PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
6. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl, penyelamatan, dan publikasi.

9.Pengembangan... 3i( trln l()5zl0l A

PRESIDEN

1. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

2. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 1 1. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

4. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.

5. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

6. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

7. Pemerintah Fusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Menteri

lll.1 lrlo 105,10: A

PRES!DEN

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, danf atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

• Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
• Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
• Pelindungan;
• Pengembangan;
• Pemanfaatan;
• Pembinaan; dan
• penghargaan.

Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 2 1

(1) Menteri memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan

pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap

Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau sumber daya lainnya.

Pasal22

(1) Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi Setiap

Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Fasilitasi

ili( I lo lO5.t lO A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t2- (21 Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun

berdasarkan Strategi Kebudayaan. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:

• visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;
• tujuan dan sasaran;
• perencanaan;
• pembagian wewenang; dan
• alat ukur capaian.

(3) Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5 . .

.'.1< ttlo l(15.103 A

PRESIDEN

(1) Visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a merupakan visi Pemajuan Kebudayaan yang terdapat dalam Strategi Kebudayaan. (21 Misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran dari visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) T\rjuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu

pada misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran arah

kebijakan kementerian/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pembagian wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d dirumuskan dengan mengelompokkan kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk setiap arah kebijakan.

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (2\ Peninjauan kembali Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri.

(3) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (21dilakukan setiap tahun.

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar

pen5rusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Umum

Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Ketiga Pengkajian

(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu. (21 Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

• mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;
• menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
• mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.

(3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:

• Objek Pemajuan Kebudayaan;

• Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;

• Sarana ii!( Nlo 10.52105 \

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
• data lain terkait Kebudayaan. (41 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.

(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan. (21 Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga.

(1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait

Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan

pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 1 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan

Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.

BagianKedua...

Sl( No 10540r'' A

PRESIDEN

Bagian Kedua Pengelolaan

(1) Menteri melakukan pengelolaan Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu.

(2) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

(3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional

dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur penyediaan perangkat, penempatan server, dan pendayagunaan sumber daya manusia.

(1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib:

• merumuskan dan menetapkan pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
• membangun pangkalan data Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; dan
• mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan dari kementerian / lembaga.

(2) Pedoman

:-.1( \lo l().521()7 A

PRESIDEN

,

(2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan

Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

• rencana aksi dan pengembangan sistem;
• standardisasi data;
• standardisasi metadata;
• standardisasi interoperabilitas data; dan
• standardisasi akses.

Dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Menteri dapat bekerja sama dengan pihak di luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Akses

(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat

diakses oleh Setiap Orang. (21 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dapat diakses oleh Setiap Orang harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan akses

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri.

BABIV... lil( Nlo l0(,10t1 A

PRESIDEN

10

Bagian Kesatu Inventarisasi

Paragraf 1 Umum

(1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri

atas tahapan:

• pencatatan dan pendokumentasian;
• penetapan; dan
• pemutakhiran data. (21 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah

diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik negaraldaerah.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencatatan dan Pendokumentasian

Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengindentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

• ciri fisik;
• fungsi sosial;
• nilai intrinsik; dan/atau
• nilai ekstrinsik.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Kewajiban melakukan pencatatan dan

pendokumentasian oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan pencatatan dan

pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan

Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Penetapan

(1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan

pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

(1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)', Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

(2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sinkronisasi data antarkementerian / lembaga.

(3) Pelibatan...

SI( ttlo 10-541 I A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pelibatan ahli di bidang terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan

Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Pemutakhiran

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. (21 Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek

Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 29 . .

Sr( l'.lo l0-5rl I I A

PRESIDEN

-t4-

(1) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan

wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21. (21 Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan kembali oleh Menteri.

Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Kedua Pengamanan

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal33...

Sl( lrlo 105.11 .l A

PRESIDEN

(1) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (21 Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur

dan/atau bupati/wali kota.

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal33 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

• memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
• mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
• memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sarnpai dengan Pasal30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui:

• penetapan ':l( Nlo 105.11,1 A

PRESIDEN

16 a penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan

cara memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan. (21 Objek Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia oleh Menteri.

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Setiap Orang dapat melapor kepada Menteri apabila terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

pelaporan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual

Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pihak asing atau sengketa hukum atas kekayaan intelektual Objek

Pemajuan . . . :ir< i\to l0-5,.11.5 A

PRES IDEN

-t7- Pemajuan Kebudayaan dengan pihak asing, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (21 Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyediakan informasi dan/atau ahli terkait Objek Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 4 I

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

(1) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali

kota.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal42 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Fusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

• menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
• menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
• menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
• menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
• mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf a dilakukan melalui:

• diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;

• peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;

• peningkatan. . .

.'il( ltlo 10.1.1 I I /t

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t9- C. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau d peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf b dilakukan melalui:

• modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
• peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui:

• pertemuan antarbudaya; dan/atau
• pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara:

• mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
• memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 50. . .

Sl( No 10.5418 A

REPUJLTI1'"ort]*.r,o

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf e dilakukan melalui:

• penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
• penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
• diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Bagian Keempat Penyelamatan

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah

(1) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal53... '-t4 l"ln 105/ l',) A

PRESIDEN

-2t-

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

• revitalisasi;
• repatriasi;dan/atau
• restorasi.

(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang

dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui:

• menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;

• mewujudkan 3l{ t'lo 10.5.120 A

PRESIDEN

• mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
• mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
• menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan f atau
• menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang

dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. (21 Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

• pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;
• kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau
• advokasi di tingkat internasional.

Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 59 .

3l< Nlo l0s/ll A

PRESIDEN

(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang

dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula. (21 Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

• pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
• penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
• pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang terkait penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi yang berkoordinasi dengan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Kelima Publikasi

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Kewajiban...

II(, Nro 105.!21. A

PRESIDEN

(21 Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan

publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan

inventarisasi, pengamanan, pemeliharaatr, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pengembangan...

ill( Nlo 105/13 A

n e p u Jr-Tr< =,',3ot5 * . o -25- =, (21 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

• penyebarluasan;
• pengkajian; dan
• pengayaan keberagaman.

Bagian Kedua

Sl( trlo l0-5.11J A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

26 Bagian Kedua Penyebarluasan

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 huruf a dilakukan melalui:

• diseminasi; dan
• pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan

di luar negeri. (21 Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:

• penyebaran nilai budaya;
• penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah di Indonesia;
• penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan f atau
• penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.

(3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:

• penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
• memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
• mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional. (41 Selain melakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi ekspor produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 huruf b, dilakukan melalui:

• penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau
• fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengar, cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 huruf b, dilakukan melalui:

• penelitian ilmiah; dan
• pengkajian tradisional.

Bagian Keempat Pengayaan Keberagaman

(1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan

cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat dilakukan melalui:

• penggabungan budaya;

• penyesuaian

:.rr \16r lQ'iztl(r ,{

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
• penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
• penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia. (21 Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.

(3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang

dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

(4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari

pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.

(5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional lndonesia.

Pasal74 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, danfatau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:

• membangun karakter bangsa;
• meningkatkan ketahanan budaya;
• meningkatkankesejahteraan masyarakat; dan
• meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

• internalisasi nilai budaya;
• inovasi;
• peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
• komunikasi lintas budaya; dan/atau
• kolaborasiantarbudaya.

Pasai 78

(1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.

(2) Inovasi

3r( I'lo l0-5d18 A

n e pu Jr-Tr< =,',35I* r', o

(21 Inovasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk

atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.

(3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan. (41 Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

(5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.

(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat

memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan

menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa:

• pencatatan

ill< lrln lQSL|lo 6

nepuJr-Tx 1',?5I*.=,o

• pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
• akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
• kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
• bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan

Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi

produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat

(1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran

dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk

meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dilakukan melalui:

• diplomasi budaya; dan
• peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.

(2) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama

internasional di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebdakan dan strategi diplomasi publik.

(3) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama

internasional di bidang Kebudayaan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri menyusun program dan kegiatan sesuai

diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik. (21 Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 di luar negeri dilakukan dalam koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(1) Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (ll.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memperhatikan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(4) Fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

• pengembangan citra produk, promosi, dan publikasi produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan, baik di dalam maupun di luar negeri;
• peningkatan lalu lintas produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau
• kebijakan lain yang mendukung pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.

PEMBINAAN

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus

melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pembinaan .

Sl{ trllr l05J.lj A

=,',355*..,o nspuJr-Tx

(2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. (21 Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

• peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
• standardisasi dan sertilikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
• peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 87 . .

lrl{ Nlo 10543.1 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

• peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
• peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
• peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan latau
• pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

• menJrusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
• memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan I atau
• memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaar, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

• pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
• pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

iir,, [rl6 105/l,rt 4

PRESIDEN

Bagian Kesatu Penghargaan

Paragraf 1 Umum

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat

memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 2 Kriteria Pihak

(1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

(2) Pihak

Sl< Nlo 105,135 A

PRESIDEN

(2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa

dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:

• menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
• melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
• menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Paragraf 3 Tata Cara Pemberian Penghargaan

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Fasilitas

(1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional

Indonesia, Pemerintah Pusat danl atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Fasilitas

St( trto 1fl.lzllrr A

=,',355*. n e pu Jr-Tr< r, o

(21 Fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa

dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

• berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
• memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan latau
• memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Tata cara pemberian fasilitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Insentif

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif perpajakan dan/atau bukan pajak.

(3) Insentif...

Sl( Nlo 105,1.17 A

PRESIDEN

(3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
• pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

(1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam

Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

(2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah.

(3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

• pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional danlatau internasional;
• pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
• pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi daerah.

3l( trlo l0s.1iR ^

REPUJLffi='',?55*.',o

(1) Upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,

dan Pembinaan dapat dilakukan oleh satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi

dan tata kerja satuan kerja non-eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Sl( Nlo l0.i,t.1o n

PRESIDEN

4t Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2O2I

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

S anna Djaman

Sl( No l0.s0lf, A

PRESIDEN