Pasal 98

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam

hal:

• Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan untuk menjadi Anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
• Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
• kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan; dan/atau
• terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik.

(3) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan

kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.