Pasal 61

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepala

desa.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan

kegiatan tugas pembantuan.

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan

dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan desa.

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

• Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada SKPD kabupaten/kota;

• Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan;

• Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada gubernur;

• Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Bentuk . . .

(6) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas

pembantuan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3 Tugas Pembantuan Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/kota