Pasal 15

(1) Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara pembinaan

calon jemaah haji dan jemaah haji.

PRESIDEN

(2) Menteri berkewajiban menerbitkan pedoman manasik dan panduan

perjalanan ibadah haji.

(3) Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan

kesejahteraan jemaah haji serta demi kesempurnaan ibadah haji tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan.

KESEHATAN