Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1 Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia; 2 Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

  1. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
  2. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji;
  3. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
  4. Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan;
  5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjtunya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji;
  6. Pembinaan ibadah ahji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbinganan tentang ibadah haji;
  7. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji dan jemaah haji;
  8. Paspor haji adalah paspor yang diberikan kepada calon jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji;

PRESIDEN

  1. Akomodasi adalah tempat penginapan atau pengasramaan sebagai penampungan sementara pada waktu jemaah haji di tempat embarkasi dan/atau di tempat debarkasi dan pemondokan selama berada di Arab Saudi;
  2. Transportasi adalah pengangkutan jemaah haji mulai dari tempat embarkasi, selama berada di Arab Saudi, dan pemulangan kembali ke tempat embarkasi asal di Indonesia;
  3. Musim haji adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji;
  4. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus;
  5. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji;
  6. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain;
  7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggjawabnya meliputi bidang agama;

Pasal 2

Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

BAB 2 — ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asa keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PRESIDEN

Pasal 5

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

BAB 3 — PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi

tanggungjawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan departemen/lembaga/ instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi.

(3) Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

(4) Persyaratan penyelenggara dan jenis kegiatan penyelenggaraan

ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 7

Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan:

  • di tingkat pusat oleh Menteri;
  • di tingkat daerah oleh gubernur/kepala daerah tingkat 1 untuk tingkat propinsi dan bupati/walikotamadya daerah tingkat II untuk tingkat kabupaten/kotamadya;
  • di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji di

tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Menteri menunjuk

petugas operasional yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas:

  • Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, yang disingkat TPIHI;
  • Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang disingkat TKHI;

PRESIDEN

  • Tim Pemandu Haji Indonesia, yang disingkat TPHI.
BAB 4 — BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 9

(1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul menteri setelah

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

keperluan penyelenggaraan ibadah haji.

(3) Pengadministrasian BPIH diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui

bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

(2) Penerimaan pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.

(3) Pengembalian BPIH diberikan kepada calon jemaah haji dalam hal:

  • meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji;
  • batas keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

(4) Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur

melalui keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri.

(2) Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas pokok:

PRESIDEN

  • merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dana memanfaatkan dana abadi umat;
  • menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengelola

Dana Abadi Umat ditetapkan oleh Menteri.

BAB 5 — PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan

untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Tata cara dan persyaratan serta jangka waktu pendaftaran pada

setiap musim haji ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota

untuk setiap propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional.

(2) Gubernur/Kepala Daerah tingkat I selaku koordinator menetapkan

kuota untuk kabupaten/kotamadya.

(3) Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan

pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.

PEMBINAAN

BAB 6

Pasal 15

(1) Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara pembinaan

calon jemaah haji dan jemaah haji.

PRESIDEN

(2) Menteri berkewajiban menerbitkan pedoman manasik dan panduan

perjalanan ibadah haji.

(3) Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan

kesejahteraan jemaah haji serta demi kesempurnaan ibadah haji tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan.

KESEHATAN

BAB 7 — KEIMIGRASIAN

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada saat persiapan

maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kesehatan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut oleh Menteri yang tuang lingkup tugas dan tanggungjawabya meliputi bidang kesehatan.

BAB 8 — KEIMIGRASIAN

Pasal 17

(1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji

menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya

menandatangani paspor haji.

BAB 9 — TRANSPORTASI

Pasal 18

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi jemaah haji yang meliputi pemberangkatan dari tempat embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

PRESIDEN

Pasal 19

Pelaksanaan transportasi jemaah haji di Arab Saudi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri.

Pasal 20

Penunjukan pelaksana transportasi jemaah haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan.

BAB 11 — PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 22

(1) Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi jemaah haji

tanpa biaya tambahan di luar BPIH.

(2) Pengadaan akomodasi bagi jemaah haji dilakukan dengan

memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan jemaah haji beserta barang bawaannya.

BAB 12 — PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 23

PRESIDEN

(1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi

masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus.

(2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

  • hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah haji yang menggunakan paspor haji;
  • menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
  • melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
  • memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.

(2) Ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur lebih

lanjut dengan keputusan Menteri.

(3) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

  • peringatan;
  • pencabutan izin penyelenggara;
  • pencabutan izin usaha.
BAB 13 — PENYELENGGARAAN PERJALANAN

Pasal 25

(1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau

rombongan.

(2) Perjalanan ibadah umrah dapat:

  • diurus sendiri; atau
  • diuruskan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

PRESIDEN

(3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah masyarakat dan

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

(1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib:

  • menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
  • melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
  • memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.

(2) Ketentuan tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur

lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

(3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai saknsi administratif berupa:

  • peringatan;
  • pencabutan izin penyelenggara;
  • pencabutan izin usaha.
BAB 14 — KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima

pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara

perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRESIDEN

Pasal 28

(1) Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB 15 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan mengenai

penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji

(Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.

BAB 16 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999

ttd.

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;

  • bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
  • bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undnag-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
Referensi Silang (10)
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang...
UU 9/1992 — KEIMIGRASIAN
UU 14/1992 — LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UU 15/1992 — PENERBANGAN
UU 21/1992 — PELAYARAN
UU 23/1992 — KESEHATAN
PERPRES 3/1960 — Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang...
KEPPRES 53/1981 — Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang...
KEPPRES 63/1983 — Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 tentang...
KEPPRES 62/1995 — Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang...