RUMAH SUSUN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

2. Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

3. Satuan . . .

1. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

2. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.

3. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

4. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

5. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

6. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

7. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

8. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

9. Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

10. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

11. Nilai . . .

1. Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya disebut NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

2. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.

3. Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

5. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

6. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.

7. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.

8. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.ntuk menjamin

9. Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.

10. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. Menteri . . .

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada:

• kesejahteraan;
• keadilan dan pemerataan;
• kenasionalan;
• keterjangkauan dan kemudahan;
• keefisienan dan kemanfaatan;
• kemandirian dan kebersamaan;
• kemitraan;
• keserasian dan keseimbangan;
• keterpaduan;
• kesehatan;
• kelestarian dan berkelanjutan;
• keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
• keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:

• menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

• meningkatkan . . .

• meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
• mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
• mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
• memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
• memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;
• menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
• memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

(1) Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi:

• pembinaan;

• perencanaan;

• pembangunan;

• penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;

• pengelolaan;

• peningkatan kualitas;

• pengendalian;

• kelembagaan;

• tugas dan wewenang;

• hak dan kewajiban;

• pendanaan . . .

• pendanaan dan sistem pembiayaan; dan
• peran masyarakat.

PEMBINAAN

(1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah

susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:

• Menteri pada tingkat nasional;
• gubernur pada tingkat provinsi; dan
• bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) meliputi:

• perencanaan;
• pengaturan;
• pengendalian; dan
• pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari perencanaan pembangunan nasional dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

(2) Perencanaan . . .

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya serta melibatkan peran serta masyarakat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan dan strategi nasional di bidang rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman

untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

• pembangunan;
• penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
• pengelolaan;
• peningkatan kualitas;
• kelembagaan; dan
• pendanaan dan sistem pembiayaan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan tujuannya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11 . . .

(1) Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan

rumah susun secara nasional untuk memenuhi tertib penyelenggaraan rumah susun.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cara:

• koordinasi penyelenggaraan rumah susun;
• sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
• pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan;
• pengembangan sistem dan layanan informasi dan komunikasi; dan
• pemberdayaan pemangku kepentingan rumah susun.

(3) Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan

rumah susun kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(4) Pembinaan penyelenggaraan rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tujuan:

• mendorong pembangunan rumah susun dengan memanfaatkan teknik dan teknologi, bahan bangunan, rekayasa konstruksi, dan rancang bangun yang tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi kesehatan;
• mendorong pembangunan rumah susun yang mampu menggerakkan industri perumahan nasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk teknologi tahan gempa;
• mendorong terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat sebagai sarana pembinaan keluarga; dan
• mendorong pewujudan dan pelestarian nilai-nilai wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan rumah susun.

Pasal 12 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:

• penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;
• penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
• penetapan lokasi pembangunan rumah susun.

(2) Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.

(3) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang

wilayah, gubernur atau bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta penetapan

zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan

berdasarkan:

• kepadatan . . .

• kepadatan bangunan;
• jumlah dan kepadatan penduduk;
• rencana rinci tata ruang;
• layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
• layanan moda transportasi;
• alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun;
• layanan informasi dan komunikasi;
• konsep hunian berimbang; dan
• analisis potensi kebutuhan rumah susun.

(2) Pedoman perencanaan pembangunan rumah susun

diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pembangunan rumah susun umum, rumah susun

khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung jawab pemerintah.

(2) Pembangunan rumah susun umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh setiap orang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah.

(3) Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha.

(1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

(2) Pelaku . . .

(2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan

rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:

• hak milik;
• hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan
• hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.

Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan:

• pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
• pendayagunaan tanah wakaf.

(1) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah

untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah

diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan . . .

(3) Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan

rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.

(2) Apabila pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ikrar wakaf, dapat dilakukan pengubahan peruntukan setelah memperoleh persetujuan dan/atau izin tertulis Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk pembangunan rumah susun umum.

(4) Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah

wakaf untuk rumah susun umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk

pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

• hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah;

• jangka waktu sewa atas tanah;

• kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengembalian tanah pada akhir masa perjanjian sewa; dan

• jaminan . . .

• jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat permasalahan fisik, administrasi, dan hukum.

(3) Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diberikan selama 60 (enam puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis.

(4) Penetapan tarif sewa atas tanah dilakukan oleh

Pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga jual sarusun umum bagi MBR.

(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dicatatkan di kantor pertanahan.

Bagian Kedua Penyediaan Tanah

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun

dapat dilakukan melalui:

• pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
• konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
• peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;
• pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah;
• pendayagunaan tanah wakaf;
• pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
• pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas

tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pembangunan

Paragraf 1 Umum

(1) Pembangunan rumah susun dilakukan melalui

perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis.

(2) Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi:

• persyaratan administratif;
• persyaratan teknis; dan
• persyaratan ekologis.

(1) Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan

wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian bangunan rumah susun.

(3) Pemisahan . . .

(3) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberikan kejelasan atas:

• batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik;
• batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan
• batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap sarusun.

(1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar

dan uraian.

(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.

(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.

(4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota.

(5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2 Persyaratan Administratif

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi:

• status . . .

• status hak atas tanah; dan
• izin mendirikan bangunan (IMB).

(1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun

dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya.

(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan

pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Gubernur.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

• sertifikat hak atas tanah;
• surat keterangan rencana kabupaten/kota;
• gambar rencana tapak;
• gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun;
• gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
• gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan
• gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya.

(5) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa,

pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 30 . . .

Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama berserta uraian NPP.

(1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah

susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pengubahan

rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur.

(3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah

susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.

(4) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan

rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.

(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta pengubahan rencana fungsi

dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

(6) Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan:

• gambar rencana tapak beserta pengubahannya;
• gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;
• gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;
• gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan
• gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.

(7) Pengajuan . . .

(7) Pengajuan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi.

Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi

dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.

(1) Pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan

perhitungan dan penetapan koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan yang disesuaikan dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.

(2) Ketentuan mengenai koefisien lantai bangunan dan

koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat pembatasan ketinggian bangunan yang berhubungan dengan:

• ketentuan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan; dan/atau
• kearifan lokal.

Paragraf 3 Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan rumah susun terdiri atas:

• tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan; dan
• keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 36 . . .

Ketentuan tata bangunan dan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Persyaratan Ekologis

Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan ekologis yang mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pembangunan rumah susun yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sertifikat Laik Fungsi

(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan

sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.

(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan

sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur.

(3) Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi

setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kelima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Rumah Susun

(1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan

rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

• kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari;
• pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan
• struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.

(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan

minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Pembangunan Melalui Penanaman Modal Asing

Pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemasaran dan Jual Beli Rumah Susun

(1) Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran

sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan

rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki:

• kepastian peruntukan ruang;
• kepastian hak atas tanah;
• kepastian status penguasaan rumah susun;
• perizinan pembangunan rumah susun; dan
• jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

(3) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan

rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak.

(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah

susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

• status kepemilikan tanah;
• kepemilikan IMB;
• ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
• keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
• hal yang diperjanjikan.

(1) Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan

rumah susun selesai, dilakukan melalui akta jual beli (AJB).

(2) Pembangunan rumah susun dinyatakan selesai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah diterbitkan:

• Sertifikat Laik Fungsi; dan

• SHM . . .

• SHM sarusun atau SKBG sarusun.

Bagian Kesatu Penguasaan Sarusun

(1) Penguasaan sarusun pada rumah susun umum dapat

dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.

(2) Penguasaan sarusun pada rumah susun khusus dapat

dilakukan dengan cara pinjam-pakai atau sewa.

(3) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun negara

dapat dilakukan dengan cara pinjam-pakai, sewa, atau sewa-beli.

(4) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun

komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.

(5) Penguasaan sarusun dengan cara sewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus didaftarkan pada PPPSRS.

(7) Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai atau sewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

(8) Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai, sewa, atau sewa-

beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua Pemilikan Sarusun

(1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas

sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan atas NPP.

(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas

tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun.

(2) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

(3) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas:

• salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki; dan
• pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.

(4) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.

(5) SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan

dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 48 . . .

(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas

barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan SKBG sarusun.

(2) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas:

• salinan buku bangunan gedung;
• salinan surat perjanjian sewa atas tanah;
• gambar denah lantai pada tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki; dan
• pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama dan benda bersama yang bersangkutan.

(3) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung.

(4) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) SKBG sarusun yang dijadikan jaminan utang secara

fidusia harus didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SHM sarusun dan SKBG sarusun dan tata cara penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Rumah Susun

Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi:

• hunian . . .

• hunian; atau
• campuran.

(1) Pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 dapat berubah dari fungsi hunian ke fungsi campuran karena perubahan rencana tata ruang.

(2) Perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan

rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar mengganti sejumlah rumah susun dan/atau memukimkan kembali pemilik sarusun yang dialihfungsikan.

(3) Pihak yang melakukan perubahan fungsi rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin hak kepemilikan sarusun.

Bagian Keempat Pemanfaatan Sarusun

Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki sarusun wajib memanfaatkan sarusun sesuai dengan fungsinya.

(1) Setiap orang dapat menyewa sarusun.

(2) Penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hak orang perseorangan atas sarusun dan pemanfaatan terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(1) Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari

pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh MBR.

(2) Setiap orang yang memiliki sarusun umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal:

• pewarisan;

• perikatan . . .

• perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; atau
• pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari yang berwenang.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dan huruf c hanya dapat dilakukan kepada badan pelaksana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian

kemudahan kepemilikan sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Sarusun pada rumah susun negara dapat disewa oleh

perseorangan atau kelompok dengan kemudahan dari pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai pedoman penyewaan sarusun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional,

pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari bupati/walikota.

(4) Khusus . . .

(4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur.

(1) Dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2), pengelola berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan.

(2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional.

(3) Biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan rumah

susun khusus milik pemerintah dapat disubsidi pemerintah.

(4) Besarnya biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan

besarnya biaya pengelolaan diatur dalam peraturan menteri yang membidangi bangunan gedung.

Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pengelola dapat bekerja sama dengan orang perseorangan dan badan hukum.

(1) Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun

umum milik dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola rumah susun.

(2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik.

(3) Pelaku pembangunan dalam pengelolaan rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pengelola.

(4) Besarnya . . .

(4) Besarnya biaya pengelolaan rumah susun pada masa

transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik sarusun berdasarkan NPP setiap sarusun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun, masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dengan peraturan pemerintah.

(1) Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik

sarusun terhadap rumah susun yang:

• tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
• dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan rumah susun dan/atau lingkungan rumah susun.

(2) Peningkatan kualitas rumah susun selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa pemilik sarusun.

(1) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 dilakukan dengan pembangunan kembali

rumah susun.

(2) Pembangunan kembali rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran, penataan, dan pembangunan.

Pasal 63 . . .

Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan dengan tetap melindungi hak kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkeadilan.

Penetapan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) merupakan kewenangan pemerintah daerah.

(1) Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan oleh:

• pemilik sarusun untuk rumah susun umum milik dan rumah susun komersial melalui PPPSRS;
• Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemilik untuk rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus; atau
• Pemerintah atau pemerintah daerah untuk rumah susun negara.

(2) Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun yang

berasal dari pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disetujui paling sedikit 60 % (enam puluh persen) anggota PPPSRS.

Pemrakarsa peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib:

• memberitahukan rencana peningkatan kualitas rumah susun kepada penghuni sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan rencana tersebut;

• memberikan kesempatan kepada pemilik untuk menyampaikan masukan terhadap rencana peningkatan kualitas; dan

• memprioritaskan . . .

• memprioritaskan pemilik lama untuk mendapatkan satuan rumah susun yang sudah ditingkatkan kualitasnya.

(1) Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelaku pembangunan rumah susun.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip kesetaraan.

(3) Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun umum

dan rumah susun khusus dilaksanakan oleh badan pelaksana.

(1) Pelaku pembangunan bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan peningkatan kualitas, penyediaan tempat hunian sementara yang layak dengan memperhatikan faktor jarak, sarana, prasarana, dan utilitas umum, termasuk pendanaan.

(2) PPPSRS bertanggung jawab terhadap penghunian

kembali pemilik lama setelah selesainya peningkatan kualitas rumah susun.

(3) Dalam hal penghunian kembali pemilik lama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas rumah susun diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB IX . . .

(1) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan

pada tahap:

• perencanaan;
• pembangunan;
• penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; dan
• pengelolaan.

(2) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian terhadap:

• kesesuaian jumlah dan jenis;
• kesesuaian zonasi;
• kesesuaian lokasi; dan
• kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(3) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

• bukti penguasaan atas tanah; dan
• kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan izin mendirikan bangunan.

(4) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

• pemberian Sertifikat Laik Fungsi; dan
• bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun.

(5) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

• pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS; dan
• pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 71 . . .

(1) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh pemerintah melalui:

• perizinan;
• pemeriksaan; dan
• penertiban.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian

penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Badan Pelaksana

(1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak

dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah menugasi atau membentuk badan pelaksana.

(2) Penugasan atau pembentukan badan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

• mempercepat penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus, terutama di perkotaan;
• menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR;
• menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun; dan
• melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah susun khusus.

(3) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan, pengalihan kepemilikan, dan distribusi rumah susun umum dan rumah susun khusus secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(4) Untuk . . .

(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), badan pelaksana bertugas:

• melaksanakan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus;
• menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
• melaksanakan peningkatan kualitas rumah susun umum dan rumah susun khusus;
• memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus;
• memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus;
• melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah susun umum dan rumah susun khusus; dan
• melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pembentukan badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua PPPSRS

(1) Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS.

(2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun.

(3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi

kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang- undang ini.

Pasal 75 . . .

(1) Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya

PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.

(2) Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku

pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS.

(3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian.

(4) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

membentuk atau menunjuk pengelola.

Tata cara mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

(1) Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan

dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan NPP.

(2) Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan

dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhak memberikan satu suara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI . . .

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas dan wewenang.

(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Tugas

Paragraf 1 Pemerintah

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:

• merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional;

• menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat nasional;

• menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional;

• menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan rumah susun sebagai bagian dari permukiman pada tingkat nasional;

• memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional;

• menyusun . . .

• menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun;
• menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat nasional;
• mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
• memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
• memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR;
• menyelenggarakan penyusunan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun; dan
• melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:

• merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;

• menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada perencanaan nasional;

• melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat provinsi;

• melaksanakan . . .

• melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
• memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat provinsi;
• melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;
• melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun di kabupaten/kota pada wilayah provinsi;
• mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
• memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
• memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR;
• melaksanakan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
• melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.

Paragraf 3 Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:

• merumuskan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi provinsi dan/atau nasional;

• menyusun . . .

• menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada perencanaan provinsi dan/atau nasional;
• melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;
• melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan dan penataan lingkungan hunian rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;
• memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;
• melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;
• melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;
• mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
• memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
• memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pembangunan rumah susun bagi MBR;
• melaksanakan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
• melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun;
• memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat; dan
• menginventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah, prasarana, sarana, utilitas umum, dan bangunan yang menjadi bagian dari rumah susun.

Bagian . . .

Bagian ketiga Wewenang

Paragraf 1 Pemerintah

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional;
• menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rumah susun;
• mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program di bidang rumah susun pada tingkat nasional;
• mengawasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional;
• memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
• memfasilitasi kerja sama pada tingkat nasional antara pemerintah dan badan hukum atau kerja sama internasional antara pemerintah dan badan hukum asing dalam penyelenggaraan rumah susun;
• menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
• menyelenggarakan koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
• memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat nasional.

Paragraf . . .

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;
• menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional;
• menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
• melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi;
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat provinsi;
• memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat provinsi;
• memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi, antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susun;
• melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
• melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
• memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat provinsi.

Paragraf . . .

Paragraf 3 Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;

• menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria provinsi dan/atau nasional;

• menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah;

• melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun;

• melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;

• memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota;

• menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun;

• memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susun;

• melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;

• melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan

• memfasilitasi . . .

• memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota.

Bagian Keempat Bantuan dan Kemudahan

Pemerintah memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka pembangunan, penghunian, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan rumah susun bagi MBR.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung

jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan/atau rumah susun negara.

(2) Tanggung jawab dalam pengadaan tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.

(2) Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• fasilitasi dalam pengadaan tanah;

• fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah;

• fasilitasi dalam proses perizinan;

• fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;

• insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

• bantuan . . .

• bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(3) Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah;
• keringanan biaya sewa sarusun;
• asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah susun;
• insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• sertifikasi sarusun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR diatur dalam peraturan pemerintah.

Bagian Kesatu Hak

(1) Setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun

yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

(2) Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang

berhak:

• memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan kebijakan dan strategi rumah susun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

• mengawasi ketaatan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;

• memperoleh . . .

• memperoleh informasi, melakukan penelitian, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi rumah susun;
• ikut serta membantu mengelola informasi rumah susun, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
• membangun rumah susun;
• memperoleh manfaat dari penyelenggaraan rumah susun;
• memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan rumah susun;
• mengupayakan kerja sama antarlembaga dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan usaha di bidang rumah susun; dan
• mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan rumah susun yang merugikan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

(1) Setiap orang wajib menaati pelaksanaan kebijakan,

strategi, dan program pembangunan rumah susun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun.

(2) Setiap orang dalam menggunakan haknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 wajib menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang rumah susun.

(3) Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang

wajib:

• menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan rumah susun;

• ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan rumah susun yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum;

• menjaga . . .

• menjaga dan memelihara prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang berada di lingkungan rumah susun; dan
• mengawasi pemanfaatan dan pemfungsian prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan rumah susun.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk

memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong

pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pendanaan

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun berasal dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dimanfaatkan untuk mendukung:

• penyelenggaraan . . .

• penyelenggaraan rumah susun umum, rumah susun khusus, serta rumah susun negara; dan/atau
• pemberian bantuan dan/atau kemudahan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

Bagian Ketiga Sistem Pembiayaan

Paragraf 1 Umum

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan

upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan rumah susun.

(2) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• lembaga pembiayaan;
• pengerahan dan pemupukan dana;
• pemanfaatan sumber biaya; dan
• kemudahan atau bantuan pembiayaan.

(3) Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Biaya

Pemanfaatan sumber biaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 ayat (2) huruf c digunakan untuk:

• pembangunan rumah susun;

• pemerolehan sarusun;

• pemeliharaan dan perawatan rumah susun;

• peningkatan kualitas rumah susun; dan/atau

• kepentingan . . .

• kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh

pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

• penyusunan rencana pembangunan rumah susun dan lingkungannya;
• pelaksanaan pembangunan rumah susun dan lingkungannya;
• pemanfaatan rumah susun dan lingkungannya;
• pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya; dan/atau
• pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah susun dan lingkungannya.

(3) Masyarakat dapat membentuk forum pengembangan

rumah susun.

(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai

fungsi dan tugas:

• menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan rumah susun;
• membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan rumah susun;
• meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
• memberikan masukan kepada pemerintah; dan/atau
• melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan rumah susun.

(5) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat

dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Menteri.

LARANGAN

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB:

• yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau
• sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Setiap orang dilarang:

• merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun;
• melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah susun;
• mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau
• mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah susun.

Pasal 100 . . .

Setiap orang dilarang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan.

(1) Setiap orang dilarang:

• mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau
• mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan apabila terdapat perubahan tata ruang.

Setiap pejabat dilarang:

• menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau
• mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan.

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

Setiap orang dilarang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 65.

BAB XVI . . .

(1) Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih

dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

• orang perseorangan;
• badan hukum;
• masyarakat; dan/atau
• pemerintah atau instansi terkait.

BAB XVII . . .

Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1),

Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat

(1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61

ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107 dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
• penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
• penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun;
• pengenaan denda administratif;
• pencabutan IMB;
• pencabutan sertifikat laik fungsi;
• pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;
• perintah pembongkaran bangunan rumah susun; atau
• pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif,

tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB XVIII . . .

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pelaku pembangunan yang membuat PPJB:

• yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau
• sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(1) Setiap orang yang:

• merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun;
• melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah susun;
• mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau
• mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah susun dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau

barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(1) Setiap orang yang:

• mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau
• mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau

barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap pejabat yang:

• menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau
• mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115 . . .

Setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh

badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

• pencabutan izin usaha; atau
• pencabutan status badan hukum.

BAB XIX . . .

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

• Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,