PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kewajiban bagi setiap jemaah

haji Indonesia untuk menggunakan paspor biasa

mulai tahun 1430 Hijriyah, diperlukan upaya untuk

menjamin agar penyelenggaraan ibadah haji dapat

dilaksanakan;

• bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya

penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan

perubahan ketentuan mengenai paspor haji bagi

jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3474);

1. Undang-Undang . . .

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4845), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan

Ibadah Haji, yang meliputi:

• pembimbingan manasik haji dan/atau materi

lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun

di Arab Saudi;

• pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi,

dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di

tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab

Saudi;

• perlindungan . . .

• perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

• penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan

• pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.”

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 32

Setiap Warga Negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian.”

1. Ketentuan Pasal 40 huruf a diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 40

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;

• memberikan bimbingan ibadah haji;

• memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan

• memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional mengingat

jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai

instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan

berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi,

kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan

Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat

terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di

luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun

1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan

ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang

berlaku secara internasional. Jemaah haji Indonesia yang selama ini

menggunakan paspor haji, juga harus mengikuti kebijakan dimaksud.

Dalam rangka memenuhi kebijakan penggunaan paspor biasa bagi

jemaah haji, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya untuk

menjamin agar Penyelenggaraan Ibadah Haji tetap dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan

perubahan terhadap ketentuan mengenai paspor bagi jemaah haji

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan mengubah ketentuan

Pasal 1 angka 11, Pasal 7 huruf d, Pasal 32, dan Pasal 40 huruf a, yang

terkait dengan penggunaan paspor haji.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5036