DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kementerian negara, yang selanjutnya disebut kementerian, adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik . . .

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan

tahunan . . .

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

4. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

5. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

6. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

9. Daftar . . .

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

(1) Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang

menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga.

(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui

penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

(4) Kementerian/lembaga menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3 . . .

(1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dari Pemerintah kepada instansi vertikal di daerah didanai melalui anggaran kementerian/lembaga.

(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur dan penugasan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa didanai melalui anggaran kementerian/lembaga.

(3) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan

sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dilaksanakan oleh SKPD provinsi berdasarkan penetapan dari gubernur.

(2) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan

kepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan penetapan dari gubernur atau bupati/walikota.

(3) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan

kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota.

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada

pemerintah provinsi tidak boleh ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada

pemerintah kabupaten/kota tidak boleh ditugaskan kepada pemerintah desa.

Pasal 6 . . .

(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada

pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu.

(2) Dalam hal kementerian/lembaga akan memberikan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan tersebut harus mendapat persetujuan dari Presiden.

(3) Presiden memberikan persetujuan penugasan setelah

mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(1) Menteri/pimpinan lembaga menetapkan Peraturan

Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memberikan penugasan kepada pemerintah desa setelah mendapat persetujuan Presiden.

(2) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan

kepada kepala desa melalui bupati/walikota sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional, dan gubernur.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.

(1) Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• pelimpahan urusan pemerintahan;

• tata cara pelimpahan;

• tata . . .

• tata cara penyelenggaraan; dan

• tata cara penarikan pelimpahan.

(2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• prinsip pendanaan;

• perencanaan dan penganggaran;

• penyaluran dan pelaksanaan; dan

• pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• penyelenggaraan dekonsentrasi; dan

• pengelolaan dana dekonsentrasi.

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• penugasan urusan pemerintahan;

• tata cara penugasan;

• tata cara penyelenggaraan; dan

• penghentian tugas pembantuan.

(2) Pengelolaan dana tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• prinsip pendanaan;

• perencanaan dan penganggaran;

• penyaluran dan pelaksanaan; dan

• pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas

pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• penyelenggaraan tugas pembantuan; dan

• pengelolaan dana tugas pembantuan.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu Pelimpahan Urusan Pemerintahan

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat

dilakukan kepada gubernur.

(2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian

urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada:

• instansi vertikal;

• pejabat Pemerintah di daerah.

(3) Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian

urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada gubernur masing-masing wilayah.

Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib:

• berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota dan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan

• memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta

agama . . .

agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat

di daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansi vertikal tertentu di daerah.

(3) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari

Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang- undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah.

(4) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.

(2) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelimpahan

(1) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi

harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasi dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan . . .

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif,

kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan

yang akan dilimpahkan kepada gubernur dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan

nasional bersama menteri/pimpinan lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL dan RKP.

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepada

gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan

kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Tata Cara Penyelenggaraan

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Pemerintah, gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan:

• sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

• penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan

• koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

(2) Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1), gubernur berpedoman pada norma, standar,

pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Keempat Tata Cara Penarikan Pelimpahan

(1) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan

dapat dilakukan apabila:

• urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau

• pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penarikan . . .

(2) Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan

melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh

Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

Bagian Kesatu Prinsip Pendanaan

(1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada

gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan

setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan

untuk kegiatan yang bersifat non-fisik.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang

akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renja- KL dan RKP.

(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan

kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pasal 22 . . .

(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam

penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam

pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di

DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan

Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK

disampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang

telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

(9) RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD.

(10) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan DIPA serta

penetapan/pengesahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 . . .

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Bagian Ketiga Penyaluran dan Pelaksanaan

(1) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh

Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi

merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo

kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari

pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

(3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,

penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan

pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta

pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi

mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi

penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

(1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas

pelaporan kegiatan dekonsentrasi.

(2) Penyusunan . . .

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan

dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:

• Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi.

• Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

(2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam

pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33 . . .

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

• Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

• Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan;

• Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan

dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara

tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB VII . . .

Bagian Kesatu Penugasan Urusan Pemerintahan

(1) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan

kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

(2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas

pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi.

(3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas

pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah.

(2) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi.

(3) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 37 . . .

(1) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah

dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.

(2) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah

provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi.

(3) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada RKPD kabupaten/kota.

(4) Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan

kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Paragraf 1 Perencanaan Penugasan

(1) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan

harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif,

kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau kepala desa paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang

akan ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau kepala desa dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan

nasional bersama menteri/pimpinan lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL dan RKP.

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepada

gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan

kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa

(1) Pemerintah provinsi memberitahukan kepada

bupati/walikota dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan provinsi yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dan/atau desa.

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran daerah.

(4) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinilai layak, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah provinsi.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan

kepada bupati/walikota dan/atau kepala desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

(6) Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapat

masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi.

(7) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan

dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan provinsi.

Paragraf 4 Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada Desa

(1) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan kepada

kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya

segera . . .

segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan desa.

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran desa.

(4) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinilai layak, pemerintah desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah kabupaten atau kota.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan

kepada kepala desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.

(6) Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan setelah

mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

(7) Peraturan Bupati/Walikota menjadi dasar dalam

pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Paragraf 1 Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

ditugaskan dari Pemerintah, kepala daerah melakukan:

• sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

• penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan

• koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

(2) Kepala . . .

(2) Kepala daerah membentuk tim koordinasi yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala daerah memberitahukan kepada DPRD

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(1), kepala daerah berpedoman pada norma, standar,

pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/kota

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

ditugaskan dari pemerintah provinsi, bupati/walikota melakukan:

• sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

• penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan

• koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

(2) Bupati/walikota membentuk tim koordinasi yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45 . . .

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(1), bupati/walikota berpedoman pada norma, standar,

pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Paragraf 3 Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota Kepada Pemerintah Desa

(1) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi

dengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

(2) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi

dengan badan permusyawaratan desa dan kecamatan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala desa memperhatikan norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(4) Camat atau dengan sebutan lainnya

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada desa.

Bagian Keempat Tata Cara Penghentian Penugasan

(1) Penghentian urusan pemerintahan yang telah

ditugaskan dapat dilakukan apabila:

• urusan . . .

• urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan; dan/atau

• pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

• penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.

(2) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah

dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh

Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana tugas pembantuan.

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

diusulkan penghentian penugasan belum ditetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, kepala daerah dan kepala desa dapat menghentikan sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

(5) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah

provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi, dengan tembusan kepada DPRD provinsi.

(6) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah

kabupaten, atau kota dilakukan melalui Keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada DPRD kabupaten/kota.

(7) Selama Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau

Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota belum ditetapkan, penerima penugasan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

BAB VIII . . .

Bagian Kesatu Prinsip Pendanaan

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota.

(4) Tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa.

(2) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan

dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang

akan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.

(2) Rencana . . .

(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan

kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

(1) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan

dalam penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam

pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di

DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan

Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK

disampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada gubernur atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saat pembahasan RAPBD.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau

bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

(9) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (6) menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 . . .

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Bagian Ketiga Penyaluran dan Pelaksanaan

(1) Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan oleh

Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan tugas

pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan terdapat

saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari

pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara.

(2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 . . .

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,

penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan

pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (2), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta

pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas

pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi

penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Bagian Kesatu . . .

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Paragraf 1 Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota

bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan.

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

• Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan;

• Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada SKPD provinsi yang tugas dan kewenangannya sama;

• Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional;

• Bupati/walikota menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian . . .

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas

pembantuan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2 Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepala

desa.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan

kegiatan tugas pembantuan.

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan

dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan desa.

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

• Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada SKPD kabupaten/kota;

• Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan;

• Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada gubernur;

• Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Bentuk . . .

(6) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas

pembantuan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3 Tugas Pembantuan Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/kota

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakan

oleh SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Kepala SKPD kabupaten/kota bertanggung jawab atas

pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi.

(3) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan provinsi dilakukan dengan tahapan:

• Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan;

• Bupati/walikota menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4 Tugas Pembantuan Provinsi Kepada Pemerintah desa

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepada

pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

(2) Kepala . . .

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan

kegiatan tugas pembantuan provinsi.

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi

dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan desa.

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

• Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau kota;

• Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan;

• Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 5 Tugas Pembantuan Kabupaten/kota Kepada Pemerintah desa

(1) Kegiatan tugas pembantuan kabupaten/kota kepada

pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan

kegiatan tugas pembantuan kabupaten atau kota.

(3) Pelaporan . . .

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan

kabupaten/kota dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan desa.

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

• Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau kota;

• Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan.

(2) Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam

pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.

(4) Penatausahaan . . .

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

• Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

• Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan atas nama bupati/walikota menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

• Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantuan dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan;

• Bupati/walikota menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantuan dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, dengan tembusan kepada gubernur;

• Menteri . . .

• Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana tugas pembantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan

dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang

atas pelaksanaan tugas pembantuan setiap berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) butir c dan d dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bagian Kesatu Dekonsentrasi

(1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan

dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.

(2) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan

pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.

(3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi

pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dekonsentrasi.

Pasal 69 . . .

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana dekonsentrasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana dekonsentrasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana dekonsentrasi.

Bagian Kedua Tugas Pembantuan

(1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan

dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota.

(2) Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima

penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD.

(3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi

pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pembantuan.

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan dana tugas pembantuan.

(2) Pembinaan . . .

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana tugas pembantuan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana tugas pembantuan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana tugas pembantuan.

Bagian Ketiga Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinan lembaga melakukan koordinasi bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan . . .

(2) Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas

laporan keuangan.

(3) Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi

pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.

(5) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal kementerian/lembaga dan/atau unit pemeriksa eksternal Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

SANKSI

(1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam

menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa:

• penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau

• penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII . . .

(1) Sebagian dari anggaran kementerian/lembaga yang

digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

(2) Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran kementerian/lembaga.

(3) Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan

dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL.

(1) Berdasarkan hasil identifikasi dan pemilahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) kementerian/lembaga mengajukan usulan besaran bagian anggaran kementerian/ lembaga yang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus kepada Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan melakukan penetapan besaran

bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalihan besaran bagian anggaran

kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(4) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang

menurut peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi/tugas pembantuan, pendanaannya wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV . . .

Pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, maka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan