PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

2. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait.

3. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

4. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak- pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.

6. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

7. Perpustakaan . . .

1. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

2. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.

3. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

4. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

5. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

7. Pemerintah . . .

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang

dimiliki ke Perpustakaan Nasional.

(2) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka

inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan:

• secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau

• secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten/kota dan/atau perpustakaan provinsi.

(4) Pendaftaran . . .

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:

• identitas pemilik;

• riwayat pemilikan naskah kuno; dan

• jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

(5) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (5), Kepala Perpustakaan Nasional menerima atau menolak pendaftaran naskah kuno.

(2) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menerima

pendaftaran naskah kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran.

(3) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menolak

pendaftaran naskah kuno, pendaftar memperoleh surat pemberitahuan penolakan.

(1) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku jika kepemilikan naskah

kuno dialihkan kepada pihak lain.

(2) Dalam hal naskah kuno akan dialihkan kepemilikannya,

pemilik naskah kuno wajib melaporkan rencana pengalihan kepemilikan kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 5 . . .

Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran diterima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran naskah kuno diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan

melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu

Umum

(1) Kepala Perpustakaan Nasional mengembangkan dan

menetapkan Standar Nasional Perpustakaan.

(2) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman

pada Standar Nasional Perpustakaan.

(3) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:

• standar koleksi perpustakaan;

• standar sarana dan prasarana;

• standar pelayanan perpustakaan;

• standar tenaga perpustakaan;

• standar penyelenggaraan; dan

• standar pengelolaan.

Penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Standar Koleksi Perpustakaan

Standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:

• jenis koleksi;

• jumlah koleksi;

• pengembangan koleksi;

• pengolahan koleksi;

• perawatan koleksi; dan

• pelestarian koleksi.

(1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.

(2) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Nasional terdiri atas

koleksi Indonesiana, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, naskah kuno, koleksi khusus, hasil penelitian, dan literatur kelabu.

(3) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas

bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.

(4) Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah/madrasah terdiri

atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.

(5) Koleksi . . .

(5) Koleksi nonfiksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri

atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.

(6) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas

bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.

(7) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

(1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b pada setiap perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.

(2) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan

sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

(3) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan

tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.

(4) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 14 . . .

(1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf c harus dilakukan berdasarkan

kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.

(2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

(3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

(4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara

tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.

(5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan

harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

(1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku.

(2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan

memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.

(2) Perawatan . . .

(2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penyimpanan dan konservasi.

(1) Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf f dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi.

(2) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi

melakukan pelestarian koleksi deposit.

(3) Perpustakaan provinsi dan perpustakaan

kabupaten/kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan, dan pelestarian koleksi diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga

Standar Sarana dan Prasarana

(1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling

sedikit mengenai:

• lahan;

• gedung;

• ruang;

• perabot; dan

• peralatan.

(2) Sarana . . .

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana

penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.

(2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa

perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

(3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot,

peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.

(4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa

perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

(1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:

• pengelolaan koleksi;

• penyelenggaraan pelayanan;

• pengembangan perpustakaan; dan

• kerja sama perpustakaan.

(2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 22 . . .

(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung

atau ruang.

(2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman,

dan nyaman.

(3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.

(4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang

koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

(5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area

koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

(6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan

fasilitas khusus.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang,

fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Perpustakaan

(1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria

paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.

(2) Standar . . .

(2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

(1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem

terbuka dan sistem tertutup.

(2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

(1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:

• pelayanan teknis; dan

• pelayanan pemustaka.

(2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.

(3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan

pelayanan referensi.

(4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi

dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 26 . . .

(1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua

jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.

(2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan

dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.

(3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola

dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.

(4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

(5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan

perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(6) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam pedoman pelayanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.

Pasal 28 . . .

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

(1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk

meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.

(2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara

berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Kelima

Standar Tenaga Perpustakaan

Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Pasal 32 . . .

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan

tenaga teknis perpustakaan.

(2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

(3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

(4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli

dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

(1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling

rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

(2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling

rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.

(3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan

Nasional.

(1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan

kompetensi personal.

(2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.

(3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi

pustakawan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan

karier pustakawan.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 36 . . .

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.

(1) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga

nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

(2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tenaga teknis perpustakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(1) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki

kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

(2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.

(3) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang

perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun.

(4) Integritas . . .

(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.

(5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

(6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang

berasal dari pustakawan.

(2) Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

(3) Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional,

kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(1) Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi,

perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

• memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S-2) atau magister terapan untuk Perpustakaan Nasional dan perpustakaan perguruan tinggi dan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota;
• memiliki pengalaman bekerja untuk:

1. Perpustakaan Nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
2. perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi paling singkat 5 (lima) tahun;

• mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis; dan
• memahami teknologi informasi.

(2) Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan

sekolah/madrasah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Keenam

Standar Penyelenggaraan

Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

(1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup

prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.

(2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketujuh

Standar Pengelolaan

(1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria

paling sedikit mengenai:

• perencanaan;
• pelaksanaan; dan
• pengawasan.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 44 . . .

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

(2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh

perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang

diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

(1) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja

perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(1) Perpustakaan yang memenuhi standar nasional

perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 47 . . .

(1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c meliputi:

• supervisi;
• evaluasi; dan
• pelaporan.

(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Bagian Kedelapan

Implementasi Standar Nasional Perpustakaan

(1) Implementasi standar nasional perpustakaan didukung

sistem standardisasi perpustakaan.

(2) Sistem standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi kegiatan pengembangan standar teknis,

penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi, serta kegiatan pendukung standar nasional perpustakaan lainnya.

(3) Standar teknis perpustakaan diberlakukan secara

nasional di wilayah Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional dengan memberikan identitas pada setiap standar yang merupakan satu kesatuan dari kode Standar Teknis Perpustakaan Indonesia.

Pasal 49 . . .

(1) Standar teknis perpustakaan dikembangkan

berdasarkan kebutuhan untuk setiap standar nasional yang dimaksudkan dalam Pasal 9.

(2) Kebutuhan standar yang harus dikembangkan

dituangkan ke dalam daftar tahunan program nasional pengembangan standar yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

(3) Untuk menjamin keefektifan dan kemutakhiran standar

teknis perpustakaan, pengkajian ulang dan/atau revisi terhadap standar teknis dilakukan secara berkala dan terencana paling lama 5 (lima) tahun.

(1) Standar teknis perpustakaan yang berisi ketentuan

yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan serta kepentingan spesifik yang terkait dengan geografis, iklim, dan budaya setempat dapat diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi

mengembangkan dan melaksanakan program promosi dan edukasi standardisasi dengan mengedepankan partisipasi dan/atau keterlibatan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dan penerapan standar teknis perpustakaan.

(3) Penerapan standar teknis perpustakaan perlu didukung

adanya infrastruktur teknis sistem penilaian kesesuaian penerapan standar.

Pasal 51 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan, standar teknis perpustakaan, dan sistem standardisasi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan

Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Kesatu

Penyimpanan Koleksi Khusus

(1) Perpustakaan Nasional mempunyai kewenangan dalam

pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.

(2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Koleksi khusus disimpan dalam tempat dan/atau ruang

tertentu.

(2) Tempat dan/atau ruang tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Penggunaan Koleksi Khusus

(1) Penggunaan koleksi khusus dilakukan secara terbatas.

(2) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

(1) Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan

Perpustakaan Provinsi terdiri atas:

• ketua merangkap anggota;

• sekretaris merangkap anggota; dan

• anggota.

(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah

15 (lima belas) orang yang berasal dari:

• 3 (tiga) . . .

• 3 (tiga) orang unsur pemerintah;

• 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;

• 2 (dua) orang unsur pemustaka;

• 2 (dua) orang akademisi;

• 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;

• 1 (satu) orang sastrawan;

• 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;

• 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;

• 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan

• 1 (satu) orang tokoh pers.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

(1) Dewan Perpustakaan Nasional ditetapkan oleh Presiden

atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan oleh gubernur

atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan

Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• sehat jasmani dan rohani; dan

• berusia . . .

• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), calon anggota dewan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan di bidang perpustakaan.

(1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional

dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional.

(2) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional

harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.

(3) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan

Nasional disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

(4) Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan 15 (lima

belas) calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Presiden.

(5) Dalam hal Presiden tidak menyetujui calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Menteri mengusulkan pengganti calon dari unsur yang sama berdasarkan hasil panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60 . . .

(1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi

dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh kepala perpustakaan provinsi.

(2) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi

harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.

(3) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan

Provinsi disampaikan oleh panitia seleksi kepada kepala perpustakaan provinsi.

(4) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan

Provinsi paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

(5) Kepala perpustakaan provinsi menyampaikan calon

anggota Dewan Perpustakaan Provinsi kepada gubernur.

(6) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi

atas usul kepala perpustakaan provinsi.

Keanggotaan Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon anggota dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 63 . . .

Keanggotaan dewan perpustakaan dapat berhenti atau diberhentikan apabila:

• berakhirnya masa jabatan;

• berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;

• dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

• tidak hadir dalam sidang dewan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau

• meninggal dunia.

(1) Dalam hal anggota Dewan Perpustakaan Nasional

berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota digantikan oleh calon lain dengan mempertimbangkan sisa waktu masa tugas.

(2) Calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional pengganti

diangkat oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional pengganti

harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.

(4) Masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan Nasional

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai sisa masa jabatan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.

Pasal 65 . . .

(1) Dalam hal anggota Dewan Perpustakaan Provinsi

berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota digantikan oleh calon lain dengan mempertimbangkan sisa waktu masa tugas.

(2) Calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi pengganti

diangkat oleh gubernur atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi.

(3) Calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi pengganti

harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.

(4) Masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan sisa masa jabatan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pimpinan Dewan

(1) Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan Nasional dan

Dewan Perpustakaan Provinsi dipilih dari dan oleh anggota.

(2) Masa jabatan ketua dewan 3 (tiga) tahun dan dapat

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Dalam hal ketua atau sekretaris berhalangan tetap atau

meninggal dunia, dilakukan pemilihan kembali dari dan oleh anggota.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Tata Kerja

(1) Dewan Perpustakaan Nasional secara berkala

menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Dewan Perpustakaan Provinsi secara berkala

menyampaikan laporan kepada gubernur dan Kepala Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada kepala perpustakaan provinsi.

(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Sekretariat

Paragraf Kesatu

Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Perpustakaan

Nasional dibantu oleh sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Sekretariat . . .

(2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional secara ex-

officio dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang menangani bidang administrasi.

(3) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional secara

fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perpustakaan Nasional dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat atasan langsungnya.

(4) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional dipimpin oleh

kepala sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat struktural eselon II yang menangani bidang administrasi pada Perpustakaan Nasional.

(5) Kepala sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

(1) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional mempunyai

tugas memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perpustakaan Nasional.

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja

sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Paragraf . . .

Paragraf Kedua

Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Perpustakaan

Provinsi dibantu oleh sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Provinsi.

(2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi secara ex-

officio dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi di lingkungan perpustakaan provinsi yang menangani bidang administrasi.

(3) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi secara

fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat atasan langsungnya.

(4) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh

Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang administrasi pada perpustakaan provinsi.

(5) Kepala sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi

diangkat dan diberhentikan oleh kepala perpustakaan provinsi.

(1) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi mempunyai

tugas memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perpustakaan Provinsi.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja

sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Keenam

Pendanaan dan Hak Keuangan Dewan

Seluruh pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Perpustakaan

Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Perpustakaan

Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon.

(3) Hak keuangan bagi ketua, sekretaris, dan anggota

Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

BAB VII . . .

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:

• gerakan nasional gemar membaca;

• penyediaan buku murah dan berkualitas;

• pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;

• penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;

• taman bacaan masyarakat;

• rumah baca; dan/atau

• kegiatan sejenis lainnya.

(2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(3) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan

pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.

(3) Penyerahan . . .

(3) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Penyelenggara perpustakaan Pemerintah berkewajiban untuk:

• mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;

• menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

• menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;

• menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);

• menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;

• meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;

• membina . . .

• membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;

• mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan

• memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.

Penyelenggara perpustakaan Pemerintah apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 dikenai sanksi administratif berupa pengawasan

dan teguran.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diberikan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Menteri.

Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:

• menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;

• menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

• menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

• menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

• memfasilitasi . . .

• memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan

• menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melanggar ketentuan Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis; dan

• pemberhentian bantuan pembinaan.

(1) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan oleh bupati, atau walikota berdasarkan pertimbangan dari kepala perpustakaan provinsi.

Pasal 83 . . .

Setiap sekolah/madrasah berkewajiban untuk:

• menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;

• memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;

• mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;

• melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan

• mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

• mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

(1) Alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan

sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai pengembangan perpustakaan

sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Setiap perguruan tinggi berkewajiban untuk:

• menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan;

• memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

• mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan

• mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83, Pasal 84 atau Pasal 85 dikenai sanksi

administratif berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis; dan

• pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 87 . . .

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 untuk

perpustakaan sekolah diberikan oleh dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 untuk

perpustakaan madrasah diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 untuk

perpustakaan perguruan tinggi diberikan oleh Menteri, Menteri Agama, atau menteri lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 81, dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014

,

ttd.