Pasal 22

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun

dapat dilakukan melalui:

• pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
• konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
• peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;
• pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah;
• pendayagunaan tanah wakaf;
• pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
• pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas

tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pembangunan

Paragraf 1 Umum