Pasal 13

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:

• penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;
• penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
• penetapan lokasi pembangunan rumah susun.

(2) Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.

(3) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang

wilayah, gubernur atau bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta penetapan

zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.