Pasal 29

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan mengenai

penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji

(Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.