Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

SALINAN

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2l TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

TAHUN t437H12016M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H I 2Ol6M; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BIAYA

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN

L437H /20 16M.

KESATU Menetapkan besaran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1437H12016M sebagai berikut:

. a. embarkasi. .

t,',?Sf; n e p u J'T^E * - r, o

  • embarkasi Aceh sebesar Rp31 .LL7 .461,0O;
  • embarkasi Medan sebesar Rp31.672.827,OO;
  • embarkasi Batam sebesar Rp32.113.606,00;
  • embarkasi Padang sebesar Rp32.519.099,00;
  • embarkasi Palembang sebesar Rp32.537 .7O2,OO;
  • embarkasi Jakarta sebesar Rp34. 127.046,00;
  • embarkasi Solo sebesar Rp34.841.414,OO;
  • embarkasi Surabaya sebesar Rp34.94 l.4l4,OO;
  • embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.583.508,00;
  • embarkasi Balikpapan sebesar Rp37.583.508,O0;
  • embarkasi Makassar sebesar Rp38.905.808,00; dan
  1. embarkasi Lombok sebesar Rp37.728.961,00. KEDUA Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (liuing cost). KETIGA BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama. KEEMPAT Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama. KELIMA Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten De bangunan Manusia dan Kebudayaan dan Perundang-undangan,

ng Cahyono

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;

Referensi Silang (2)
UU 13/2008 — PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
UU 13/2008 — PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI [Pasal 21 ayat (1)]