PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

9. Pembinaan . . .

PRESIDEN

1. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji.

2. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.

3. Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang diberikan kepada Jemaah Haji untuk menunaikan Ibadah Haji.

4. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di embarkasi atau di debarkasi dan di Arab Saudi.

5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.

6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

7. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

8. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.

9. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

10. Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.

11. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Pasal 3 . . .

PRESIDEN

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik- baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

(1) Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk

menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:

• berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan

• mampu membayar BPIH.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

• mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat;

• membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan

• memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bagian Kedua . . .

PRESIDEN

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

Bagian Ketiga Hak Jemaah Haji

Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

• pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

• pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

• perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

• penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan

• pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan,

pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Kebijakan . . .

PRESIDEN

(2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah

Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

(4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri.

(6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan

tanggung jawab KPHI.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan

dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh: a . Menteri di tingkat pusat;

• gubernur di tingkat provinsi; c . bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
• Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

(1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban

mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban

menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut:

• penetapan BPIH;
• pembinaan Ibadah Haji;
• penyediaan Akomodasi yang layak;
• penyediaan Transportasi;
• penyediaan konsumsi;
• Pelayanan Kesehatan; dan/atau
• pelayanan administrasi dan dokumen.

(3) Ketentuan . . .

PRESIDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban

Penyelenggara Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

(1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat

pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi.

(2) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk

petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:

• Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
• Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan
• Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

(3) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat petugas yang

menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:

• Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
• Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

(4) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan

petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme

pengangkatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Komisi Pengawas Haji Indonesia

(1) KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka

meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

(2) KPHI bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) KPHI . . .

PRESIDEN

(3) KPHI bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan

terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

(4) KPHI memiliki fungsi:

• memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia;

• menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat;

• menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan

• merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat bekerja

sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis

kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.

(1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

ditunjuk dari departemen/instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(5) KPHI . . .

PRESIDEN

(5) KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

(6) Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggota

Komisi.

Masa kerja anggota KPHI dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

a . Warga Negara Indonesia;

• berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

• mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;

• mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

• tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;

• mampu secara rohani dan jasmani; dan

• bersedia bekerja sepenuh waktu.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPHI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19 . . .

PRESIDEN

(1) Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan KPHI.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional

bertanggung jawab kepada pimpinan KPHI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri

setelah mendapat persetujuan DPR.

(2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur

dengan Peraturan Menteri.

(1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah

dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.

(1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah

dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai

manfaat.

(2) Nilai . . .

PRESIDEN

(2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:

• meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau

• batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dan jumlah

BPIH yang dikembalikan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat

sisa dimasukkan dalam DAU.

(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan

pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 . . .

PRESIDEN

(1) Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota

provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.

(2) Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota.

(3) Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota diatur

dengan Peraturan Menteri.

PEMBINAAN

(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri

menetapkan:

• mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan

• pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat

memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII . . .

PRESIDEN

KESEHATAN

(1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada saat

persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi

oleh Menteri.

(1) Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji

menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya

menandatangani Paspor Haji.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Transportasi

(1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan

pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 . . .

PRESIDEN

Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

(1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan

dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Barang Bawaan

(1) Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab

Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

AKOMODASI

(1) Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa

memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

(2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan

dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi bagi

Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII . . .

PRESIDEN

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat

yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.

(2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a . terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah;

• memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan

• memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya yang menggunakan Paspor Haji;

• memberikan bimbingan Ibadah Haji;

• memberikan layanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan secara khusus; dan

• memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah Haji.

Pasal 41 . . .

PRESIDEN

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

a . peringatan;

• pembekuan izin penyelenggaraan; atau
• pencabutan izin penyelenggaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara

perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.

(2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah

dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a . terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;

• memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan

• memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.

(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

• menyediakan . . . .

PRESIDEN

• menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;

• memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan

• melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perjalanan

Ibadah Umrah diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

• peringatan;
• pembekuan izin penyelenggaraan; atau
• pencabutan izin penyelenggaraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Umum

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAU secara

lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat Islam, Pemerintah membentuk BP DAU.

(2) BP . . .

PRESIDEN

(2) BP DAU terdiri atas ketua/penanggung jawab, dewan pengawas,

dan dewan pelaksana.

(3) Pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Bagian kedua Tugas dan Fungsi

(1) BP DAU bertugas menghimpun, mengelola,

mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan DAU.

(2) BP DAU memiliki fungsi:

• menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU; dan

• melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR.

(1) Dewan pengawas memiliki fungsi:

• menyusun sistem pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan DAU;

• melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;

• melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAU; dan

• menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh dewan pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BP DAU.

(2) Dalam . . .

PRESIDEN

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, dewan pengawas

dapat menggunakan jasa tenaga profesional.

Dewan pelaksana memiliki fungsi:

• menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;

• melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU yang telah ditetapkan;

• melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melakukan penilaian atas kelayakan usul pemanfaatan DAU yang diajukan oleh masyarakat;

• melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU secara periodik kepada dewan pengawas; dan

• menyiapkan laporan tahunan BP DAU kepada Presiden dan DPR.

Bagian Ketiga Struktur dan Pengorganisasian

Ketua/Penanggung Jawab BP DAU adalah Menteri.

(1) Dewan Pengawas BP DAU terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur . . .

PRESIDEN

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk

dari departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.

(5) Dewan Pengawas BP DAU dipimpin oleh seorang ketua dan

seorang wakil ketua.

(6) Ketua dan wakil ketua dewan pengawas dipilih dari dan oleh

anggota Dewan Pengawas.

(1) Dewan Pelaksana BP DAU terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas unsur Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri.

(3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk

oleh Menteri dari anggota Dewan Pelaksana.

(1) Masa kerja anggota dewan pengawas dan dewan pelaksana

dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota dewan

pengawas dan dewan pelaksana, hubungan kerja, dan mekanisme kerja masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota dewan pengawas serta ketua dan anggota dewan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BP DAU dibantu oleh

sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat BP DAU diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .

PRESIDEN

Bagian Keempat Pengembangan dan Pembiayaan

Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi usaha produktif dan investasi yang sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat digunakan langsung sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

BP DAU dapat memperoleh hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat atau badan lain.

(1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil pengelolaan

dan pengembangan DAU.

(2) Dalam hal tertentu, biaya operasional BP DAU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri sebagai Ketua/Penanggung Jawab BP DAU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAU diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Ketua/Penanggung Jawab BP DAU menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR setiap tahun.

BAB XV . . .

PRESIDEN

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak

sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak

sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1) KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah . . .

PRESIDEN

(2) Pemerintah menjalankan tugas dan fungsi KPHI sampai dengan

terbentuknya KPHI.

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang- Undang ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang- Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2008

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2008

,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN