PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Dana . . .

1. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

2. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

4. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

6. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.

7. Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.

8. Penyelenggaraan . . .

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

3. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.

4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.

6. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

10. Menteri . . .

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

• prinsip syariah;

• prinsip kehati-hatian;

• manfaat;

• nirlaba;

• transparan; dan

• akuntabel.

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:

• kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;

• rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan

• manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Keuangan Haji meliputi:

• penerimaan;

• pengeluaran; dan

• kekayaan.

Pasal 5 . . .

Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

• setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;

• nilai manfaat Keuangan Haji;

• dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;

• DAU; dan/atau

• sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.

(2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.

(3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri

atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.

(4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak

dapat diambil oleh Jemaah Haji.

(5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7 . . .

(1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

(1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.

(2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

(1) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

• Penyelenggaraan . . .

• Penyelenggaraan Ibadah Haji;

• operasional BPKH;

• penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;

• pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;

• pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;

• pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;

• kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan

• pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

(1) Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah

Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.

(2) Pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12 . . .

(1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

• belanja pegawai; dan
• belanja operasional kantor.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1]

dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

(3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

(4) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH.

(6) Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas

Haji.

Pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji yang batal berangkat.

Pasal 15 . . .

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH

dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji.

(2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

(3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.

Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Pasal 19 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.

(2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

(4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan

secara korporatif dan nirlaba.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

(1) BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia.

(2) BPKH . . .

(2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Paragraf 2

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

• perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;

• pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;

• pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan

• pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

• menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan

• melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Paragraf 4

Hak

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Paragraf 5

Kewajiban

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:

• mengelola . . .

• mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;

• memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;

• memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;

• melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

• melaporkan pelaksanaan pengelolan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;

• membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan

• mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Bagian Ketiga

Organ

Paragraf 1

Struktur

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Badan Pelaksana

(1) Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.

(2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), badan pelaksana bertugas:

• menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

• melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;

• melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;

• menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;

• menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;

• menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), badan pelaksana berwenang:

• melaksanakan wewenang BPKH;
• menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
• menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
• mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
• menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima)

orang anggota yang berasal dari unsur profesional.

(2) Anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Anggota badan pelaksana diangkat untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Dewan Pengawas

(1) Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan

terhadap pengelolaan Keuangan Haji.

(2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dewan pengawas bertugas:

• melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

• melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan

• menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dewan pengawas berwenang:

• memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

• memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;

• mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;

• mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;

• melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan

• memberikan . . .

• memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota

yang berasal dari unsur profesional.

(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur dari

Pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.

(3) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan

• 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan

pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .

(1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota

dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagai ketua dewan pengawas.

(3) Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan

pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit.

(5) Pembentukan komite audit ditetapkan oleh dewan

pengawas.

Bagian Keempat

Pegawai BPKH

(1) Pegawai BPKH berstatus sebagai pegawai BPKH.

(2) Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang

karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pengangkatan pegawai BPKH diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Umum

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan

pelaksana dan anggota dewan pengawas, calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;

• beragama Islam;

• sehat jasmani dan rohani;

• memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

• memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Keuangan Haji;

• berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;

• tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;

• tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;

• tidak . . .

• tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
• tidak merangkap jabatan; dan/atau
• memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.

(2) Selama menjabat, anggota badan pelaksana dan

anggota dewan pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Paragraf 2 Persyaratan Khusus

(1) Selain harus memenuhi persyaratan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan khusus berupa kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus

diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

(1) Untuk memilih dan menetapkan anggota badan

pelaksana dan anggota dewan pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi.

(2) Keanggotaan . . .

(2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.

(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.

(2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota badan

pelaksana dan anggota dewan pengawas dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus- menerus.

(3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota

badan pelaksana dan nama calon anggota dewan pengawas kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.

(4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.

(5) Panitia seleksi menentukan calon anggota badan

pelaksana dan anggota dewan pengawas yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat.

Pasal 38 . . .

(1) Presiden memilih dan menetapkan anggota dewan

pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari panitia seleksi.

(2) Presiden mengajukan nama calon anggota dewan

pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.

(3) DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal

dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.

(4) Pimpinan DPR menyampaikan nama calon terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.

(5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR.

(6) Penetapan anggota dewan pengawas dari unsur

pemerintah dan anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 39 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti dari jabatannya dengan alasan:

• meninggal dunia;
• masa jabatan berakhir; atau
• diberhentikan.

(1) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan

pengawas dapat diberhentikan sementara dengan alasan:

• sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
• ditetapkan menjadi tersangka; atau
• dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.

(2) Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota

dewan pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan Menteri.

(3) Anggota . . .

(3) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan

pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas, apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.

(4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat, statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.

(5) Pemberhentian sementara anggota badan pelaksana

atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

• sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;

• tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;

• merugikan BPKH dan kepentingan Jemaah Haji karena kesalahan kebijakan yang diambil;

• menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;

• tidak . . .

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas; dan/atau

• mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Presiden mengangkat anggota badan pelaksana dan/atau anggota dewan pengawas untuk meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota badan

pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu.

(2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota

pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37,

Pasal 38, dan Pasal 39.

(3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri.

(4) Menteri mengajukan usulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun.

(2) Berdasarkan rencana strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.

(4) Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR.

(5) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

(1) Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah

dan/atau Unit Usaha Syariah.

(2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

(1) BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan

Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Penetapan mengenai besaran kebutuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat

dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

(2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian- hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan

dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 . . .

(1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji

dilakukan atas persetujuan dewan pengawas

(2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.

BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

(2) Laporan . . .

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan

operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) BPKH wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.

(6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) BPKH wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

Pasal 53 . . .

(1) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan

pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya.

(2) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan

pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan:

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

• telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan

• telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(3) Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana

dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

BAB VII . . .

PENGAWASAN

(1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara

internal dan eksternal.

(2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan

pengawas.

(3) Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR

berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(2) BPKH dapat bekerja sama dengan badan usaha

dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.

(3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Haji.

BAB IX . . .

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.

BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

ttd.