Pasal 80

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:

• merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional;

• menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat nasional;

• menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional;

• menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan rumah susun sebagai bagian dari permukiman pada tingkat nasional;

• memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional;

• menyusun . . .

• menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun;
• menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat nasional;
• mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
• memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
• memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR;
• menyelenggarakan penyusunan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun; dan
• melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi