ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Kesatu Kedudukan

KPHI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bagian Kedua Tugas

KPHI mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Bagian Ketiga Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPHI berfungsi:

• memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia;

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2014, No.120

• menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat;
• menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
• merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Susunan organisasi KPHI terdiri atas:

• Ketua;
• Wakil Ketua; dan
• Anggota.

KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

(1) KPHI beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur:

• Masyarakat; dan
• Pemerintah.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sebanyak 6 (enam) orang terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sebanyak 3 (tiga) orang yang dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.120 4

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPHI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(1) KPHI melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHI dapat

mengundang instansi dan/atau pihak terkait.

(1) Pengambilan keputusan KPHI dilakukan secara musyawarah untuk

mencapai mufakat.

(2) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk

mencapai mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sah

apabila rapat KPHI dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPHI dengan keterwakilan unsur Pemerintah dan masyarakat.

KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dibantu Sekretariat.

(2) Sekretariat KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara

fungsional dilaksanakan oleh satu unit organisasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(3) Sekretariat KPHI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan

administratif kepada KPHI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2014, No.120

(1) Sekretariat KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin

oleh seorang sekretaris.

(2) Sekretaris KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan KPHI.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional

bertanggung jawab kepada pimpinan KPHI.

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPHI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota KPHI diberikan

honorarium.

(2) Ketentuan mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja

KPHI diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja KPHI sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diusulkan oleh KPHI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat KPHI diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.120 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2014

INDONESIA,

Diundangkan di pada tanggal 3 Juni 2014

,

www.djpp.kemenkumham.go.id