Pasal 100

(1) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh

Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

(2) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan

Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.