Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji

Indonesia diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

sebagai berikut:

  • Ketua sebesar Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta

enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

  • Wakil Ketua sebesar Rp22.444.000,00 (dua puluh dua

juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan

  • Anggota sebesar Rp20.081.000,00 (dua puluh juta

delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 3

Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi

Pengawas Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, diberikan terhitung sejak dilantik sebagai Anggota Komisi

Pengawas Haji Indonesia.

www.peraturan.go.id

2016, No.192

Pasal 4

Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia yang diangkat dari

unsur Pemerintah diberikan honorarium sebesar selisih

antara honorarium yang diterima sebagai Anggota Komisi

Pengawas Haji Indonesia dengan gaji pokok yang diterima

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran honorarium

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.192 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2016

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

www.peraturan.go.id

2016, No.192 -2-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5061);

  1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi

Pengawas Haji Indonesia;

  1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

120);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 34/2009 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Referensi Silang (5)
UU 13/2008 — PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
UU 34/2009 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
UU 2/2009 — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
PERPRES 50/2014 — ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPRES 28/2010 — Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang...