Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi.

2. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

3. Dewan Koperasi INDONESIA adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

9. Pemangku Kepentingan Lain adalah Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.

10. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita- cita dan tujuan koperasi.

11. Lembaga Dewan Koperasi ( Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda ) adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.

12. Koperasi sektor riil adalah koperasi produsen yang melakukan kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran.

Revitalisasi Koperasi dimaksudkan untuk mendorong Gerakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal.

Revitalisasi Koperasi bertujuan memperkokoh kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi .

Sasaran Revitalisasi Koperasi adalah : a. terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat, didukung oleh perangkat organisasi koperasi; dan b. terwujudnya usaha koperasi yang sehat, mandiri dan berdaya saing www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang Lingkup Revitalisasi Koperasi meliputi : a. pembenahan kelembagaan, organisasi, manajemen dan sumber daya manusia berdasarkan nilai dan prinsip koperasi. b. peningkatan usaha yang mencakup aspek sumber daya manusia, produksi, teknologi informasi, pembiayaan dan pemasaran.

Strategi yang ditempuh dalam revitalisasi koperasi melalui : a. penataan regulasi dibidang perkoperasian; b. menggiatkan kelembagaan dan usaha koperasi; c. memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha;dan d. meningkatkan peran dan dukungan lembaga pendamping koperasi.

Penataan regulasi dibidang perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui : a. penyusunan peraturan perundang-undangan yang berpihak bagi pemberdayaan, pengembangan dan penguatan Koperasi; dan b. evaluasi dan penelaahan kembali peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pemberdayaan, pengembangan dan penguatan Koperasi.

Penggiatan kelembagaan dan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui : a. bimbingan dan konsultasi manajemen yang efektif dan efisien; b. bimbingan dan konsultasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota; c. pendampingan di bidang kelembagaan dan usaha; d. pendidikan dan pelatihan di bidang kelembagaan dan usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. penyuluhan perkoperasian; dan f. fasilitasi kemudahan untuk peningkatan akses kepada sumber- sumber pembiayaan.

Penguatan kualitas kelembagaan dan peningkatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui seleksi dan pendidikan calon anggota; b. peningkatan kualitas manajemen melalui peningkatan kompetensi pengurus dan pengelola; c. peningkatan kualitas pengawasan internal dan eksternal; d. pengembangan kualitas produk dan jasa; e. peningkatan akses pembiayaan melalui lembaga perbankan, lembaga non perbankan, dan lembaga penjaminan; dan f. pengembangan akses pemasaran dan jaringan usaha serta kemitraan.

Peningkatan peran dan dukungan lembaga pendamping Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. pemantapan peran lembaga pendamping koperasi; b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pendamping koperasi;dan c. pengembangan sarana dan prasarana lembaga dan sumber daya manusia pendamping koperasi.

Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya wajib mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi : a. inventarisasi kondisi eksisting koperasi berdasarkan analisis strength weakneses opportunity tread ( SWOT ) ; b. identifikasi kebutuhan dan potensi koperasi dibidang sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, pemasaran, dan teknologi;dan c. pembenahan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha koperasi.

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi : a. inventarisasi kondisi eksisting Lembaga Gerakan Koperasi; b. identifikasi kebutuhan dan potensi Lembaga Gerakan Koperasi;dan c. konsolidasi dan pemantapan peran Lembaga Gerakan Koperasi.

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi : a. penyusunan rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM; b. penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Koperasi dan UKM;dan c. penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Tahunan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi : a. penyusunan rencana strategis Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota; b. penyusunan rencana kerja tahunan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Tahunan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi perlu disinergikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut : a. Revitalisasi Koperasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Gerakan Koperasi (Primer, Pusat, Induk) dan Lembaga Gerakan Koperasi (Dekopinda, Dekopinwil, Dekopin); b. Revitalisasi Koperasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait; c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi secara nasional; d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan, dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi Tingkat Nasional; e. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Provinsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi di seluruh Kabupaten/Kota; f. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Provinsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi Tingkat Provinsi; g. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kabupaten/Kota melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemetaan dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi Tingkat Kabupaten/Kota.

(1) Dalam pelaksanaan Revitalisasi Koperasi perlu dibentuk Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pengarah : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. Tim Pengawas :

1. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
3. Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM;
4. Para Staf Khusus Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. c. Tim Penanggung Jawab :
5. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
7. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM);
8. Ketua Umum Dewan Koperasi INDONESIA ( Dekopin ); d. Tim Pelaksana :
9. Kepala Biro Perencanaan;
10. Para Asisten Deputi Penanggung Jawab Program Revitalisasi Koperasi dilingkungan Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUKM;
12. Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM; e. Sekretariat :
13. Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Para Kepala Bidang dilingkungan Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Kepala Bagian Data Biro Perencanaan.

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh Tim Organisasi Pelaksana. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Revitalisasi Koperasi. (3) Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan arahan, mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Revitalisasi Koperasi sesuai bidang tugasnya. (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d mempunyai tugas memimpin, dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Revitalisasi Koperasi. (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menyusun laporan.

(1) Dalam rangka Revitalisasi Koperasi di Tingkat Provinsi, Gubernur dapat MENETAPKAN organisasi pelaksana yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. (2) Dalam rangka Revitalisasi Koperasi di Tingkat Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, dapat MENETAPKAN organisasi pelaksana yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing.

(1) Pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (2) Pada masing-masing Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Propinsi/Kabupaten/Kota membentuk tim teknis revitalisasi koperasidalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. (3) Tim Pelaksana di Tingkat Pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga/Instansi terkait lainnya; (4) Tim Pelaksana di Tingkat Provinsi melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi terkait lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi terkait lainnya.

(1) Pemantauan Revitalisasi Koperasi mencakup: a. rencana aksi, sasaran, pelaksanaan dan output oleh masing- masing Unit Kerja; b. pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di bidang kelembagaan meliputi jumlah regulasi dibidang perkoperasian, jumlah koperasi sektor riil yang digiatkan, diamalgamasi, jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, jumlah koperasi berkualitas, jumlah Koperasi Unit Desa, dan jumlah Lembaga dan Sumber Daya Manusia gerakan koperasi dan pendamping koperasi yang dididik. c. pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di bidang Usaha meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, jenis produksi yang diusahakan oleh koperasi, penerapan teknologi informasi oleh koperasi, sektor riil yang ditangani oleh koperasi, sumber pembiayaan yang manfaatkan oleh koperasi, kemampuan dan perkembangan modal koperasi dan pemasaran hasil produk koperasi serta promosi serta market share dan wilayah pemasaran dan perkembangan kinerja usaha. (2) Tim Pengawas mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi secara berkala. (3) Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan Revitalisasi Koperasi dilakukan secara berkala.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program Revitalisasi Koperasi berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Anggaran swadaya Gerakan Koperasi dan Lembaga Gerakan Koperasi; d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id