Pasal 13

(1) BPIH disetorkan pada rekening Menteri melalui bank

syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Bank umum nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bank umum nasional yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

(3) Bank syariah dan bank umum nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• memperoleh rekomendasi dari lembaga yang menangani jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• memiliki layanan yang bersifat nasional.

(4) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola

oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

(5) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan langsung untuk membiayai operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Paragraf 5 Bimbingan Jemaah Haji