Pasal 13

(1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib:

• merumuskan dan menetapkan pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
• membangun pangkalan data Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; dan
• mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan dari kementerian / lembaga.

(2) Pedoman

:-.1( \lo l().521()7 A

PRESIDEN

,

(2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan

Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

• rencana aksi dan pengembangan sistem;
• standardisasi data;
• standardisasi metadata;
• standardisasi interoperabilitas data; dan
• standardisasi akses.