABSAHAN SERTIFIKAT PELAUT

NO KEABSAHAN SERTIFIKAT PELAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan keabsahan sertifikat pelaut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan keabsahan sertifikat pelaut. 2. Istilah dan Definisi Keabsahan Sertifikat Pelaut adalah keabsahan sertifikat dari penerbit sertifikat baik oleh Lembaga Diklat maupun dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional; b. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan. 5. Sarana Alat peraga simulasi yang terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan untuk pembelajaran sesuai standar Internasional. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat Keabsahan Sertifikat Pelaut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATANONLINE DATA SERTIFIKAT

NO ONLINE DATA SERTIFIKAT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan online data sertifikat) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan online data sertifikat. 2. Istilah dan Definisi Online Data Sertifikat adalah penginputan data online setelah keabsahan sertifikat yang diberikan bagi sertifikat yang diterbitkan sebelum adanya data online sertifikat.

Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 2 (dua) hari kerja; 3. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Online Data Sertifikat oleh Direktur Jenderal
paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunganmelaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

a) Instruktur dan Pendidik b) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; c) Auditor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN REKOMENDASI PENGGUNAAN PELAUT ASING

NO REKOMENDASI PENGGUNAAN PELAUT ASING (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan rekomendasi penggunaan pelaut asing) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan rekomendasi penggunaan pelaut asing. 2. Istilah dan Definisi

Sertifikat keahlian pelaut adalah sertifikat yang di terbitkan dan dikukuhkan untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS, sesuai ketentuan pada Chapter II, III atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemenya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat.
Sertifikat pengukuhan adalah sertifikat yang menyatakan wewenang jabatan kepada pemilik sertifikat keahlian pelaut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tingkat tanggung jawabnya.
Persyaratan Umum
Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Fotokopi sertifikat keahlian dari negara penerbit;
Fotokopi sertifikat pengakuan;
Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian; dan
Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis
Memastikan proses alih teknologi;
Memastikan jabatan yang dapat diberikan hanya untuk perwira manajemen level.
Sarana Kantor dilengkapi dengan komputer dan printer
Penilaian a. Menengah Tinggi (MT):

Kesesuaian dan Pengawasan Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Surat Rekomendasi Penggunaan Pelaut Asing oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGAKUAN PELAUT ASING (CERTIFICATE OF RECOGNITION/COR)

NO PENGAKUAN PELAUT ASING (CERTIFICATE OF RECOGNITION/COR) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengakuan pelaut asing (certificate of recognition/cor)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengakuan pelaut asing(certificate ofrecognition/COR). 2. Istilah dan Definisi Sertifikat pengakuan pelaut asing adalah pengakuan sertifikat pelaut asing berdasarkan kesepakatan antar pihak sesuai regulasi I/10 STCW 1978 beserta amandemenya. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Fotokopi sertifikat keahlian dari negara asal; c. Fotokopi sertifikat keterampilan dari negara asal; d. Fotokopi sertifikat pengukuhan dari negara asal; e. Pengesahan keabsahan sertifikat dari negara asal; f. Sertifikat keselamatan kapal; g. Daftar awak kapal; dan h. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus Masih dalam rentang masa studi 5 tahun. 5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja.
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Sertifikat Pengakuan Pelaut Asing (Certificate of Recognition/COR) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk

melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . c. Pelaksana Pengawasan 4. Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
5. Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya. 6. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 7. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik;

f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN REKOMENDASI PELAKSANAAN UKP (UJIAN KEAHLIAN PELAUT) PRA PRAKTIK LAUT

NO REKOMENDASI PELAKSANAAN UKP (UJIAN KEAHLIAN PELAUT) PRA PRAKTIK LAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan rekomendasi pelaksanaan ukp (ujian keahlian pelaut) pra praktik laut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan rekomendasi pelaksanaan UKP(ujian keahlian pelaut) pra praktik laut. 2. Istilah dan Definisi Surat Rekomendasi adalah surat rekomendasi yang diajukan kepada DPKP untuk pelaksanaan UKP Pra- Praktik laut bagi taruna/i yang masih terdaftar di Dapodik/PDPT dengan masa studi paling lama 5 (lima) Tahun. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan rekomendasi UKP); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Rekomendasi UKP; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus Masih dalam rentang masa studi 5 tahun. 5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan Pemohon akan diverifikasi oleh Tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing palinglama 1 (satu) hari kerja
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Surat Rekomendasi Pelaksanaan UKP (Ujian Keahlian Pelaut) Pra Praktik Lautoleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN REKOMENDASI PELAKSANAAN UKP (UJIAN KEAHLIAN PELAUT) PASCA PRAKTIK LAUT

NO REKOMENDASI PELAKSANAAN UKP (UJIAN KEAHLIAN PELAUT) PASCA PRAKTIK LAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan rekomendasi pelaksanaan UKP (ujian keahlian pelaut) pasca praktik laut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan rekomendasi pelaksanaan UKP(ujian keahlian pelaut) pascapraktik laut. 2. Istilah dan Definisi Surat Rekomendasi adalah surat rekomendasi yang diajukan kepada DPKP untuk pelaksanaan UKP Pasca-Praktik Laut bagi taruna/I yang telah menyelesaikan Praktek Laut dengan memiliki Surat Keterangan Lulus Pra-Praktik Laut yang masih berlaku paling lama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai lulus ujian Pra-Praktik Laut sampai dengan lulus ujian Pasca-Praktik laut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan rekomendasi UKP); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Rekomendasi UKP; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus Masih dalam rentang masa studi 3 tahun setelah lulus ujian Pra Praktik Laut. 5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan Pemohon akan diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Surat Rekomendas;i Pelaksanaan UKP (Ujian Keahlian Pelaut) Pasca Praktik Lautoleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Dalam melaksanakan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: d) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; e) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; f) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; g) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; h) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan i) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan

kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN UJIAN TRAINING RECORD BOOK (TRB)

NO UJIAN TRAINING RECORD BOOK (TRB) (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan ujian training record book (trb)) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan ujian training record book (TRB). 2. Istilah dan Definisi Ujian Training Record Bookadalah kegiatan ujian buku catatan pelatihan dan pengalaman seorang kadet diatas kapal oleh DPKP/PUKP sesuai STCW 1978 beserta amandemenya. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan rekomendasi Ujian TRB); dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan

teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikansebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 3(tiga) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billingpaling lama 1 (satu) kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Ujian Training Record Book (TRB) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;

b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN UJIAN KEAHLIAN PELAUT PRA PRAKTIK LAUT

NO UJIAN KEAHLIAN PELAUT PRA PRAKTIK LAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan ujian keahlian pelaut pra praktik laut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan ujian keahlian pelaut pra praktik laut. 2. Istilah dan Definisi Ujian Keahlian Pelaut Pra Praktik Lautadalah ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut bagi peserta Ujian dengan metode ujian tulis dan praktek komprehensif sebelum melakukan Praktek Laut diatas kapal. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus Masih dalam rentang masa studi 5 tahun 5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikansebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 3(tiga) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Ujian Keahlian Pelaut Pra Praktik Lautoleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada

angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN UJIAN KEAHLIAN PELAUT PASCA PRAKTIK LAUT

NO UJIAN KEAHLIAN PELAUT PASCA PRAKTIK LAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan ujian keahlian pelaut pasca praktik laut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan ujian keahlian pelaut pascapraktik laut. 2. Istilah dan Definisi Ujian Keahlian Pelaut Pasca Praktik lautadalah ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut bagi peserta Ujian dengan metode ujian tulis dan praktek komprehensif setelah melakukan Praktek Laut diatas kapal. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Masih dalam rentang masa studi 3 tahun; b. Lulus ujian TRB. 5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. MENENGAH TINGGI (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai

dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaiman dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 3(tiga) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Ujian Keahlian PelautPasca Praktik Lautoleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN UJIAN KEAHLIAN PELAUT

NO UJIAN KEAHLIAN PELAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan ujian keahlian pelaut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan ujian keahlian pelaut. 2. Istilah dan Definisi Ujian Keahlian Pelaut Adalah ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut bagi peserta Ujian dengan metode ujian tulis dan praktek komprehensif. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan

teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 3(tiga) hari kerja; 3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) kerja; 4. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi Ujian Keahlian Pelaut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau

c) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikanpemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 4. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT

NO SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan sertifikat kesehatan pelaut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan sertifikat kesehatan pelaut. 2. Istilah dan Definisi Sertifikat Kesehatan adalah sertifikat yang ditandatangani oleh praktisi medis yang dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan pelaut sesuai STCW 1978 beserta amandemennya. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan sertifikat kesehatan; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. KTP/Passpor/Buku Pelaut; b. Sertifikat keterampilan Basic Safety Training; c. Pas foto terbaru ukuran 3x4 2 (dua) lembar:

Latar warna biru bagi pelaut bagian deck;
Latar warna merah bagi pelaut bagian mesin; atau
Latar warna putih bagi pelaut bagian departmen lain.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melaluimelalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasimelalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikansebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pemeriksaan kesehatan pelaut di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Rumah Sakit/Klinik Utama yang ditunjuk;
Berdasarkan laporan hasil penilaian olehdokter pemeriksaan kesehatan pelaut, maka diberikan sertifikat kesehatan pelaut.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme verifikasi dokumen persyaratan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; b) Auditor; atau c) Pejabat fungsional lainnya.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.
Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SURAT/SERTIFIKAT PENUNJUKAN RUMAH SAKIT/KLINIK UTAMA UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT

NO SURAT/SERTIFIKAT PENUNJUKAN RUMAH SAKIT/KLINIK UTAMA UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan surat/sertifikat penunjukan rumah sakit/klinik utama untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pelaut) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan surat/sertifikat penunjukan rumah sakit/klinik utamauntuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pelaut. 2. Istilah dan Definisi Surat/Sertifikat Penunjukan Rumah Sakit/Klinik Utamaadalah penetapan Rumah Sakit/Klinik Utama yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan pelaut. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Sertifikat (pernyataan mandiri atas pemenuhan rekomendasi penunjukan Rumah Sakit); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan rekomendasi penunjukan Rumah Sakit; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus a. Mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran, kesehatan, dan ketenagakerjaan; b. Memenuhi sistem penyelenggaran pemeriksaan kesehatan pelaut sesuai dengan International Convention on Standar of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 dan Maritime Labour Convention 2006 beserta amandemennya; c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan pelaut;

d. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal. 5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia, Pemohon akan diverifikasi oleh tim verifikatorpaling lama 2 (dua) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
Hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat/sertifikat Rekomendasi PenunjukanRumah Sakit oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta BKKP melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan menunjuk Pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk: a) memastikan kepatuhan Pelaku usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan b) mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Auditor Kepelautan dan

Tenaga Medis. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. 6. Pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif dalam hal ditemukannya pelanggaran dari Pelaku usaha.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGUJIAN ALAT KESELAMATAN PELAYARAN

NO PENGUJIAN ALAT KESELAMATAN PELAYARAN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengujian alat keselamatan pelayaran) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengujian alat keselamatan pelayaran. 2. Istilah dan Definisi

Alat Keselamatan Pelayaran adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Muatan kapal adalah semua muatan dan/atau kemasan muatan yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat keselamatan pelayaran menurut ketentuan dan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Muatan Kapal adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap muatan dan/atau kemasan menurut ketentuan dan prosedur tertentu yang sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan terhadap alat keselamatan pelayaran sebelum dipasarkan oleh

pabrikan di Indonesia untuk memastikan kesesuaian tipe alat keselamatan pelayaran; 6. Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat keselamatan pelayaran masih sesuai dengan parameter yang digunakan pada sertifikat pengujian pertama dan pemutakhiran dokumen tertentu yang menjadi persyaratan pengujian pertama; 7. Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat keselamatan pelayaran yang telah dilakukan pengujian pertama atau pengujian berkala namun tetap diperlukan inspeksi setelah dilaksanakan pemasangan di atas kapal dan/atau pada periode tertentu untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik; 8. Pengujian Muatan Kapal adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian karakteristik dari muatan dan/atau kemasan muatan yang ada di kapal berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan serta keselamatan pelayaran; 9. Pelabelan adalah identitas setiap unit tipe alat keselamatan pelayaran yang telah memperoleh sertifikat pengujian pertama; 10. Alat Uji adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian Alat Keselamatan Pelayaran dan Bahan Keselamatan Pelayaran sesuai fungsinya. 3. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pengujian pertama alat keselamatan pelayaran: a. Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar.

Persyaratan umum pengujian berkala alat keselamatan pelayaran: a. Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar.

Persyaratan umum pemeriksaan tahunan: a. Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar.

Persyaratan umum pengujian muatan kapal: a. Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar.

Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Persyaratan khusus: a. Pengujian pertama alat keselamatan pelayaran

dokumen atau sertifikat pemegang merek (principal) yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat alat keselamatan pelayaran;
dokumen spesifikasi teknis, gambar, dan desain Alat Keselamatan Pelayaran;
buku petunjuk penggunaan Alat Keselamatan Pelayaran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
Standar operasional prosedur berisi tahapan pembuatan alat atau bahan keselamatan pelayaran;
surat pernyataan yang berisi: a) bersedia melakukan pengiriman sampel; b) jaminan spesifikasi teknis, gambar, dan desain pada sampel sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, gambar dan desain alat keselamatan pelayaran; dan

c) bersedia mengambil kembali sampel yang telah dilakukan pengujian 6. surat pernyataan dari pabrik pembuat alat keselamatan pelayaran bahwa dokumen yang dikirimkan merupakan milik pabrik.

b. Pengujian berkala alat keselamatan pelayaran

dokumen atau sertifikat pemegang merek (principal) yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat alat keselamatan pelayaran;
dokumen spesifikasi teknis, gambar, dan desain Alat Keselamatan Pelayaran;
buku petunjuk penggunaan Alat Keselamatan Pelayaran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
Standar operasional prosedur berisi tahapan pembuatan alat atau bahan keselamatan pelayaran;
surat pernyataan yang berisi: a) bersedia melakukan pengiriman sampel; b) jaminan spesifikasi teknis, gambar, dan desain pada sampel sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, gambar dan desain alat keselamatan pelayaran; dan c) bersedia mengambil kembali sampel yang telah dilakukan pengujian

c. Pemeriksaan Tahunan alat keselamatan pelayaran

Salinan Surat Persetujuan Kewenangan (SPK) Service Station (SS);
Laporan hasil pemeriksaan (Service Report);
Dokumentasi alat sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan;
Sarana No. Nama Unit/ Jenis Bentuk Ket

Instalasi (1) (2) (3) (4) (5) a. Laborato rium Fasili tas Ruang Uji Ruangan untuk pengujian alat- alat keselamatan pelayaran. Peral atan Pengujian Peralatan Navigasi dan Komunikas i

GMDSS Ship Station Console Marine Radio Test Set GMDSS Tester Radio MF/ HF/VHF Test Console GPS Receiver Beacon Tester GMDSS Tester Jotron Tron Stat Unidec Vessel Traffic Service AIS Base Station Global Position System (GPS) Simulator Simulator Kapal Electronic Chart Display System AIS Kelas A AIS Kelas B Luminance Colorymeter

Humidity and Temperature Test Tensile Strength Ozone Aging Chamber Charpy Impact Test Under Water Thickness Gauge Agilent Network Analyzer Portable Radio Test Set

b.
Instalasi Bengkel Peral atan Mesin Bubut

Mesin Las

Mesin Frais Vertikal

Mesin Pelubang Plat

Genset Denyo

Genset Hartech

Genset Fuji

Mesin Pemotong Kayu

Mesin Gerinda

Mesin Bor

Duduk Mesin Penekuk Pipa

Shaping Machine (Skraf)

Table Spot Welding Machine

Alat Pemotong Plat

Hydraulic Press

Roll Plat

Perle ngka pan Forklift Heli

Forklift Yale

Kompresor

Hard Jack Lifter

HighPressu re Water Jet

Tangga Besi

Dongkrak Buaya

Gerobak Drum

Pemotong Rumput

c. Instalasi Worksho Peral atan GMDSS Tester

p Hydrotest HRU Unit

Breathing Air Compressio n Machine

Hydrotest Hand Pump

Level Liquid Indicator

Manometer
Peralatan pemeriksa an Immersion Suit

Adjustable Wrench

Perle ngka pan ILR kapasitas 20 orang

EEBD kapasitas 15 menit

Ratchet Belt

Pillow Bag

Webbing Sling

Stripping

Timbangan gantung Digital

Foam

Applicator Tank Fire Extinguish er

Mini CO2 System

Safety Cage Cylinder

d. Kapal Negara Peral atan Radar

Echo Sounder

GPS

AIS

ECDIS

RADIO

EPIRB

SART

Gyro Track

Remote Kemudi

Switch Handle

Perle ngka pan Lifejacket

Liferaft

APAR

Lifebouy

Sekoci

6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diverifikasi oleh tim verifikator paling lamapaling lama 2 (dua) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat/sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinanberusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan;

c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN KEWENANGAN PERBAIKAN DAN
PERAWATAN ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN

NO PEMBERIAN PERSETUJUAN KEWENANGAN PERBAIKAN DAN
PERAWATAN ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan persetujuan kewenangan perbaikan dan perawatan alat-alat keselamatan pelayaran) 1 Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pemberian persetujuan kewenangan perbaikan danperawatan alat-alat keselamatan pelayaran.

2 Istilah dan Definisi 1. Alat Keselamatan Pelayaran adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya. 2. Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Alat Keselamatan Pelayaran adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan alat keselamatan pelayaran yang telah diberikan persetujuan dari Direktur Jenderal. 3. Monitoring sebagai bentuk pembinaan adalah hal pengawasan dari BTKP dengan tim khusus untuk melakukan survey dan pengecekan baik dokumen administrasi dan dokumen teknis serta peralatan dan perlengkapan kerja pada workshop penyedia jasa perawatan dan perbaikan alat keselamatan pelayaran.
4. Uji petik merupakan kegiatan BTKP dalam melakukan pengawasan di lapangan terhadap

kualitas dan kuantitas hasil perawatan dan perbaikan alat keselamatan pelayaran di atas kapal baik kapal penumpang dan kapal barang yang memiliki pola trayek tetap dan tidak tetap. 5. Audit merupakan kegiatan pengawasan terhadap hasil kinerja penyedia jasa perawatan dan perbaikan alat keselamatan pelayaran yang bersifat administratif dan teknis. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar; dan
b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS

4 Persyaratan khusus atau persyaratan teknis Persyaratan Teknis Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Alat Kespel: a. Dimensi bengkel paling sedikit: Panjang : 15 meter Lebar : 7 meter Tinggi : 6 meter

b. Perawatan Inflatable Liferaft (ILR):

Luas ruangan bengkel ILR paling sedikit dapat menampung 2 buah ILR dengan kapasitas paling sedikit 25 orang, tidak bercampur dengan kegiatan perawatan alat keselamatan lainnya;
Memiliki tenaga ahli yang memiliki Authorized Certificate yang disahkan oleh BTKP;
Tenaga pembantu/ asisten harus memiliki sertifikat basic perawatan dari BTKP; dan
Tersedia tempat pembuangan limbah. c. Perawatan PMK:
Luas min : 25 m2
Tinggi min : 3 meter
Tenaga ahli memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manufaktur;
Tenaga pembantu harus memiliki sertifikat basic perawatan dari BTKP;
Tersedianya: a) Pembuangan/ pengelolaan limbah; b) Pintu darurat; c) Alat penghisap udara (Exhaust Fan). 5 Sarana No. Nama Unit/ Instal asi Jenis Bentuk Ket (1) (2) (3) (4) (5) a. Labor atoriu m Fasili tas Ruang Uji Ruangan untuk pengujian alat-alat keselamatan pelayaran. Peral atan Pengujian peralatan Navigasi dan Komunikasi GMDSS Ship Station Console Marine Radio Test Set GMDSS Tester Radio MF/ HF/VHF Test Console GPS Receiver Beacon Tester GMDSS Tester Jotron Tron Stat Unidec Vessel Traffic Service

AIS Base Station Global Position System (GPS) Simulator Simulator Kapal Electronic Chart Display System AIS Kelas A AIS Kelas B Luminance Colorymeter Humidity and Temperature Test Tensile Strength Ozone Aging Chamber Charpy Impact Test Under Water Thickness Gauge Agilent Network Analyzer Portable Radio Test Set

b. Instal asi Bengk el Peral atan Mesin Bubut

Mesin Las

Mesin Frais

Vertikal Mesin Pelubang Plat

Genset Denyo

Genset Hartech

Genset Fuji

Mesin Pemotong Kayu

Mesin Gerinda

Mesin Bor Duduk

Mesin Penekuk Pipa

Shaping Machine (Skraf)

Table Spot Welding Machine

Alat Pemotong Plat

Hydraulic Press

Roll Plat

Perle ngka pan Forklift Heli

Forklift Yale

Kompresor

Hard Jack Lifter

High Pressure Water Jet

Tangga Besi

Dongkrak Buaya

Gerobak Drum

Pemotong Rumput

c.
Instal asi Works hop Peral atan GMDSS Tester

Hydrotest HRU Unit

Breathing Air Compressio n Machine

Hydrotest Hand Pump

Level Liquid Indicator

Manometer

Peralatan pemeriksaa n Immersion Suit

Adjustable Wrench

Perle ngka pan ILR kapasitas 20 orang

EEBD kapasitas 15 menit

Ratchet Belt

Pillow Bag

Webbing Sling

Stripping

Timbangan gantung Digital

Foam Applicator Tank

Fire Extinguisher

Mini CO2 System

Safety Cage Cylinder

6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Pemerintah. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 2 (dua) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat/sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanismepengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGUJIAN MUATAN IMSBC DAN KEMASAN IMDG

NO PENGUJIAN MUATAN IMSBC DAN KEMASAN IMDG (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pengujian muatan IMSBC dan kemasan IMDG) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pengujian muatan IMSBC dan kemasan IMDG. 2. Istilah dan Definisi

Alat Keselamatan Pelayaran adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Muatan kapal adalah semua muatan dan/atau kemasan muatan yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat keselamatan pelayaran menurut ketentuan dan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Muatan Kapal adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap muatan dan/atau kemasan menurut ketentuan dan prosedur tertentu yang sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan terhadap alat keselamatan pelayaran sebelum dipasarkan oleh pabrikan di Indonesia untuk memastikan kesesuaian tipe alat keselamatan pelayaran;
Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat keselamatan pelayaran masih sesuai dengan parameter yang digunakan pada sertifikat pengujian pertama dan pemutakhiran dokumen tertentu yang menjadi persyaratan pengujian pertama;
Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat keselamatan pelayaran yang telah dilakukan pengujian pertama atau pengujian berkala namun tetap diperlukan inspeksi setelah dilaksanakan pemasangan di atas kapal dan/atau pada periode tertentu untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik;
Pengujian Muatan Kapal adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian karakteristik dari muatan dan/atau kemasan muatan yang ada di kapal berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan serta keselamatan pelayaran;
Pelabelan adalah identitas setiap unit tipe alat keselamatan pelayaran yang telah memperoleh sertifikat pengujian pertama;
Alat Uji adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian Alat Keselamatan Pelayaran dan Bahan Keselamatan Pelayaran sesuai fungsinya.
Persyaratan Umum

Persyaratan umum pengujian muatan IMSBC: a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar.

Persyaratan umum pengujian kemasan IMDG: a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Persyaratan khusus: a. Pengujian Muatan IMSBC

salinan informasi sifat fisik dan karakteristik yang terkandung pada sampel bahan keselamatan pelayaran;
khusus kargo grup A wajib melampirkan sertifikat MC dan TML;
tandar operasional prosedurpengambilan sampel bahan keselamatan pelayaran;
standar operasional prosedur (SOP) pengendalian kadar air sampel bahan keselamatan pelayaran;
surat pernyataan yang berisi: a) bersedia melakukan pengiriman sampel; b) jaminan spesifikasi teknis, gambar, dan desain pada sampel sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, gambar dan desain alat keselamatan pelayaran; dan c) bersedia mengambil kembali sampel yang telah dilakukan pengujian.

b. Pengujian Kemasan IMDG

salinan informasi zat yang terkandung pada

contoh muatan bahan keselamatan pelayaran; 2. standar operasional prosedur pengambilan contoh kemasan muatan bahan keselamatan pelayaran; 3. surat pernyataan yang berisi: a) bersedia melakukan pengiriman sampel; b) jaminan spesifikasi teknis, gambar, dan desain pada sampel sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, gambar dan desain alat keselamatan pelayaran; dan c) bersedia mengambil kembali sampel yang telah dilakukan pengujian 5. Sarana No. Nama Unit/ Instalasi Jenis Bentuk Ket (1) (2) (3) (4) (5) a. Laborato rium Fasili tas Ruang Uji Ruangan untuk pengujian alat- alat keselamatan pelayaran.

Peral atan Pengujian Peralatan Navigasi dan Komunik asi GMDSS Ship Station Console Marine Radio Test Set GMDSS Tester Radio MF/ HF/VHF Test Console GPS Receiver Beacon Tester GMDSS Tester Jotron Tron Stat Unidec Vessel Traffic

Service AIS Base Station Global Position System (GPS) Simulator Simulator Kapal Electronic Chart Display System AIS Kelas A AIS Kelas B Luminance Colorymeter Humidity and Temperature Test Tensile Strength Ozone Aging Chamber Charpy Impact Test Under Water Thickness Gauge Agilent Network Analyzer Portable Radio Test Set

b. Instalasi Bengkel Peral atan Mesin Bubut

Mesin Las
Mesin Frais Vertikal

Mesin

Pelubang Plat Genset Denyo

Genset Hartech

Genset Fuji

Mesin Pemotong Kayu

Mesin Gerinda

Mesin Bor Duduk

Mesin Penekuk Pipa

Shaping Machine (Skraf)

Table Spot Welding Machine

Alat Pemotong Plat

Hydraulic Press

Roll Plat

Perle nkap an Forklift Heli

Forklift Yale

Kompreso r

Hard Jack Lifter

High Pressure Water Jet

Tangga Besi

Dongkrak Buaya

Gerobak Drum

Pemotong Rumput

c. Instalasi Worksho p Peral atan GMDSS Tester

Hydrotest HRU Unit

Breathing Air Compress ion Machine

Hydrotest Hand Pump

Level Liquid Indicator

Manomet er

Peralatan pemeriks

aan Immersion Suit Adjustabl e Wrench

Perle ngka pan ILR kapasitas 20 orang

EEBD kapasitas 15 menit

Ratchet Belt

Pillow Bag

Webbing Sling

Stripping

Timbanga n gantung Digital

Foam Applicator Tank

Fire Extinguis her

Mini CO2 System

Safety Cage Cylinder

d. Kapal Negara Peral atan Radar

Echo Sounder

GPS

AIS

ECDIS

RADIO

EPIRB

SART

Gyro Track

Remote Kemudi

Switch Handle

Perle ngka pan Lifejacket

Liferaft

APAR

Lifebouy

Sekoci

6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (mt): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan

benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama paling lama 2 (dua) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat/sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanismepengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada

angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBERIAN LABEL

NO PEMBERIAN LABEL (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pemberian label) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pemberian label alat keselamatan pelayaran. 2. Istilah dan Definisi

Alat Keselamatan Pelayaran adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Muatan kapal adalah semua muatan dan/atau kemasan muatan yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat keselamatan pelayaran menurut ketentuan dan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Muatan Kapal adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap muatan dan/atau kemasan menurut ketentuan dan prosedur tertentu yang sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan terhadap alat

keselamatan pelayaran sebelum dipasarkan oleh pabrikan di Indonesia untuk memastikan kesesuaian tipe alat keselamatan pelayaran; 6. Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat keselamatan pelayaran masih sesuai dengan parameter yang digunakan pada sertifikat pengujian pertama dan pemutakhiran dokumen tertentu yang menjadi persyaratan pengujian pertama; 7. Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat keselamatan pelayaran yang telah dilakukan pengujian pertama atau pengujian berkala namun tetap diperlukan inspeksi setelah dilaksanakan pemasangan di atas kapal dan/atau pada periode tertentu untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik; 8. Pengujian Muatan Kapal adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian karakteristik dari muatan dan/atau kemasan muatan yang ada di kapal berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan serta keselamatan pelayaran; 9. Pelabelan adalah identitas setiap unit tipe alat keselamatan pelayaran yang telah memperoleh sertifikat pengujian pertama; 10. Alat Uji adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian Alat Keselamatan Pelayaran dan Bahan Keselamatan Pelayaran sesuai fungsinya. 3. Persyaratan Umum

OSS. 4. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Persyaratan khusus: a. salinan sertifikat pengujian pertama; b. paling sedikit 500 unit label per permohonan.

Sarana No. Nama Unit/ Instalasi Jenis Bentuk Ket (1) (2) (3) (4) (5) a. Laborato rium Fasilitas Ruang Uji Ruangan untuk pengujian alat-alat keselamat an pelayaran

Peralatan Pengujian Peralatan Navigasi dan Komunikasi

GMDSS Ship Station Console Marine Radio Test Set GMDSS Tester Radio MF/ HF/VHF Test Console GPS Receiver Beacon

Tester GMDSS Tester Jotron Tron Stat Unidec Vessel Traffic Service AIS Base Station Global Position System (GPS) Simulator Simulator Kapal Electronic Chart Display System AIS Kelas A AIS Kelas B Luminanc e Colorymet er Humidity and Temperat ure Test Tensile Strength

Ozone Aging Chamber Charpy Impact Test Under Water Thickness Gauge Agilent Network Analyzer Portable Radio Test Set

b. Instalasi Bengkel Peralatan Mesin Bubut

Mesin Las

Mesin Frais Vertikal

Mesin Pelubang Plat

Genset Denyo

Genset Hartech

Genset Fuji

Mesin Pemotong Kayu

Mesin Gerinda

Mesin Bor Duduk

Mesin

Penekuk Pipa Shaping Machine (Skraf)

Table Spot Welding Machine

Alat Pemotong Plat

Hydraulic Press

Roll Plat

Perlengk apan Forklift Heli

Forklift Yale

Kompresor

Hard Jack Lifter

High Pressure Water Jet

Tangga Besi

Dongkrak Buaya

Gerobak Drum

Pemotong Rumput

c. Instalasi Workshop Peralatan GMDSS Tester

Hydrotest HRU Unit

Breathing Air Compression Machine

Hydrotest Hand Pump

Level Liquid Indicator

Manometer

Peralatan pemeriksaan Immersion Suit

Adjustable Wrench

Perlengk apan ILR kapasitas 20 orang

EEBD kapasitas 15 menit

Ratchet Belt

Pillow Bag

Webbing Sling

Stripping

Timbangan gantung Digital

Foam Applicator Tank

Fire Extinguisher

Mini CO2 System

Safety Cage Cylinder

d. Kapal Negara Peralatan Radar

Echo

Sounder GPS

AIS

ECDIS

RADIO

EPIRB

SART

Gyro Track

Remote Kemudi

Switch Handle

Perlengk apan Lifejacket

Liferaft

APAR

Lifebouy

Sekoci

6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. Prosedur verifikasi pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:
Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama paling lama 2 (dua) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat/sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanismepengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur;

b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENGGUNAAN ASET BTKP

NO PENGGUNAAN ASET BTKP
(*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan pemberian label) 1. Ruang Lingkup
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penggunaan aset BTKP. 2. Istilah dan Definisi

Alat Keselamatan Pelayaran adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Muatan kapal adalah semua muatan dan/atau kemasan muatan yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dipersyaratkan mendapat pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat keselamatan pelayaran menurut ketentuan dan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Sertifikasi Muatan Kapal adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap muatan dan/atau kemasan menurut ketentuan dan prosedur tertentu yang sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya;
Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan terhadap alat

keselamatan pelayaran sebelum dipasarkan oleh pabrikan di Indonesia untuk memastikan kesesuaian tipe alat keselamatan pelayaran; 6. Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat keselamatan pelayaran masih sesuai dengan parameter yang digunakan pada sertifikat pengujian pertama dan pemutakhiran dokumen tertentu yang menjadi persyaratan pengujian pertama; 7. Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat keselamatan pelayaran yang telah dilakukan pengujian pertama atau pengujian berkala namun tetap diperlukan inspeksi setelah dilaksanakan pemasangan di atas kapal dan/atau pada periode tertentu untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik; 8. Pengujian Muatan Kapal adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian karakteristik dari muatan dan/atau kemasan muatan yang ada di kapal berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan serta keselamatan pelayaran; 9. Pelabelan adalah identitas setiap unit tipe alat keselamatan pelayaran yang telah memperoleh sertifikat pengujian pertama; 2. 10. Alat Uji adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian Alat Keselamatan Pelayaran dan Bahan Keselamatan Pelayaran sesuai fungsinya. 3. Persyaratan Umum

OSS. 4. Persyaratan khusus atau persyaratan teknis Persyaratan khusus: a. Penggunaan aset BTKP

melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
Sarana No. Nama Unit/ Instalasi Jenis Bentuk Ket (1) (2) (3) (4) (5) a. Laboratori um Fasili tas Ruang Uji Ruangan untuk pengujian alat- alat keselamatan pelayaran. Peral atan Pengujian Peralatan Navigasi dan Komunikas i

Simulator Kapal Electronic Chart Display System AIS Kelas A AIS Kelas B Luminance Colorymeter Humidity and Temperature Test Tensile Strength Ozone Aging Chamber Charpy Impact Test Under Water Thickness Gauge Agilent Network Analyzer Portable Radio Test Set

b. Instalasi Bengkel Peral atan Mesin Bubut

Mesin Las

Mesin Frais Vertikal

Mesin Pelubang Plat

Genset Denyo

Genset Hartech

Genset Fuji
Mesin Pemotong Kayu

Mesin Gerinda

Mesin Bor Duduk

Mesin Penekuk Pipa

Shaping Machine (Skraf)

Table Spot Welding Machine

Alat Pemotong Plat

Hydraulic Press

Roll Plat

Perle ngka pan Forklift Heli

Forklift Yale

Kompresor

Hard Jack Lifter

High Pressure Water Jet

Tangga Besi

Dongkrak

Buaya Gerobak Drum

Pemotong Rumput

c. Instalasi Workshop Peral atan
GMDSS Tester

Hydrotest HRU Unit

Breathing Air Compressi on Machine

Hydrotest Hand Pump

Level Liquid Indicator

Manometer
Peralatan pemeriksaa n Immersion Suit

Adjustable Wrench

Perle ngka pan ILR kapasitas 20 orang

EEBD kapasitas 15 menit

Ratchet Belt

Pillow Bag

Webbing Sling

Stripping

Timbangan gantung Digital

Foam Applicator Tank

Fire Extinguish er

Mini CO2 System

Safety Cage Cylinder

d. Kapal Negara Peral atan Radar

Echo Sounder

GPS

AIS

ECDIS

RADIO

EPIRB

SART

Gyro Track

Remote Kemudi

Switch Handle

Perle ngka pan Lifejacket

Liferaft

APAR

Lifebouy

Sekoci

6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Prosedur verifikasi pemenuhan terhadap standar sebagai berikut:

Pemohon mengajukansurat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan menyampaikan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh Tim verifikator paling lama 2 (dua) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
Hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Surat/sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanismepengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan

menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMASANGAN/ PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KE-3

NO PEMASANGAN/ PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KE-3 (KBLI 42914, 43120, 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pemasangan/ pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh pihak ke-3, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. Pengerukan (42914); b. Penyiapan Lahan (43120); c. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari.
Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal.
Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran.
Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan.
Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan

fungsinya sesuai ketentuan. 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia. 11. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal. 12. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal. 13. Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik. 14. Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan/atau kedalaman tertentu. 15. International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi- improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran berdasarkan teknologi terkini. 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesiayang khusus didirikan untuk pelayaran. 18. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di

bawah permukaan perairan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis; b. peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun; c. peta batimetrik yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun; d. hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus; e. dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; f. posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya; dan g. rencana induk pelabuhan bagi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SBNP ONLINE;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama paling lama 1 (satu) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Distrik Navigasi setempat;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lamapaling lama 1 (satu) hari kerja;
Sertifikat Standar Pemasangan/Pembangunan Sarana bantu Navigasi Pelayaran yang dilaksanakan oleh Pihak ke-3 secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan standar Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang Dilaksanakan oleh Pihak ke-3 untuk Keperluan salvage/pengerukan/reklamasi, instalasi

terminal/dermaga dan instalasi bangunan di laut/Daerah terlarang Terbatas (DTT). 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada Distrik Navigasi setempat berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENOMORAN DAFTAR SUAR INDONESIA (DSI)

NO PENOMORAN DAFTAR SUAR INDONESIA (DSI) (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penomoran daftar suar Indonesia (DSI) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal; 2. Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara; 3. Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara; 4. Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong,

kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 5. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari; 6. Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal; 7. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 8. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan; 9. Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan; 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan

kesalahan manusia; 11. Pemilik Kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal; 12. Operator Kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal; 13. Jarak Aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik; 14. Zona Keamanan dan Keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, sarana TelekomunikasiPelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu; 15. International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi- improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran berdasarkan teknologi terkini; 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesiayang khusus didirikan untuk pelayaran; 17. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga

OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Sertifikat Standar Pemasangan/ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3; b. Berita Acara Verifikasi Sertifikat Standar Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3; c. Dokumentasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SBNPONLINE;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1

(satu) hari kerja; 3. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kenavigasian; 4. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kenavigasian paling lama 1 (satu) hari kerja; 6. Sertifikat Standar Penomoran Daftar Suar Indonesia (DSI) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Penomoran Daftar Suar Indonesia (DSI).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa monitoring

yang dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUK KOMUNIKASI STASIUN RADIO PANTAI

NO PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUK KOMUNIKASI STASIUN RADIO PANTAI (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penetapan frekuensi marine untuk komunikasi stasiun radio pantai,
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak Pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan Pelayaran.
Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai

tanda batas wilayah negara. 4. Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 5. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari. 6. Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal. 7. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran. 8. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan. 9. Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu

Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan. 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia. 11. Pemilik Kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal. 12. Operator Kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal. 13. Jarak Aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik. 14. Zona Keamanan dan Keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana TelekomunikasiPelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan/atau kedalaman tertentu. 15. International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi- improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran berdasarkan teknologi terkini. 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia. 17. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di

bawah permukaan perairan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Sertifikat Standar Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3; b. Berita Acara Verifikasi Sertifikat Standar Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3; c. Dokumentasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan

benar keaplikasi SBNPONLINE; 2. Berkas Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kenavigasian; 4. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kenavigasian paling lama 1 (satu) hari kerja; 6. Sertifikat Standar Penomoran Daftar Suar Indonesia (DSI) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Penomoran Daftar Suar Indonesia (DSI).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENYELENGGARAAN VESSEL TRAFFIC SERVICE UNTUK BADAN USAHA

NO PENYELENGGARAAN VESSEL TRAFFIC SERVICE UNTUK BADAN USAHA (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar penyelenggaraan vessel traffic service untuk badan usaha untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak Pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan Pelayaran. 2. Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 3. Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.

Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari.
Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal.
Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan.
Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu

Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan. 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia. 11. Pemilik Kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal. 12. Operator Kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal. 13. Jarak Aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik. 14. Zona Keamanan dan Keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, sarana TelekomunikasiPelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu. 15. International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi- improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran berdasarkan teknologi terkini. 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesiayang khusus didirikan untuk pelayaran.

Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Sertifikat Standar Pemasangan/ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3; b. Berita Acara Verifikasi Sertifikat Standar Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3; c. Dokumentasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSBNPONLINE; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kenavigasian; 4. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kenavigasian paling lama 1 (satu) hari kerja; 6. Sertifikat Standar Penomoran Daftar Suar Indonesia (DSI) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Penomoran Daftar Suar Indonesia (DSI).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN MAKLUMAT PELAYARAN (MAPEL)

NO MAKLUMAT PELAYARAN (MAPEL) (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan maklumat pelayaran (MAPEL) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau

untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 5. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari. 6. Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal. 7. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran. 8. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan. 9. Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan. 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia.

Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal.
Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.
Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik.
Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana TelekomunikasiPelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu.
International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi-improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berdasarkan teknologi terkini.
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesiayang khusus didirikan untuk pelayaran.
Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga

OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Kegiatan yang akan dilaksanakan; b. Jadwal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; c. Area titik koordinat didalam wilayah pekerjaan yang akan diumukan; d. Nama kapal, call sign, dan IMO number yang akan melakukan kegiatan tersebut; e. Nama kontraktor/penyedia jasa pelaksana kegiatan; f. Berita Acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan Maklumat Pelayaran (jika diperlukan).

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan

benar keSBNPONLINE. 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja. 4. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Distrik Navigasi setempat. 5. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja. 6. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kenavigasian paling lama 1 (satu) hari kerja. 7. Sertifikat Standar Maklumat Pelayaran (MAPEL) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Maklumat Pelayaran (MAPEL).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT)

NO DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan daerah terbatas terlarang (DTT) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal;
Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara;
Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara;
Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau

untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 5. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari; 6. Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal; 7. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran; 8. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan; 9. Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan; 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia; 11. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha

yang memiliki kapal; 12. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal; 13. Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik; 14. Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana TelekomunikasiPelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu; 15. International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi- improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran berdasarkan teknologi terkini; 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesiayang khusus didirikan untuk pelayaran; 17. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan

khusus
teknis, yaitu:

Area titik koordinat pipa dan umbilikal.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi olehDirektur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keSBNPONLINE;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kenavigasian;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kenavigasian paling lama 1 (satu) hari kerja;
Sertifikat Standar Daerah Terbatas Terlarang (DTT) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Daerah Terbatas Terlarang (DTT).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN DAERAH SHIP TO SHIP (STS)

NO DAERAH SHIP TO SHIP (STS) (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan daerah ship to ship (STS) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau

untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 5. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari. 6. Rambu Radar (Radar Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dapat membantu para navigator untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan radar. 7. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran. 8. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan. 9. Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan. 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia. 11. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal.

Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.
Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik.
Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan/atau kedalaman tertentu;
International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi- improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran berdasarkan teknologi terkini.
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
Persyaratan Umum

a. Daftar muatan berbahaya (cargo manifest & dangerous good); b. Hasil pemeriksaan petugas jaga patroli pengawas yang dilakukan diatas kapal dengan mengacu pada SOLAS 1974 dan kode IMDG.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SBNPONLINE;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat

Kenavigasian; 4. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kenavigasian paling lama 1 (satu) hari kerja; 6. Sertifikat Standar Daerah Ship to Ship (STS) secara otomatis akan terkirim online ke sistem.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Daerah Ship to Ship (STS).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMASANGAN/PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN (SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN)

NO PERTIMBANGAN TEKNIS PEMASANGAN/PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN (SARANA BANTU NAVIGASI- PELAYARAN) (42914, 43120, 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait pertimbangan teknis pemasangan/pembangunan Sarana Bantu

Navigasi-Pelayaran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha: a. pengerukan (42914); b. penyiapan lahan (43120); c. aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya(52229).

Istilah dan Definisi
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya

terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 4. Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. 5. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari. 6. Rambu Radar (Radar Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dapat membantu para navigator untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan radar. 7. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran. 8. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan. 9. Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan. 10. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia. 11. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal. 12. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal. 13. Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik. 14. Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana TelekomunikasiPelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu. 15. International Association of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi- improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran berdasarkan teknologi terkini. 16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesiayang khusus didirikan untuk pelayaran.

Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis; b. peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun; c. peta batimetrik yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun; d. hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus; e. dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; dan f. posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SBNPONLINE;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Distrik Navigasi setempat;
Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kenavigasian paling lama 1 (satu) hari kerja;
Sertifikat Standar Pertimbangan Teknis Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Pertimbangan Teknis

Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh dilakukan oleh petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENYELENGGARAAN VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) UNTUK BADAN USAHA

NO PENYELENGGARAANVESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS)
UNTUK BADAN USAHA (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar penyelenggaraan VTS untuk badan usaha untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. 2. Jaringan Telekomunikasi-Pelayaran adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari komunikasi antar dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran atau gabungan dari dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran yang menggunakan rangkaian peralatan elektronika, telekomunikasi, dan informatika beserta kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan bernavigasi pelayaran. 3. Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran. 4. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas

bergerak antara stasiun pantai dengan stasiun kapal atau antarstasiun kapal atau antarstasiun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun sekoci penolong dan stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini. 5. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Kuasa Perhitungan adalah pelaku usaha angkutan laut nasional dan pelaku usaha yang memiliki izin usaha jasa maritime dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi serta menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional. 7. Stasiun Radio Pantai (SROP) adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran. 8. Stasiun Radio Kapal atau Stasiun Kapal adalah stasiun bergerak dalam dinas bergerak pelayaran yang terletak di atas kapal yang tidak ditambatkan secara tetap atau permanen selain stasiun kapal penyelamat (survival craft). 9. Ship Reporting System (SRS) adalah sistem pelaporan kapal yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi yang terkini kepada Kementerian Perhubungan melalui SROP, stasiun VTS, Automatic Identification System (AIS), dan/atau National Data Centre (NDC) LRIT dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika

pelayaran. 10. Vessel Traffic Services (VTS) adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. 11. Local Port Services (LPS) adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap lalu lintas pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait. 12. Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) adalah sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi dan penjejakan kepada Kementerian Perhubungan melalui peralatan LRIT. 13. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 14. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah sistem telekomunikasi marabahaya dan keselamatan secara

menyeluruh dalam dunia pelayaran yang berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan radio terestrial maupun satelit. 15. Maritime Mobile Servicess Identity (MMSI) adalah identifikasi dinas bergerak pelayaran. 16. Tanda Panggil (Callsign) adalah Identifikasi transmisi atau pancaran radio untuk menunjukan identitas nama stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan. 17. Automatic Identification System (AIS) sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun Vessel Traffic Services (VTS), satelit AIS dan/atau stasiun radio pantai (SROP). 18. Navigasi Elektronik (E-Navigation) adalah pengumpulan, integrasi, pertukaran, penyajian, dan analisis informasi pelayaran di atas kapal dan di darat yang diselaraskan dengan sarana elektronik untuk meningkatkan navigasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan layanan terkait untuk peningkatan keselamatan dan keamanan di laut serta perlindungan lingkungan maritim. 19. Navigation Telex (NAVTEX) adalah layanan pencetakan langsung (automated direct-printing) dalam jaringan internasional untuk penyebaran informasi keselamatan pelayaran, peringatan navigasi dan meteorologi, prakiraan meteorologi dan berita segera lainnya terkait keselamatan pelayaran.
20. Differential Global Positioning System (DGPS) adalah sistem pengukuran Global Positioning System yang menggunakan radio beacon di darat untuk mengirimkan koreksi posisi ke

receiver Global Positioning System di kapal.
21. Marine Electronic Highway (MEH) adalah jaringan navigasi elektronik yang diperuntukkan kepada kapal-kapal yang bernavigasi di Selat Malaka dan Singapura yang datanya diperoleh dari 3 (tiga) Negara Pantai dengan tujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui aplikasi web base yang menampilkan data kapal, cuaca, informasi angin, posisi dan informasi seputar lingkungan laut. 22. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A1 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran dengan jarak jangkau VHF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio VHF DSC. 23. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A2 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dengan jarak jangkau MF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio MF DSC. 24. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A3 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dan Area A2 dengan jarak jangkau HF radiotelephony dan/atau Recognized Mobile Satellite Service yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio HF DSC dan/atau Recognized Mobile Satellite Service. 3. Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;

b. Daftar tenaga operator vts yang akan mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat keahlian IALAV.103/1 yang masih berlaku;
c. Izin usaha pokok dari instansi yang berwenang terkait kepentingan kegiatan pada terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;
b. Gambar rencana instalasi;
c. Spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang sesuai dengan standar peralatan; d. Menggunakan frekuensi yang diperuntukkan dinas bergerak pelayaran pada alokasi Band Very High Frequency.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat

Standaryang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi E-Licensing; 2. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 3. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) jam; 4. Sertifikat Standar PenyelenggaraanVessel Traffic Service (VTS) Untuk Badan Usahasecara otomatis akan terkirim online ke dalam Sistem OSS dan/atau ke Pelaku usaha untuk dapat dicetak sendiri.

b. Pengawasan a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Penyelenggaraan Vessel Traffic Service (VTS) Untuk Badan Usaha.
b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan. c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada

angka 1 merupakan Petugas Pemeriksa Telekomunikasi Pelayaran. 3. Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 4. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana. d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUKKOMUNIKASI STASIUN RADIO PANTAI

NO PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUKKOMUNIKASI STASIUN RADIO PANTAI (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penetapan frekuensi marine untuk komunikasistasiun radio pantai, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
Jaringan Telekomunikasi-Pelayaran adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari komunikasi antar dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran atau gabungan dari dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran yang menggunakan rangkaian peralatan elektronika, telekomunikasi, dan informatika beserta kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan bernavigasi pelayaran.
Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran.
Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun pantai dengan stasiun kapal atau antarstasiun kapal atau antarstasiun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun sekoci penolong dan stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini.
Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Kuasa Perhitungan adalah pelaku usaha angkutan laut nasional dan pelaku usaha yang memiliki izin usaha jasa maritim dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi serta menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional.
Stasiun Radio Pantai (SROP) adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.
Stasiun Radio Kapal atau Stasiun Kapal adalah stasiun bergerak dalam dinas bergerak pelayaran yang terletak di atas kapal yang tidak ditambatkan secara tetap atau permanen selain stasiun kapal penyelamat (survival craft).
Ship Reporting System (SRS) adalah sistem pelaporan kapal yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi yang terkini kepada Kementerian Perhubungan melalui SROP, stasiun VTS, Automatic Identification System (AIS), dan/atau National Data Centre (NDC) LRIT dengan menggunakan

sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. 10. Vessel Traffic Services (VTS) adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. 11. Local Port Services (LPS) adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap lalu lintas pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait. 12. Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) adalah sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi dan penjejakan kepada Kementerian Perhubungan melalui peralatan LRIT. 13. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 14. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah sistem telekomunikasi

marabahaya dan keselamatan secara menyeluruh dalam dunia pelayaran yang berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan radio terestrial maupun satelit. 15. Maritime Mobile Servicess Identity (MMSI) adalah identifikasi dinas bergerak pelayaran. 16. Tanda Panggil (Callsign) adalah Identifikasi transmisi atau pancaran radio untuk menunjukan identitas nama stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan. 17. Automatic Identification System (AIS) sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun Vessel Traffic Services (VTS), satelit AIS dan/atau stasiun radio pantai (SROP). 18. Navigasi Elektronik (E-Navigation) adalah pengumpulan, integrasi, pertukaran, penyajian, dan analisis informasi pelayaran di atas kapal dan di darat yang diselaraskan dengan sarana elektronik untuk meningkatkan navigasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan layanan terkait untuk peningkatan keselamatan dan keamanan di laut serta perlindungan lingkungan maritim. 19. Navigation Telex (NAVTEX) adalah layanan pencetakan langsung (automated direct-printing) dalam jaringan internasional untuk penyebaran informasi keselamatan pelayaran, peringatan navigasi dan meteorologi, prakiraan meteorologi dan berita segera lainnya terkait keselamatan pelayaran.
20. Differential Global Positioning System (DGPS) adalah sistem pengukuran Global Positioning System yang menggunakan radio beacon di darat

untuk mengirimkan koreksi posisi ke receiver Global Positioning System di kapal.
21. Marine Electronic Highway (MEH) adalah jaringan navigasi elektronik yang diperuntukkan kepada kapal-kapal yang bernavigasi di Selat Malaka dan Singapura yang datanya diperoleh dari 3 (tiga) Negara Pantai dengan tujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui aplikasi web base yang menampilkan data kapal, cuaca, informasi angin, posisi dan informasi seputar lingkungan laut. 22. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A1 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran dengan jarak jangkau VHF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio VHF DSC. 23. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A2 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dengan jarak jangkau MF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio MF DSC. 24. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A3 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dan Area A2 dengan jarak jangkau HF radiotelephony dan/atau Recognized Mobile Satellite Service yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio HF DSC dan/atau Recognized Mobile Satellite Service.

Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
b. Daftar tenaga operator radio yang akan mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku; c. Izin usaha pokok dari instansi yang berwenang terkait kepentingan kegiatan pada Terminal Khusus (Terminal Khusus) / Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Terminal untuk Kepentingan Sendiri); dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Denah rencana lokasi, disertai posisi geografis; b. Gambar rencana instalasi; c. Spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang; d. Menggunakan frekuensi yang diperuntukkan dinas bergerak pelayaran pada alokasi Band Medium Frequency, Band High Frequency, dan Band Very High Frequency; e. Menggunakan emisi pancaran A1A untuk telegrafi, J3E dan G3E untuk teleponi,dan F1B untuk panggilan angka pilih; dan f. Stasiun radio pantai yang menggunakan daya pancar sama dengan atau lebih besar 1 (satu) kilowatt antara pemancar dan penerima agar dipisah dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui

Pengawasan verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi E-Licensing;
Pelaksanaan verifikasi dan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) jam;
Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantaisecara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS dan/atau ke Pelaku usaha untuk dapat dicetak sendiri.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN KOMUNIKASI DATA LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING OF SHIP(LRIT)

NO KOMUNIKASI DATA Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan komunikasi data Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. 2. Jaringan Telekomunikasi-Pelayaran adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari komunikasi antar dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran atau gabungan dari dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran yang menggunakan rangkaian peralatan elektronika, telekomunikasi, dan informatika beserta kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan bernavigasi pelayaran. 3. Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran. 4. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun pantai dengan stasiun

kapal atau antar stasiun kapal atau antarstasiun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun sekoci penolong dan stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini. 5. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Kuasa Perhitungan adalah pelaku usaha angkutan laut nasional dan pelaku usaha yang memiliki izin usaha jasa maritime dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi serta menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional. 7. Stasiun Radio Pantai (SROP) adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran. 8. Stasiun Radio Kapal atau Stasiun Kapal adalah stasiun bergerak dalam dinas bergerak pelayaran yang terletak di atas kapal yang tidak ditambatkan secara tetap atau permanen selain stasiun kapal penyelamat (survival craft). 9. Ship Reporting System (SRS) adalah sistem pelaporan kapal yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi yang terkini kepada Kementerian Perhubungan melalui SROP, stasiun VTS, Automatic Identification System (AIS), dan/atau National Data Centre (NDC) LRIT dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.

Vessel Traffic Services (VTS) adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.
Local Port Services (LPS) adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap lalu lintas pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait.
Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) adalah sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi dan penjejakan kepada Kementerian Perhubungan melalui peralatan LRIT.
Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah sistem telekomunikasi marabahaya dan keselamatan secara menyeluruh dalam dunia pelayaran yang

berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan radio terestrial maupun satelit. 15. Maritime Mobile Servicess Identity (MMSI) adalah identifikasi dinas bergerak pelayaran. 16. Tanda Panggil (Callsign) adalah Identifikasi transmisi atau pancaran radio untuk menunjukan identitas nama stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan. 17. Automatic Identification System (AIS) sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun Vessel Traffic Services (VTS), satelit AIS dan/atau stasiun radio pantai (SROP). 18. Navigasi Elektronik (E-Navigation) adalah pengumpulan, integrasi, pertukaran, penyajian, dan analisis informasi pelayaran di atas kapal dan di darat yang diselaraskan dengan sarana elektronik untuk meningkatkan navigasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan layanan terkait untuk peningkatan keselamatan dan keamanan di laut serta perlindungan lingkungan maritim. 19. Navigation Telex (NAVTEX) adalah layanan pencetakan langsung (automated direct-printing) dalam jaringan internasional untuk penyebaran informasi keselamatan pelayaran, peringatan navigasi dan meteorologi, prakiraan meteorologi dan berita segera lainnya terkait keselamatan pelayaran.
20. Differential Global Positioning System (DGPS) adalah sistem pengukuran Global Positioning System yang menggunakan radio beacon di darat untuk mengirimkan koreksi posisi ke receiver Global Positioning System di kapal.

Marine Electronic Highway (MEH) adalah jaringan navigasi elektronik yang diperuntukkan kepada kapal-kapal yang bernavigasi di Selat Malaka dan Singapura yang datanya diperoleh dari 3 (tiga) Negara Pantai dengan tujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui aplikasi web base yang menampilkan data kapal, cuaca, informasi angin, posisi dan informasi seputar lingkungan laut.
Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A1 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran dengan jarak jangkau VHF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio VHF DSC.
Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A2 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dengan jarak jangkau MF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio MF DSC.
Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A3 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dan Area A2 dengan jarak jangkau HF radiotelephony dan/atau Recognized Mobile Satellite Service yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio HF DSC dan/atau Recognized Mobile Satellite Service.
Persyaratan Umum

a. Conformance Test Report; b. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;

c. Notice of conformity yang diterbitkan oleh Recognized Application ServiceProvider jika Conformance Test diselenggarakan oleh Authorized Testing Application Service Provider; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keE-Licensing;
Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) jam;
Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi Data LRIT secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS dan/atau ke Pelaku usaha untuk dapat dicetak sendiri.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi Data LRIT.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Petugas Pemeriksa Telekomunikasi Pelayaran.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN REGISTRASI NOMOR MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITIES (MMSI)

NO REGISTRASI NOMOR MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITIES (MMSI) (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan registrasi nomor MMSI untuk mengaktifkan perangkat telekomunikasi radio yang ada diatas kapal, termasuk di dalamnya untuk Automatic Identification System (AIS) dan Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB), untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
Jaringan Telekomunikasi-Pelayaran adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari komunikasi antar dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran atau gabungan dari dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran yang menggunakan rangkaian peralatan elektronika, telekomunikasi, dan informatika beserta kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan bernavigasi pelayaran.
Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat

yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran. 4. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun pantai dengan stasiun kapal atau antarstasiun kapal atau antarstasiun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun sekoci penolong dan stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini. 5. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Kuasa Perhitungan adalah pelaku usaha angkutan laut nasional dan pelaku usaha yang memiliki izin usaha jasa maritime dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi serta menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional. 7. Stasiun Radio Pantai (SROP) adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran. 8. Stasiun Radio Kapal atau Stasiun Kapal adalah stasiun bergerak dalam dinas bergerak pelayaran yang terletak di atas kapal yang tidak ditambatkan secara tetap atau permanen selain stasiun kapal penyelamat (survival craft). 9. Ship Reporting System (SRS) adalah sistem pelaporan kapal yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi yang terkini kepada Kementerian Perhubungan melalui SROP, stasiun VTS, Automatic

Identification System (AIS), dan/atau National Data Centre (NDC) LRIT dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. 10. Vessel Traffic Services (VTS) adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. 11. Local Port Services (LPS) adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap lalu lintas pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait. 12. Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) adalah sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi dan penjejakan kepada Kementerian Perhubungan melalui peralatan LRIT. 13. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah sistem telekomunikasi marabahaya dan keselamatan secara menyeluruh dalam dunia pelayaran yang berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan radio terestrial maupun satelit.
Maritime Mobile Servicess Identity (MMSI) adalah identifikasi dinas bergerak pelayaran.
Tanda Panggil (Callsign) adalah Identifikasi transmisi atau pancaran radio untuk menunjukan identitas nama stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan.
Automatic Identification System (AIS) sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun Vessel Traffic Services (VTS), satelit AIS dan/atau stasiun radio pantai (SROP).
Navigasi Elektronik (E-Navigation) adalah pengumpulan, integrasi, pertukaran, penyajian, dan analisis informasi pelayaran di atas kapal dan di darat yang diselaraskan dengan sarana elektronik untuk meningkatkan navigasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan layanan terkait untuk peningkatan keselamatan dan keamanan di laut serta perlindungan lingkungan maritim.
Navigation Telex (NAVTEX) adalah layanan pencetakan langsung (automated direct-printing) dalam jaringan internasional untuk penyebaran informasi keselamatan pelayaran, peringatan navigasi dan meteorologi, prakiraan meteorologi dan berita segera lainnya terkait keselamatan pelayaran.
Differential Global Positioning System (DGPS)

adalah sistem pengukuran Global Positioning System yang menggunakan radio beacon di darat untuk mengirimkan koreksi posisi ke receiver Global Positioning System di kapal.
21. Marine Electronic Highway (MEH) adalah jaringan navigasi elektronik yang diperuntukkan kepada kapal-kapal yang bernavigasi di Selat Malaka dan Singapura yang datanya diperoleh dari 3 (tiga) Negara Pantai dengan tujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui aplikasi web base yang menampilkan data kapal, cuaca, informasi angin, posisi dan informasi seputar lingkungan laut. 22. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A1 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran dengan jarak jangkau VHF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio VHF DSC. 23. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A2 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dengan jarak jangkau MF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio MF DSC. 24. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A3 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dan Area A2 dengan jarak jangkau HF radiotelephony dan/atau Recognized Mobile Satellite Service yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio HF DSC dan/atau

Recognized Mobile Satellite Service. 3. Persyaratan Umum
a. Kapal yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah:

Surat Keterangan Kepala Kantor/Intansi yang bertanggung jawab atas Kapal yang akan diterbitkan Sertifikat Pernyataan Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI).
Daftar dan spesifikasi peralatan terpasang yang disertai dengan foto peralatan. b. Kapal yang dimiliki oleh Pelaku usaha dengan status badan hukum Badan Usaha:
Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
Gross Akta Kapal;
Buku laporan hasil pemeriksaan Radio Kapal c. Kapal yang dimiliki oleh Pelaku usaha dengan status badan hukum perseorangan:
Fotokopi KTP;
Surat Laut;
Gross Akta Kepemilikan Kapal;
Buku laporan hasil pemeriksaan radio kapal; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Pesawat yang digunakan untuk keperluan operasi Search and Rescue (SAR); b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; c. Kapal penolong, sekoci penolong, kapal penyelamat dan kapal lain yang menjadi bagian dari kapal induk; d. Perangkat Man overboard yang mentransmisikan Digital Selective Calling (DSC) dan/atau Automatic Identification System (AIS).
Sarana
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi E-Licensing;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) jam;
Sertifikat StandarNomor Maritime Mobile Service Identities(MMSI) secara otomatis akan terkirim online ke Pelaku usaha untuk dapat dicetak sendiri.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di

lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasansebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Petugas Pemeriksa Telekomunikasi Pelayaran.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PEMBERIAN KUASA PERHITUNGAN JASA TELEKOMUNIKASI DALAMDINAS BERGERAK PELAYARAN ACCOUNTING AUTHORITY IDENTIFICATION CODE (AAIC)

NO PEMBERIAN KUASA PERHITUNGAN JASA TELEKOMUNIKASI DALAMDINAS BERGERAK PELAYARAN ACCOUNTING AUTHORITY IDENTIFICATION CODE (AAIC) (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan pemberian kuasa perhitungan jasa telekomunikasi dalamdinas bergerak pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC)untuk menunjang
kepentingan serta memonitor kapal-kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan melakukan korespondensi umum dalam melaksanakan perhitungan dan pembayaran biaya pelayanan telekomunikasi pelayaran untuk umum dalam dinas bergerak perlayaran dari kapal ke darat dan sebaliknya, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. 2. Jaringan Telekomunikasi-Pelayaran adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari komunikasi antar dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran atau gabungan dari dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran yang menggunakan rangkaian peralatan elektronika,

telekomunikasi, dan informatika beserta kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan bernavigasi pelayaran. 3. Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran. 4. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun pantai dengan stasiun kapal atau antarstasiun kapal atau antarstasiun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun sekoci penolong dan stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini. 5. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Kuasa Perhitungan adalah pelaku usaha angkutan laut nasional dan pelaku usaha yang memiliki izin usaha jasa maritime dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi serta menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional. 7. Stasiun Radio Pantai (SROP) adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran. 8. Stasiun Radio Kapal atau Stasiun Kapal adalah stasiun bergerak dalam dinas bergerak pelayaran yang terletak di atas kapal yang tidak ditambatkan secara tetap atau permanen selain

stasiun kapal penyelamat (survival craft). 9. Ship Reporting System (SRS) adalah sistem pelaporan kapal yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi yang terkini kepada Kementerian Perhubungan melalui SROP, stasiun VTS, Automatic Identification System (AIS), dan/atau National Data Centre (NDC) LRIT dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. 10. Vessel Traffic Services (VTS) adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. 11. Local Port Services (LPS) adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap lalu lintas pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait. 12. Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) adalah sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi dan penjejakan kepada Kementerian Perhubungan melalui peralatan

LRIT. 13. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 14. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah sistem telekomunikasi marabahaya dan keselamatan secara menyeluruh dalam dunia pelayaran yang berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan radio terestrial maupun satelit. 15. Maritime Mobile Servicess Identity (MMSI) adalah identifikasi dinas bergerak pelayaran. 16. Tanda Panggil (Callsign) adalah Identifikasi transmisi atau pancaran radio untuk menunjukan identitas nama stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan. 17. Automatic Identification System (AIS) sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun Vessel Traffic Services (VTS), satelit AIS dan/atau stasiun radio pantai (SROP). 18. Navigasi Elektronik (E-Navigation) adalah pengumpulan, integrasi, pertukaran, penyajian, dan analisis informasi pelayaran di atas kapal dan di darat yang diselaraskan dengan sarana elektronik untuk meningkatkan navigasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan layanan terkait untuk peningkatan keselamatan dan keamanan di laut serta perlindungan lingkungan maritim.

Navigation Telex (NAVTEX) adalah layanan pencetakan langsung (automated direct-printing) dalam jaringan internasional untuk penyebaran informasi keselamatan pelayaran, peringatan navigasi dan meteorologi, prakiraan meteorologi dan berita segera lainnya terkait keselamatan pelayaran.
Differential Global Positioning System (DGPS) adalah sistem pengukuran Global Positioning System yang menggunakan radio beacon di darat untuk mengirimkan koreksi posisi ke receiver Global Positioning System di kapal.
Marine Electronic Highway (MEH) adalah jaringan navigasi elektronik yang diperuntukkan kepada kapal-kapal yang bernavigasi di Selat Malaka dan Singapura yang datanya diperoleh dari 3 (tiga) Negara Pantai dengan tujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui aplikasi web base yang menampilkan data kapal, cuaca, informasi angin, posisi dan informasi seputar lingkungan laut.
Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A1 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran dengan jarak jangkau VHF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio VHF DSC.
Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A2 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dengan jarak jangkau MF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio MF DSC.
Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A3 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dan Area A2 dengan jarak jangkau HF radiotelephony dan/atau Recognized Mobile Satellite Service yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio HF DSC dan/atau Recognized Mobile Satellite Service.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika paling rendah SRE- II; c. kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling sedikit:

5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan laut nasional; atau
10 (sepuluh) unit kapal untuk pelaku usaha lainnya; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan khusus

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi E-Licensing;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) jam;
Sertifikat Standar Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC) secara
otomatis akan terkirim online ke Pelaku usaha untuk dapat dicetak sendiri.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas penerapan Sertifikat Standar Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code(AAIC).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kenavigasian yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan;
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Petugas Pemeriksa Telekomunikasi Pelayaran.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keterangan yang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUKKOMUNIKASI STASIUN RADIO KAPAL

NO PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUKKOMUNIKASI STASIUN RADIO KAPAL (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penetapan frekuensi marine untukkomunikasi stasiun radio kapaluntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi

Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
Jaringan Telekomunikasi-Pelayaran adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari komunikasi antar dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran atau gabungan dari dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran yang menggunakan rangkaian peralatan elektronika, telekomunikasi, dan informatika beserta kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan bernavigasi pelayaran.
Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran.
Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas

Global Positioning System di kapal.
21. Marine Electronic Highway (MEH) adalah jaringan navigasi elektronik yang diperuntukkan kepada kapal-kapal yang bernavigasi di Selat Malaka dan Singapura yang datanya diperoleh dari 3 (tiga) Negara Pantai dengan tujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui aplikasi web base yang menampilkan data kapal, cuaca, informasi angin, posisi dan informasi seputar lingkungan laut. 22. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A1 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran dengan jarak jangkau VHF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio VHF DSC. 23. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A2 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dengan jarak jangkau MF radiotelephony yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio MF DSC. 24. Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Area A3 adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan area pelayaran diluar Area A1 dan Area A2 dengan jarak jangkau HF radiotelephony dan/atau Recognized Mobile Satellite Service yang dijaga terus menerus selama 24 jam dengan menggunakan Radio HF DSC dan/atau Recognized Mobile Satellite Service. 3. Persyaratan Umum
a. Kapal yang dimiliki oleh Pelaku usaha dalam bentuk badan hukum perusahaan :

Fotokopi Gross Akta Kapal;
Fotokopi Surat Ukur Kapal;
Buku Laporan hasil pemeriksaan Radio Kapal; b. Kapal yang dimiliki oleh Pelaku usaha dalam bentuk badan hukum perseorangan :
Fotokopi KTP Pemilik;
Surat Laut/Surat Ukur;
Gross Akta Kapal; dan
Buku Laporan hasil pemeriksaan Radio Kapal; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan khusus

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi E-Licensing;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) jam;
Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal secara otomatis akan terkirim online ke Pelaku usaha untuk dapat dicetak sendiri.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Petugas Pemeriksa Telekomunikasi Pelayaran.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. 5. Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan; c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; d) meminta salinan dari dokumen; e) mendokumentasikan secara elektronik; f) melakukan pengambilan sampel; g) melakukan pengujian; dan/atau h) memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana, dan/atau sarana.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN ALUR PELAYARAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NO ALUR PELAYARAN TERMINAL KHUSUS/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar alur pelayaran terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (52229). 2. Istilah dan Definisi

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi.
Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah hak kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran atau penerbangan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang.
6. Survei Hidrografi adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk
menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar. 7. Sistem Rute adalah suatu sistem dari satu atau lebih dan atau menentukan jalur yang diarahkan agar mengurangi resiko korban kecelakaan.
8. Bagan pemisah lalu lintas (Traffic Separation Scheme) adalah skema penjaluran yang dimaksudkan untuk memisahkan lalu lintas kapal arah berlawanan dengan tatacara yang tepat dan dengan pengadaan jalur lalu lintas.
9. Rute Dua Arah (Two-way Route) adalah suatu lajur dengan diberikan batas-batas didalamnya dimana ditetapkan lalulintas dua arah, bertujuan menyediakan lintas aman bagi kapal- kapal melalui perairan dimana bernavigasi sulit dan berbahaya.
10. Jalur yang Direkomendasikan (Recommended Track) adalah suatu lajur yang mana telah diuji khususnya untuk memastikan sejauh mungkin bahwa itu adalah bebas dari bahaya disepanjang yang mana kapal-kapal disarankan melintasinya.
11. Area yang Harus Dihindari (Area to be Avoid) adalah suatu lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batasbatas di dalamnya yang mana salah satu sisi Navigasi amat serius berbahaya atau pengecualian penting untuk menghindari bahaya

kecelakaan dan yang mana harus dihindari oleh semua kapal-kapal atau ukuran-ukuran kapal tertentu.
12. Daerah Lintas Pantai (Inshore Traffic Zone) adalah suatu lalu lintas terdiri dari suatu area tertentu diantara batas arah menuju darat dari suatu bagan pemisah lalu lintas dan berdekatan pantai.
13. Dracone adalah kapal dengan benda yang terbenam sebagian (tidak terlihat dengan jelas) dalam satu rangkaian.
14. Daerah Putaran (roundabout) adalah suatu jalur tertentu terdiri dari sebuah titik pemisah atau edaran began pemisah dan edaran jalur lalu lintas dalam batas-batas ditentukan. Lalu lintas dalam Roundabout adalah dibatasi oleh gerakan dalam berlawanan arah jarum jam sekitar titik batas pemisah atau area.
15. Daerah Kewaspadaan (Precautionary Area) adalah suatu lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batas-batas dimana kapal-kapal harus bernavigasi dengan perhatian utama sekali dan dimana didalam arah arus lalu lintas telah dianjurkan.
16. Rute Air Dalam (Deep Water Route) adalah suatu lajur dengan diberikan batas- batas yang mana telah disurvey dengan akurat untuk jarak batas dari dasar laut dan rintangan-rintangan bawah air sebagai yang digambarkan dipeta laut.
17. Bahaya Pelayaran adalah segala hambatan pada perairan yang dapat membahayakan dan mengganggu kapal untuk bernavigasi, antara lain bangunan dan/atau instalasi di perairan, kerangka kapal, karang, gosong, dan ranjau. 18. Badan Usaha adalah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum

Republik Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran. 19. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 20. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
21. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
22. Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya disingkat UPT adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Surat perjanjian kerja sama antara badan usaha dengan badan usaha Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri disahkan pejabat berwenang; c. Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; d. Izin pengadaan SARANA BANTU NAVIGASI- PELAYARAN;

e. Rekomendasi dari UPT setempat berupa tata ruang perairan pelabuhan sesuai dengan peruntukkan dan kepentingannya; f. Rekomendasi teknis dari Disnav setempat berupa rencana desain alur-pelayaran serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sistem rute dan tata cara berlalulintas; dan g. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Rencana Induk Pelabuhan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilengkapi dengan peta lokasi yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan yang ditandai dengan titik-titik koordinat geografis; b. Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun; c. Hasil survei hidro-oceanografi berupa peta batimetri yang dapat menunjukkan kondisi lebar, kedalaman dan dasar laut pada alur yang akan ditetapkan serta informasi terkait kondisi pasang surut, arah dan kekuatan arus serta sedimentasi; d. Informasi mengenai dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; e. Rancangan penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya pada alur yang akan ditetapkan.
5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui: 5.
pemeriksaan dokumen; 6.
pemeriksaan fisik; 7.
kunjungan lapangan; dan/atau 8.
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan umum dan khusus;
Kunjungan lapangan dilaksanakan untuk memastikan posisi Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri sesuai dengan koordinat yang diberikan;
Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim verifikator telah adanya pemenuhan syarat umum dan khusus, permohonan dteruskan ke Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
Sertifikat Standar Alur Pelayaran Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan oleh Badan Usaha berupa Keputusan Menteri mengenai Penetapan Alur Pelayaran dikeluarkan oleh Menteri 2 (dua) hari kerja dan diunggah ke dalam Sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh petugas Pengamatan Laut berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENENTUAN RUANG BEBAS (CLEARANCE) KABEL SALURAN UDARA ATAU JEMBATANDI ATAS PERAIRAN

NO PENENTUAN RUANG BEBAS (CLEARANCE) KABEL SALURAN UDARA ATAU JEMBATANDI ATAS PERAIRAN (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penentuan ruang bebas (clearance) kabel saluran udara atau jembatandi atas perairan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya(52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi.
3. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
4. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
5. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah hak kapal dan pesawat udara asing untuk

melakukan pelayaran atau penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang.
6. Survey Hidrografi adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk
menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar (kertas peta yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman,garis kontur kedalaman dan titik- titik tinggi serta berbagai keragaman diatas dan di bawah permukaan laut. 7. Sistem Rute adalah suatu system dari satu atau lebih dan atau menentukan jalur yang diarahkan agar mengurangi resiko korban kecelakaan.
8. Bagan pemisah lalu lintas (Traffic Separation Scheme) adalah skema penjaluran yang dimaksudkan untuk memisahkan lalu lintas kapal arah berlawanan dengan tatacara yang tepat dan dengan pengadaan jalur lalu lintas.
9. Rute Dua Arah (Two-way Route) adalah suatu lajur dengan diberikan batas-batas didalamnya dimana ditetapkan lalu lintas dua arah, bertujuan menyediakan lintas aman bagi kapal- kapal melalui perairan dimana bernavigasi sulit dan berbahaya.
10. Jalur yang Direkomendasikan (Recommended Track) adalah suatu lajur yang mana telah diuji khususnya untuk memastikan sejauh mungkin bahwa itu adalah bebas dari bahaya disepanjang yang mana kapal-kapal disarankan melintasinya.

Area yang Harus Dihindari (Area to be Avoid) adalah suatu lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batasbatas di dalamnya yang mana salah satu sisi Navigasi amat serius berbahaya atau pengecualian penting untuk menghindari bahaya kecelakaan dan yang mana harus dihindari oleh semua kapal-kapal atau ukuran- ukuran kapal tertentu.
Daerah Lintas Pantai (Inshore Traffic Zone) adalah suatu lalu lintas terdiri dari suatu area tertentu diantara batas arah menuju darat dari suatu bagan pemisah lalu lintas dan berdekatan pantai.
Dracone adalah kapal dengan benda yang terbenam sebagian (tidak terlihat dengan jelas) dalam satu rangkaian.
Daerah Putaran (roundabout) adalah suatu jalur tertentu terdiri dari sebuah titik pemisah atau edaran began pemisah dan edaran jalur lalu lintas dalam batas-batas ditentukan. Lalu lintas dalam Roundabout adalah dibatasi oleh gerakan dalam berlawanan arah jarum jam sekitar titik batas pemisah atau area.
Daerah Kewaspadaan (Precautionary Area) adalah suatu lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batas-batas dimana kapal-kapal harus bernavigasi dengan perhatian utama sekali dan dimana didalam arah arus lalu lintas telah dianjurkan.
Rute Air Dalam (Deep Water Route) adalah suatu lajur dengan diberikan batas- batas yang mana telah disurvey dengan akurat untuk jarak batas dari dasar laut dan rintangan-rintangan bawah air sebagai yang digambarkan dipeta laut.
Bahaya Pelayaran adalah segala hambatan pada

perairan yang dapat membahayakan dan mengganggu kapal untuk bernavigasi, antara lain bangunan dan/atau instalasi di perairan, kerangka kapal, karang, gosong, dan ranjau. 18. Badan Usaha adalah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesiayang khusus didirikan untuk pelayaran; 19. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 20. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
21. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
22. Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya disingkat UPT adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Ruang bebas dihitung dengan memperhatikan:

kepadatan lalu lintas kapal (traffic) dan

pesawat udara; 2. dimensi kapal; 3. kondisi alur; 4. air pasang tertinggi;
5. tinggi tiang utama kapal; 6. gelombang; 7. kedalaman perairan; dan 8. pilar konstruksi kabel saluran udara atau jembatan; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus

RUANG BEBAS TINGGI KABEL SALURAN UDARA DAN/ATAU JEMBATAN

Tinggi Kabel Saluran Udara dan/atau Jembatan = (HHWL + TM) +{(HHWL+TM) x Fk)

TM = SM + TK + M

HHWL : Air Pasang Paling Tertinggi (High Highest Water Level) TM : tinggi maxmimun kapal (m)
SM : free board + draft (sarat maksimal) (m)
M : tinggi tiang mast (m)
TK : tinggi muatan (m) / tinggi crane Fk : faktor keselamatan 10% (sepuluh persen) 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke layanan aplikasi dalam jaringan yang tersedia;
Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan umum dan khusus;
Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim verifikator telah adanya pemenuhan persyaratan, permohonan dteruskan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 3 (tiga) hari kerja;
Sertifikat Standar Penentuan Ruang Bebas (Clearance) Kabel Saluran Udara Atau Jembatan Di Atas Perairan yang Dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut diunggah ke dalam Sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar

usaha melalui mekanisme pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh petugas pada Distrik Navigasi setempat berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

NO KEGIATAN SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR (KBLI 52229) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air guna menunjang usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air (52229). 2. Istilah dan Definisi 1. Pelaku usaha adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air; 2. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia 3. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya. 4. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air. 5. Bangunan atau instalasi adalah setiap kontruksi baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan 3. Persyaratan Umum

daftar peralatan;
kualifikasi tenaga kerja; dan
jadwal dan metode kerja
tenaga penyelam

b. Kegiatan Pekerjaan Bawah Air

rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal, metode kerja,

tenaga kerja, peralatan kerja, dan peta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; 2. tenaga penyelam.

Sarana

Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan salvage dan Pekerjaan Bawah Air, yaitu: a. Bangunan : kantor, gudang peralatan. b. Alat dan Mesin yang digunakan untuk kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. 6. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan

administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SEHATI; 2. Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; 4. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama2 (dua) hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 6. Sertifikat Standar Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang berkompeten melakukan pemeriksaan pemenuhan standar melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh dilakukan oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN USAHA PENANGGULANGAN PENCEMARAN NO PERSETUJUAN USAHA PENANGGULANGAN PENCEMARAN (KBLI 39000) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan usaha penanggulangan pencemaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktifitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (39000). 2. Istilah dan Definisi 1. Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain ke perairan dan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut. 2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 6. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan. 7. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya. 8. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya minyak dan/atau bahan lain ke dalam perairan dan pelabuhan sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan. 9. Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Prosedur adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan, komunikasi dan pedoman teknis operasi penanggulangan pencemaran. 10. Personil Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Personil adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di unit kegiatan lain

dan pelabuhan untuk melakukan tugas penanggulangan pencemaran. 11. Peralatan dan Bahan Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Peralatan dan Bahan adalah peralatan dan bahan yang digunakan sebagai sarana penanggulangan pencemaran. 12. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal. 13. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.

Persyaratan Umum

6 (enam) orang Personil Operator;
1 (satu) orang Personil Penyelia/ Supervisor;
1 (satu) orang Teknisi Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Pencemaran; b. Sertifikat Tenaga Ahli:
Sertifikat IMO Level Tingkat 1;
Sertifikat IMO Level Tingkat 2;
Sertifikat/Surat Keterangan Teknisi Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Pencemaran.
Sarana

Peralatan dan bahan serta bukti kepemilikan: a. Alat Pelokalisir (Oil Boom) paling sedikit sepanjang 200 meter; b. 1 (satu) Set Alat Penghisap (Skimmer) dengan minimum kapasitas 10 m3 / jam; c. 1 (satu) buah Alat Penampung Sementara (Temporary Storage) dengan minimum kapasitas

25 m3; d. 1 (satu) Pack Bahan Penyerap (Sorbent); e. Bahan Pengurai (Dispersant) minimum 100 (seratus) Liter.

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SEHATI;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu)

hari kerja; 5. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 6. Surat Persetujuan Usaha Penanggulangan Pencemaran secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan Pencemaran.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanismepengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh dilakukan oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN PERSONIL PENANGGULANGAN PENCEMARAN

NO PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN PERSONIL PENANGGULANGAN PENCEMARAN (KBLI 7431) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan sebagai penyelenggara pelatihan personil penanggulangan pencemaranuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau Pelatihan Berbasis Kompetensi (7431). 2. Istilah dan Definisi 1. Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain ke perairan dan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut; 2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya; 3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah; 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan

dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah; 6. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan; 7. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya; 8. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya minyak dan/atau bahan lain ke dalam perairan dan pelabuhan sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan; 9. Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Prosedur adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan, komunikasi dan pedoman teknis operasi penanggulangan pencemaran;

Personil Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Personil adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di unit kegiatan lain dan pelabuhan untuk melakukan tugas penanggulangan pencemaran;
Peralatan dan Bahan Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Peralatan dan Bahan adalah peralatan dan bahan yang digunakan sebagai sarana penanggulangan pencemaran;
Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal.
Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.
Persyaratan Umum
a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Tenaga Pengajar:
1 (satu) Orang Sertifikasi IMO Level 1;
1 (satu) Orang Sertifikasi IMO Level 2;
1 (satu) Orang Sertifikasi IMO Level 3; b. Silabus/Materi.
Sarana

a. Ruang Kantor; b. Ruang Belajar; c. Alat Peraga Peralatan Penanggulangan Pencemaran:

Oil Boom;
Skimmer;
Sorbent;
Storage;
Dispersant.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SEHATI;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan

Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 6. Sertifikat Standar Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pelatihan Personil Penanggulangan Pencemaran secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN PERUSAHAAN PENILAIAN PERSYARATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

NO PERSETUJUAN PERUSAHAAN PENILAIAN PERSYARATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN (KBLI 39000) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan

perusahaan penilaian persyaratan penanggulangan pencemaranuntuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Aktifitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (39000). 2. Istilah dan Definisi 1. Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain ke perairan dan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut; 2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya; 3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah; 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,

dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 6. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan. 7. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya. 8. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya minyak dan/atau bahan lain ke dalam perairan dan pelabuhan sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan. 9. Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Prosedur adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan, komunikasi dan pedoman teknis operasi penanggulangan pencemaran. 10. Personil Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Personil adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di unit kegiatan lain dan pelabuhan untuk melakukan tugas

penanggulangan pencemaran. 11. Peralatan dan Bahan Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Peralatan dan Bahan adalah peralatan dan bahan yang digunakan sebagai sarana penanggulangan pencemaran. 12. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal. 13. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal. 3. Persyaratan Umum

Tenaga Ahli di Bidang Kartografi;
Tenaga Ahli di Bidang Lingkungan/Amdal/Pengendali dampak lingkungan;
Tenaga Ahli di Bidang Pencemaran Minimum Tingkat 2;
Tenaga Ahli di Bidang Perkapalan dan/atau Kepelabuhanan; b. Sertifikat Tenaga Ahli.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SEHATI;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh tim verifikator paling lama 1 (satu) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi lapangan oleh pejabat/pegawai pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari
Sertifikat Standar Persetujuan Perusahaan Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya.
Tim verifikator menjalankan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis palinglambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku usaha yang akan diperiksa; c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku usaha yang diperiksa; d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan f) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.
Pelaksana Pengawasan berhak: a) meminta keteranganyang diperlukan; b) membuat catatan yang diperlukan;

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC) SEMENTARA

NO PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC) SEMENTARA (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan international ship security certificate (issc) sementara)

Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan ISSC sementara.
Istilah dan Definisi
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran;
International Ship Security Certificate selanjutnya disebut ISSC adalah Sertifikat Keamanan Kapal Internasional;
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
Auditor ISPS Code adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang memiliki kompetensi dan telah dikukuhkan;
Pejabat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal adalah Pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keamanan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Verifikasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan adalah proses pemeriksaan secara sistematis, Independen dan terdokumentasi untuk menilai keefektifan penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap Koda;
Perwira Keamanan Perusahaan atau Company Security Offıcer selanjutnya disingkat CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan kapal dilaksanakan, rencana keamanan kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara, serta berkoordirıasi dengarı para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal;
Perwira Keamanan Kapal atan Ship Security Officer selanjutnya disingkat SSO adalah perwira kapal yang bertanggung jawab kepada nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahaan
sebagai penanggungjawab terhadap keamanan kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan perwira keamanan perusahaan dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan.
Penilaian Keamanan Kapal atau Ship Security Assessment selanjutnya disebut SSA adalah bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan rencana keamanan kapal.
Rencana Keamanan Kapal atau Ship Security Plan selanjutnya disebut SSP adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari Langkah-langkah diatas kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan kapal atau kapal terhadap resiko suatu gangguan keamanan.
Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan Pelaku usaha; b. Ship Security Assessment (SSA) dan Ship Security Plan (SSP) dalam 2 (dua) Bahasa (Inggris dan Indonesia); c. Document of Compliance (DOC); d. Safety Management Certificate (SMC); e. Gross Akta Kapal; f. Sertifikat SSO; g. Sertifikat CSO; h. Melaksanakan Verifikasi Awal.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SIMKPLP;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja;
Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi di kapal oleh pejabat Auditor ISPS Code Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan dalam
waktu 2 (dua) hari kerja;
setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI diterbitkan berdasarkan GT (Gross Tonnage) Kapal kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja;
Sertifikat Standar Penerbitan International Ship Security Certificate (ISSC) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Auditor ISPS Code.

d. saluran pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC) PERMANEN

NO PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC) PERMANEN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan international ship security certificate (issc) permanen) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan ISSC permanen.

Istilah dan Definisi
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran;
International Ship Security Certificate selanjutnya disebut ISSC adalah Sertifikat Keamanan Kapal Internasional;
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
Auditor ISPS Code adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang memiliki kompetensi dan telah dikukuhkan;
Pejabat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal adalah Pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keamanan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Verifikasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan adalah proses pemeriksaan secara sistematis, Independen dan terdokumentasi untuk menilai keefektifan penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap Koda;
Perwira Keamanan Perusahaan atau Company Security Offıcer selanjutnya disingkat CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan kapal dilaksanakan, rencana keamanan kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara, serta berkoordirıasi dengan para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal;
Perwira Keamanan Kapal atan Ship Security Officer selanjutnya disingkat SSO adalah perwira kapal yang bertanggung jawab kepada nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahaan
sebagai penanggungjawab terhadap keamanan kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan perwira keamanan perusahaan dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan.
Penilaian Keamanan Kapal atau Ship Security Assessment selanjutnya disebut SSA adalah bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan rencana keamanan kapal.
Rencana Keamanan Kapal atau Ship Security

Plan selanjutnya disebut SSP adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari Langkah-langkah diatas kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan kapal atau kapal terhadap resiko suatu gangguan keamanan. 11. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Persyaratan Umum

Surat Permohonan Pelaku usaha;
Lembar Persetujuan Ship Security Assessment (SSA) dan Ship Security Plan (SSP);
Document of Compliance (DOC);
Safety Management Certificate (SMC);
Gross Akta Kapal;
Sertifikat SSO;
Sertifikat CSO; dan
Pemenuhan temuan ketidaksesuaian pada verifikasi awal. b. Bagi pengesahan (endorsement) ISSC Kapal diuar negeri melampirkan:
Sertifikat SSO;
Sertifikat CSO;
Surat penunjukan sebagai CSO;
Surat penunjukan SSO;
Laporan training, drill, dan exercise;
Dokumen internal audit;
ISSC;
DoC; dan/atau
SMC.
Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SIMKPLP;
Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja;
setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui

SIMPONI diterbitkan berdasarkan GT (Gross Tonnage) kapal kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja 4. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Sertifikat Standar Penerbitan International Ship Security Certificate
(ISSC) secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Auditor ISPS Code

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN STATEMENT OF COMPLIANCE OF PORT FACILITY (SoCPF) SEMENTARA

NO PENERBITAN STATEMENT OF COMPLIANCE OF PORT FACILITY (SoCPF) SEMENTARA (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan statement of compliance of port facility (socpf) sementara) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan SoCPF sementara. 2. Istilah dan Definisi 1. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran; 2. Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) adalah suatu pernyataan tertulis dari pemerintah (Designated Authority) bahwa fasilitas pelabuhan memenuhi persyaratan standar yang dipersyaratkan dalam Koda. 3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat, barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi; 4. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan

memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran; 5. Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee) yang selanjutnya disebut PSC adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang terlibat dalam penanganan keamanan pelabuhan. 6. Koordinator PSC adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama dan/atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah kerja pelabuhan yang tugas operasionalnya dibantu oleh PSO; 7. Perwira Keamanan Pelabuhan atau Port Security Officer selanjutnya disebut PSO adalah pejabat struktural atau tingkat di bawah Kepala Kantor pada Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan penerapan Koda. 8. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan operasional kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah. 9. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan atan Port Facility Security Offıcer selanjutnya disingkat PFSO adalah petugas yang ditunjuk

oleh manajemen perusahaan fasilitas pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dari pemeliharaan rencana keamanan fasilitas pelabuhan serta untuk bekerjasama dengan para SSO, CSO dan Pengelola Fasilitas Pelabuhan. 10. Auditor ISPS Code adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang memiliki kompetensi dan telah dikukuhkan. 11. Pejabat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal adalah Pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keamanan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 12. Verifikasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan adalah proses pemeriksaan secara sistematis, Independen dan terdokumentasi untuk menilai keefektifan penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap Koda; 13. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Port Facility Security Assessment selanjutnya disebut PFSA adalah suatu pengembangan dan pembaharuan perencanaan rencana keamanan fasilitas pelabuhan. 14. Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Port Facility Security Plan selanjutnya disebut PFSP adalah suatu perencanaan yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi kapal dan fasilitas pelabuhan, orang-orang,

muatan, peralatan angkut muatan, Gudang perbekalan didalam fasilitas pelabuhan dari resiko suatu gangguan keamanan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Surat Permohonan Pelaku usaha; 2. Port Facility Security Assessment (PFSA) dan Port Facility Security Plan (PFSP); 3. Ijin Operasional Pelabuhan; 4. Sertifikat PFSO; 5. Surat Penunjukan PFSO; 6. Presentasi PFSA; 7. Melaksanakan Verifikasi Pertama. 5. Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Verifikasi dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat Standar yang belum terverifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar keaplikasi SIMKPLP;
2. Berkas persyaratan yang telah diunggah Pemohon akan diverifikasi oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Penyiapan jadwal dan administrasi pelaksanaan presentasi dalam
waktu 1 (satu) hari kerja. 4. Pelaksanaan presentasi PFSA paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Verifikasi selain dilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga didukung dengan verifikasi di fasilitas pelabuhan oleh pejabat
Auditor ISPS Code Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 6. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi diselesaikan dalam
waktu 2 (dua) hari kerja; 7. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI diterbitkan per sertifikat kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja; 8. Laporan hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus, diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 9. Sertifikat Standar Penerbitan Statement of Compliance of a Port
Facility (SoCPF) Sementara secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Auditor ISPS Code.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PENERBITAN STA TEMENT OF COMPLIANCE OF PORT FACILITY (SoCPF) PERMANEN

NO PENERBITAN STATEMENT OF COMPLIANCE OF PORT FACILITY (SoCPF) PERMANEN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan statement of compliance of port facility (SoCPF) permanen)

Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan SoCPF permanen.
Istilah dan Definisi
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran.
Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) adalah suatu pernyataan tertulis dari pemerintah (Designated Authority) bahwa fasilitas pelabuhan memenuhi persyaratan standar yang dipersyaratkan dalam Koda.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat, barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di

pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran; 5. Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee) yang selanjutnya disebut PSC adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang terlibat dalam penanganan keamanan pelabuhan. 6. Koordinator PSC adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama dan/atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah kerja pelabuhan yang tugas operasionalnya dibantu oleh PSO; 7. Perwira Keamanan Pelabuhan atau Port Security Officer selanjutnya disebut PSO adalah pejabat struktural atau tingkat di bawah Kepala Kantor pada Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan penerapan Koda. 8. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan operasional kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah. 9. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan atan Port Facility Security Offıcer selanjutnya

disingkat PFSO adalah petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan fasilitas pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dari pemeliharaan rencana keamanan fasilitas pelabuhan serta untuk bekerjasama dengan para SSO, CSO dan Pengelola Fasilitas Pelabuhan. 10. Auditor ISPS Code adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang memiliki kompetensi dan telah dikukuhkan. 11. Pejabat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal adalah Pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keamanan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 12. Verifikasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan adalah proses pemeriksaan secara sistematis, Independen dan terdokumentasi untuk menilai ke efektifan penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap Koda. 13. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Port Facility Security Assessment selanjutnya disebut PFSA adalah suatu pengembangan dan pembaharuan perencanaan rencana keamanan fasilitas pelabuhan. 14. Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Port Facility Security Plan selanjutnya disebut PFSP adalah suatu perencanaan yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi

kapal dan fasilitas pelabuhan, orang-orang, muatan, peralatan angkut muatan, Gudang perbekalan didalam fasilitas pelabuhan dari resiko suatu gangguan keamanan. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat Permohonan Pelaku usaha; b. Lembar Persetujuan Port Facility Security Assessment (PFSA) dan Port Facility Security Plan (PFSP); c. Ijin Operasional Pelabuhan; d. Sertifikat PFSO; e. Surat Penunjukan PFSO; dan f. Pemenuhan temuan ketidaksesuaian pada Verifikasi Pertama.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standar atas Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar ke aplikasi SIMKPLP;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan oleh tim auditor yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 3. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI diterbitkan per sertifikat kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja; 4. Hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan khusus,
diunggah ke dalam aplikasi untuk diproses lanjut oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Sertifikat Standar Penerbitan Statement of Compliance of a Port
Facility (SoCPF) Permanen secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS.

b. Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim verifikator untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim verifikator.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Auditor ISPS Code.

d. Saluran Pengaduan Pengaduandisampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, contact centre 151.

STANDAR KEGIATAN PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL DI PELABUHAN

NO PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL DI PELABUHAN (*KBLI acuan sesuai dengan bidang usaha pokok yang memerlukan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan) 1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan. 2. Istilah dan Definisi 1. Kegiatan Kapal di Pelabuhan adalah antara lainkegiatan pengelasan, pembersihan tangki (tank cleaning), perpindahan sandar kapal, melarang atau mengizinkan orang naik ke atas kapal, dan alihmuat barang di pelabuhan 2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat, barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi; 3. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 3. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administratif administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan a. Persyaratan khusus kegiatan pengelasan:

khusus

pemilik kapal/perusahaan keagenan kapalwajib mengajukan surat permohonan dengan melampirkan: a) surat keterangan perusahaan pengelasan yang terdaftar di UPT setempat; b) dokumen memorandum kapal; c) kontrak kerja; d) sertifikat keahlian pekerja; e) surat perintah kerja bagi ahli yang akan melaksanakan; f) rincian dan sketsa /foto dari bagian kapal yang akan diperbaiki; g) rencana kerja yang meliputi diantaranya tanggal pelaksanaan pekerjaan, lama pekerjaan, posisi kapal, metode kerja, daftar peralatan kerja; h) daftar alat dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; i) daftar peralatan kerja dan kru kapal yang melakukan kegiatan pengelasan; j) hasil survei yang akan dilas.
Surat persetujuan pengawasan kapal.
Petugas/pengawas Syahbandar melakukan pemeriksaan kesiapan perbaikan kapal (berdasarkan check list).
Petugas melakukan pengawasan kegiatan perbaikankapal;

b. Persyaratan khusus pembersihan tangki (tank cleaning):

Pemilik/agen/Nakhoda/Badan Usaha mengajukan permohonan untuk pembersihan tangka (tank cleaning) kepada Syahbandar dengan melampirkan: a) Jumlah dan jenis limbah yang akan dibersihkan;

b) Peralatan dan perlengkapan pencucian tangki kapal; c) Nama/nomor tanki penyimpanan di atas kapal; d) Tempat fasilitas penampung di pelabuhan; 2. Syahbandar menunjuk petugas/pengawas untuk melakukan pemeriksaan pembuangan limbah (check list). 3. Setelah melakukan pembongkaran, Syahbandar menerbitkan sertifikat persetujuan pelaksanaan pencucian tangki kapal (permit to ship tank cleaning) dan surat keterangan pengawasan pencucian tangki kapal (supervising statement letter of ship tank clening);

c. Persyaratan khusus perpindahan sandar kapal:

Nakhoda mengirimkan Master Cable selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba, yang berisi Estimated Time Arrival (ETA).
Pemilik/agen kapal menyampaikan surat pemberitahuan kedatangan kapal/rencana kegiatan kapal dan pre-arrival notification (ISPS Code).
Syahbandar menunjuk tempat labuh kapal.
Syahbandar mengkoordinir pemeriksaan/pengawasan dengan Custom, Imigration, Quarantine (CIQ).
Petugas/Pengawas Syahbandar menyerahkan warta kapal dan Document of Security (DoS) untuk diisi dan ditandatangani oleh Nakhoda.
Pemilik/agen/Nakhoda menyerahkan surat- surat dan dokumen kapal dan muatan

kepada Syahbandar. 7. Syahbandar memeriksa kelengkapan surat- surat dan dokumen kapal serta menyerahkan memorandum kedatangan kapal dan menyimpan semua dokumen kapal. d. Persyaratan khusus melarang atau mengizinkan orang naik ke atas kapal:

Nakhoda/operator mengajukan permohonan ke Syahbandar dengan melampirkan: a. Identitas orang naik/turun ke/dari kapal b. Tanggal dan waktu
Syahbandar memferifikasi dan mengevaluasi permohonan dengan: a. Cek posisi kapal. b. Bendera dan tanda-tanda labuh. c. Daftar Crew kapal dan naik dan/atau turun orang (Surat Persetujuan) d. Untuk kapal asing, bagi ABK diberlakukan shore pass.
Diatas kapal Diawasi petugas keamanan kapal
Di area pelabuhan diawasi petugas syahbandar dan polri

e. Persyaratan khusus alih muat barang di pelabuhan:

Pemilik mengajukan surat permohonan alih muat kepada Syahbandar dengan melampirkan : a. Data kapal yang melakukan kegiatan b. Rencana muat c. Prosedur tanggap darurat d. Tanggal pelaksanaan pekerjaan dan posisi kapal

e. Daftar peralatan yang digunakan f. Daftar Jumlah tenaga kerja 2. Surat Persetujuan alih muat dari Syahbandar. 3. Petugas/Pengawas Syhabandar melakukan pemeriksaan kesiapan alih muat 4. Petugas/pengawas Syhabandar melakukan pengawasan alih muat.

Sarana

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Tinggi (MT): Pemenuhan terhadap standar menengah tinggi dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/ atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Mekanisme verifikasi pemenuhan standar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi pemenuhan standaratas Sertifikat Standaryang belum terverifikasi disertai dengan berkas persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benarkepada Syahbandar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Berkas persyaratan yang telah disampaikan kepada Syahbandar sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi oleh petugas Syahbandar paling lama 1 (satu) hari kerja;
Berdasarkan hasil verifikasi yang dinyatakan telah memenuhi standar kegiatan, Pemohon

melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui SIMPONI berdasarkan kode billing;
4. Hasil verifikasi atas pemenuhan syarat umum dan/atau khusus,akan diproses lanjut oleh Syahbandar paling lama 1(satu) jam; 5. Sertifikat Standar Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan disampaikan langsung kepada Pemohon.

b. Pengawasan 1. Syahbandar melaksanakan pengawasan atas Sertifikat Standar Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. 2. Syahbandar menunjuk Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kantor Kesyahbandaran Utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP untuk melakukan pengawasan. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh dilakukan oleh Petugas Keselamatan
Berlayar, Penjagaan dan Patroli.

d. Saluran Pengaduan Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak pengaduan pada masing-masing kantor Syahbandar.

C. Transportasi Udara

STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING DI INDONESIA

NO PERSETUJUAN PENUNJUKAN PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING DI INDONESIA

(KBLI Terkait 51103, 51203) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan prosedur pemberian Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan perusahaan angkutan udara asing yang melayani angkutan udara niaga berjadwal luar negeri ke dan dari Indonesia memiliki perwakilan yang bertanggung jawab untuk pengurusan kegiatan operasi dan administrasi di Indonesia. 2 Istilah dan Definisi

Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah badan usaha hukum asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri untuk mengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral.
Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perwakilan yang ditempatkan atau ditunjuk untuk mengurus kepentingan di bidang operasi dan administrasi dari perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal ke dan dari Indonesia.
Perusahaan Angkutan Udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang dan/atau kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 3 Persyaratan Umum a. Untuk badan usaha/hukum yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara asing, persyaratan:
surat penunjukan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili;
salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo;
surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke indonesia;
struktur organisasi kantor perwakilan yang memuat struktur jabatan dan nama asli karyawan;
salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki); dan
bukti identitas diri (KTP/Paspor) penanggung jawab. b. Untuk perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan, persyaratan:
surat penunjukan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili;
salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo;
surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke indonesia;
struktur organisasi kantor perwakilan yang memuat struktur jabatan dan nama asli karyawan;
salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki); dan
bukti identitas diri (KTP/Paspor) penanggung jawab.

c. Untuk mengajukan perubahan data administrasi Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing, memenuhi persyaratan:

surat penunjukan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili;
salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo;
surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke indonesia;
struktur organisasi kantor perwakilan yang memuat struktur jabatan dan nama asli karyawan;
salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki); dan
bukti identitas diri (KTP/Paspor) penanggung jawab. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Setiap kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri yang dilaksanakan, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate)AOC 129; b. memiliki persetujuan rute penerbangan dari Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan d. memiliki dasar penyelenggaraan angkutan udara melalui perjanjian bilateral dan multilateral dengan Pemerintah Indonesia. 5 Sarana Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus: a. memiliki atau menguasai kantor yang layak; b. memiliki peralatan dan jaringan komunikasi yang mendukung kegiatan operasional; dan

c. memiliki sumber daya manusia yang memahami ketentuan peraturan di bidang penerbangan sipil. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR PEMBERIAN SERTIFIKAT ATAU REGISTER BANDAR UDARA

NO SERTIFIKAT ATAU REGISTER BANDAR UDARA (KBLI Terkait 52231)
1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Sertifikat atau Register Bandar Udara yang bertujuan sebagai tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara.
2 Istilah dan Definisi 1. Bandar Udara adalah adalah kawasan di daratan dan/atauperairan dengan batas-batas tertentu yang digunakansebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepaslandas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,dan tempat perpindahan intra dan antar modatransportasi, yang dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 2. Sertifikat Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya aspek keselamatan, keamanan, pelayanan jasa kebandarudaraan serta kelestarian lingkungan dalam pengoperasian bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram. 3. Register Bandar Udara adalah adalah tanda bukti terpenuhinya aspek keselamatan, keamanan, pelayanan jasa kebandarudaraan serta kelestarian lingkungan dalam pengoperasian bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas sampai dengan 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram.

3 Persyaratan a. buku pedoman pengoperasian bandar udara/

Umum heliport/waterbase (Aerodrome/Heliport/Water Aerodrome Manual); b. program keamanan bandar udara yang mengacu kepada program keamanan penerbangan nasional; dan c. maklumat pelayanan. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Bandar udara yang diberikan sertifikat bandar udaraatau register bandar udara terdiri dari: a. Bandar udara; b. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter(heliport); dan c. Bandar udara perairan (water aerodrome). Penerbitan register bandar udaradibedakan atas: a. Register bandar udara, bagi bandar udara yangmempunyai runway yang melayani pesawat udaradengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempatduduk untuk angkutan udara niaga dan angkutanudara bukan niaga; b. Register khusus bandar udara non penumpang,bagi bandar udara yang digunakan antara lainuntuk kegiatan pemupukan, perikanan, dankehutanan; c. Register heliport, bagi tempat pendaratan dan lepaslandas helikopter yang melayani helikopter yangmemiliki kapasitas maksimum 30 (tiga puluh)tempat duduk; dan d. Register bandar udara perairan (water aerodrome),bagi bandar udara perairan yang mempunyai wateroperating area yang melayani pesawat udara yangmemiliki kapasitas maksimum 30 (tiga puluh)tempat duduk. Persyaratan teknis untuk sertifikat atau register bandar udara sesuai dengan persyaratan teknis terkait keselamatan bandar udara, keamanan penerbangan, pelayanan jasa kebandarudaraan, dan kelestarian lingkungan yang mengacu pada Peraturan Menteri.

5 Sarana Pemilik Sertifikat atau Register Bandar Udara dalam menjalankan kegiatannya wajib dilengkapi dengan: a. fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. prosedur pengoperasian dan pemeliharaan Bandar Udara; dan c. personel yang telah memiliki sertifikat kompetensi. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan dapat dilakukan melalui:

evaluasi dokumen; dan
pemeriksaan teknis dan operasional. b. Pengawasan
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR PEMBERIAN SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN BANDAR UDARA, HELIPORT DAN WATERBASE BEREGISTER

NO SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN BANDAR UDARA, HELIPORT DAN WATERBASE REGISTER (KBLI Terkait 52231) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport dan Waterbase beregister, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan inspeksi keselamatan yang dilakukan oleh Lembaga Inspeksi dimaksud sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. 2 Istilah dan Definisi a. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas,naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra danantarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dankeamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. b. Bandar Udara Perairan (Waterbase) adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan pesawat udara seaplane. c. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter untuk selanjutnya disebut Heliportadalah Bandar udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter didaratan (surface level heliport), di atas gedung (elevated heliport), dan dianjungan lepas pantai/kapal (helideck). d. Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan yang selanjutnya disebut sertifikat adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan untuk mendapatkan kewenangan/izin dalam melaksanakan inspeksi keselamatan di bidang Bandar Udara/Heliport/WaterbaseBeregister yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. e. Lembaga Inspeksi Keselamatan adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi kewenangan/izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pelaksana inspeksi Keselamatan di Bandar Udara, Heliport dan Waterbase beregister. f. Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas bandar udara, yang dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara. g. Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara. h. Personel Inspeksi Keselamatan adalah personel lembaga inspeksi keselamatan yang dinilai mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan inspeksi keselamatan bandar udara, heliport, dan/atau waterbase beregister. 3 Persyaratan Umum a. pedoman inspeksi Keselamatan (Safety Inspection Manual); b. personel inspeksi keselamatan yang berkompeten dibidang-nya; c. peralatan inspeksi keselamatan;
d. buku kerja pendukung dan peraturan; dan e. struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi keselamatan dan bidang kendali mutu pelaksanaan inspeksi tersebut.

4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

5 Sarana Peralatan inspeksi keselamatan yang wajib dimiliki paling sedikit terdiri dari: a. kompas; b. slopemeter; c. globalpositioning system; d. alat ukur jarak elektronik atau manual; e. alat ukur ketinggian (altimetersetting); f. peralatan perlindungan diri; g. laptop; h. peralatan dokumentasi; dan i. peralatan komunikasi (handy talky). 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR PEMBERIAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA KALIBRASI
FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

NO SERTIFIKAT PENYELENGGARA KALIBRASI
FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN (KBLI 52232) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang sertifikat melaksanakan kegiatan kalibrasi penerbangan sesuai dengan standar keselamatan penerbangan. 2 Istilah dan Definisi a. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. b. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari titik satu ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
c. Fasilitas navigasi penerbangan adalah fasilitas telekomunikasi penerbangan dan fasilitas pelayanan pendaratan visual. d. Kalibrasi penerbangan adalah pengujian akurasi, jangkauan atau semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan uji yang terpasang di pesawat udara dengan terbang inspeksi. e. Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas

navigasi penerbangan.
f. Personel kalibrasi yang selanjutnya disebut personel adalah petugas kalibrasi penerbangan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. 3 Persyaratan Umum Persyaratan umum berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan formulir permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. nama dan alamat pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab atas unit kerja tersebut; dan b. jenis fasilitas navigasi penerbangan yang dapat dikalibrasi dan sistem kalibrasi yang dimiliki. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa a. memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dalam bentuk manual operasi; b. memenuhi ketentuan organisasi; c. memenuhi ketentuan personel atau sumber daya manusia d. memenuhi ketentuan fasilitas penyelenggaraan; e. memenuhi ketentuansistem manajemen keselamatan; f. memenuhi ketentuan personel; g. memenuhi ketentuan prosedur koordinasi; dan
h. memenuhi ketentuan sistem penyimpanan dokumen dan rekaman. 5 Sarana Penyelenggara kalibrasi fasilitas Navigasi Penerbangan harus memiliki sistem kalibrasi penerbangan (flight inspection system) yang mencakup: a. pesawat udara yang memuat karakteristik secara umum paling sedikit sebagai berikut: 1. memiliki sertifikat kelaikan udara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 2. memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan kalibrasi dengan aman;

pesawat udara dilengkapi dengan instrumen untuk terbang malam;
kapasitas yang cukup untuk personel;
memiliki jangkauan dan daya tahan yang memadai;
aerodinamik yang stabil sepanjang daerah laju;
suara dan getaran rendah;
sistem elektrik yang stabil dan memadai dan compatible dengan peralatan kalibrasi penerbangan;
memiliki ragam kecepatan dan jangkauan ketinggian;dan
dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan inspeksi penerbangan yang baru atau peningkatan pelayanan navigasi. b. personel yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan lisensi dan rating yang dimiliki; dan c. peralatanpenunjang untuk didarat dan dipesawat udara dikalibrasi sesuai dengan standar teknologi internasional. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan dapat dilakukan melalui:
pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR PEMBERIAN SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA TANPA AWAK (REMOTELY PILOTED AIRCRAFT OPERATOR CERTIFICATE)

NO SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA TANPA AWAK (REMOTELY PILOTED AIRCRAFT OPERATOR CERTIFICATE / ROC) (KBLI Terkait 51101, 51102, 51103, 51201, 1203, 51104, 51202, 51204, 51108) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate/ROC), yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengoperasian pesawat udara tanpa awak sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan. 2 Istilah dan Definisi 1. Sertifikat Operator Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate)adalah sertifikat yang diberikan kepada badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara sipil tanpa awak. 2. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara (berawak atau tanpa awak) untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 3. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. 4. Pesawat Udara Tanpa Awak Sipil adalah pesawat udara tanpa awak yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga. 5. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. 6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau

badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 3 Persyaratan Umum a. memiliki perizinan berusaha angkutan udara niaga atau perizinan kegiatan angkutan udara bukan niaga; b. memiliki standar pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang telah disahkan; c. memiliki standar perawatan pesawat udara tanpa awak yang telah disahkan; d. memiliki Safety Management System Manual yang telah disahkan; e. memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement); f. memiliki Quality Management System Manual yang telah disahkan; dan g. memiliki program keamanan angkutan udara mengacu kepada ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Pelaku usaha yang mengajukan untuk memiliki sertifikat operator pesawat udara tanpa awak (remotely piloted aircraft operator certificate) harus memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil terkait pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang memiliki spesifikasi berat tertentu. 5 Sarana Pelaku usaha yang mengajukan untuk memiliki sertifikat operator pesawat udara tanpa awak (remotely piloted aircraft operator certificate) harus memenuhi persyaratan sarana sebagai berikut: a. memiliki dan/atau menguasai pesawat udara tanpa awak;
b. pesawat udara sipil tanpa awak yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan pendaftaran pesawat

udara sipil tanpa awak di Indonesia dan standar kelaikudaraan serta standar pengoperasian pesawat udara tanpa awak; dan c. memiliki atau menguasai fasilitas atau sarana pendukung lainnya yang mendukung pengoperasian pesawat udara tanpa awak. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan 1. Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (OPERATINGCERTIFICATE) - OC 91

NO SERTIFIKAT PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (OPERATING CERTIFICATE) (KBLI Terkait 51108) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (Operating Certificate) OC 91, yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian pesawat udara untuk angkutan udara bukan niaga sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan. 2 Istilah dan Definisi a. Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (Operarating Certificate) OC 91 adalah Sertifikat yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. b. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. c. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. d. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga. 3 Persyaratan Umum a. memiliki Operation Manual yang telah disahkan; b. memiliki Safety Management System Manual yang telah disahkan; c. memiliki Maintenance Program yang telah disahkan;

d. memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement); dan e. memiliki program keamanan angkutan udaramengacu kepada ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa a. memiliki perizinan kegiatan angkutan udara bukan niaga; b. memiliki atau menguasai pesawat udara; c. memiliki dan/atau menguasai personel operasi pesawat udara dan personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi dan rating sesuai bidangnya; dan d. memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil tentang pengoperasian pesawat udara terkait. 5 Sarana a. memiliki atau menguasai pesawat udara. b. memiliki atau menguasai fasilitas atau sarana pendukung lainnya yang mendukung pengoperasian dan perawatan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan 1. Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk

melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR PEMBERIAN SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA
(AIR OPERATOR CERTIFICATE)

NO SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA
(AIR OPERATOR CERTIFICATE / AOC) (KBLI Terkait 51101, 51102, 51103, 51201,
51203, 51104, 51105, 51202, 51204) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate / AOC), yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian pesawat udara untuk angkutan udara niaga sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan. 2 Istilah dan Definisi 1. Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) adalah sertifikat yang diberikan kepada badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga. 2. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 3. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. 4. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga. 5. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. 6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan

mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 3 Persyaratan Umum a. Operation Manual yang telah disahkan. b. Company Maintenance Manual yang telah disahkan. c. Quality ManagementSystem Manual yang telah disahkan. d. Safety Management System Manual yang telah disahkan. e. MEL/CDL yang telah disahkan. f. Airplane Flight Manual yang telah disahkan. g. Maintenance Program yang telah disahkan. h. memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement). i. bukti langganan manual perawatan dan pengoperasian pesawat udara dari pabrikan. j. bukti berlangganan Aeronautical Information Publication (AIP). k. memiliki program keamanan angkutan udara yang telah mendapat pengesahan. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa a. Operasi penerbangan dalam negeri sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 121 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga, dan akan diterbitkan spesifikasi operasi untuk operasi tersebut sesuai dengan persyaratan tersebut. b. Operasi penerbangan internasional sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 121 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga, dan akan diterbitkan spesifikasi operasi untuk operasi

tersebut sesuai dengan persyaratan tersebut. c. Operasi penerbangan tambahan (supplemental) sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 121 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga, dan akan diterbitkan spesifikasi operasi untuk operasi tersebut sesuai dengan persyaratan tersebut. d. Operasi penerbangan komuter sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Carter, dan akan diterbitkan spesifikasi operasi untuk operasi tersebut sesuai dengan persyaratan tersebut. e. Operasi penerbangan carter sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Carter, dan akan dikeluarkan spesifikasi operasi untuk operasi tersebut sesuai dengan persyaratan tersebut. f. Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dapat mengajukan permohonan untuk jenis operasi pesawat udara tanpa awak dan akan diterbikan spesifikasi operasi untuk operasi tersebut sesuai dengan peryaratan tersebut. g. Pelaku usaha yang mengajukan untuk memiliki sertifikatoperator pesawat udara (AOC) harus

memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil terkait pengoperasian pesawat udara terkait. 5 Sarana a. memiliki atau menguasai fasilitas atau sarana pendukung lainnya yang mendukung pengoperasian dan perawatan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga. b. pelaku usaha yang mengajukan untuk memiliki sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate) harus memenuhi persyaratan sarana antara lain: 1. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan perizinan berusahaangkutan udara niaga yang dimiliki: a) untuk angkutan udara niaga berjadwal, wajib memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani. b) untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal, wajib memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani. 2. Pesawat udara sipil yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dan standar kelaikudaraan pesawat udara. 6 Penilaian a. Penilaian Kesesuaian

Kesesuaian dan Pengawasan Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan 1. Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan. Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

STANDAR PEMBERIAN SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) 129

NO SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) AOC 129 (KBLI Terkait 51103, 51203) 1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) AOC 129, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan angkutan udara asing dan operator asing yang beroperasi di wilayah Indonesia memenuhi standar keselamatan penerbangan. 2 Istilah dan Definisi 1. Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate)AOC 129 selanjutnya disingkat AOC 129 adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan angkutan udara asing yang menjalankan operasinya di wilayah Negara Republik Indonesia, berupa proses validasi sertifikat operator pesawat udara yang diterbikat oleh Otoritas Penerbangan Sipil Negara Lain. 2. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 3. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. 4. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. 5. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.

Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yangdigunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.
Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. 3 Persyaratan Umum a. Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate)AOC 129 yang diterbitkan dari otoritas penerbangan sipil negara asal yang masih berlaku; b. Operation Specification yang diterbitkan dari otoritas penerbangan sipil negara asal yang masih berlaku; c. Data Pesawat Udara yang akan digunakan untuk operasional ke atau dari wilayah NKRI; d. Kontrak perusahaan penunjang, baik untuk Ground Handling dan Perawatan Pesawat udara di Indonesia; e. Melampirkan dokumen operasional perusahaan yang telah disahkan oleh otoritas penerbangan sipil negara asal; dan f. Surat Penunjukan (Designation Letter) dari Negara Pemohon dan Surat Penerimaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap surat penunjukan tersebut, sebagai tindak lanjut dari perjanjian transportasi udara bilateral, jika perjanjian tersebut diperlukan. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Pelaku usaha yang mengajukan untuk memiliki sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate) 129 harus memenuhi ketentuan antara lain: a. Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 tentang Pengoperasian Pesawat Udara; b. melampirkan pernyataan kepatuhan (Compliance Statement) terhadap Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 129 tentang Validasi dan Pengawasan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Operator Asing yang Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia; c. Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Spesifikasi Operasi yang terkait yang diterbitkan oleh negara dimana operator tersebut terdaftar; d. peraturan dari negara dimana pesawat dan sertifikat operator pesawat udara tersebut terdaftar; dan e. memiliki persetujuan program keamanan operator pesawat udara asing dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 5 Sarana Mengoperasikan pesawat udara asing yang memenuhi persyaratan pendaftaran pesawat udara dan kelaikudaraan pesawat udara sesuai dengan standar yang diatur oleh negara asal. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan dapat dilakukan melalui: 1. pemeriksaan dokumen; 2. pemeriksaan fisik; 3. kunjungan lapangan; dan/atau 4. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan 1. Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur
Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

SERTIFIKAT ORGANISASI PEMEGANG SERTIFIKAT PRODUKSI (PRODUCTION APPROVAL HOLDER)
PESAWAT UDARA DAN/ATAU KOMPONEN PESAWAT

NO (SERTIFIKAT ORGANISASI PEMEGANG SERTIFIKAT PRODUKSI (PRODUCTION APPROVAL HOLDER) PESAWAT UDARA DAN/ATAU KOMPONEN PESAWAT UDARA) (KBLI TERKAIT 30300)

1 Ruang lingkup

Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam penerbitan Sertifikat Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) Pesawat Udara dan/atau Komponen Pesawat Udara yang bertujuan agar pesawat udara, baling-baling pesawat udara, mesin pesawat udara dan komponen yang diproduksi sesuai dengan standar keselamatan penerbangan. Kegiatan produksi pesawat udara dan/atau komponen pesawat udara dapat dilakukan oleh organisasi yang memiliki kemampuan dalam memproduksi pesawat udara dan/atau komponen pesawat udara. Berdasarkan kewenangannya, terdapat 3 (tiga) sertifikat yaitu: a. Production Certificate (PC) Holder yaitu Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) yang melakukan kegiatan produksi Pesawat Udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara; b. Parts Manufacturer Approval (PMA) Holder yaitu Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) yang melakukan kegiatan produksi komponen pengganti Pesawat Udara; dan c. Technical Standard Orders Authorization (TSOA) yaitu Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) yang melakukan kegiatan produksi komponen yang dapat dipasang pada pesawat udara pengganti Pesawat Udara

setelah memenuhi persyaratan kelaikudaraan tertentu (certification basis) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal sesuai ketentuan standar teknis (technical standard orders). 2 Istilah dan Definisi 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. 3. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. 4. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman utnuk beroperasi. 5. Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi Pesawat Udara dan/atau Komponen Pesawat Udara (Production Approval Holder) merupakan organisasi yang diberikan kewenangan untuk melakukan produksiproduksi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara (Production Certificate), produksi komponen pengganti pesawat udara (Parts Manufacturer Approval), dan produksi komponen yang dapat dipasang pada pesawat udara pengganti pesawat udara setelah memenuhi persyaratan kelaikudaraan tertentu (certification basis) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal sesuai ketentuan standar teknis (Technical Standard Orders Authorization). 3 Persyaratan Umum a. Persyaratan administrasi Untuk memperoleh Sertifikat Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder), pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai

Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya sebagai berikut: 1. formulir permohonan sertifikat tipe, sertifikat produksi, atau sertifikat tipe tambahan (application for type certificate, production certificate, or supplement type certificate) dengan melampirkan sertifikat tipe atau memiliki lisensi produksi atau memiliki kerja sarna dengan organisasi rancang bangun pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain; 2. struktur organisasi Production Approval Holder yg telah disahkan; 3. buku pedoman organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder manual); 4. buku pedoman sistem mutu yang telah disahkan; 5. daftar produksi yang telah disahkan (Production Limitation Record/PMA Listing/TSOA Listing); dan 6. Safety Management Manual yang telah disetujui. Ketentuan terkait kegiatan produk Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya. b. Kewajiban Pelaku Usaha 1. melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan Sertifikat Produksi (Production

Approval Holder); 2. melaksakaan kegiatan produksi sesuai batasan kemampuan yang disahkan; 3. melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (Quality Manual, dan Safety Management Manual). 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis/khusus sebagai berikut: a. mendemonstrasikan kemampuannya sesuai dengan jenis sertifikat yang diajukan; b. mendemonstrasikan Buku pedoman Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder manual); dan c. mendemonstrasikan sistem jaminan kualitas (quality system). 6 Sarana Sarana dan prasarana Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi berupa: a. gedung atau bangunan kantor; b. fasilitas kegiatan penerimaan barang (receiving); c. fasilitas kegiatan proses produksi; d. fasilitas kegiatan proses perakitan (assembly); dan e. fasilitas kegiatan produk akhir. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan dapat dilakukan melalui:

pemeriksaan dokumen;
pemeriksaan fisik;
kunjungan lapangan; dan/atau
autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik. b. Pengawasan
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk Inspektur Penerbangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. d. Saluran Pengaduan Dapat disampaikan melalui contact centre Kementerian Perhubungan 151.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)

MENIMBANG

dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut. Termasuk kegiatan tally mandiri di pelabuhan. 2. Definisi 1. Kegiatan Tally adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut. 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah 3. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/ atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan

Usaha Tally Mandiri 1. Sarana minimum usaha TallyMandiri yang

prosedur penyampaian keluhan (complaint) pemilik barang dan penanganannya;
penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan
pendokumentasian. c. Sistem manajemen usaha Tally Mandiri yang dilakukan oleh perusahaan Tally Mandiri, wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Tally Mandiridengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; d. Perusahaan Tally Mandiri wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan; e. Perusahaan Tally Mandiri wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; f. Laporan kegiatan Tally Mandiri dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Perusahaan Tally Mandiri wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR):

Verifikasi dilakukan pada saat Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar atas Standar Usaha Tally Mandiri dari OSS.

b. Pengawasan

Gubernur melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha.
Gubernur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d. SALURAN PENGADUAN Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha
yang kegiatan usahanya khusus di bidang
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah
Sertifikat Standar usaha perawatan dan perbaikan kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan perawatan dan perbaikan selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha

dan Perbaikan Kapal berdasarkan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. 6. Sarana

Struktur Organisasi SDM dan SDM Organisasi dan SDM antara lain: A. Struktur Organisasi
Direktur, tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Perawatan dan Perbaikan Kapal; b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
Tenaga ahli tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Perawatan dan Perbaikan Kapalsesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal;
Tenaga kerja tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM

Kualifikasi SDM, memiliki tenaga ahli warga negara Indonesia: a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang S-1 (sarjana strata satu) Teknik Perkapalan atau Teknik Sistem Perkapalan yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin kapal/ kelistrikan kapal berijazah D-III (Diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; dan c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan

Pelayanan Pelayanan Perawatan dan Perbaikan Kapal: a. perawatan kapal yang dilakukan di atas garis air tanpa membahayakan keselamatan; b. pemeriksaan bagian bawah garis air yang dilakukan dalam kondisi terapung di atas air dapat dilakukan dengan metode Under Water Survey; c. perbaikan dan perlengkapan kapal; d. perbaikan bangunan atas kapal e. perbaikan atau perawatan permesinan di atas kapal; f. perbaikan atau perawatan peralatan navigasi kapal; g. perbaikan atau perawatan peralatan radio kapal; dan atau h. perbaikan atau perawatan peralatan keselamatan kapal saat terapung (floating).
Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal yang ditetapkan oleh pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di pelabuhan; c. Memenuhi standar keselamatan kegiatan

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan dalam ranah Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar Pelaku Usaha atas pemenuhan Standar Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal dari OSS. b. Pengawasan
Bupati/Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha;
Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawasa untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan;
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Pelaksana Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas: a) Inspektur; b) Auditor; c) Surveyor; atau d) Pejabat fungsional lainnya. 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari

d. SaluranPengaduan Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

STANDAR USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN

Definisi
Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairanpelabuhan.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi lainnya,
ditarik atau ditunda,

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk Angkutan Perairan Pelabuhan.
Sertifikat Standar Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan selama menjalankan kegiatan usaha.
Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
Penggolongan Usaha -
Persyaratan Umum Usaha

Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangpelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran; b. Memiliki sistem manajemen usaha; c. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Angkutan Perairan Pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.

Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan: 1. Sarana minimum usaha Angkutan

Persyaratan Produk/Proses/Jasa a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Angkutan Perairan Pelabuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di wilayah setempat; c. Memenuhi standar kinerja pelayanan kapal dan barang yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan; d. Menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pelayaran; e. Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana Angkutan Perairan Pelabuhan; f. Kegiatan usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp); g. Bagi pelabuhan yang belum memilki Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), penyelenggara pelabuhan dapat

Rantai Perubahan

MENGUBAH / MENCABUT

amendment PP 5/2021 — PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

amendment PP 77/2012 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN

amendment UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA

amendment UU 1/2008 — PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING

Referensi Silang (4)

UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA

UU 1/2008 — PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING

PP 77/2012 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN

PP 5/2021 — PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Status

Berlaku

Jenis

PERMENHUB

Nomor / Tahun

12 / 2021

Ditetapkan

2021-04-05

Berlaku

2021-04-05

Pejabat / Kementerian

Kementerian Perhubungan

Mengubah / Mencabut

amendment PP 5/2021

amendment PP 77/2012

amendment UU 19/2003

amendment UU 1/2008

Referensi Silang

→ 4 peraturan direferensikan

FRBR URI

/akn/id/act/permenhub/2021/12

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI

Pengelolaan dan Rekayasa Lalu Lintas

PERMENHUB_12_2021

8 Pelayanan Standar pelayanan minimal berdasarkanPeraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

6 Sarana

9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

9 PersyaratanProd uk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

10 Sistem Manajemen Usaha

10 Sistem Manajemen Usaha

f. Kesetaraan. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

10 Sistem Manajemen Usaha

5 Persyaratan Khusus Usaha

pemilik; 3. kegiatan pekerjaan bawah air yang diberikan kepada pelaksana kerja berupa survey bawah air, perawatan, pemeriksaan dan perbaikan bangunan dan/atau instalasi di perairan. 8. Persyaratan Produk/Proses/Jasa

perusahaan pengelolaan kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 17. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Pengelolaan Kapal (ship management). 3. Penggolongan Usaha

Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 3. Untuk perizinan berusaha lembaga pendidikan personel Bandar Udara: Tinggi (T)

10 Sistem Manajemen Usaha

9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa

10 Sistem Manajemen Usaha

Permohonan pencoretan hipotek (roya) atau surat persetujuan pencoretan hipotek (roya) yang diajukan atau diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh Notaris di tempat dibuatnya permohonan atau surat persetujuan. 5. Sarana

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan; dan b. Fotokopi Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal. 5. Sarana

d. Fotokopi Gross Akta Pendaftaran/baliknama kapal; e. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan kapal/Laporan pemeriksaan radio. 5. Sarana

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen kelulusan diklat (pernyataan mandiri atas pemenuhan kelulusan peserta diklat); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan rekomendasi Ujian TRB); dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); c. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan Khusus

c. Notice of conformity yang diterbitkan oleh Recognized Application ServiceProvider jika Conformance Test diselenggarakan oleh Authorized Testing Application Service Provider; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus

4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

8 Pelayanan
Standar pelayanan minimal berdasarkanPeraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. 9 Persyaratan Produk/Proses/ Jasa

perusahaan pengelolaan kapal selama menjalankan kegiatan usaha. 17. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Pengelolaan Kapal (ship management).
3. Penggolongan Usaha

Menengah Tinggi (MT) - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Untuk perizinan berusaha lembaga pendidikan
personel Bandar Udara: Tinggi (T)

a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. 4. Persyaratan khusus
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Surat permohonan; dan b. Fotokopi Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal. 5. Sarana