PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.

6. Penyelenggaraan . . .

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

3. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.

4. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.

5. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

6. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

7. Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.

8. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 . . .

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur:

• kebijakan;

• pelaksanaan; dan

• pengawasan.

(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan

dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji secara nasional.

(3) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:

• Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan

• Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Bagian Kesatu

Kebijakan

(1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler secara nasional.

(2) Kebijakan . . .

(2) Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam menetapkan kebijakan Penyelenggaraan

Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

(1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi serta bekerjasama dengan masyarakat.

Pasal 6 . . .

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menyelenggarakan kegiatan:

• pendaftaran;

• penetapan kuota haji;

• penetapan besaran setoran awal dan pembayaran BPIH;

• bimbingan Jemaah Haji;

• pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji;

• pelayanan administrasi dan dokumen haji;

• pelayanan Transportasi Jemaah Haji;

• pelayanan akomodasi dan konsumsi;

• pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji;

• perlindungan Jemaah Haji dan petugas haji; dan

• koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Paragraf 2

Pendaftaran

(1) Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan

Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran.

(3) Nomor . . .

(3) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.

(4) Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan

undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Warga Negara Indonesia yang mendapatkan

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan Ibadah Haji setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diberikan setelah mendapatkan pemberitahuan dari kantor perwakilan negara Arab Saudi di Jakarta kepada Menteri.

(1) Selain Warga Negara Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Warga Negara Asing dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji sesuai dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran, dengan ketentuan:

• wajib mempunyai hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah dari Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji; dan
• wajib mempunyai izin tinggal sementara paling sedikit 6 (enam) bulan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pendaftaran Jemaah Haji bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9 . . .

(1) Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri

dan telah memiliki izin tinggal sementara dapat melaksanakan Ibadah Haji dari negara yang bersangkutan.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Dalam hal di negara tempat tinggal Warga Negara

Indonesia tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara terdekat.

(4) Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) melaporkan Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan Ibadah Haji kepada Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi.

Paragraf 3

Penetapan Kuota Haji

(1) Penetapan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b didasarkan pada kebijakan

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

(2) Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota nasional dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.

(3) Menteri . . .

(3) Menteri menetapkan kuota provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan:

• proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi; dan/atau

• proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap provinsi.

(4) Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam

kuota kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan:

• proporsi jumlah penduduk muslim di setiap kabupaten/kota; dan/atau

• proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/kota.

Paragraf 4

Penetapan Besaran Setoran Awal dan Pembayaran BPIH

(1) Penetapan besaran setoran awal dan pembayaran

BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Menteri.

(2) Setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibayarkan oleh Jemaah Haji pada saat pendaftaran.

(3) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul

Menteri setelah mendapat persetujuan DPR.

(4) Pelunasan BPIH dilakukan setelah ditetapkannya

besaran BPIH oleh Presiden.

BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk biaya:

• transportasi . . .

• transportasi;
• akomodasi dan konsumsi;
• layanan umum; dan
• hidup di Arab Saudi.

(1) BPIH disetorkan pada rekening Menteri melalui bank

syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Bank umum nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bank umum nasional yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

(3) Bank syariah dan bank umum nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• memperoleh rekomendasi dari lembaga yang menangani jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• memiliki layanan yang bersifat nasional.

(4) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola

oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

(5) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan langsung untuk membiayai operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Paragraf 5 Bimbingan Jemaah Haji

(1) Bimbingan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

(2) Bimbingan . . .

(2) Bimbingan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Bimbingan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit meliputi:

• bimbingan pelaksanaan Ibadah Haji atau manasik haji;

• bimbingan perjalanan Ibadah Haji; dan

• bimbingan kesehatan.

(1) Selain bimbingan Jemaah Haji yang diberikan oleh

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Jemaah Haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dapat menerima bimbingan haji yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan, atas biaya Jemaah Haji.

(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki:

• pemahaman mengenai syarat dan rukun Ibadah Haji sesuai dengan syariat Islam; dan

• pengalaman melakukan Ibadah Haji.

(3) Kelompok bimbingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri.

(4) Bimbingan Jemaah Haji yang dilakukan oleh

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip nirlaba.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

(1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah

Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi.

(2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama.

(3) Gubernur atau bupati/walikota di daerah yang tidak

memiliki embarkasi dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) terdiri atas unsur Kementerian Agama, kementerian/instansi terkait, dan pemerintah daerah.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan di Arab Saudi.

Pasal 18 . . .

(1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 dibantu oleh petugas haji yang menyertai

Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

(2) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas aparatur Kementerian Agama, kementerian/instansi terkait, pemerintah daerah, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

(3) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelompokkan ke dalam:

• Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
• Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan
• Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

(4) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

(5) Dalam menetapkan petugas haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(6) Selain petugas haji sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), gubernur atau bupati/walikota dapat mengangkat petugas haji daerah yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

(7) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

ayat (6) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.

(8) Sebelum . . .

(8) Sebelum melaksanakan tugasnya, petugas haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberikan orientasi dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 18 ayat (3) dan ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 7

Pelayanan Administrasi dan Dokumen Haji

(1) Pelayanan administrasi dan dokumen haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi.

(2) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi pelayanan pendaftaran, pelunasan, dan pemanggilan masuk asrama haji.

(3) Pelayanan dokumen haji sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pengurusan paspor, visa, dokumen perjalanan Ibadah Haji, dan dokumen lain yang diperlukan.

(4) Menteri . . .

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keimigrasian wajib memberikan kemudahan dalam penerbitan paspor Jemaah Haji.

Paragraf 8

Pelayanan Transportasi Jemaah Haji

(1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji berdasarkan penetapan Menteri dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan, serta kepentingan nasional.

(2) Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:

• hak dan kewajiban para pihak;
• spesifikasi alat angkut;
• kapasitas penumpang;
• biaya angkutan; dan
• jangka waktu.

(3) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi moda transportasi udara dan moda transportasi darat.

Pasal 22 . . .

(1) Menteri menetapkan moda transportasi udara untuk

pengangkutan Jemaah Haji.

(2) Moda transportasi udara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (3) harus memenuhi persyaratan standar kelaikudaraan, persyaratan administratif, kapasitas pesawat, dan standar teknis lainnya.

(3) Persyaratan standar kelaikudaraan, persyaratan

administratif, kapasitas pesawat, dan standar teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Biaya Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah setempat.

Transportasi darat Jemaah Haji antarkota Jedah, Mekah, dan Madinah serta antara Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Masyair) diselenggarakan oleh Menteri bekerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 9

Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi

(1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diberikan kepada Jemaah Haji di asrama haji embarkasi dan di Arab Saudi.

(2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi Jemaah

Haji selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan pelayanan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

Paragraf 10

Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji

(1) Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i wajib diberikan sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan 14 (empat belas) hari setelah kembali ke Tanah Air.

(2) Pemerintah . . .

(2) Pemerintah wajib melindungi Jemaah Haji dari

penyakit menular yang:

• diduga mewabah di Arab Saudi;
• terbawa Jemaah Haji dari Indonesia ke Arab Saudi; dan/atau
• terbawa Jemaah Haji dari Arab Saudi ke Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam hal Jemaah Haji sakit, Pemerintah wajib memberikan pelayanan:

• safari wukuf bagi Jemaah Haji yang masih dapat diberangkatkan ke Arafah; dan

• badal haji bagi Jemaah Haji yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.

Paragraf 11

Perlindungan Jemaah Haji dan Petugas Haji

(1) Perlindungan Jemaah Haji dan petugas haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dilakukan dalam bentuk asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan.

(2) Biaya . . .

(2) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang

diperlukan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan ke dalam komponen BPIH.

(3) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang

diperlukan bagi petugas haji dibebankan kepada Pemerintah.

Paragraf 12

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k dilakukan oleh Menteri dengan menteri/pimpinan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat nasional.

(1) Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi

vertikal/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat provinsi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

(1) Bupati/walikota berkoordinasi dengan pimpinan

instansi vertikal/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat kabupaten/kota.

(2) Koordinasi . . .

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

(1) Kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia

untuk Kerajaan Arab Saudi berkoordinasi dengan instansi terkait di Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah yang secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Kantor Misi Haji Indonesia.

(1) Selain Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler,

penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang pelayanan, pengelolaan, dan pembiayaannya bersifat khusus.

(2) Pelayanan dan pengelolaan yang bersifat khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi waktu pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah haji.

Pasal 35 . . .

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan

oleh PIHK.

(2) Menteri menetapkan jumlah minimal dan maksimal

Jemaah Haji khusus yang dapat dilayani oleh PIHK pada satu musim haji.

(3) PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit meliputi:

• telah memperoleh izin sebagai PPIU dari Menteri;

• telah menyelenggarakan Ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;

• memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan manajemen;

• memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan

• memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, dan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

(5) PIHK . . .

(5) PIHK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat diberi izin oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

wajib memberikan pelayanan:

• pendaftaran;

• bimbingan Jemaah Haji khusus;

• Transportasi Jemaah Haji khusus;

• akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;

• kesehatan Jemaah Haji khusus;

• perlindungan Jemaah Haji khusus dan petugas haji khusus; dan

• administrasi dan dokumen haji.

(2) Kewajiban memberikan pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disepakati antara PIHK dengan Jemaah Haji khusus.

PIHK wajib melakukan pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a hanya bagi Jemaah Haji khusus yang telah terdaftar di Kementerian Agama.

Pasal 38 . . .

(1) Pendaftaran Jemaah Haji khusus dilakukan di kantor

wilayah Kementerian Agama atau di kantor Kementerian Agama pusat sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran.

(3) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.

(1) Pelayanan bimbingan Jemaah Haji khusus oleh PIHK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

(2) Bimbingan Jemaah Haji khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang diangkat oleh PIHK.

(3) PIHK wajib mengangkat petugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pelayanan Transportasi oleh PIHK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas pelayanan transportasi dari dan ke Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.

(2) Transportasi . . .

(2) Transportasi dari dan ke Arab Saudi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek kenyamanan, efisiensi rute perjalanan, keselamatan, dan keamanan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(3) PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyerahkan bukti tiket dan konfirmasi penerbangan kepada Menteri sebagai jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji khusus.

(1) Pelayanan akomodasi oleh PIHK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d wajib dilakukan dengan menempatkan Jemaah Haji khusus di hotel yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pelayanan konsumsi oleh PIHK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d wajib dilakukan sesuai standar menu, higienitas, dan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) huruf e dilakukan oleh petugas yang

diangkat oleh PIHK.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Jemaah Haji khusus sakit, PIHK wajib

memberikan pelayanan:

• safari wukuf bagi Jemaah Haji yang masih dapat diberangkatkan ke Arafah; dan

• badal haji bagi Jemaah Haji yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.

(1) Perlindungan Jemaah Haji khusus dan petugas haji

khusus oleh PIHK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) huruf f dilakukan dengan

mengasuransikan Jemaah Haji khusus dan petugas haji khusus.

(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan.

(3) Besaran pertanggungan asuransi jiwa, kesehatan,

dan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelayanan administrasi dan dokumen haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g wajib dilakukan oleh PIHK dalam bentuk:

• menyerahkan paspor Jemaah Haji khusus kepada Menteri untuk pengurusan visa;

• menyerahkan barcode PIHK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri;

• melaporkan . . .

• melaporkan keberangkatan Jemaah Haji khusus kepada Menteri;

• melaporkan kedatangan dan kepulangan Jemaah Haji khusus dari dan ke Arab Saudi kepada Kepala Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi; dan

• melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.

Menteri menetapkan kuota bagi jemaah haji khusus.

(1) Menteri menetapkan besaran minimal BPIH khusus.

(2) BPIH khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetorkan pada saat pendaftaran ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) Bank syariah dan/atau bank umum nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BPIH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diserahkan kepada PIHK setelah PIHK menyerahkan barcode sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48 . . .

PIHK dilarang:

• memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Haji khusus tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
• memungut biaya di bawah besaran minimal BPIH khusus yang ditetapkan oleh Menteri;
• memalsukan dokumen Jemaah Haji khusus; dan
• tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak-pihak terkait di tanah air dan di Arab Saudi.

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, PIHK juga dilarang menelantarkan Jemaah Haji sehingga mengakibatkan Jemaah Haji:

• gagal berangkat ke Arab Saudi;

• melanggar masa berlaku visa;

• tidak dapat melaksanakan rukun haji; atau

• terancam keamanan dan keselamatannya.

(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK.

(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memberikan akreditasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh PIHK atau digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi.

Pasal 51 . . .

(1) Pemegang izin PIHK yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• peringatan tertulis;

• pembekuan izin penyelenggaraan; atau

• pencabutan izin penyelenggaraan.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 44, dan

Pasal 48 huruf a dan huruf d dikenai sanksi

administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Pengulangan terhadap pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 dan ketentuan Pasal 48 huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Pengulangan . . .

(2) Pengulangan terhadap pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan.

Menteri mencabut izin penyelenggaraan PIHK, apabila izin operasional PIHK sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, atau bupati/walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pengendalian, akreditasi, dan pengenaan sanksi PIHK diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau PPIU.

(2) PPIU . . .

(2) PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:

• telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian/instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;

• telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata;

• memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;

• memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;

• memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan

• memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib memberikan pelayanan:

• bimbingan Ibadah Umrah;

• transportasi jemaah umrah;

• akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;

• kesehatan jemaah umrah;

• perlindungan . . .

• perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah; dan

• administrasi dan dokumen umrah.

(1) Pelayanan bimbingan jemaah umrah oleh PPIU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

(2) Bimbingan jemaah umrah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang diangkat oleh PPIU.

(3) PPIU wajib mengangkat petugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pelayanan Transportasi oleh PPIU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas pelayanan Transportasi dari dan ke Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.

(2) Transportasi dari dan ke Arab Saudi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.

(1) Pelayanan akomodasi oleh PPIU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 huruf c wajib dilakukan dengan menempatkan jemaah umrah di penginapan yang layak.

(2) Pelayanan . . .

(2) Pelayanan konsumsi oleh PPIU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 huruf c wajib dilakukan sesuai standar menu, higienitas, dan kesehatan.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

(1) Perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e menjadi tanggung jawab PPIU dengan memberikan asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan kepada jemaah umrah.

(2) Besaran pertanggungan asuransi jiwa, kesehatan,

dan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelayanan administrasi dan dokumen umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f wajib dilakukan oleh PPIU dalam bentuk:

• melakukan pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi jemaah umrah;

• melaporkan keberangkatan jemaah umrah kepada Menteri;

• melaporkan . . .

• melaporkan kedatangan dan kepulangan jemaah umrah dari dan ke Arab Saudi kepada Kepala Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi; dan

• melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

• gagal berangkat ke Arab Saudi;

• melanggar masa berlaku visa; atau

• terancam keamanan dan keselamatannya.

(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan Ibadah Umrah yang dilaksanakan oleh PPIU.

(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memberikan akreditasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh PPIU atau digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi.

(1) Pemegang izin PPIU yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• peringatan tertulis;

• pembekuan izin penyelenggaraan; atau

• pencabutan izin penyelenggaraan.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (2),

Pasal 61, dan Pasal 64 dikenai sanksi administratif

berupa peringatan tertulis.

(2) Pengulangan terhadap pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan.

Menteri mencabut izin penyelenggaraan PPIU, apabila izin operasional PPIU sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 71 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pengendalian, akreditasi, dan pengenaan sanksi PPIU diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

Organisasi BP DAU terdiri atas:

• Ketua/Penanggung jawab;
• Dewan Pengawas; dan
• Dewan Pelaksana.

Bagian Kedua

Ketua/Penanggung jawab

Ketua/Penanggung jawab BP DAU adalah Menteri.

(1) Ketua/Penanggung jawab BP DAU mempunyai tugas

memimpin pengelolaan DAU.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Ketua/Penanggung jawab BP DAU menyelenggarakan fungsi:

• menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan rencana program serta anggaran BP DAU;

• melaporkan hasil pelaksanaan tugas BP DAU setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Penetapan kebijakan oleh Ketua/Penanggung jawab

BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan atas usul Dewan Pelaksana berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BP DAU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua/Penanggung jawab BP DAU.

(1) Dewan Pengawas BP DAU terdiri atas 9 (sembilan)

orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.

(3) Unsur . . .

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditunjuk dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(5) Dewan Pengawas BP DAU dipimpin oleh seorang

ketua dan seorang wakil ketua.

(6) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas dipilih dari

dan oleh anggota Dewan Pengawas.

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas BP DAU, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia;

• beragama Islam;

• berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

• sehat rohani dan jasmani berdasarkan keterangan dokter;

• berijazah paling rendah strata satu;

• memiliki profesionalitas dalam bidang yang relevan;

• mempunyai komitmen yang tinggi dan amanah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAU bagi kemaslahatan umat; dan

• tidak . . .

• tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas BP DAU dari unsur

Pemerintah dijabat oleh pejabat eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pejabat yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang haji, bidang pengawasan, serta bidang manajemen dan administrasi.

Keanggotaan Dewan Pengawas BP DAU dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dipilih oleh panitia seleksi.

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, dibentuk oleh Menteri yang keanggotaannya

terdiri dari unsur Kementerian Agama, kementerian/instansi terkait, dan unsur lain yang diperlukan.

(2) Anggota panitia seleksi tidak dapat dipilih menjadi

anggota Dewan Pengawas BP DAU.

(3) Panitia . . .

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memilih dan menetapkan calon anggota dewan pengawas BP DAU berdasarkan hasil seleksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Calon anggota Dewan Pengawas BP DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 80 ayat (3) diajukan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas BP DAU.

(1) Anggota Dewan Pengawas BP DAU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 menyelenggarakan rapat untuk memilih calon ketua dan wakil ketua Dewan Pengawas BP DAU.

(2) Calon ketua terpilih Dewan Pengawas BP DAU

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas BP DAU.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas belum ditetapkan

oleh Presiden dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, Ketua Dewan Pengawas Terpilih bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas BP DAU.

Pasal 83 . . .

(1) Dewan Pengawas BP DAU mempunyai tugas

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DAU yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap penghimpunan, pengembangan, dan pemanfaatan DAU serta memberikan pertimbangan kepada Ketua/Penanggungjawab BP DAU.

(2) Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

• menyusun sistem pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan DAU;
• melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;
• melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAU; dan
• menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh Dewan Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BP DAU.

(3) Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, Dewan

Pengawas dapat menggunakan jasa tenaga profesional.

Bagian Keempat Dewan Pelaksana

Dewan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua/ Penanggung jawab BP DAU melalui Dewan Pengawas.

Pasal 85 . . .

(1) Dewan Pelaksana BP DAU terdiri atas 7 (tujuh) orang

anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsur Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri.

(3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang

ditunjuk oleh Menteri dari anggota Dewan Pelaksana.

(4) Penunjukan anggota Dewan Pelaksana BP DAU oleh

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Sekretaris Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penunjukkan calon anggota Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pelaksana BP DAU, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Pegawai Negeri;
• beragama Islam; dan
• paling rendah menduduki jabatan eselon II.

Calon Ketua dan calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Presiden oleh Menteri untuk ditetapkan menjadi Ketua dan Anggota Dewan Pelaksana BP DAU dengan Keputusan Presiden.

Pasal 88 . . .

(1) Dewan Pelaksana mempunyai tugas merencanakan

dan melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan DAU kepada Menteri.

(2) Dewan Pelaksana mempunyai fungsi:

• menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;

• melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU yang telah ditetapkan oleh Ketua/Penanggungjawab BP DAU;

• melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melakukan penilaian atas kelayakan usul pemanfaatan DAU yang diajukan oleh masyarakat;

• melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU secara periodik kepada Dewan Pengawas;

• menyiapkan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban BP DAU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

• menyiapkan rancangan Keputusan Ketua/Penanggung jawab BP DAU tentang pemanfaatan DAU;

• menetapkan . . .

• menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BP DAU;

• menyelenggarakan administrasi pengelolaan DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

• membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf g disampaikan kepada Ketua/Penanggung jawab BP DAU setelah memperoleh persetujuan dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana, Menteri selaku Ketua/Penanggung jawab BP DAU dapat mengangkat tenaga profesional.

Bagian Kelima

Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana

(1) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BP

DAU berhenti karena:

• berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau

• meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BP

DAU dapat diberhentikan karena:

• mengundurkan . . .

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

• bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

• sakit yang berkepanjangan dan/atau tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tanpa alasan yang sah;

• dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BP DAU yang berasal dari unsur Pemerintah diberhentikan jika yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas BP DAU dari

unsur Pemerintah dan Anggota Dewan Pelaksana BP DAU berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menunjuk pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 78 dan

Pasal 86 sebagai anggota Dewan Pengawas dan

anggota Dewan Pelaksana BP DAU.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas BP DAU yang

berasal dari unsur masyarakat berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diganti dengan calon anggota hasil seleksi dari unsur yang sama.

(3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota

Dewan Pelaksana BP DAU pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pelaksana BP DAU.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian

keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Mekanisme Kerja

(1) Hubungan dan mekanisme kerja BP DAU

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing antara Ketua/ Penanggung jawab, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BP DAU.

(2) Hubungan dan mekanisme kerja BP DAU

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 93 . . .

(1) BP DAU melaksanakan sidang secara berkala paling

sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Sidang BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Ketua/Penanggung jawab BP DAU dan dihadiri oleh para anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BP DAU.

Dewan Pengawas BP DAU melaksanakan sidang secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan