Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Rencana ... www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

6. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

7. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

8. KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun adalah KPBPB sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

9. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan BBK adalah satu kesatuan kawasan yang terdiri atas sebagian wilayah Kota Batam, sebagian wilayah Kabupaten Bintan, sebagian wilayah Kota Tanjungpinang, sebagian wilayah Kabupaten Karimun, dan sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura.

10. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pusat kegiatan primer adalah pusat kegiatan utama/hirarki pertama di Kawasan BBK yang memiliki fungsi utama sebagai pendorong perkembangan pertumbuhan kawasan.

12. Pusat kegiatan sekunder adalah pusat kegiatan hirarki kedua di Kawasan BBK yang keberadaannya untuk mendukung perkembangan pusat kegiatan sekunder.

13. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

14. Kawasan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

16. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

19. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

20. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

22. Ruang ... www.djpp.kemenkumham.go.id

23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

24. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.

25. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.

26. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

28. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

29. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

30. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.

31. Garis … www.djpp.kemenkumham.go.id

32. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.

33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

36. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

37. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.

38. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL.

39. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.

40. Jaringan jalan strategis nasional adalah jalan yang menghubungkan antar- PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara, antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya, dan PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.

41. Masyarakat ... www.djpp.kemenkumham.go.id

42. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

43. Peran masyarakat adalah partispasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

45. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

46. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

47. Bupati atau Walikota adalah Bupati Bintan, Bupati Karimun, Walikota Batam, dan Walikota Tanjungpinang.

48. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah lembaga/institusi yang bertugas MENETAPKAN kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

49. Dewan Kawasan BBK adalah lembaga/institusi yang mempunyai tugas dan wewenang MENETAPKAN kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan BBK.

50. Badan Pengusahaan Kawasan adalah badan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi- fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

51. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian ... www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi: a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan BBK; b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan BBK; c. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan BBK; d. pengelolaan Kawasan BBK; dan e. peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan BBK.

Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan BBK.

Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan BBK; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan BBK; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan BBK; d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan BBK;

e. penataan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK; f. pengelolaan Kawasan BBK; dan g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan BBK dengan kawasan sekitarnya.

(1) Kawasan BBK mencakup 26 (dua puluh enam) kecamatan yang terdiri atas: a. sebagian wilayah Kota Batam yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Batu Aji, sebagian Kecamatan Sekupang, sebagian Kecamatan Batu Ampar, sebagian Kecamatan Bengkong, sebagian Kecamatan Batam Kota, sebagian Kecamatan Lubuk Baja, sebagian Kecamatan Nongsa, sebagian Kecamatan Sei Beduk, sebagian Kecamatan Sagulung, sebagian Kecamatan Bulang, sebagian Kecamatan Galang, dan sebagian Kecamatan Belakang Padang; b. sebagian wilayah Kabupaten Bintan yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian Kecamatan Bintan Utara, sebagian Kecamatan Teluk Sebong, sebagian Kecamatan Teluk Bintan, sebagian Kecamatan Toapaya, sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian Kecamatan Bintan Timur; c. sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang mencakup 4 (empat) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Bukit Bestari, sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat, seluruh Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan d. sebagian wilayah Kabupaten Karimun yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Meral, sebagian Kecamatan Tebing, dan sebagian Kecamatan Karimun.

(2) Selain ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Selain wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan BBK juga meliputi sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan BBK dan Peta Rencana Pola Ruang Kawasan BBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Penataan ruang Kawasan BBK bertujuan untuk mewujudkan: a. Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera; c. pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara; dan d. peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.

Bagian ... www.djpp.kemenkumham.go.id

Kebijakan penataan ruang Kawasan BBK meliputi: a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; b. peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierarki; c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan; d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera; e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan g. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. MENETAPKAN ... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. MENETAPKAN kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah; b. mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan beserta prasarananya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan BBK dan kawasan sekitarnya; c. mengembangkan kegiatan terkait dalam aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; d. mengembangkan pulau-pulau kecil beserta perairannya dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan skala ekonomi Kawasan BBK; dan e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah perairan INDONESIA.

Strategi peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan KPBPB dengan pusat- pusat kegiatan di negara tetangga, antarpusat-pusat kegiatan di dalam KPBPB, dan keterkaitannya dengan pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; b. mempertahankan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada secara optimal; c. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang perkotaan; dan d. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Kawasan BBK.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut, dan udara; b. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda; c. meningkatkan kualitas jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan; d. mengoptimalkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi; e. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan mewujudkan keterpaduan jaringan telekomunikasi antarnegara; f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan g. meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, RTH dan ruang terbuka non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta jalur dan ruang evakuasi bencana.

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam kerangka kerja sama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan INDONESIA-Malaysia-Singapura (INDONESIA-Malaysia-Singapore Growth-Triangle); b. menciptakan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

b. menciptakan iklim investasi yang kondusif pada bidang perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan; c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan serta memulihkan kembali fungsi kawasan bagi kegiatan-kegiatan yang izin pemanfaatannya telah berakhir; d. meningkatkan promosi peluang investasi yang menciptakan banyak lapangan kerja; dan e. meningkatkan pelayanan penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera.

Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas: a. MENETAPKAN kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas: a. MENETAPKAN ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budi daya sesuai dengan karakteristiknya; b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan perkotaan;

d. membatasi ... www.djpp.kemenkumham.go.id

d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air dan pulau-pulau kecil untuk mempertahankan ketersediaan sumber air; e. meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sistem perizinan; f. memberikan insentif bagi kegiatan yang dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan fungsi kawasan dan disinsentif bagi kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian atau gangguan bagi fungsi kawasan; dan g. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukan kawasan.

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas: a. MENETAPKAN kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Pulau Karimun Anak untuk menjaga keberlanjutan ekosistemnya; c. mewujudkan RTH termasuk kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang; d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; e. mengembangkan kerja sama antarnegara dan antarorganisasi internasional dalam meningkatkan fungsi lindung di laut; f. mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyelenggarakan … www.djpp.kemenkumham.go.id

g. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, waduk, mata air, dan perairan laut; h. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; i. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; j. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pencemaran laut, perusakan hutan bakau, dan perubahan sifat fisik lingkungan lainnya; k. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; l. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; m. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan memiliki adaptasi lingkungan di kawasan rawan bencana; dan n. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan di darat dan laut.

(1) Rencana struktur ruang Kawasan BBK ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kota … www.djpp.kemenkumham.go.id

Kota Batam sebagai PKN dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kota Tanjungpinang serta kawasan perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagai PKW. (2) Rencana struktur ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. (3) Rencana struktur ruang Kawasan BBK terdiri atas rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana.

Rencana sistem pusat kegiatan Kawasan BBK terdiri atas sistem pusat kegiatan primer dan sistem pusat kegiatan sekunder yang berbentuk polisentrik dan seimbang mengikuti karakteristik kawasan sebagai pulau.

(1) Penetapan sistem pusat kegiatan primer di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan eksternal kawasan secara internasional, nasional, dan regional. (2) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kota Batam meliputi: a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di:

1. Kawasan Industri Kabil di Kecamatan Nongsa;

2. Kawasan Industri Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;

3. Kawasan Industri Muka Kuning di Kecamatan Sei Beduk;

4. Kawasan Industri Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji;

5. Kawasan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Kawasan Industri Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung; dan

7. Kawasan Industri Lubuk Baja di Kecamatan Lubuk Baja. b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang, ditetapkan di:

8. Pantai Nongsa di Kecamatan Nongsa;

9. Pantai Tanjung Pinggir di Kecamatan Sekupang;

10. Kawasan Wisata Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja; dan

11. Pantai Sembulang di Kecamatan Galang. c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di:

12. Kawasan Perdagangan dan Jasa Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja;

13. Kawasan Perdagangan dan Jasa Nagoya di Kecamatan Lubuk Baja;

14. Kawasan Perdagangan dan Jasa Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; dan

15. Kawasan Perdagangan dan Jasa Sagulung di Kecamatan Batu Aji. d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi udara dan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di:

16. Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa;

17. Pelabuhan Batam berupa Terminal Kabil, Terminal Nongsa di Kecamatan Nongsa, Terminal Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, dan Terminal Sekupang di Kecamatan Sekupang;

18. Pelabuhan Penyeberangan Batam Center di Kecamatan Batam Kota; dan

19. kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh dan Selat Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. pusat ... www.djpp.kemenkumham.go.id

e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA ditetapkan di Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar dan Pulau Nipa di Kecamatan Belakang Padang; f. pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:

1. Kecamatan Batam Kota;

2. Kecamatan Nongsa;

3. Kecamatan Batu Aji;

4. Kecamatan Sagulung;

5. Kecamatan Sei Beduk;

6. Kecamatan Sekupang;

7. Kecamatan Lubuk Baja;

8. Kecamatan Batu Ampar;

9. Kecamatan Bengkong; dan

10. Kecamatan Galang. g. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan ditetapkan di:

11. Kecamatan Batam Kota;

12. Kecamatan Nongsa;

13. Kecamatan Batu Aji;

14. Kecamatan Sagulung;

15. Kecamatan Sei Beduk;

16. Kecamatan Sekupang;

17. Kecamatan Lubuk Baja;

18. Kecamatan Batu Ampar;

19. Kecamatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

20. Kecamatan Bengkong; dan

21. Kecamatan Galang. (3) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Bintan meliputi: a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di:

22. Kawasan Industri Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;

23. Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Bintan Utara; dan

24. Kawasan Industri Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur; b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang, ditetapkan di:

25. Kawasan Wisata Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;

26. Kawasan Wisata Pengujan-Kuala Sempang di Kecamatan Sri Kuala Lobam;

27. Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang; dan

28. Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara; c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa internasional dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di:

29. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan

30. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dengan cakupan pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di:

31. Pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id

32. Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;

33. Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan

34. Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur; e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara ditetapkan di:

35. Mentigi di Kecamatan Bintan Utara;

36. Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong; dan

37. Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong; f. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:

38. Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan

39. Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara. (4) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kota Tanjungpinang meliputi: a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di Kawasan Industri Dompak Seberang di Kecamatan Bukit Bestari; b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di Kawasan Wisata Senggarang dan Kawasan Wisata Pulau Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota;

c. pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di Kawasan Perdagangan dan Jasa Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota; d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di Pelabuhan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur; e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara, ditetapkan di:

1. Batu Hitam di Kecamatan Tanjungpinang Barat; dan

2. Simpang KM 14 Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur; f. pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:

3. Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;

4. Pulau Dompak di Kecamatan Bukit Bestari; dan

5. Kawasan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur; g. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota; h. pusat kegiatan pemerintahan provinsi dengan fungsi utama pemerintahan dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di Pulau Dompak di Kecamatan Bukit Bestari. (5) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Karimun meliputi: a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal, ditetapkan di sepanjang garis pesisir di:

6. Kawasan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Kawasan Industri Parit Rempak, Kawasan Industri Tanjung Melolo, Kawasan Industri Tanjung Penggaru, Kawasan Industri Tanjung Jepun, Kawasan Industri Tanjung Sememal, dan Kawasan Industri Pasir Panjang di Kecamatan Meral; dan

8. Kawasan Industri Teluk Lekup di Kecamatan Tebing; b. pusat kegiatan wisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di:

9. Pantai Pongkar di Kecamatan Tebing; dan

10. Pantai Pelalawan di Kecamatan Meral; c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja ditetapkan di Kawasan CBD Tebing dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Malarko Barat di Kecamatan Tebing; d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang ditetapkan di:

11. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Malarko di Kecamatan Tebing;

12. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral;

13. kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Durian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. pusat kegiatan industri perkapalan dengan fungsi utama pengembangan industri khusus maritim dan fungsi pendukung perumahan karyawan serta simpul transportasi internasional ditetapkan di Kawasan Industri Perkapalan Sembawang di Kecamatan Meral; f. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA ditetapkan di Pulau Karimun Anak di Kecamatan Tebing; dan g. pusat ... www.djpp.kemenkumham.go.id

g. pusat kegiatan pendidikan dan pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama pendidikan serta kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan ditetapkan di pusat perkotaan baru di Kecamatan Tebing. (6) Kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 dan ayat (5) huruf d angka 3 ditetapkan di sebagian wilayah perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan mengenai sistem pusat kegiatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara.

(3) Sistem ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kawasan BBK terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan transportasi penyeberangan; dan c. sistem jaringan perkeretaapian; (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di Kawasan BBK terdiri atas: a. jaringan jalan; dan b. lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di Kawasan BBK terdiri atas: a. pelabuhan penyeberangan; dan b. lintas penyeberangan. (6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan BBK terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api perkotaan; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api. (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kawasan BBK terdiri atas: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran. (8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di Kawasan BBK terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan.

Sistem jaringan jalan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jaringan jalan arteri primer; b. jaringan jalan kolektor primer; c. jaringan jalan arteri sekunder; d. jaringan jalan bebas hambatan; dan e. jaringan jalan strategis nasional.

(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kota Batam meliputi: a. jalan Batam Centre-Sp. Franky-Sp. Kabil-Muka Kuning-Tembesi- Tanjung Berikat; b. jalan Sp. Kabil-Sp. Jam-Sei Harapan-Terminal Sekupang di Pelabuhan Batam; c. jalan Sp. Kabil-Sp. Punggur-Bandar Udara Hang Nadim-Batu Besar- Nongsa; d. jalan Sp. Punggur-Pelabuhan Telaga Punggur; e. jalan Tembesi-Batu Aji-Tanjung Uncang; dan f. jalan Sp. Jam-Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam. (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kabupaten Bintan meliputi jalan Pelabuhan Kijang-Sei Enam-perbatasan Kota Tanjungpinang. (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kota Tanjungpinang meliputi: a. jalan Pelabuhan Sri Bintan Pura-Sp. Adi Sucipto-Gesek; dan b. jalan Sp. Adi Sucipto-Sp. Dompak Lama-Sp. Wacopek-perbatasan Kabupaten Bintan. (4) Jaringan jalan arteri primer selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jaringan jalan kolektor primer di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi: a. jaringan jalan kolektor primer 1; dan b. jaringan jalan kolektor primer 2. (2) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Batam meliputi: a. jalan Tanjung Berikat-Sp. Sembulang-Pelabuhan Galang; b. jalan Muka Kuning-Tanjung Piayu-Telaga Punggur; c. jalan Simpang Industri Taiwan Punggur-Kawasan Industri Kabil-Batu Besar; d. jalan Lingkar Nongsa; e. jalan Simpang Tiga Baloi Bunga Raya-Simpang Penuin-Simpang Jodoh- Simpang Batu Ampar; dan f. jalan Simpang Sei Ladi-Universitas Internasional Batam-Simpang Penuin. (3) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Bintan meliputi: a. jalan Tanjung Uban-Lowe-Gesek; b. jalan KM 16 Gesek-Korindo-Pelabuhan Kijang; c. jalan Korindo-Kawal; d. jalan Gesek-Kawal-Malang Rapat-Tanjung Berakit; dan e. jalan Malang Rapat-Lowe. (4) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Tanjungpinang meliputi jalan Simpangan-Senggarang. (5) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Karimun meliputi:

a. jalan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jalan Tanjung Balai-Meral-Parit Rempak-Parit Benut-Sp. Jelutung-Pasir Panjang; b. jalan Parit Rempak-Pelabuhan Roro; c. jalan Sungai Pasir-Teluk Ranai-Teluk Sitimbut; d. jalan Pasir Panjang-Pelambung-Mentuda-Tanjung Balai; dan e. jalan Sp. Jelutung-Teluk Ranai. (6) Jaringan jalan kolektor primer 1 selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d di Kawasan BBK meliputi: a. jalan Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam-Sp. Kabil-Bandar Udara Hang Nadim; b. jalan Sp Kabil-Kawasan Industri Muka Kuning-Pulau Galang; dan c. jaringan jalan bebas hambatan yang berupa jembatan meliputi Simpang Tiga Bundaran Kabil-Pulau Tanjung Sauh-Pulau Bintan.

Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e di Kabupaten Bintan meliputi jalan Simpang Gesek-Tanjung Uban.

Pasal ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal; b. terminal; dan c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal. (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal ditetapkan secara terintegrasi dengan terminal angkutan jalan, halte khusus jalur khusus, stasiun kereta api, transfer point pelabuhan, transfer point bandar udara, dan/atau pusat- pusat kegiatan ekonomi.

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang. (3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya. (4) Terminal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Telaga Punggur Kecamatan Nongsa di Kota Batam, Terminal Sri Tri Buana Simpang Lagoi Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan, dan terminal pada Kecamatan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun; dan b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi Terminal di Bintan Center Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang dan terminal lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan secara terpadu dengan pelabuhan ditetapkan di: a. Terminal Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil dan Terminal Nongsa Kecamatan Nongsa, serta Terminal Sekupang Kecamatan Sekupang di Pelabuhan Batam Kota Batam; b. Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur, dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan; c. Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Pelabuhan Batu Enam di Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan d. Terminal Parit Rempak Kecamatan Meral dan Terminal Malarko Kecamatan Tebing di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan keadilan berlalu lintas bagi semua golongan masyarakat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a di Kawasan BBK meliputi: a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara; b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota. (2) Pelabuhan penyeberangan di Kota Batam terdiri atas: a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Batu Ampar/Harbour Bay di Kecamatan Batu Ampar, Pelabuhan Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Teluk Senimba di Kecamatan Sekupang, dan Pelabuhan Nongsa di Kecamatan Nongsa; dan b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sekupang di Kecamatan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Sagulung di Kecamatan Sagulung serta Pelabuhan Sijantung dan Pelabuhan Sembulang di Kecamatan Galang. (3) Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bintan terdiri atas: a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Bandar Bintan Telani di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan

b. pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bayi Intan di Kecamatan Bintan Timur, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara. (4) Pelabuhan penyeberangan di Kota Tanjungpinang terdiri atas: a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Pelabuhan Tanjung Geliga di Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari; dan b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, serta Pelabuhan Tanjung Mocho dan Pelabuhan Dompak Seberang di Kecamatan Bukit Bestari. (5) Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karimun terdiri atas: a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun dan Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Tebing; dan b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Parit Rempak di Kecamatan Meral. (6) Pelabuhan penyeberangan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

(1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b meliputi: a. lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan antarjaringan jalan pada kawasan perbatasan; b. lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi; c. lintas … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi; dan d. lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota. (2) Lintas penyeberangan di Kota Batam terdiri atas: a. lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Batu Ampar/Harbour Bay di Kecamatan Batu Ampar, Pelabuhan Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Teluk Senimba di Kecamatan Sekupang, dan Pelabuhan Nongsa di Kecamatan Nongsa menuju ke negara lain; b. lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sekupang di Kecamatan Sekupang dan Pelabuhan Sijantung di Kecamatan Galang menuju ke provinsi lain; dan c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Sagulung di Kecamatan Sagulung, dan Pelabuhan Sembulang di Kecamatan Galang menuju ke kabupaten/kota lain. (3) Lintas penyeberangan di Kabupaten Bintan terdiri atas: a. lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Bandar Bintan Telani dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan menuju ke negara lain; b. lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bayi Intan di Kecamatan Bintan Timur dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara menuju ke provinsi lain; dan

c . lintas … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan menuju ke kabupaten/kota lain. (4) Lintas penyeberangan di Kota Tanjungpinang terdiri atas: a. lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Pelabuhan Tanjung Geliga di Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari menuju ke negara lain; b. lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari, dan Pelabuhan Dompak Seberang di Kecamatan Bukit Bestari menuju ke provinsi lain; dan c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur menuju ke kabupaten/kota lain. (5) Lintas penyeberangan di Kabupaten Karimun terdiri atas: a. lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun dan Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Tebing menuju ke negara lain; b. lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun menuju ke provinsi lain; dan c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun menuju ke kabupaten/kota lain.

(6) Lintas … www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Lintas penyeberangan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

(1) Jaringan jalur kereta api di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional, serta mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan. (2) Stasiun kereta api di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain. (3) Fasilitas operasi kereta api di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan sistem perkeretaapian. (4) Jaringan jalur kereta api perkotaan, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf a di Kawasan BBK ditetapkan dalam rangka untuk tempat alih muat penumpang, tempat alih muat barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, industri perkapalan, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan kelautan, dan pangkalan angkatan laut (LANAL). (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelabuhan umum yang meliputi:

1. Pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Pelabuhan Batam terdiri atas Terminal Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil dan Terminal Nongsa di Kecamatan Nongsa, dan Terminal Sekupang di Kecamatan Sekupang di Kota Batam;

3. Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur, Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan;

4. Pelabuhan Batu Enam di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan

5. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun terdiri atas Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral dan Terminal Malarko di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. b. pelabuhan khusus yaitu LANAL dan pelabuhan khusus lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hierarki pelabuhan umum di Kawasan BBK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari. (2) Alur pelayaran di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas: a. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Terminal Kabil, Terminal Nongsa, Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Tanjung Uban, Pelabuhan Batu Enam, dan Pelabuhan Tanjung Mocho, dengan pelabuhan nasional lainnya; dan b. alur ... www.djpp.kemenkumham.go.id

b. alur pelayaran internasional, yaitu alur yang menghubungkan Terminal Batu Ampar, Terminal Sekupang, Pelabuhan Sei Kolak Kijang, Terminal Parit Rempak, dan Terminal Malarko dengan alur pelayaran internasional di Selat Malaka dan Selat Singapura. (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bandar udara umum terdiri atas:

1. bandar udara pengumpul di Kota Batam ditetapkan dengan skala pelayanan primer di Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa;
2. bandar udara pengumpul di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang ditetapkan dengan skala pelayanan tersier di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
3. bandar udara pengumpan di Kabupaten Karimun ditetapkan dengan skala pelayanan tersier di Bandar Udara Sei Bati di Kecamatan Tebing. b. bandar udara khusus ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perubahan status bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. (2) Ruang udara untuk penerbangan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang. (2) Sistem jaringan energi di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi pada sistem interkoneksi meliputi: a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; dan c. jaringan transmisi tenaga listrik. (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. fasilitas ... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. fasilitas penyimpanan berupa depo minyak bumi terdiri atas:

1. depo Pertamina Kabil di Kecamatan Nongsa, depo Pertamina Batu Ampar, depo dan refinery Janda Berias di Kecamatan Sekupang; dan
2. depo minyak bumi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. jaringan pipa gas bumi terdiri atas:
3. jaringan pipa gas hulu berupa sistem jaringan perpipaan bawah laut yang terhubung menerus antara Kepulauan Natuna, Kawasan BBK, dan Pulau Sumatera;
4. jaringan pipa gas transmisi berupa sistem jaringan perpipaan bawah laut yang terhubung menerus antara Pulau Sumatera, Kawasan BBK, Kawasan Johor Bahru dan Negara Singapura; dan
5. jaringan pipa gas distribusi untuk Kawasan BBK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Pembangkit tenaga listrik di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasem, PLTU Sembulang, PLTU Pulau Galang Baru, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Panaran I, PLTG Panaran II, PLTG New 1 Kabil, PLTG Janda Berias, PLTG New 2 Tanjung Uncang, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tanjung Sengkuang di Kota Batam; b. PLTU Sungai Lekop dan PLTU Galang Batang di Kabupaten Bintan; c. PLTU Meral dan PLTU Tanjung Sebatak di Kabupaten Karimun; dan d. pembangkit tenaga listrik lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Jaringan transmisi tenaga listrik di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Saluran ... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan b. Gardu Induk (GI). (7) SUTT di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas: a. kabel bawah laut dari GI Pulau Parit menuju ke GI Tanjung Balai Karimun; b. kabel melalui jembatan penghubung Kota Batam-Kabupaten Bintan dari GI Tanjung Uban menuju ke GI Batu Besar; c. SUTT yang menghubungkan tiap-tiap GI di Pulau Batam; d. SUTT yang menghubungkan tiap-tiap GI Air Raja-Tanjungpinang, KM 66 Simpang Lagoi, Simpang Lobam di Pulau Bintan; dan e. SUTT yang menghubungkan tiap-tiap GI di Pulau Karimun. (8) GI di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas: a. GI Batu Besar di Kecamatan Nongsa dan GI Sei Baloi di Kecamatan Batam Kota di Kota Batam; b. GI KM 66 Simpang Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong serta GI Simpang Lobam dan GI Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan; c. GI Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur di Kota Tanjungpinang; dan d. GI Tanjung Balai Karimun dan GI Pulau Parit di Kecamatan Karimun di Kabupaten Karimun.

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. (2) Sistem jaringan telekomunikasi di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan terestrial; dan b. jaringan satelit. (3) Jaringan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Jaringan terestrial di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jaringan satelit di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Sistem jaringan telekomunikasi di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) meliputi: a. STO Nagoya di Kecamatan Lubuk Baja, STO Batam Center di Kecamatan Batam Kota, STO Nongsa di Kecamatan Nongsa, STO Kabil di Kecamatan Nongsa, STO Sagulung di Kecamatan Sagulung, STO Sekupang di Kecamatan Sekupang, dan STO Muka Kuning di Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam; b. STO Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan dan STO Kijang di Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; c. STO Dompak di Kecamatan Bukit Bestari dan STO Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kota Tanjungpinang; dan d. STO Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun dan STO Tanjung Selayang di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun.

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (2) Sistem jaringan sumber daya air di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. (3) Sumber … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Sumber air di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, dan sumber air permukaan lainnya. (4) Sumber air di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:

1. Sungai Harapan, Sungai Muka Kuning, Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Sungai Nongsa, Sungai Ladi, Sungai Baloi, Sungai Tembesi, Sungai Cia, Sungai Gong, Sungai Langkai, Sungai Bengkong, Sungai Rempang, dan Sungai Galang di Kota Batam;
2. Sungai Jago, Sungai Ekang Anculai, Sungai Bintan, Sungai Kangboi, Sungai Gesek, Sungai Kawal, dan Sungai Lagoi di Kabupaten Bintan;
3. Sungai Pulai di Kota Tanjungpinang; dan
4. Sungai Sei Bati, Sungai Pongkar, Sungai Gunung Jantan, dan Sungai Ambat di Kabupaten Karimun; b. sumber air berupa air permukaan pada waduk terdiri atas:
5. Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai Gong di Kota Batam;
6. Waduk Sei Pulai, Waduk Galang Batang, Waduk Sungai Gesek, Waduk Sungai Kawal, Waduk Lagoi, Waduk Anculai, Waduk Kangboi, Waduk Sekuning, Waduk Sungai Jago-Lepan, dan Waduk Tanjung Uban di Kabupaten Bintan;
7. Waduk Sei Pulai dan Waduk Estuary Dompak di Kota Tanjungpinang; dan
8. Waduk Sungai Gunung Jantan, Waduk Sungai Pongkar, Waduk Sei Bati, dan Waduk Sentani di Kabupaten Karimun. (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai. (6) Sistem pengendalian banjir di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berupa waduk terdiri atas: a. Waduk … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Waduk Sei Harapan di Sungai Harapan, Waduk Sei Ladi di Sungai Ladi, Waduk Nongsa di Sungai Nongsa, Waduk Muka Kuning di Sungai Muka Kuning, Waduk Duriangkang di Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden dan Sungai Pancur, Waduk Sei Tembesi di Sungai Tembesi, Waduk Sungai Rempang di Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia di Sungai Cia, Waduk Sungai Galang di Sungai Langkai, Sungai Bengkong, Sungai Rempang, dan Sungai Galang serta Waduk Sungai Gong di Sungai Gong di Kota Batam; b. Waduk Sei Pulai di Sungai Pulai, Waduk Galang Batang di Sungai Galang Tua, Waduk Sungai Gesek di Sungai Gesek, Waduk Sungai Kawal di Sungai Kawal, Waduk Lagoi di Sungai Lagoi, Waduk Anculai di Sungai Ekang Anculai, Waduk Kangboi di Sungai Kangboi, Waduk Sekuning di Sungai Ketapan, Waduk Sungai Jago-Lepan di Sungai Jago, dan Waduk Tanjung Uban di Sungai Tanjung Uban di Kabupaten Bintan; c. Waduk Sei Pulai di Sungai Pulai dan Waduk Estuary Dompak di Sungai Dompak di Kota Tanjungpinang; dan d. Waduk Sungai Gunung Jantan di Sungai Gunung Jantan, Waduk Sungai Pongkar di Sungai Pongkar, Waduk Sei Bati di Sungai Sei Bati, dan Waduk Sentani di Sungai Ambat di Kabupaten Karimun. (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai. (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan diseluruh pantai rawan abrasi di Kawasan BBK.

(1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK. (2) Sistem … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sistem jaringan prasarana perkotaan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); b. sistem jaringan drainase; c. sistem jaringan air limbah; d. sistem pengelolaan limbah B3; dan e. sistem pengelolaan persampahan. (3) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem tunnel di bawah permukaan tanah.

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan BBK. (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) SPAM di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. (6) Lokasi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Lokasi rencana unit produksi air minum di Kawasan BBK ditetapkan secara terpadu dengan masing-masing lokasi unit air baku atau penggabungan dari beberapa unit air baku. (7) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a. unit air baku dipasok dari:

1. Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai Gong di Kota Batam;

2. Waduk Sei Pulai di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang, Waduk Sungai Gesek di sebagian Kecamatan Toapaya dan sebagian Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sungai Kawal di sebagian Kecamatan Toapaya dan Sebagian Kecamatan Gunung Kijang, Waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Anculai di Kecamatan Teluk Sebong, dan Waduk Kangboi di sebagian Kecamatan Toapaya dan sebagian Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sekuning di Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sungai Jago-Lepan di sebagian Kecamatan Bintan Utara dan sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan Waduk Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan;

3. Waduk Sei Pulai di Kecamatan Tanjungpinang Timur di Kota Tanjungpinang; dan

4. Waduk Sei Bati di Kecamatan Tebing, Waduk Sei Pongkar di Kecamatan Tebing, Waduk Sei Gunung Jantan di Kecamatan Tebing, Waduk Sentani di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun; b. Unit produksi (UP) air minum meliputi:

5. UP Air Minum Sei Harapan, UP Air Minum Muka Kuning, UP Air Minum Duriangkang, UP Air Minum Nongsa, UP Air Minum Sei Ladi, UP Air Minum Baloi, UP Air Minum Tembesi, UP Air Minum Sei Rempang, UP Air Minum Sei Cia, UP Air Minum Sei Gong, dan UP Air Minum Sei Galang melayani Kota Batam;

6. UP Air … www.djpp.kemenkumham.go.id

7. UP Air Minum Lagoi melayani Kabupaten Bintan;

8. UP Air Minum Sei Pulai melayani Kota Tanjungpinang; dan

9. UP Air Minum Sei Bati, UP Air Minum Sei Pongkar, UP Air Minum Sei Gunung Jantan, dan UP Air Minum Sentani melayani Kabupaten Karimun. c. Unit distribusi air minum ditetapkan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. (8) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku. (9) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b yaitu saluran drainase primer ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata. (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada DAS di masing- masing pulau dalam Kawasan BBK. (3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir. (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan melalui pembuatan dan pengembangan kolam retensi air hujan dan sistem polder.

Pasal ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat. (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat. (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan pengumpul air limbah. (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meliputi: a. IPAL Batam Center di Kecamatan Batam Kota, IPAL Muka Kuning, IPAL Tanjung Piayu di Kecamatan Sei Beduk, IPAL Bengkong Sadai di Kecamatan Bengkong, IPAL Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, IPAL Tanjung Uncang di Kecamatan Sagulung, IPAL Sekupang di Kecamatan Sekupang, IPAL Batu Aji di Kecamatan Batu Aji, IPAL Sembulang, IPAL Galang, dan IPAL Galang Baru di Kecamatan Galang melayani Kota Batam;

b. IPAL …

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. IPAL di Kecamatan Bintan Utara, IPAL di Kecamatan Teluk Sebong, IPAL di Kecamatan Teluk Bintan, IPAL di Kecamatan Bintan Timur, dan IPAL Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang melayani Kabupaten Bintan; c. IPAL Dompak dan IPAL Air Raja di Kecamatan Bukit Bestari melayani Kota Tanjungpinang; dan d. IPAL di Kecamatan Meral melayani Kabupaten Karimun. (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga. (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. (2) Sistem pengelolaan limbah B3 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. instalasi pengolahan limbah B3 di Kabil di Kecamatan Nongsa di Kota Batam; b. instalasi pengolahan limbah B3 di Sei Lekop di Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan; c. tempat penampungan sementara limbah B3 di kawasan pergudangan Pelabuhan Tanjung Mocoh di Kota Tanjungpinang; dan d. tempat penampungan sementara limbah B3 lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. (3) Lokasi TPS sampah dan TPST di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. (4) Lokasi TPA sampah di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di: a. TPA Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa dan TPA Pulau Galang di Kecamatan Galang untuk melayani Kota Batam; b. TPA Bintan Utara di Kecamatan Bintan Utara dan TPA Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur untuk melayani Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang; dan c. TPA Sememal Desa Pangke di Kecamatan Meral untuk melayani Kabupaten Karimun. (5) Pengelolaan persampahan di Kawasan BBK diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Bab III digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan BBK dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

BAB … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rencana pola ruang Kawasan BBK ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Rencana pola ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

(1) Rencana pola ruang Kawasan BBK dalam Bab IV hanya mencakup wilayah KPBPB BBK dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Rencana pola ruang Kawasan BBK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kawasan lindung yang dikelompokkan ke dalam zona lindung (Zona L), yang terdiri atas: a. Zona lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Zona lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat; c. Zona lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; d. Zona lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam; e. Zona lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan f. Zona lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

(1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a ditetapkan dengan tujuan: a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi; b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

(1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi: a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; b. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut. (2) Zona L1 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, dan sebagian wilayah Kecamatan Nongsa di Kota Batam; dan b. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan. (3) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. (4) Zona L1 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di: a. Sei Lelai dan Kawasan Lindung Muka Kuning di Kecamatan Batu Aji, Sei Harapan di Kecamatan Sekupang, Sei Nongsa di Kecamatan Nongsa, Sei Ladi di Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Sekupang, Sei Duriangkang di Kecamatan Sei Beduk, Sei Tembesi di Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Sagulung di Kota Batam; b. DAS Jago-Busung, DAS Ekang Anculai, DAS Cikolek-Kangboi, DAS Galang Batang, dan DAS Bukit Lagoi di Kabupaten Bintan; c. sekitar Bukit Sabla di Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan d. sekitar Gunung Jantan dan Gunung Betina di Kecamatan Meral dan Kecamatan Tebing serta Pulau Karimun Anak di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun.

Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Di dalam Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdapat: a. Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Lindung (HL) yang selanjutnya disebut HL/L1 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, dan sebagian wilayah Kecamatan Sagulung di Kota Batam;
2. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; dan
3. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. b. Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) yang selanjutnya disebut TWA/L1 di sebagian wilayah Kecamatan Sekupang dan sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji di Kota Batam; c. Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang selanjutnya disebut KPA/L1 di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; d. Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) yang selanjutnya disebut KSA/L1 di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan;

e. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi (HP) yang selanjutnya disebut HP/L1 di sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk di Kabupaten Bintan; f. Zona L1 yang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang selanjutnya disebut HPT/L1 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; dan
2. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam di Kabupaten Bintan; g. Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/L1 di:
3. sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam;
4. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; dan
5. sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kota Tanjungpinang. (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, waduk, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. (2) Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Zona L2 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai; b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk; dan d. Zona L2 yang merupakan RTH kota.

(1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. (2) Zona L2 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sepanjang pantai Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, gugusan Pulau Janda Berias serta gugusan pulau-pulau kecil di Kota Batam; b. sepanjang pantai Pulau Bintan dan Pulau Lobam di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang; dan c. sepanjang pantai Pulau Karimun dan Pulau Karimun Anak di Kabupaten Karimun.

(1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi: a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b. daratan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. (2) Zona L2 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada jenis-jenis sungai: a. sungai-sungai yang bermuara ke waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di waduk; dan b. sungai-sungai yang bermuara ke lautan (estuari). (3) Zona L2 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di: a. Sungai Harapan, Sungai Muka Kuning, Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Sungai Nongsa, Sungai Ladi, Sungai Baloi, Sungai Tembesi, Sungai Cia, Sungai Gong, Sungai Langkai, Sungai Bengkong, Sungai Rempang, dan Sungai Galang di Kota Batam; b. Sungai Jago, Sungai Ekang Anculai, Sungai Bintan, Sungai Kangboi, dan Sungai Lagoi di Kabupaten Bintan; dan c. Sungai Dompak di Kota Tanjungpinang; d. Sungai Sei Bati, Sungai Pongkar, dan Sungai Gunung Jantan di Kabupaten Karimun.

(1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi: a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau

b. daratan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. (2) Zona L2 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sekitar Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai Gong di Kota Batam. b. sekitar Waduk Lagoi, Waduk Anculai, Waduk Kangboi, Waduk Sekuning, Waduk Sungai Jago-Lepan, dan Waduk Tanjung Uban di Kabupaten Bintan; dan c. sekitar Waduk Sungai Gunung Jantan dan Waduk Sungai Pongkar di Kabupaten Karimun.

(1) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. RTH publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan didominasi komunitas tumbuhan; dan b. RTH privat. (2) Zona L2 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial- budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang berada di Kawasan BBK.

(1) Di dalam Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdapat:

a. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL yang selanjutnya disebut HL/L2 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, dan sebagian wilayah Kecamatan Nongsa di Kota Batam;

2. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; dan

3. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. b. Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Buru (TB) yang selanjutnya disebut TB/L2 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; c. Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HP yang selanjutnya disebut HP/L2 di sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten Bintan; d. Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT yang selanjutnya disebut HPT/L2 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; dan e. Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK yang selanjutnya disebut HPK/L2 di:

4. sebagian wilayah Kecamatan Bulang dan sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam;

5. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan;

6. sebagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

7. sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kota Tanjungpinang; dan

8. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan dalam rangka: a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya; dan b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. (2) Zona L3 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam; b. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau; dan c. Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan; dan/atau b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya. (2) Zona L3 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) yang selanjutnya disebut TWA/L3 di sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam. (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata- rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. (2) Zona L3 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian pesisir Kampung Bagan dan Tanjung Piayu Laut Kecamatan Sei Beduk, sebagian pesisir Panaran Kecamatan Sagulung, serta sebagian pesisir Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru Kecamatan Galang di Kota Batam; b. sebagian pesisir Pulau Bintan Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan; c. sebagian pesisir Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kota Tanjungpinang; dan d. sebagian pesisir Kelurahan Darusalam dan sebagian pesisir Desa Pongkar Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs. (2) Zona L3 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. kawasan peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang Pulau Rempang, kawasan bekas permukiman pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kecamatan Galang, serta kawasan perkampungan tua di Kampung Belian, Nongsa Pantai, Panau, Teluk Lengung, Kampung Melayu, Bakau Serip, Terih, Kampung Tengah, Telaga Punggur, Sei Kasam, Tanjung Bemban, Panglong, Jabi, Teluk Mata Ikan, Teluk Nipah, dan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Bengkong Sadai, Bengkong Laut, dan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Tanjung Riau dan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Dapur 12, Tembesi, Sei Lekop, Sei Binti, Tanjung Gundap, Ketapang, Setengah, dan Tiang Wangkang Kecamatan Sagulung, Tanjung Piayu dan Bagan Kecamatan Sei Beduk, Teluk Air, Tanjung Sengkuang, dan Sei Tering I Kecamatan Batu Ampar, Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja, dan Cunting Kecamatan Batu Aji di Kota Batam; b. Situs Peninggalan Budaya Melayu di Pulau Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Piring dan Kota Rebah Kecamatan Tanjungpinang Timur di Kota Tanjungpinang; dan c. benda, bangunan, struktur, atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Di dalam Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 terdapat:

a. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL yang selanjutnya disebut HL/L3 di sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji dan di sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam; b. Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TB yang selanjutnya disebut TB/L3 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; c. Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT yang selanjutnya disebut HPT/L3 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam;
2. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; dan
3. sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kota Tanjungpinang; d. Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK yang selanjutnya disebut HPK/L3 di:
4. sebagian wilayah Kecamatan Bulang dan sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; dan
5. sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang. (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. (2) Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Zona L4 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor; b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang; dan c. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir.

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. (2) Zona L4 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, dan sebagian wilayah Kecamatan Sekupang di Kota Batam; b. sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten Bintan; c. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun.

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. (2) Zona L4 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Nongsa di Kota Batam; b. sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; dan c. sebagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun.

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. (2) Zona L4 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Bulang dan sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; b. sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan sebagian wilayah Kecamatan Toapaya, di Kabupaten Bintan; c. sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota dan sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan d. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun;

(1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. (2) Zona L5 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah dan kawasan rawan abrasi; dan b. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.

(1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a meliputi kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi. (2) Zona L5 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di jalur-jalur sesar di Pulau Rempang Kecamatan Galang di Kota Batam.

(1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. (2) Zona L5 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa di Kota Batam; b. sebagian Pantai Lagoi dan sebagian Pantai Trikora di Kabupaten Bintan; dan c. sebagian Pantai Pongkar di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun.

(1) Zona L5 yang merupakan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b meliputi: a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

(2) Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Zona L5 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan, sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan; b. sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun.

(1) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya berupa taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi kawasan yang memiliki: a. luas lahan yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan b. satwa buru yang dikembangbiakkan dan memungkinkan perburuan secara teratur serta berkesinambungan dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa. (2) Zona L6 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TB yang selanjutnya disebut TB/L6 di sebagian Pulau Rempang Kecamatan Galang di Kota Batam. (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya (Zona B) terdiri atas: a. Zona budi daya 1 (Zona B1) yang merupakan kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi; b. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Zona budi daya 2 (Zona B2) yang merupakan kawasan peruntukan permukiman kepadatan sedang; c. Zona budi daya 3 (Zona B3) yang merupakan kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah; d. Zona budi daya 4 (Zona B4) yang merupakan kawasan peruntukan industri; e. Zona budi daya 5 (Zona B5) yang merupakan kawasan peruntukan pariwisata; f. Zona budi daya 6 (Zona B6) yang merupakan kawasan peruntukan ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan negara, serta transportasi; g. Zona budi daya 7 (Zona B7) yang merupakan kawasan peruntukan pertanian, berada di luar Kawasan BBK; h. Zona budi daya 8 (Zona B8) yang merupakan kawasan peruntukan pertanian irigasi teknis dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, berada di luar Kawasan BBK; i. Zona budi daya 9 (Zona B9) yang merupakan kawasan peruntukan budi daya penyangga lindung, berada di luar Kawasan BBK; dan j. Zona budi daya 10 (Zona B10) yang merupakan kawasan peruntukan hutan produksi, berada di luar Kawasan BBK.

(1) Zona B1 yang merupakan kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi, serta bangunan gedung intensitas tinggi secara vertikal. (2) Pengembangan Zona B1 di Kota Batam dilaksanakan melalui pembangunan kawasan permukiman skala menengah dan skala besar pada kawasan siap bangun. (3) Pengembangan Zona B1 di Kota Tanjungpinang dilaksanakan melalui pembangunan kawasan permukiman skala kecil, skala menengah, dan skala besar pada kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri. (4) Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Zona B1 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, dan sebagian wilayah Kecamatan Sagulung di Kota Batam; dan b. sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kota Tanjungpinang; (5) Di dalam zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat: a. Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B1 di sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, di sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, di sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, di sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, di sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, di sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, di sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja dan di sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam; b. Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai KSA selanjutnya disebut KSA/B1 di sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, di sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk dan di sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota di Kota Batam; c. Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT selanjutnya disebut HPT/B1 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; dan
2. sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; d. Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B1di sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota; (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Zona B2 yang merupakan kawasan peruntukan permukiman kepadatan sedang di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi, serta bangunan gedung intensitas sedang secara vertikal dan horizontal. (2) Pengembangan Zona B2 di Kota Batam dilaksanakan melalui pembangunan kawasan permukiman skala menengah dan skala besar pada kawasan siap bangun. (3) Pengembangan Zona B2 di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dilaksanakan melalui pembangunan kawasan permukiman skala kecil, menengah, dan skala besar pada kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri. (4) Pengembangan Zona B2 di Kabupaten Karimun dilaksanakan melalui pembangunan kawasan permukiman skala kecil dan skala menengah pada kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri. (5) Zona B2 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, dan sebagian wilayah Kecamatan Bengkong di Kota Batam; b. sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Telok Sebong, dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam di Kabupaten Bintan; c. sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota dan sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan d. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun.

(6) Di dalam … www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Di dalam Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat: a. Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B2 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten Bintan; dan
2. sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun; b. Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TB selanjutnya disebut TB/B2 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; c. Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT selanjutnya disebut HPT/B2 di sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam; dan d. Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B2 di:
3. sebagian wilayah Kecamatan Bulang dan sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam;
4. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam di Kabupaten Bintan; dan
5. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. (7) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Zona B3 yang merupakan kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi, serta bangunan gedung intensitas rendah. (2) Pengembangan Zona B3 di Kota Batam dilaksanakan melalui pembangunan kawasan permukiman skala menengah dan skala besar pada kawasan siap bangun. (3) Zona B3 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, sebagian wilayah Kecamatan Galang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulang di Kota Batam; (4) Di dalam Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat: a. Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT selanjutnya disebut HPT/B3 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; dan b. Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B3 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam. (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Zona B4 yang merupakan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi, serta bangunan gedung vertikal dan horizontal dengan intensitas rendah, sedang dan tinggi. (2) Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Zona B4 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan industri padat modal, industri padat teknologi, industri padat sumber daya alam, dan industri padat tenaga kerja. (3) Di zona B4 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. industri makanan; b. industri pengolahan tembakau; c. industri tekstil; d. industri pakaian jadi; e. industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; f. industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, tidak termasuk furnitur, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya ; g. industri furnitur; h. industri kertas, dan barang dari kertas; i. industri pencetakan; j. industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; k. industri karet, barang dari karet, dan plastik; l. industri barang galian bukan logam; m. industri logam dasar; n. industri barang dari logam, bukan mesin dan peralatannya; o. industri komputer, barang elektronik, dan optik; p. industri peralatan listrik; q. industri mesin dan perlengkapan; r. industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer; s. industri alat angkutan lainnya; dan t. industri pengolahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Zona B4 diprioritaskan untuk industri padat modal dan industri padat teknologi yang dikembangkan secara terpadu dengan pelabuhan, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa ... www.djpp.kemenkumham.go.id

Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, dan sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam. (5) Zona B4 diprioritaskan untuk industri padat sumber daya alam, industri padat tenaga kerja, dan industri padat modal yang dikembangkan secara terpadu dengan pelabuhan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan. (6) Zona B4 diprioritaskan untuk industri padat sumber daya alam, industri padat tenaga kerja dan industri padat modal yang dikembangkan secara terpadu dengan pelabuhan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang. (7) Zona B4 diprioritaskan untuk industri padat sumber daya alam, industri padat tenaga kerja, dan industri padat modal dan dikembangkan secara terpadu dengan pelabuhan serta ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. (8) Di dalam zona B4 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdapat: a. Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B4 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Bulang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, dan sebagian wilayah Kecamatan Nongsa di Kota Batam;

2. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan; dan

3. sebagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

4. sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun; b. Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TWA selanjutnya disebut TWA/B4 di sebagian wilayah Kecamatan Sekupang dan sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam; c. Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai KSA selanjutnya disebut KSA/B4 di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; d. Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai KPA selanjutnya disebut KPA/B4 di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; e. Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TB selanjutnya disebut TB/B4 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; f. Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT selanjutnya disebut HPT/B4 di:

5. sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan; dan

6. sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; g. Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B4 di:

7. sebagian wilayah Kecamatan Sekupang dan sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji di Kota Batam;

8. sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan;

9. sebagian ... www.djpp.kemenkumham.go.id

10. sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan

11. sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. (9) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Zona B5 yang merupakan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan kawasan peruntukan pariwisata dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi, serta bangunan gedung vertikal dan horizontal dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi. (2) Zona B5 yang merupakan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata yang dikembangkan untuk usaha pariwisata yang terdiri atas: a. usaha daya tarik wisata; b. usaha kawasan pariwisata; c. usaha jasa transportasi wisata; d. usaha jasa perjalanan wisata; e. usaha jasa makanan dan minuman; f. usaha penyediaan akomodasi; g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. usaha jasa informasi pariwisata; j. usaha jasa konsultan pariwisata; k. usaha jasa pramuwisata; l. usaha wisata tirta; m. usaha spa; dan n. usaha pariwisata lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Zona B5 di Kota Batam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, dan sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja. (4) Zona B5 di Kabupaten Bintan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Toapaya, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan, dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam. (5) Zona B5 di Kabupaten Karimun ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tebing. (6) Di dalam Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdapat: a. Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B5 di sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam di Kabupaten Bintan; b. Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai KSA selanjutnya disebut KSA/B5 di sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam; c. Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TB selanjutnya disebut TB/B5 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; d. Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HP selanjutnya disebut HP/B5 di sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam di Kabupaten Bintan; e. Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT selanjutnya disebut HPT/B5 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; dan

f. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B5 di:

1. sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Bulang, dan sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam;
2. sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan; dan
3. sebagian wilayah Kecamatan Meral di Kabupaten Karimun. (7) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Zona B6 yang merupakan kawasan peruntukan ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan negara, serta transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi, serta bangunan gedung vertikal dan horizontal dengan intensitas rendah, sedang dan tinggi. (2) Zona B6 di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona B6.1 kawasan peruntukan bandar udara; b. Zona B6.2 kawasan peruntukan pelabuhan; c. Zona B6.3 kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi; d. Zona B6.4 kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan e. Zona B6.5 kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

(3) Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Zona B6 di Kota Batam terdiri atas: a. Zona B6.1 ditetapkan di Bandar Udara Hang Nadim Kecamatan Nongsa; b. Zona B6.2 ditetapkan di Pelabuhan Batam berupa Terminal Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil di Kecamatan Nongsa, Terminal Sekupang di Kecamatan Sekupang, Terminal Nongsa di Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Batam Centre di Kecamatan Batam Kota, Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Harbour Bay di Kecamatan Batu Ampar, Pelabuhan Sagulung di Kecamatan Batu Aji, Pelabuhan Sembulang di Kecamatan Galang, Pelabuhan Sijantung di Kecamatan Galang, dan Pelabuhan Teluk Senimba di Kecamatan Sekupang di Kota Batam; c. Zona B6.3 ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galang; d. Zona B6.4 ditetapkan di LANAL Batam Kecamatan Batu Ampar; dan e. Zona B6.5 ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, dan sebagian wilayah Kecamatan Galang. (4) Zona B6 di Kabupaten Bintan terdiri atas: a. Zona B6.2 ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;

b. Zona ... www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Zona B6.3 ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan; c. Zona B6.4 ditetapkan di Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil, Tanjung Berakit, dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan; dan d. Zona B6.5 ditetapkan di Bandar Seri Bentan dan Kota Baru Simpang Lagoi di Kecamatan Teluk Bintan, Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya di Kabupaten Bintan. (5) Zona B6 di Kota Tanjungpinang terdiri atas: a. Zona B6.3 ditetapkan di Senggarang di Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; b. Zona B6.4 ditetapkan di Batu Hitam Kecamatan Tanjungpinang Barat di Kota Tanjungpinang; dan c. Zona B6.5 ditetapkan di Senggarang dan Bintan center di Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang. (6) Zona B6 di Kabupaten Karimun terdiri atas: a. Zona B6.2 ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun terdiri atas Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral dan Terminal Malarko di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun; b. Zona B6.3 ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun; c. Zona B6.4 ditetapkan di Pulau Karimun Anak di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun sebagai kawasan kedaulatan negara; dan d. Zona B6.5 ditetapkan di Kawasan CBD Tebing dan Malarko Barat di Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun. (7) Di dalam Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdapat:

a. Zona ... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Zona B6 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B6 di sebagian wilayah Kecamatan Tebing dan sebagian wilayah Kecamatan Meral di Kabupaten Karimun; b. Zona B6.1 di dalamnya terdapat: Zona B6.1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B6.1di: a) sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan b) sebagian wilayah Kecamatan Meral di Kabupaten Karimun. c. Zona B6.2 di dalamnya terdapat: Zona B6.2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B6.2 di: a) sebagian wilayah Kecamatan Nongsa dan sebagian Kecamatan Sekupang di Kota Batam; b) sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan; dan c) sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun; d. Zona B6.3 di dalamnya terdapat:

1. Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B6.3 di: a) sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, dan sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam; dan

b) sebagian ... www.djpp.kemenkumham.go.id

b) sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan; 2. Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TB selanjutnya disebut TB/B6.3 di sebagian wilayah Kecamatan Galang; 3. Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TWA selanjutnya disebut TWA/B6.3 di sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, dan sebagian wilayah Kecamatan Sei Beduk; 4. Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT selanjutnya disebut HPT/B6.3 di: a) sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam; dan b) sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan; 5. Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B6.3 di: a) sebagian wilayah Kecamatan Bulang, sebagian wilayah Kecamatan Galang, dan sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam; b) sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Timur di Kabupaten Bintan; dan c) sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kota Tanjungpinang;

e. Zona ... www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Zona B6.4 di dalamnya terdapat Zona B6.4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B6.4 di sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam; dan f. Zona B6.5 di dalamnya terdapat:

1. Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HL selanjutnya disebut HL/B6.5 di: a) sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, dan sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam; dan b) sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan, sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong, dan sebagian wilayah Kecamatan Toapaya di Kabupaten Bintan; c) sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun;

2. Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TWA selanjutnya disebut TWA/B6.5 di sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji dan sebagian wilayah Kecamatan Sagulung di Kota Batam;

3. Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai TB selanjutnya disebut TB/B6.5 di sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kota Batam;

4. Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HP selanjutnya disebut HP/B6.5 di sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan dan sebagian wilayah Kecamatan Toapaya di Kabupaten Bintan;

5. Zona … www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPT selanjutnya disebut HPT/B6.5 di: a) sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kabupaten Batam; b) sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kota di Kabupaten Bintan; dan c) sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota dan sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang;

7. Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B6.5 di: a) sebagian wilayah Kecamatan Galang dan sebagian wilayah Kecamatan Bulang di Kota Batam; b) sebagian wilayah Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten Bintan; c) sebagian wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota dan sebagian wilayah Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan d) sebagian wilayah Kecamatan Meral dan sebagian wilayah Kecamatan Tebing di Kabupaten Karimun; (8) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Rencana Pola Ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan BBK dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

BAB … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan BBK merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan BBK. (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. indikasi program utama; b. indikasi sumber pendanaan; c. indikasi instansi pelaksana; dan d. indikasi waktu pelaksanaan. (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. program utama perwujudan struktur ruang; dan b. program utama perwujudan pola ruang. (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat. (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam MENETAPKAN prioritas pembangunan pada Kawasan BBK, yang meliputi: a. tahap … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tahap pertama pada periode tahun 2011–2014; b. tahap kedua pada periode tahun 2015–2019; c. tahap ketiga pada periode tahun 2020–2024; dan d. tahap keempat pada periode tahun 2025–2027. (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada: a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan primer meliputi pusat kegiatan primer industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, transportasi, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kesehatan; b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi; c. penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara; d. pengembangan, peningkatan kualitas dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik; e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan terestrial dan jaringan satelit; f. pengembangan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

f. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air meliputi sungai, waduk, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai; g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, dan sistem pengelolaan persampahan; dan h. pengembangan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana. (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a pada tahap ketiga dan tahap keempat diprioritaskan pada: a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan primer industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan kesehatan; b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara; c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik; d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan terestrial dan jaringan satelit; e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai; f. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, dan sistem pengelolaan persampahan; dan g. pengembangan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana. Bagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada: a. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya; b. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah; c. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan industri; d. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan pariwisata; e. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan bandar udara; f. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pelabuhan; g. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi; h. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; i. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. (2) Indikasi … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b pada tahap ketiga dan tahap keempat diprioritaskan pada: a. rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya; b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah; c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri; d. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pariwisata; e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan bandar udara; f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelabuhan; g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi; h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; i. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

BAB …

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan BBK digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan BBK. (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi; b. arahan perizinan; c. arahan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.

(1) Arahan peraturan zonasi Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi. (2) Arahan peraturan zonasi Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang. (3) Muatan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; b. intensitas pemanfaatan ruang; c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau d. ketentuan khusus yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan primer; b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi; c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi; d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi; e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk pusat kegiatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri berorientasi ekspor, kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan transportasi, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pendidikan berkualitas internasional, dan kegiatan kesehatan berkualitas internasional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat kegiatan primer; c. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi pusat kegiatan primer dan kegiatan yang membahayakan lingkungan sekitar; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, GSB dan RTH publik paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat kegiatan primer meliputi:

1. sarana transportasi umum dan fasilitas parkir;
2. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana penunjang aksesibilitas bagi penyandang cacat, ruang terbuka dan RTH taman;
3. perkantoran penunjang pusat kegiatan primer; dan
4. akses langsung ke jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan berukuran besar untuk pusat kegiatan primer industri;
5. gedung promosi dan informasi, fasilitas kuliner, toko-toko suvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, ticketing, dan money changer untuk pusat kegiatan primer pariwisata;
6. prasarana yang mendukung pengembangan Kawasan BBK sebagai kawasan cyber city;
7. sarana peribadatan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan perbelanjaan skala lokal;
8. prasarana utilitas yang dibangun di bawah tanah dengan sistem tunnel; dan
9. IPAL, jalur-jalur evakuasi, dan landasan helipad; f. ketentuan khusus untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa internasional meliputi:
10. kawasan peruntukan campuran yang berbentuk pola superblok yang berstandar internasional; dan
11. sarana media ruang luar komersial yang memperhatikan ketentuan tata bangunan dan lingkungan; g. ketentuan … www.djpp.kemenkumham.go.id

g. ketentuan khusus untuk pusat kegiatan transportasi meliputi tempat perpindahan antarmoda bagi penumpang yang memperhatikan tata bangunan dan lingkungan, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. h. ketentuan khusus untuk pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara meliputi:

1. kewajiban menyediakan zona penyangga yang diatur lebih lanjut oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan negara; dan
2. ketinggian bangunan pada zona penyangga paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer 1, jalan arteri sekunder, jalan bebas hambatan, dan jalan strategis nasional. b. arahan peraturan zonasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal, arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal barang; c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan; d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api dan untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api; e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan umum dan untuk alur pelayaran; dan

f. arahan … www.djpp.kemenkumham.go.id

f. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan. (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan; f. ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer dan jalan strategis nasional meliputi:

1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;

2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;

3. penyediaan … www.djpp.kemenkumham.go.id

4. penyediaan ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi ruang terbuka yang bebas pandang;

5. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan; dan

6. jaringan jalan arteri primer dan jalan strategis nasional yang merupakan lintasan angkutan barang memiliki lajur paling sedikit 6 (enam) lajur, 2 (dua) jalur, dilengkapi jalur lambat dan jalur angkutan umum serta menghindari persimpangan sebidang. (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B; d. terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:

7. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan

8. fasilitas … www.djpp.kemenkumham.go.id

9. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman. (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:

10. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, dan papan informasi; dan

11. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman. (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api; d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan e. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api. (7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api; d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api; dan e. prasarana dan sarana minimum untuk stasiun kereta api meliputi fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, dan fasilitas umum. (8) Arahan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan umum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum;

c. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara umum di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik. (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan e. ketentuan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi pemasangan pipa transmisi, pipa induk, dan pipa penyalur pada perlintasan dengan jalan raya, rel kereta api, dan sungai, serta yang berada di dasar laut dengan menggunakan konstruksi khusus pada kedalaman tanam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTU dan PLTG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; c. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sumber daya air meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM; b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;

c. arahan … www.djpp.kemenkumham.go.id

c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah B3; dan e. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan. (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:

1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa, serta perlengkapannya; dan
2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum. (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan, bak kontrol untuk pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan. (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan B3 dan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, serta pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah B3; b. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3; d. prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3; dan e. ketentuan khusus untuk sistem pengelolaan limbah B3 meliputi:

1. setiap kawasan industri, pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 terpisah dari barang non B3 lainnya;
2. Tempat penyimpanan limbah B3 wajib memenuhi syarat : a) lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang; dan b) rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. (6) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kawasan peruntukan TPST terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pengelolaan sampah yang terdiri atas pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi TPST; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi TPST; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan TPST berupa papan nama, pintu gerbang-pagar, kantor TPA, garasi alat berat, gudang … www.djpp.kemenkumham.go.id

gudang, workshop dan peralatan, pemadam kebakaran, fasilitas toilet, cuci kendaraan, penyediaan air bersih, listrik, alat komunikasi, ruang jaga, area khusus daur ulang, area transit limbah B3 rumah tangga, P3K dan tempat ibadah. (7) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kawasan peruntukan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan TPA sampah berupa papan nama, pintu gerbang-pagar, kantor TPA, garasi alat berat, gudang, workshop dan peralatan, pemadam kebakaran, fasilitas toilet, cuci kendaraan, penyediaan air bersih, listrik, alat komunikasi, ruang jaga, area khusus daur ulang, area transit limbah B3 rumah tangga, P3K dan tempat ibadah; dan e. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi jarak aman TPA dengan kawasan permukiman, kawasan peruntukan penerbangan, dan sumber air baku diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. arahan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1; b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2; c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3; d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4; e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6. (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1; b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2; c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3; d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4; e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; dan f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air. (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(3) Arahan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
2. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai; b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar waduk; dan d. arahan peraturan zonasi untuk RTH kota.

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
2. penyediaan jalur evakuasi bencana.

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan khusus untuk inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial-budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan khusus untuk inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air waduk, dan bangunan pengolahan air baku; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian … www.djpp.kemenkumham.go.id

kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar waduk sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan khusus untuk inspeksi dan akses publik.

Arahan peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olah raga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum serta kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. tempat sampah dan toilet umum; dan
2. sarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c meliputi: a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam; b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau; dan c. arahan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka alam sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan suaka alam sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; c. kegiatan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian hutan bakau.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. arahan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor; b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana tanah longsor. e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
3. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; dan
4. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis.

Pasal ... www.djpp.kemenkumham.go.id

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;

c. kegiatan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi; dan c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan dan RTH; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, pendirian bangunan permukiman, dan jaringan prasarana serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang meningkatkan dampak negatif bencana; d. penyediaan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penyediaan prasarana dan sarana minimun meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gerakan tanah; dan e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan gerakan tanah berupa penerapan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;

b. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f berupa arahan peraturan zonasi untuk taman buru. (2) Arahan peraturan zonasi untuk taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata berburu, pendirian bangunan atau fasilitas penunjang taman buru, penelitian, serta pengembangbiakan dan pelestarian satwa; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman buru; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan dan kegiatan yang mengganggu fungsi taman buru; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengembangbiakan satwa buru dan sarana berburu yang aman.

Pasal ...

www.djpp.kemenkumham.go.id

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman kepadatan tinggi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang permukiman kepadatan tinggi berupa fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olah raga, lapangan terbuka, dan RTH, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi permukiman kepadatan tinggi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, pertambangan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi permukiman kepadatan tinggi; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;

2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen); dan

3. jarak bebas untuk rumah susun dengan mempertimbangkan pemerataan pencahayaan alami dan risiko kebakaran; e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman kepadatan tinggi meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan f. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi meliputi:

4. tipologi bangunan untuk lingkungan kepadatan tinggi berupa rumah susun bertingkat paling rendah 8 (delapan) lantai;

5. pembangunan … www.djpp.kemenkumham.go.id

6. pembangunan permukiman dan fasilitas penunjang yang berlokasi di wilayah pesisir mempertimbangkan kriteria penataan kota tepian air; dan

7. reklamasi pada kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman kepadatan sedang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang permukiman kepadatan sedang berupa fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olah raga, lapangan terbuka, dan RTH, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi permukiman kepadatan sedang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, pertambangan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi permukiman kepadatan sedang; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
3. jarak bebas untuk rumah susun dengan mempertimbangkan pemerataan pencahayaan alami dan risiko kebakaran;

e. penyediaan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman kepadatan sedang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan f. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan permukiman kepadatan sedang meliputi:

1. tipologi bangunan untuk lingkungan kepadatan sedang berupa rumah susun bertingkat paling rendah 4 (empat) lantai; dan
2. pembangunan permukiman dan fasilitas penunjang yang berlokasi di wilayah pesisir mempertimbangkan kriteria penataan kota tepian air.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman kepadatan rendah; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang permukiman kepadatan rendah berupa fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olah raga, lapangan terbuka, dan RTH, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi permukiman kepadatan rendah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, pertambangan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi permukiman kepadatan rendah; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;

2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen); dan

3. jarak … www.djpp.kemenkumham.go.id

4. jarak bebas untuk rumah susun dan rumah tidak bersusun dengan mempertimbangkan pemerataan pencahayaan alami dan risiko kebakaran; e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman kepadatan rendah meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan f. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah berupa pembangunan permukiman dan fasilitas penunjang yang berlokasi di wilayah pesisir mempertimbangkan kriteria penataan kota tepian air.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri pengolahan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang industri pengolahan dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan

2. penerapan KDH paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen); e. penyediaan prasarana dan sarana minimum kawasan peruntukan industri meliputi prasarana dan sarana pendukung kawasan industri, prasarana pengolahan limbah, ruang dan jalur evakuasi bencana, serta tempat penimbunan barang; dan f. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan industri meliputi:

3. penyediaan … www.djpp.kemenkumham.go.id

4. penyediaan zona penyangga pada kawasan industri;

5. pengembangan konsep eco industrial park;

6. penyediaan prasarana dan sarana pendukung industri diserasikan dengan jenis industri dan jumlah tenaga kerja; dan

7. reklamasi pada kawasan peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk usaha pariwisata; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pariwisata; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pariwisata; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan

2. penerapan KDH paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen); e. penyediaan prasarana dan sarana minimum kawasan peruntukan pariwisata meliputi sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, sampah, sanitasi, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan jalur evakuasi bencana; dan f. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

3. penyediaan akses yang terintegrasi dengan terminal, bandar udara dan pelabuhan penumpang;

4. penyediaan … www.djpp.kemenkumham.go.id

5. penyediaan akses publik menuju objek wisata dan daya tarik wisata; dan

6. reklamasi pada kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf f terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara; b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan; c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi; d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum; dan d. prasarana … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara terdiri atas:

1. fasilitas pokok bandar udara yang meliputi: fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat; dan
2. fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi: fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/ hotel, toko, dan restoran. e. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan bandar udara berupa penerapan ketentuan KPBPB bagi pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB di bandar udara yang ditunjuk oleh instansi berwenang. (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kepelabuhanan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan; d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan umum meliputi prasarana dan sarana minimum sebagai fasilitas pokok dan fasilitas penunjang berupa dermaga, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal roro, fasilitas penampung dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk B3, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, peralatan dan sarana bantu navigasi pelayaran, kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, sarana peribadatan, sarana kesehatan, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; e. ketentuan … www.djpp.kemenkumham.go.id

e. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan pelabuhan umum berupa penerapan ketentuan KPBPB bagi pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB di pelabuhan umum yang ditunjuk oleh instansi berwenang; dan f. reklamasi pada kawasan peruntukan pelabuhan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, serta riset dan teknologi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan

2. penerapan KDH paling rendah 10% (sepuluh persen); e. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, aksesibilitas bagi penyandang cacat, sarana peribadatan, pelataran parkir, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan f. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset dan teknologi meliputi:

3. pembatasan … www.djpp.kemenkumham.go.id

4. pembatasan jumlah dan dimensi papan reklame;

5. pembatasan pembangunan menara telekomunikasi pada kawasan peruntukan kesehatan dan kawasan peruntukan riset dan teknologi; dan

6. reklamasi pada kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial- budaya, riset dan teknologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

7. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan

8. penerapan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); e. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi utilitas umum, pos penjagaan, serta peralatan keamanan dan pertahanan; dan f. ketentuan khusus untuk reklamasi pada kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. kegiatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
2. penerapan KDH paling rendah 10% (sepuluh persen); e. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, aksesibilitas bagi penyandang cacat, sarana peribadatan, pelataran parkir, jalur pejalan kaki yang menerus, sarana transportasi umum, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan f. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi: a. penyediaan zona penyangga untuk kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung; dan b. reklamasi pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Arahan peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan BBK sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini. (3) Setiap pemanfaatan ruang di KPBPB Batam yang berkaitan dengan hak pengelolaan atas tanah mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pembentukan KPBPB Batam. (4) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan BBK.

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh: a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; b. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dapat berupa: a. subsidi silang; b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; d. pemberian kompensasi; e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau f. publikasi atau promosi daerah. (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dapat berupa: a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat; b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana; c. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c dapat berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau h. kemudahan perizinan. Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau c. pemberian status tertentu dari Pemerintah. (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dapat berupa: a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat. (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c dapat berupa: a. kewajiban masyarakat memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah; c. kewajiban masyarakat memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(2) Disinsentif … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan BBK.

(1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan BBK dilakukan pengelolaan Kawasan BBK.

(2) Pengelolaan … www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengelolaan Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, serta Badan Pengusahaan KPBPB Batam, Badan Pengusahaan KPBPB Bintan dan Badan Pengusahaan KPBPB Karimun sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengelolaan Kawasan BBK oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dilakukan koordinasi oleh Menteri. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan Gubernur, Bupati/Walikota, lembaga/instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, Dewan Nasional KPBPB, Dewan KPBPB Batam, Dewan KPBPB Bintan, dan Dewan KPBPB Karimun, serta Badan Pengusahaan KPBPB Batam, Badan Pengusahaan KPBPB Bintan, dan Badan Pengusahaan KPBPB Karimun.

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan BBK dilakukan pada tahap: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian ... www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a berupa: a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang. b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan … www.djpp.kemenkumham.go.id

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:

a. menteri/ … www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang; b. gubernur; dan c. bupati/walikota. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan BBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Kawasan BBK membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka: a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini; dan

b. peraturan … www.djpp.kemenkumham.go.id

b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan.

(1) Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang

ditetapkan … www.djpp.kemenkumham.go.id

ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan PRESIDEN ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; d. pemanfaatan ruang di Kawasan BBK yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; dan
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan BBK ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK belum disesuaikan dengan Peraturan PRESIDEN ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan BBK sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB …

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan BBK adalah sejak ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan BBK dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan BBK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun: a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan; b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG; c. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan BBK yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan BBK.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar … www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 127.

www.djpp.kemenkumham.go.id