Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji.
2. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Agama.

Pengelolaan Dana Abadi Umat oleh Hadan Pengelola Dana Abadi Umat dilakukan untuk kemaslahatan umat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat merupakan lembaga non structural dan independen.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas: a. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memanfaatkan Dana Abadi Umat; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Susunan organisasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri dari: a. Ketua; b. Dewan Pengawas; dan c. Dewan Pelaksana.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat diketuai oleh Menteri, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

(1) Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas:

a. memimpin dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat;

b. MENETAPKAN kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Dana Abadi Umat; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat setiap tahun kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Penetapan kebijakan umum oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas usul Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. menyusun rancangan kebijakan umum Badan Pengelola Dana Abadi Umat;

b. menyusun sistem pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat;

c. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana;

d. melaksanakan penilaian dan evaluasi atas penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut bidang keuangan, Dewan Pengawas dapat menggunakan tenaga auditor sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan tenaga auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Dewan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

(1) Dewan Pelaksana mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan Dana Abadi Umat;

b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi umat yang meliputi kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan lain sesuai dengan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat;

c. menyiapkan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi

Umat tentang Pemanfaatan Dana Abadi Umat;

d. melaksanakan penilaian kelayakan usul pemanfaatan Dana Abadi Umat;

e. menyelenggarakan usaha produktif dalam rangka pemanfaatan Dana Abadi Umat;

f. MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional;

g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menjalin kerjasama dengan lembaga lain. (2) Dewan Pelaksana menyampaikan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat tentang Pemanfaatan Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana dibantu oleh sebuah sekretariat, yang secara administratif berada di bawah Dewan Pelaksana. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih profesional, di lingkungan Sekretariat dapat diangkat tenaga profesional dan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat. (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional dan administrasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, 1

(satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Sekretaris.

(1) Keanggotaan Dewan Pelaksana berasal dari unsur Pemerintah. (2) Jumlah anggota Dewan Pelaksana sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pelaksana dan 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Sekretaris.

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat merupakan tokoh masyarakat dan/atau orang yang mewakili lembaga/organisasi Islam. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan mewakili instansi Pemerintah terkait, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi terkait kepada Menteri. (3) Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional di lingkungan instansi Pemerintah. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewah Pelaksana yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Usulan calon keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana oleh Menteri kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan lembaga atau organisasi Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Usulan calon keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana untuk periode selanjutnya disampaikan Menteri kepada PRESIDEN sekurang- kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana periode sebelumnya berakhir.

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(l) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berhenti sebelum berakhir masa kerjanya dapat dilakukan penggantian antar waktu. (2) Ketentuan mengenai penggantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Badan Pengelola Dana Abadi Umat melaksanakan sidang secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat. (2) Sidang Badan Pengelola Dana Abadi Umat dihadiri oleh para anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.

Dewan Pengawas melaksanakan sidang secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Pelaksanaan pemanfaatan Dana Abadi Umat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Pengelola Dana Abadi Umat, diatur oleh Menteri.

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat, Badan Pengelola Dana Abadi Umat diperiksa oleh akuntan publik independen. (2) Hasil pemeriksaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh akuntan publik independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat dibebankan pada hasil pengelolaan Dana Abadi Umat dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari hasil bersih pengelolaan Dana Abadi Umat tahun sebelumnya.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka : a. anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; b. pegawai pada Unit Pelaksana Tugas dan Kesekretariatan di lingkungan Badan Pengelola Dana Abadi Umat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuk kesekretariatan yang baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; c. seluruh aset dan kekayaan yang menjadi milik Badan Pengelola Dana Abadi Umat tetap menjadi milik Badan Pengelola Dana Abadi Umat; d. penataan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, semua peraturan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang tidak bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini masih tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO