Pasal 95

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsil masing-

masing Tenaga Kesehatan, dan organisasi profesi melakukan pengawasan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, melalui:

• sertifikasi Tenaga Kesehatan;
• registrasi Tenaga Kesehatan;
• pemberian rzin praktik Tenaga Kesehatan; dan
• pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pengawasan atas:

• ketaatan

SK No 006105 A

FRESIDEN

• 46.-
  • ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  • dampak pelayanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan; dan
  • akuntabilitas dan transparansi pelayanan kesehatan.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Dalam rangka pengawasan, pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan konsil rnasing-masing Tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi berupa penegakan disiplin dan sanksi administratif.

(5) Penegakan disiplin oleh konsil masing-masing Tenaga

Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai

ciengan ketentuan peraturan perundang-undangan.