PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dirnaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta mei::iliki pengetahuan dan/atau i<eterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memcrlukalt ke'*,enangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Tenaga

SK No 006060 A

PRESIDEN

1. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah pusat.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.

(1) Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya:

• perencanaan;
• pengadaan;
• pendayagunaan; dan
• pei.nbinaan dan pengawasan, Tenaga Kesehatan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus sistematis.

BAB II .

SK No 006061 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI,A

Masa penempatan dalam rangka wajib kerja Tenaga Kesehatan diperhitungkan sebagai masa kerja.

Pasal31...

SK No 006076 A

FRESIDEN

19

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan

sebagai upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam upaya pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas produksi Tenaga Kesehatan.

(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib

menyusun dan menetapkan perencanaan Tenaga Kesehatan.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pekerjaan keprofesian sesuai dengan kompctensi dan kewenangannya, baik yang bekerja untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

(3) Perencanaan Tenaga Kcsehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kerja sama dan sinergisme antarpemangku kepentingan.

(1) Penyusunan dan penetapan perencanaan Tenaga

Kesehatan yang bekerja sesuai dengan keprofesiannya harus memperhatikan:

• Jerus SK No 006062 A

PRESIDEN

• jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Kesehatan;
• penyelenggaraan upaya kesehatan;
• ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
• kemampuan pembiavaan;
• kondisi geografis dan sosial budaya; dan
• kebutuhanmasyarakat.

(2) Seiain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun dan merencanakan Tenaga Kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan Tehaga Kesehatan yang bekerja tidak sesual dengan keprofesiannya.

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah

pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

• identifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan lnasyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya;
• melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan beban kerja pelayanan kesehatan setiap jenis Tenaga Kesehatan;
• mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan kompetensi Tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e membuat

SK No 006063 A

PRESIDEN

• membuat proyeksi ketersediaan Tenaga Kesehatan yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki usia pensiun;
• membandingkan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis Tenaga Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
• membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat secara nasional.

(3) Hasil perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan direkapitulasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh bupati/walikota sebagai perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten/kota.

(4) Perencanaan perrrerintah daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi oleh pemerintah daerah provinsi untuk ditetapkan oleh gubernnr sebagai perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat provinsi.

(5) Perencanaan pemerintah daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkapitulasi oleh Menteri untuk ditetapkan sebagai perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat nasional.

(1) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh

pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk manual dan elektronik.

(2) Dalam rangka men5rusun perencanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Tenaga Kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

(1) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan untuk jangka waktu:

• 1 (satu) tahun;
• 5 (lima) tahun; dan
• 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan 5 (lima) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun.

(3) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b dilakukan dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan 25 (dua puluh lima) tahun.

Ketentuan mengenai metode dan tata cara perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 006065 A

PRESIDEN

Pasal 1 1

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan. (21 Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(3) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan/atau masyarakat.

(2) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan program studi.

(3) Perguruan tinggi dan program studi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. (41 lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan penilaian oleh tim yang melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi

bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi bidang kesehatan dan implementasinya.

(3) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menteri yang menyelenggarakan urusan peme.rintahan di bidang pendidikan tinggi dan Menteri dapat melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, organisasi prote sr, dan asosiasi institusi pendidikan bidang kesehatan.

(1) Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi bidang

kesehatan. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi melakukan pembinaan terhadap pergLrruan tinggi dan program studi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• pembinaan akademis; dan
• pembinaan teknis.

(3) Pembinaan akademis sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan

SK No 006067 A

PRESIDEN

(4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)rhuruf b dilaksanakan oleh Menteri.

(5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf b paling sedikit memuat:

• kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
• penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan;
• kesesuaian dengan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan; dan
• pengakuan internasional terhadap lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(6) Dalam rangka pembinaan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan penutupan program studi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi menetapkan kuota nasional berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

kuota nasional penerimaan mahasiswa pendidikan tinggi bidang kesehatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah berkoordinasi dengan. Menteri.

Pasal 16. . .

SK No 006068 A

PRESIDEN

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan

pendidikan harus mengucapkan sumpah/janji profesi Tenaga Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah ljanji profesi

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada. ayat (1) terdiri atas pendayagunaan di dalam negeri dan lua. negcri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

• pemerataan;
• pemanfaatan; dan
• perr$embangan.

(4) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pendayagunaan Tenaga Kesehatan juga harus mempertimbangkan:

a.Jenls. . .

SK No 006069 A

PRESIDEN

-t2-

• jenis pelayanan kesehatan yang clibutuhkan masyarakat;
• jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
• jumlah Tenaga Kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri

oleh pemerintah pusat dilakukan melalui:

• penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil dan penempatan Tenaga Kesehatan dengan status prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
• penugasan khusus Tenaga Kesehatan;
• wajib kerja Tenaga Kesehatan;
• ikatan dinas Tenaga Kesehatan; atau
• pemindahtugasan Tenaga Kesehatan.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri

oleh pemerintah daerah dilakukan melalui:

• penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil;
• penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
• penugasan khusus Tenaga Kesehatan;
• ikatan dinas Tenaga Kesehatan; atau
• pemindahtugasan Tenaga Kesehatan.

(3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan melalui proses seleksi.

(4) Pendayagunaan .

SK No 006070 A

PRESIDEN

13

(4) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan oleh masyarakat

dilakukan melalui pemanfaatan Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan kompetensi, penggajian, uraian pekerjaan, jam kerja, pola karier, dan pengembangan kemampuan sesuai dengan ketentuan pera.turan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penempatan Tenaga Kesetratan dengan Status Pegawai Negeri Sipil dan Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Status Prajurit Tentara Nasionai Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

(1) Perrempatan Tenaga Kesehatan dengan status

pegawai negeri sipil dan penempatan Tenaga Kesehatan dengan status prajurit Tentara Nasional Indonesialanggcta,Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan jumlah, jenis, dan korir peten si yan g dibutuhkan dari rrre mpertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

• daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, kawasan perbatasan, kepulauan, daerah tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan; dan
• tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tenaga

SK No 006071 A

PRESIDEN

-t4-

(3) Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil

ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

(4) Tenaga Kesehatan dengan status prajurit Tentara

Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam keadaan tertentu, Tenaga Kesehatan dengan

status prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(6) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(1) Penempatan Tenaga Kesehatan dengan status

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan dengan status

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BagianKeempat... SK No 006072 A

r]RESIDEN

Bagian Keempat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

(1) Penugasan khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c oleh pemerintah pusat dan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (21 hunrf c oleh pemerintah daerah merupakan pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tercentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, kawasan perbatasan, kepulalran, daerah tidak mampu, daerah tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan, atau rumah sakit di kabupatenlkota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh Tenaga Kesehatan.

(2) Penugasan khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) model, yaitu:

• berbasis tim pada pusat kesehatan masyarakat atau jejaringnya; atau
• individual pada pusat kesehatan masyarakat atau je.laringnya dan rumah sakit.

(1) Dalam rangka penugasan khusus Tenaga Kesehatan,

pemerintah daerah wajib menyediakan sarana prasarana sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diperlukan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing,

(2) Selain.

SK No 006073 A

PRESIDEN

-t6-

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

(1) Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui

penugasan khusus berhak atas:

• gaji;
• insentif; dan/atau
• jasa pelayanan.

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a hanya berlaku untuk pegawai aparatur sipil negara.

Jangka waktu penugasan khusus Tenaga Kesehatan ditentukan berdasarkan :

• model penugasan khusus;
• jenis Tenaga Kesehatan; dan
• jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penugasan khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BagianKelima...

SK No 006074 A

PRESIDEN

Bagian Kelima Wajib Kerja Tenaga Kesehatan

(1) Dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat dapat

memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk meiaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan keadaan pada saat terjadi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi. masyarakat.

(1) Dalam rangka wajib kerja Tenaga Kesehatan, Menteri

menetapkan:

• kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan perencanaan nasional;
• lokasi penempatan wajib kcrja Tenaga Kesehatan; dan
• jenis Tenaga Kesehatan yang akan mengikuti wajib kerja Tenaga Kesehatan.

(2) Penetapan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:

• usulan daerah;
• kriteria daerah;
• kebutuhan pelayanan; darr
• jumlah Tenaga Kesehatan yang telah ada di daerah tujuan.

(3) Tenaga

SK No 006075 A

PRESIDEN

(3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi Tenaga Kesehatan dengan latar belakang pendidikan bidang kesehatan:

• vokasi; dan/atau
• profesi.

(1) Menteri menempatkan Tenaga Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi penempatan wajib kerja Tenaga Kesehatan.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

(3) Dalam hal di suatu lokasi masih terdapat kebutuhan

setelah dilakukannya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menempatkan kembali Tenaga Kesehatan di daerah tersebut.

Penempatan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dilakukan sesuai dengan kebutuhan setelah melaksanakan evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan program wajib kerja

Tenaga Kesehatan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan tunjangan kepada Tenaga Kesehatan yang ditugaskan.

(2) Tenaga Kesehatan yang mengikuti wajib kerja berhak

atas penghasilan yang layak.

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (I), pemerintah daerah penerima Tenaga Kesehatan yang ditugaskan melalui wajib kerja Tenaga Kesehatan wajib:

• menerbitkan surat izin praktik;
• menyediakan fasiiitas tempat tinggal atau rumah dinas; dan
• menyediakan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan keprofesian Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.

Pendanaan penyelenggaraan wa3ib kerja Tenaga Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib kerja Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Ikatan Dinas Tenaga Kesehatan

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat

menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan untr:k memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan.

(2) Pola . .

SK No 006077 A

PRESIDEN

(2) Pola ikatan dinas yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola ikatan dinas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

(3) Pola ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan prestasi akademik, nonakademik, dan pertimbangan keterwakilan wilayah.

(1) Ikatan dinas diberikan kepada mahasiswa yang

mengikuti pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagai calon Tenaga Kesehatan di institusi pendidikan milik pemerintah pusat dengan akreditasi paling rendah B.

(2) Mahasiswa penerima ikatan dinas harus memenuhi

persyaratan akademik dan nonakademik.

(3) Jenis pendidikan tinggi bidang kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Sebelum memulai pendidikan ikatan dinas, calon Tenaga Kesehatan penerima ikatan dinas wajib:

• membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditempatkan di wilayah negara Republik Indonesia; dan
• menandatangani perjanjian ikatan dinas.

Pasal37...

SK No 006078 A

PRESIDEN

-2t"

(1) Mahasiswa penerima ikatan dinas memperoleh

bantuan biaya pendidikan.

(2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• uang kuliah;
• uang buku;
• sarana belajar;
• uang penelitian;
• biaya hidup; dan
• asuransi kesehatan.

(1) Mahasiswa penerima ikatan dinas dapat

diberhentikan dari program ikatan dinas apabila:

• tidak mencapai nilai akademik sesuai standar minimal yang ditetapkan;
• melakukan tindak pidana; atau
• melakukan tindak asusila.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib membayar ganti rugi terhadap semua bantuan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti rugi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Merrteri.

Mahasiswa penerima ikatan dinas yang telah lulus pendidikan ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ikatan dinas Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh SK No 006079 A

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat

melakukan pemindahtugasan Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rarrgka pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau promosi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pemindahtugasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terutama ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

(1) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan dilakukan dari

wilayah yang memiliki kelebihan Tenaga Kesehatan ke wilayah yang kekurangan Tenaga Kesehatan.

(2) Pemindahtugasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Tenaga Kesehatan yang dipindahtugaskan.

Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan harus berdasarkan:

• tzin pindah dari kepala daerah tempat kerja yang akan ditinggalkan; dan
• persetujuan penerimaan kerja dari kepala daerah tempat kerja tujuan.

(1) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42, yang diangkat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42, yang diangkat oleh pemerintah daerah, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(3) Dalam hal pemindahtugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), bupati/walikota tempat kerja yang akan ditinggalkan dan bupati/walikota tempat kerja tujuan pemindahan harus berkoordinasi.

(4) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan

antarkabupaten/ kota antarprovinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(5) Gubernur dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri dalam menetapkan pemindahtugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kekrrsongan Tenaga Kesehatan karena pemindahtugasan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib ;nenyediakan Tenaga Kesehatan pengganti.

Pasal47... SK No 006081 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Dalam hal terjadi kelebihan jumlah Tenaga Kesehatan di suatu daerah, Menteri dapat meminta kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melakukan redistribusi di wilayahnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri

(1) Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia dapat

didayagunakan ke luar negeri dalam rangka bekerja.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

• mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia secara optimal dan manusiawi guna menjalankan upaya kesehatan dalam rangka alih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi;
• meningkatkan profesionalisme dan daya saing Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia di tingkat internasional;
• memperluas lapangan kerja; dan
• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja Tenaga Kesehatan.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia ke luar negeri harus memperhatikan asas:

• saling menguntungkan antara negara pengirim, negara pengguna, dan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan;

• kemanfaatan SK No 006082 A

PRESIDEN

• kemanfaatan dari negara pengguna berupa pengembangan Tenaga Kesehatan, dukungan fasilitas; dan/atau
• alih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke luar negeri dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya memiliki hubungan diplomatik dan telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah pusat atau memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah pusat atau masyarakat.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke luar negeri oleh

pemerintah pusat harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia di luar negeri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia ke luar negeri oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• oelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta;
• perusahaan yang menempatkan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri; Can

C Tenaga

SK No 006083 A

trRESIDEN

c Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia secara mandiri / perseorangan.

(1) Selain dalam rangka bekerja, pendayagunaan Tenaga

Kesehatan warga negara Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dalam rangka bakti sosial dan tugas kemanusiaan.

(2) Pendayagunaan dalam rangka bakti sosial dan tugas

kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rzin pemerintah pusat.

Rekruitmen Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia yang akan didayagunakan keluar negeri harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

(1) Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia yang akan

didayagunakan ke luar negeri harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan, persyaratan teknis bidang kesehatan, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara pengguna.

(2) Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai aparatur sipil negara atar-r non-pegawai aparatur sipil rregara.

(3) Tenaga Kesehatan dengan status pegawai aparatur

sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didayagunakan untuk bakti sosial dan tugas kemanusiaan. Pasal55...

SK No 006084 A

PRESIDEN

(1) Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia yang

didayagunakan keluar negeri harus didayagunakan sesuai dengan keprofesiannya.

(2) Masa kerja Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia

yang didayagunakan keluar negeri diperhitungkan sebagai angka satuan kredit profesi.

(1) Menteri, menteri yang menyeienggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penempatan dan perlindungan tcnaga kerja Indonesia sesuai wewenang masing-masing wajib memberikan perlindungan bagi Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia yang didayagunakan ke luar negeri.

(2) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerrntahan di bidang ketenagakerjaan, dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di negara tujuan.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatari warga negara Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan .

SK No 006085 A

PRESIDEN

Bagian Kesembilan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

(1) Pendayagunaan TK-WNA dapat dilakukan oleh

Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perseorangan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(2) Pendayagunaan TK-WNA dilakukan dengan

memperhatikan:

• alih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi; dan
• ketersediaan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia.

(3) Pendayagunaan TK-WNA hanya dapat dilakukan:

• apabila kompetensi yang dimiliki TK-WNA belum dimiliki oleh Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan warga negara indonesia dalam jumlah yang sedikit;
• dengan menggunakan Tenaga Kesehatan pendamping;
• setelah mendapat rekomendasi dari Menteri; dan
• apabila TK-WNA yang bersangkutan berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia.

(4) Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pendayagunaan

TK-WNA dapat dilaksanakan dalam bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

( 1) Setiap TK-WNA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 yang akan menjalankan praktik keprofesian

di negara Republik Indonesia wajib:

• memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• diiaksanakan evaluasi kompetensi, yang meliputi:

1. kelengkapan administrasi; dan
2. penilaian kemampuan; serta

• memiliki sr-irat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilararrg menjalankan praktik keprot'esiannya secara mandiri di negara Republik Indonesia.

(3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban

memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketcntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendayagunaan TK-WNA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 dan Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perunCang-undangan.

Bagian Kesepuluh

SK No 006087 A

PRESIDEN

Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Pendidikan Berke lanj utan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Paragraf 1 Umum

(1) Pendidikan berkelanjutan dan/atau pelatihan Tenaga

Kesehatan dilakukan dalam rangka upaya pengembangan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan.

(2) Pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan untuk:

• memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
• meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier Tenaga Kesehatan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Paragraf2..

SK No 006088 A

PRESIDEN

Paragraf 2 Pendidikan Berkelanjutan Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kcmenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, asosiasi institusi pendidikan, dan organisasi profesi.

(1) Pendidikan berkelanjutan Tenaga Kesehatan dapat

dilakukan melalui:

• tugas belajar;
• rzin belajar; atau
• pendidikan dengan bantuan biaya pendidikan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan Tenaga

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses:

• perencanaan kebutuhan;
• seleksi penerimaan peserta;
• penetapan peserta;
• pelaksanaan pendidikan;
• monitoring dan evaluasi; dan
• pendayagunaan pascapendidikan.

(3) Seleksi penerimaan peserta sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b terdiri atas seleksi akademik dan seleksi administrasi.

(1) Tugas belajar diberikan kepada Tenaga Kesehatan

dengan status pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk penugasan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Tugas belajar dapat diikuti oleh seluruh jenis Tenaga

Kesehatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan/atau pelayanan kesehatan di masyarakat.

(4) Ttigas belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan pada jenis keprofesian yang sama atau linear.

(1) Jenis pendidikan tugas belajar meliputi:

• pendidikan vokasi;
• pendidikan akademik; dan
• pendidikan profesi.

(2) Pendidikan tugas belajar pada jenis pendidikan vokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• program diploma empat atau sarjana terapan;
• program magister terapan; dan
• program doktor terapan.

(3) Pendidikan tugas belajar pada jenis pendidikan vokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan program kesehatan nasional.

(4) Pendidikan tugas belajar pada jenis pendidikan

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

• program

SK No 006090 A

PRESIDEN

• program sarJana;
• program magister; dan
• program doktor.

(5) Pendidikan tugas belajar pada jenis pendidikan

profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pendidikan profesi di bidang kesehatan.

(1) Tugas belajar hanya dapat dilaksanakan di institusi

pendidikan dan program studi terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan tugas belajar di institusi pendidikan di

luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di

institusi pendidikan yang meliputi:

• perguruan tinggi negeri;
• perguruan tinggi swasta; dan
• perguruan tinggi di luar negeri.

(2) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta

sebagainrana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

(3) Penyelenggaraan tugas belajar pada perguruan tinggi

di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• pergunian tinggi di luar negeri telah mendapat pengakuan dari negara yang bersangkutan dan . Peinerintah Indonesia; dan
• terdapat

SK No 006091 A

TtrRESIDEN

• terdapat hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan tugas belajar ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Tugas belajar Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 dan tugas belajar Tenaga Kesehatan dengan status prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepoiisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Izin belajar diberikan kepada Tenaga Kesehatan

dengan status pegawai negeri sipil untuk melanjutkan penrlidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri. (21 lzin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian.

(3) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

• pembiayaan pendidikan bersumber dari biaya sendiri;

• pendidikan SK No 006092 A

[trRESIDEN

• pendidikan yang diambil diselenggarakan di luar jam kerja; dan
• tidak mengganggu tugas kedinasan.

(4) Pemberian rzin belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) didasarkan pada perencanaan pengembangan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 7 I

lzin belajar dilaksanakan di institusi pendidikan dan prograrn studi terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Izin belajar yang sudah diberikan dapat dicabut apabila Tenaga Kesehatan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan pendidikan.

Izin belajar Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 dan rzin belajar Tenaga Kesehatan dengan status prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74 . .

SK No 006093 A

PRESIDEN REPUBLiK TNDONESIA

(1) Dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan melalui pendidikan dengan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c kepada Tenaga Kesehatan.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan suatu kondisi dengan kriteria terdapat kebutuhan terhadap suatu keahlian dan kompetensi yang dikarenakan tidak tersedia atau kurangnya Tenaga Kesehatan dengan keahlian dan kompetensi tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan

biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan pada

prapenugasan dan/atau di dalam penugasan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

d-ilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal TT

SK No 006094 A

trRESIDEN

PasaI 77

(1) Pelatihan Tenaga Kesehatan diselenggarakan dengan

memperhatikan manajemen pelatihan yang merupakan siklus integral dan dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah. (21 Manajemen pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan pelatihan;
• penyelenggaraan pelatihan; dan
• evaluasi pelatihan.

(1) Perencanaan pelatihan sebagaimana dimaksud da

Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi:

• pengkajian kebutuhan pelatihan; dan
• pen)rusunan kurikulum pelatihan.

(2) Pengkajian kebutuhan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

• kebutuhan program dan pelayanan kesehatan; dan
• kebutuhan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan.

(3) Penyusu.nan kurikulum pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:

• hasil pengkajian kebutuhan pelatihan;
• perumusarr tujuan pelatihan; dan
• perancangan program pelatihan.

(4) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c disusun dan dirancang sesuai dengan kompetensi yang akan ditingkatkan.

(1) Setiap penyelenggaraan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh pemerintah pusat.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

• akreditasi pelatihan; dan
• akreditasi institusi penyelenggara pelatihan.

(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pelatihan.

(1) Akreditasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan

pengajuan akreditasi dari penyelenggara pelatihan.

(2) Pengajuan akreditasi pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen kurikulum, tenaga pelatih, peserta pelatihan, penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pelatihan dan sesuai dengan standar profesi serta standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang mengajar pada pelatihan bidang kesehatan harus memiliki sertifikat pelatih dan memenuhi standar profesi serta standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Peserta

SK No 006096 A

PRESIDEN

(5) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pekerjaan sesuai dengan jenis pelatihan yang akan diikuti.

(6) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi pengelola pelatihan dan pengendali pelatihan.

(7) Pengendali pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) mempunyai tugas menjaga kesesuaian proses pembelajaran dengan perencanaan pelatihan.

(8) Tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan sumber daya pelatihan.

(1) Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan

sebagaimana dimaksud Calam Pasal 79 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan pengajuan akreditasi dari institusi penyelenggara pelatihan.

(2) Pengajuan akreditasi institusi penyelenggara

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen administrasi dan manajernen, komponen pelayanan pelatihan, dan komponen pelayanan penunjang pelatihan.

(1) Setiap penyelenggaraan pelatihan dilakukan evaluasi

pelatihan untuk menilai keberhasilan program pelatihan.

(2) Evaluasi pelatihan sebagaimana dimaksud phda

ayat (1) terdiri atas:

• evaluasi .

SK No 006097 A

PRESIDEN

40

• evaluasi pada saat proses pelatihan; dan
• evaluasi pascapelatihan.

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelatihan Tenaga Kesehatan dengan status prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pendanaan Pendidikan Berkelanjutan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pendanaan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan Tenaga Kesehatan bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

SK No 006098 A

PRESIDEN

-4r-

Bagian Kesebelas Pelindungan Hukum dan Imbalan serta Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik

berhak:

• memperoleh pelindungan hukum; dan
• memperoleh imbalan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan juga berhak atas kenaikan pangkat istimewa dan perlindungan dalam melaksanakan tugas.

(1) Pelindungan hukum Tenaga Kesehatan diperoleh

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

(2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditujukan untuk:

• memberikan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain; dan
• menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofe siannya.

(3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a pelindungan. . . SK No 006099 A

PRESIDEN

42

• pelindungan hukum preventif; dan
• pelindungan hukum represif.

(4) Pelindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya dan memiliki kebebasan dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

(5) Pelindungan hukum represif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b untuk menjamin Tenaga Kesehatarl yang telah bekerja sesuai dengan standar mendapatkan kesempatan pembelaan diri dan proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

(1) Imbalan Tenaga Kesehatan yang berstatus sebagai

pegawai aparatur sipil negara diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Imbalan Tenaga Kesehatan yang berstatus sebagai

non-pegawai aparatur sipil negara diberikan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dirrriliki.

BABV.

SK No 006100 A

PRESIDEN

43

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9 1

(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan

pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan konsil masing-masing Tenagd Kesehatan dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk:

• meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
• melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan
• memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua Pembinaan

(1) Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan meliputi

pembinaan:

• teknis

SK No006101 A

PRESIDEN

• teknis; dan
• keprofesian.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus terkoordinasi.

(1) Pembinaan teknis Tenaga Kesehatan dilaksanakan

oleh:

• pemerintah pusat;
• pemerintah daerah provinsi; dan
• pemerintah daerah kabupaten/kota

(2) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a melakukan pembinaan teknis terhadap Tenaga Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi serta penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(3) Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b melakukan pembinaan teknis terhadap Tenaga Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi serta penetapan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat..

(4) Pemerintah daerah kabupatenlkota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pembinaan teknis terhadap Tenaga Kesehatan melalui monitoring, evaluasi, dan penilaian dalam pelaksanaan praktik.

Pasal94...

SK No006102 A

PRESIDEN

45

(1) Pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupatenlkota dengan melibatkan konsil masing- masing Tenaga Kesehatan dan organisasi profesi sesuai kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• bimbingan;
• peningkatan kompetensi di bidang kesehatan;
• pengesahan standar profesi Tenaga Kesehatan; dan
• sertifikasi profesi dan registrasi Tenaga Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsil masing-

masing Tenaga Kesehatan, dan organisasi profesi melakukan pengawasan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, melalui:

• sertifikasi Tenaga Kesehatan;
• registrasi Tenaga Kesehatan;
• pemberian rzin praktik Tenaga Kesehatan; dan
• pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pengawasan atas:

• ketaatan

SK No 006105 A

FRESIDEN

• 46.-
  • ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  • dampak pelayanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan; dan
  • akuntabilitas dan transparansi pelayanan kesehatan.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Dalam rangka pengawasan, pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan konsil rnasing-masing Tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi berupa penegakan disiplin dan sanksi administratif.

(5) Penegakan disiplin oleh konsil masing-masing Tenaga

Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai

ciengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

SK No006104 A

trRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2019

,

ttd

LEMBARAN NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 173

Salinan sesuai dengan aslinya

Depu dan Perundang-undangan,

r.r.t = *,. Ivanna Djaman

SK No006415 A

PRESIDEN