Pasal 19

(1) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah

untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah

diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan . . .

(3) Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.