PERKOPERASIAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

6. Pengawas . . .

1. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.

2. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

4. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

5. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.

6. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

7. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

8. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

9. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

10. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

11. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.

12. Gerakan . . .

1. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
2. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
3. Hari adalah hari kalender.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan. Huruf b Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama- sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar. Huruf c Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi. Huruf d Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan. Huruf e Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi. Huruf f Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

Huruf g . . .

Huruf g Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (1) Huruf a Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama. Huruf b Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara. Huruf c Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi. Huruf d Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

Huruf e . . .

Huruf e Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

(1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua

puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

(2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga)

Koperasi Primer.

(1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran

Dasar.

(3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.

(4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat

kedudukannya.

(5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang

diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.

(1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

(3) Notaris . . .

(3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

(1) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan

keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

sekurang-kurangnya:

• nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
• susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.

(3) Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan

permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya.

Pasal 12 . . .

(1) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.

(2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang

diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan keputusan pertama dan terakhir.

(1) Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum

setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.

(2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.

(1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya

berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)

bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.

(2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.

Pasal 15 . . .

(1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota,

Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

• nama dan tempat kedudukan;
• wilayah keanggotaan;
• tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
• jangka waktu berdirinya Koperasi;
• ketentuan mengenai modal Koperasi;
• tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
• hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
• ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
• ketentuan mengenai Rapat Anggota;
• ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
• ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
• ketentuan mengenai pembubaran;
• ketentuan mengenai sanksi; dan
• ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 17 . . .

(1) Koperasi dilarang memakai nama yang:

• telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;
• bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau
• sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

(2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi”

dan diakhiri dengan singkatan ”(Skd)”.

(3) Kata “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usaha

yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian

nama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha

yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan Anggaran Dasar

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Anggota Koperasi dan disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir.

(2) Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam surat

undangan kepada Anggota.

(3) Perubahan . . .

(3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada

saat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali atas persetujuan pengadilan.

(4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(1) Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal

tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• nama;
• tempat kedudukan;
• wilayah keanggotaan;
• tujuan;
• kegiatan usaha; dan/atau
• jangka waktu berdirinya Koperasi apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu.

(3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan

hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar dibuat.

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan

Menteri.

(2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanya

pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri.

Pasal 22 . . .

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditolak apabila:

• bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar; dan/atau
• isi perubahan Anggaran Dasar bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

Bagian Keempat Pengumuman

(1) Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran

Dasar yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri.

(1) Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.

(2) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang-kurangnya mencantumkan:

• nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, nama Pengawas dan Pengurus, jumlah Anggota;

• alamat lengkap Koperasi;

• nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

• nomor . . .

• nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
• nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
• nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yang membuat Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
• nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri.

(3) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terbuka untuk umum.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pemilik” adalah pemilikan Anggota atas badan usaha Koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor Anggota. Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pengguna jasa Koperasi” adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

(1) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan

yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang

mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri

setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(2) Keanggotaan . . .

(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi merupakan hak Anggota untuk memanfaatkan jasa pelayanan Koperasi sesuai dengan kebutuhannya. Huruf c Yang dimaksud dengan “mengembangkan dan memelihara nilai” adalah mengusahakan pengamalan nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peningkatan oleh Anggota, dan penerapan dalam kegiatan Koperasi. Di samping itu, Anggota berkewajiban menjaga agar tidak terjadi pengikisan nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan dan menjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dipatuhi dan dijalankan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Agar Anggota memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi maka Koperasi wajib mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Anggotanya, sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang disediakan sebagai bentuk pelayanan Koperasi dengan apa yang dibutuhkan oleh Anggota. Huruf f Keterangan mengenai perkembangan Koperasi antara lain berupa perkembangan tentang kekayaan Koperasi, utang Koperasi, dan kekayaan modal Anggota. Huruf g Selisih Hasil Usaha merupakan hak Anggota yang diperoleh berdasarkan besarnya transaksi Anggota dan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

(1) Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau
• pencabutan status keanggotaan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para Anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Rapat Anggota berwenang:

• menetapkan kebijakan umum Koperasi;
• mengubah Anggaran Dasar;
• memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
• menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
• menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
• meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
• menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
• memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
• menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.

(2) Rapat . . .

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan

Pengurus.

(3) Kuorum Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.

(4) Undangan kepada Anggota untuk menghadiri Rapat

Anggota dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

(5) Undangan dilakukan dengan surat yang sekurang-

kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam Rapat Anggota tersedia di kantor Koperasi.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ”mempertimbangkan jumlah Anggota” adalah bahwa dalam penentuan hak suara, dipertimbangkan unsur- unsur jumlah anggota dari Koperasi Anggota dan besar kecilnya volume usaha atau kekayaan bersih Koperasi. Koperasi Sekunder yang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suara yang didasarkan pada asas keadilan dan disepakati oleh seluruh Anggota.

(1) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban

Pengurus diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.

(3) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat

Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota melalui undangan pemanggilan kedua.

(4) Undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

(5) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak

mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

(6) Keputusan . . .

(6) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat.

(7) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

(1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

• laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
• rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;
• laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
• laporan Pengawas;
• nama Pengawas dan Pengurus; dan
• besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditandatangani oleh Pengurus.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2) Laporan keuangan yang diajukan kepada Rapat Anggota harus ditandatangani oleh semua Pengurus, karena laporan ini merupakan pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya. Apabila ada di antara Pengurus tidak menandatangani maka alasannya perlu dijelaskan secara tertulis kepada Rapat Anggota, agar Rapat Anggota dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tuntutan hukum pada tahun buku yang bersangkutan.

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila:

• diminta oleh Menteri; atau
• Rapat Anggota menghendakinya.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.

Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36, dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota.

(2) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pengurus atau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

(3) Permintaan Anggota kepada Pengurus untuk

menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan Anggota.

(4) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan atas

permintaan Anggota hanya dapat membahas masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rapat . . .

(5) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang

sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(1) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk

memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran Koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota.

(2) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang sah.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pertama yang gagal diselenggarakan.

(4) Ketentuan tentang kuorum dan pengesahan keputusan

dalam Rapat Anggota Luar Biasa kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat Anggota Luar Biasa pertama sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidak

tercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

(1) Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepada Anggota Koperasi untuk:

• melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota apabila Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau

• melakukan . . .

• melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar Biasa, atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan dari Anggota, Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.

(2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa

diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.

(3) Apabila perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Ketua Pengadilan dapat memaksa Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.

(4) Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

(1) Koperasi Primer yang jumlah anggotanya paling sedikit

500 (lima ratus) orang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota.

(2) Ketentuan mengenai Rapat Anggota melalui delegasi

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat Risalah Rapat Anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Anggaran

Dasar.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Pengawas

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat

Anggota.

(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:

• tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
• tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas

diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama Pengawas

dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Jumlah imbalan bagi Pengawas ditetapkan dalam Rapat

Anggota.

(4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan

dapat diangkat kembali.

(5) Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus.

(1) Pengawas bertugas:

• mengusulkan calon Pengurus;
• memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
• melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

(2) Pengawas . . .

(2) Pengawas berwenang:

• menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
• meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
• mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
• memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
• dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

(1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.

(2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada Rapat Anggota.

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

(2) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

(1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan

Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas

kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang- Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang kosong atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap, diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Pengurus

(1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota

maupun non-Anggota.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan:

• mampu melaksanakan perbuatan hukum;
• memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;
• tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
• tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus

diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas

usul Pengawas.

(2) Untuk . . .

(2) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukan

dengan mencantumkan susunan dan nama Pengurus dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(3) Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan

kemungkinan diangkat kembali.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan,

pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan

wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat

Anggota atas usul Pengawas.

(1) Pengurus bertugas:

• mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;

• mendorong dan memajukan usaha Anggota;

• menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

• menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

• menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

• menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

• menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;

• memelihara . . .

• memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
• melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

(2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun

di luar pengadilan.

(1) Setiap Pengurus berwenang mewakili Koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

(2) Pembatasan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:

• terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan; atau
• Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.

(4) Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili Koperasi

dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.

(2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi

untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.

(3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi

apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengurus . . .

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan

kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas

kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang- Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan:

• mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi;
• menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Koperasi;
• menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;
• mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder; dan/atau
• memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.

(1) Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan

niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam Rapat Anggota.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau

kelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh

Pengawas dengan menyebutkan alasannya.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.

(3) Rapat . . .

(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.

(1) Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan

Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai Pengurus berakhir.

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat

Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal

Koperasi dapat berasal dari:

• Hibah;
• Modal Penyertaan;
• modal pinjaman yang berasal dari:

1. Anggota;

2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;

3. bank dan lembaga keuangan lainnya;

4. penerbitan . . .

1. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau

• sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang

bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

(2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan

Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal

Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi

dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

(3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah

minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

(4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas

Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

(1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus

dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

(4) Penyetoran . . .

(4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan

dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

(5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi

dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar

wajar.

(6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat

Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:

• nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
• jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
• jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
• perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

(1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota

yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang

Anggota dianggap sah jika:

• Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
• pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
• pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
• belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

(1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang

meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau

tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari

sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 . . .

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

• Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

• besarnya Modal Penyertaan;
• risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
• pengelolaan usaha; dan
• hasil usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “sebanding dengan transaksi usaha“ adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota besar kecilnya ditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap Anggota kepada Koperasinya. Huruf b Yang dimaksud dengan “sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki” adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota didasarkan kepada jumlah keseluruhan Sertifikat Modal yang dimiliki oleh seorang Anggota. Jumlah keseluruhan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki Anggota, dapat berupa Sertifikat Modal Koperasi awal yang wajib dimiliki secara minimum, Sertifikat Modal Koperasi tambahan, Sertifikat Modal Koperasi warisan, dan/atau Sertifikat Modal Koperasi yang berasal dari pembelian Sertifikat Modal Koperasi milik Anggota lain. Huruf c Yang dimaksud dengan ”bonus” adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan sebagai bagian dari Surplus Hasil Usaha untuk meningkatkan gairah kerja Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Huruf d Yang dimaksud dengan “dana pembangunan Koperasi” adalah dana yang dihimpun dari Koperasi oleh dewan Koperasi Indonesia untuk memajukan organisasi. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

(1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat

menggunakan Dana Cadangan.

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk

menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

Bagian Ketiga Dana Cadangan

(1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian

Selisih Hasil Usaha.

(2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk

Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian

Koperasi.

(1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam

Anggaran Dasar.

(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83 . . .

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

• Koperasi konsumen;
• Koperasi produsen;
• Koperasi jasa; dan
• Koperasi Simpan Pinjam.

(1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

(2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

(3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

(4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan

pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Tingkatan

(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan

potensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder.

(2) Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder

diatur oleh Koperasi yang bersangkutan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Usaha

(1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan

langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku

usaha lain dalam menjalankan usahanya.

(3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip

ekonomi syariah.

(4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip

ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha

simpan pinjam dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:

• menghimpun dana dari Anggota;
• memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan
• menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi

Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.

(2) Jaringan . . .

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:

• Kantor Cabang;
• Kantor Cabang Pembantu; dan
• Kantor Kas.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara

pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan

potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar- Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.

(2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan:

• simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
• manajemen risiko;
• konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
• pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
• standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
• pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
• pemberian bimbingan dan konsultasi.

(3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan.

(1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan

oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi.

(2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus

memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(3) Pengawas . . .

(3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang

merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian.

(2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam

wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam

wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.

(4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.

(5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi

usaha pada sektor riil.

(6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari

Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan

Anggota.

(2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin

Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.

(4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan

dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan

Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk

meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.

(2) Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Koperasi.

(2) Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

• meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota;
• meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau
• memanggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.

(3) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan.

(4) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti

terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian . . .

Bagian Kedua Pemeriksaan

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam

hal:

• Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan untuk menjadi Anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
• Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
• kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan; dan/atau
• terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik.

(3) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan

kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

(1) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh

Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

(2) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan

Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:

• satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau
• beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan

persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan,

Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan:

• kepentingan Anggota;
• kepentingan karyawan;
• kepentingan kreditor; dan
• pihak ketiga lainnya.

(4) Akibat . . .

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau

peleburan meliputi:

• hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
• Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi Anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan.

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain

atau yang melebur diri, secara hukum bubar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau

peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

• keputusan Rapat Anggota;
• jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
• Keputusan Menteri.

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat

Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat

Anggota.

(3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota

pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam

keputusan Rapat Anggota.

(6) Keputusan . . .

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota

diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum

Koperasi.

(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya

Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya

Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir.

(4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah.

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

• Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
• Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian . . .

Bagian Kedua Penyelesaian

(1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus

dibentuk Tim Penyelesai.

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran

berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.

(3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran

berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.

(4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,

Koperasi tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalam Penyelesaian”.

(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,

Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki.

Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:

• melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;

• memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

• menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;

• membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;

• melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;

• membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau

• mengajukan . . .

• mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tim penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(2) dan ayat (3) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Bagian Ketiga Penghapusan Status Badan Hukum

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Pengaturan Lebih Lanjut

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan

kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota.

(3) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk:

• pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
• bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
• memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;
• bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
• bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
• insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.

(2) Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah

Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian

pemberdayaan Koperasi.

(2) Koordinasi . . .

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

koordinasi kebijakan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program pemberdayaan Koperasi.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kedua Gerakan Koperasi

(1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi

Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.

(2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata

kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh

Pemerintah.

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

• memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

• melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai- nilai dan prinsip Koperasi;

• meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

• menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;

• mengembangkan dan mendorong kerjasama antar- Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;

• mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;

• menyelenggarakan . . .

• menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan
• memajukan organisasi anggotanya.

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:

• iuran wajib Anggota;
• sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
• Hibah; dan/atau
• perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan

Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas

penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia

dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

(1) Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi

Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia.

(2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber

dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Dana . . .

(3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus

diaudit oleh akuntan publik.

(4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi

Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia.

(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:

• Koperasi yang melanggar larangan pemuatan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

• Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;

• Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

• Pengawas yang merangkap sebagai Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);

• Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;

• Pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;

• Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;

• Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

• Pengawas . . .

• Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3); dan/atau
• Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (5).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

• teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
• larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;
• pencabutan izin usaha; dan/atau
• pembubaran oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan

mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini;

• Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

• Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• Akta . . .

• Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(1) Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam wajib

mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan

(2) Dalam jangka waktu perubahan menjadi Koperasi Simpan

Pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) Unit Simpan Pinjam dilarang menerima Simpanan dan/atau memberikan Pinjaman baru kepada non-Anggota.

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.

(4) Tata cara perubahan Unit Simpan Pinjam Koperasi

menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang

telah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajib mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini

(2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak bersedia menjadi Anggota Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.

(3) Bagi . . .

(3) Bagi non-Anggota yang sudah terikat dengan perjanjian

simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian perjanjian simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara non-Anggota dengan Koperasi yang bersangkutan.

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran

Dasar Koperasi, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang- Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

ttd

Lydia Silvanna Djaman

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

I. UMUM

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi. Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak . . .

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi. Di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasi memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional.

Dalam . . .

Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintah diperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalam hal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya. Dalam kaitan ini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal Koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh Anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini, namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai lembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa Gerakan Koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia. Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri. Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diatur di dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL