Pasal 31

(1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah

susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pengubahan

rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur.

(3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah

susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.

(4) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan

rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.

(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta pengubahan rencana fungsi

dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

(6) Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan:

• gambar rencana tapak beserta pengubahannya;
• gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;
• gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;
• gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan
• gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.

(7) Pengajuan . . .

(7) Pengajuan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi.