Pasal 75

(1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam

menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa:

• penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau

• penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII . . .