Pasal 58

(1) Pendayagunaan TK-WNA dapat dilakukan oleh

Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perseorangan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(2) Pendayagunaan TK-WNA dilakukan dengan

memperhatikan:

• alih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi; dan
• ketersediaan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia.

(3) Pendayagunaan TK-WNA hanya dapat dilakukan:

• apabila kompetensi yang dimiliki TK-WNA belum dimiliki oleh Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan warga negara indonesia dalam jumlah yang sedikit;
• dengan menggunakan Tenaga Kesehatan pendamping;
• setelah mendapat rekomendasi dari Menteri; dan
• apabila TK-WNA yang bersangkutan berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia.

(4) Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pendayagunaan

TK-WNA dapat dilaksanakan dalam bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.