PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Cukup jelas.

(1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

• mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

• mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

• mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

• batuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
• batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

(3) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau

IUPK.

(2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.

(3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam

WUP yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

bupati/walikota.

(5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam

WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.

(6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.

(7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 4 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamaan penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

(1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

• badan usaha;
• koperasi; dan
• perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah

mendapatkan WIUP.

(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa

IUP.

Pasal 7 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

IUP diberikan melalui tahapan:

• pemberian WIUP; dan

• pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP

Paragraf 1

Umum

(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a terdiri atas:

• WIUP radioaktif;
• WIUP mineral logam;
• WIUP batubara;
• WIUP mineral bukan logam; dan/atau
• WIUP batuan.

(2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.

(4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa

WIUP.

(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(3) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian

WIUP Mineral Logam dan Batubara

(1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau

batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
• gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

(1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam

dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk panitia lelang oleh:

• Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
• gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
• bupati . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang ditetapkan oleh:

• Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara;
• gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara; dan
• bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.

(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

• menyiapkan lelang WIUP;

• menyiapkan dokumen lelang WIUP;

• menyusun jadwal lelang WIUP;

• mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;

• melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);

• menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;

• melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

• melaksanakan lelang WIUP; dan

• membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 13 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• administratif;
• teknis; dan
• finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a untuk:

• badan usaha, paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
4. nomor pokok wajib pajak.

• koperasi, paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
4. nomor pokok wajib pajak.

• orang perseorangan paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. kartu tanda penduduk; dan
3. nomor pokok wajib pajak.

• perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
4. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit meliputi:

• pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
• mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
• rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

• laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
• menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
• pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

• pengumuman prakualifikasi;
• pengambilan dokumen prakualifikasi;
• pemasukan dokumen prakualifikasi;
• evaluasi prakualifikasi;
• klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
• penetapan hasil prakualifikasi;
• pengumuman hasil prakualifikasi;
• undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
• pengambilan dokumen lelang;
• penjelasan lelang;
• pemasukan penawaran harga;
• pembukaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pembukaan sampul;
• penetapan peringkat;
• penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
• memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

• lokasi;
• koordinat;
• jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
• ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
• ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
• status lahan.

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan

kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka

waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia

lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

(1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian

WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

(1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau

batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada:

• Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

• gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan

• bupati/walikota, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

(2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau

batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
• gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

(1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan

yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga

Pemberian IUP

Paragraf 1

Umum

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri

atas:

• IUP Eksplorasi; dan
• IUP Operasi Produksi.

(2) IUP Eksplorasi terdiri atas:

• mineral logam;
• batubara;
• mineral bukan logam; dan/atau
• batuan.

(3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:

• mineral logam;
• batubara;
• mineral bukan logam; dan/atau
• batuan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

• administratif;
• teknis;
• lingkungan; dan
• finansial.

Pasal 24 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk koperasi meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus; dan
3. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus; dan
6. surat keterangan domisili.

(3) Persyaratan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan; dan
2. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan

komanditer meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

• IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi denganbatas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

• IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

• untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
• untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 huruf d untuk:

• IUP Eksplorasi, meliputi:

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

• IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan

diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

IUP Eksplorasi

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

• Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
• gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
• bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

(2) IUP . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan.

(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

(1) Menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral

bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada gubernur dan bupati/ walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.

(2) Gubernur . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral

bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah

mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.

(4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi

(1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP

Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

(3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23.

(1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

• bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
• gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau
• Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan

pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

• IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
• IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
• IUP Operasi Produksi.

(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf a diberikan oleh:

• Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
• gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf b diberikan oleh:

• Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
• gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.

Pasal 38 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada:

• 1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan gubernur;
• lintas kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota; atau
• lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur.

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda Batas

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP

Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP

Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang

lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau

permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP

baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Keenam Perpanjangan IUP

Operasi Produksi Pasal 45

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

• peta dan batas koordinat wilayah;
• bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
• laporan akhir kegiatan operasi produksi;
• laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
• rencana kerja dan anggaran biaya; dan
• neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan

perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh

perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh

perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.

(2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

(1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan

permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.

(3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa

IPR.

Bagian Kedua Pemberian IPR

(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat

dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

(2) Untuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

• persyaratan administratif;
• persyaratan teknis; dan
• persyaratan finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a untuk:

• orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. komoditas tambang yang dimohon; dan
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

• kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. komoditas tambang yang dimohon; dan
3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

• koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;

2. nomor pokok wajib pajak;

3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. komoditas tambang yang dimohon; dan

5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

• sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
• menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
• tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

(1) IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang

diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah

diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satu) atau

beberapa IUPK.

(4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUPK.

(5) Ketentuan mengenai penetapan WUPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

IUPK diberikan melalui tahapan:

• pemberian WIUPK; dan
• pemberian IUPK.

Bagian Kedua Pemberian WIUPK Paragraf 1

Umum

(1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.

(2) WIUPK . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha

swasta oleh Menteri.

(3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.

(4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.

(5) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang.

(6) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

(1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat,

WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.

(2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang. Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK

Mineral Logam dan Batubara Pasal

53

(1) BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib

mengajukan permohonan IUPK mineral logam atau batubara kepada Menteri.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan IUPK kepada BUMN atau BUMD setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 3

Tata Cara Lelang

WIUPK Mineral Logam dan Batubara

(1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau

batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam atau batubara.

(3) Anggota panitia lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berjumlah gasal yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara.

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

• penyiapan lelang WIUPK;
• penyiapan dokumen lelang WIUPK;
• penyusunan jadwal lelang WIUPK;
• pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;
• pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);
• penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;
• melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
• pelaksanaan lelang WIUPK; dan
• pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• administratif . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• administratif;
• teknis; dan
• finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

• mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

• profil badan usaha;

• akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

• nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
• mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
• rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

• laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
• menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; dan
• pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 57 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

• pengumuman prakualifikasi;
• pengambilan dokumen prakualifikasi;
• pemasukan dokumen prakualifikasi;
• evaluasi prakualifikasi;
• klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
• penetapan hasil prakualifikasi;
• pengumuman hasil prakualifikasi;
• undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
• pengambilan dokumen lelang;
• penjelasan lelang;
• pemasukan penawaran harga;
• pembukaan sampul;
• penetapan peringkat;
• penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
• memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

• lokasi;
• koordinat;
• jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
• ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
• ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
• status lahan.

Pasal 58 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan

oleh Menteri dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUPK yang akan melakukan

kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUPK.

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka

waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUPK dilaporkan oleh panitia

lelang kepada Menteri untuk ditetapkan pemenang lelang WIUPK.

(1) Menteri berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara.

(2) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan

pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga

Pemberian IUPK

Paragraf 1

Umum

(1) IUPK diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, atau

badan usaha swasta setelah mendapatkan WIUPK.

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara; dan
• IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara. Paragraf 2

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan

IUPK Operasi Produksi

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi:

• persyaratan administratif;
• persyaratan teknis;
• persyaratan lingkungan; dan
• persyaratan finansial.

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 huruf a meliputi:

• untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:

1. surat permohonan;

2. profil badan usaha;

3. akte . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
4. surat keterangan domisili.

• untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

huruf b meliputi:

• pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
• mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
• rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

(3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 huruf c meliputi:

• untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
• untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

huruf d meliputi:

• IUPK Eksplorasi, meliputi:

1. bukti . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran.

• IUPK Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan IUPK Eksplorasi

Mineral Logam dan Batubara Pasal 65

(1) BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan

prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUPK.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(3) Apabila BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK

berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK, dianggap mengundurkan diri.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(5) Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 66 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pemegang IUPK Eksplorasi atau pemegang IUPK Operasi Produksi, dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya. Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan

IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara

(1) IUPK Operasi Produksi diberikan kepada BUMN, BUMD,

atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK

Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

(3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri.

(4) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(5) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari IUPK Eksplorasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(6) WIUPK yang telah mempunyai data lengkap meliputi data

eksplorasi, studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dapat diberikan IUPK Operasi Produksi kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas atau pemenang lelang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda Batas

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya

IUPK Operasi Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUPK.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK

Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUPK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK

(1) Dalam hal pada lokasi WIUPK ditemukan komoditas

tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUPK, pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi

Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara prioritas atau lelang.

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas

atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi pertama. Bagian Keenam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Keenam Perpanjangan IUPK

Operasi Produksi Pasal 72

(1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan

kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK.

(2) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

• peta dan batas koordinat wilayah;
• bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
• laporan akhir kegiatan operasi produksi;
• laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
• rencana kerja dan anggaran biaya; dan
• neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK

Operasi Produksi apabila pemegang IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

disampaikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan

perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh

perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 73 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh

perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPK-nya.

(2) WIUPK yang IUPK-nya akan berakhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPK-nya untuk ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) pemegang IUPK sebelumnya mendapat hak menyamai.

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan

permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan

permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan

atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:

• laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
• peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
• bukti pembayaran kewajiban keuangan;
• laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
• laporan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai

kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan:

• untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

• untuk IUP batubara atau IUPK batubara:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

• untuk IUP mineral bukan logam:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

• untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:

1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
2. pada . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

• untuk IUP batuan:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah

dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian

sementara apabila terjadi:

• keadaan kahar;
• keadaan yang menghalangi; dan/atau
• kondisi daya dukung lingkungan.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:

• inspektur tambang;
• Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

(1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

(1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan

penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pemegang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan

penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:

• menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
• memenuhi kewajiban keuangan; dan
• tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

• habis masa berlakunya; atau
• permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

(1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir

dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi

harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

(2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi

dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan

kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang

mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.

(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh:

• Menteri untuk mineral logam dan batubara;
• gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga

patokan mineral logam dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 86 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan

tenaga kerja setempat.

(2) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan tenaga

kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.

(3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan barang,

peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:

• memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
• dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

(2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku,

dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan di impor sendiri harus disampaikan kepada Menteri.

(3) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK melakukan impor

barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri melakukan pengendalian produksi mineral dan

batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.

(2) Pengendalian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

• memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
• melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
• mengendalikan harga mineral dan batubara.

(1) Menteri melakukan penetapan besaran produksi mineral dan

batubara nasional pada tingkat provinsi.

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur

untuk menetapkan besaran produksi mineral dan batubara kepada masing-masing kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan

batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara serta IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.

(2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

• memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan
• stabilitas harga mineral dan batubara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian

penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi

mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan

pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi

batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.

(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

(1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai

tambahnya terdiri atas pertambangan:

• mineral logam;
• mineral bukan logam;
• batuan; atau
• batubara.

(2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

• pengolahan logam; atau
• pemurnian logam.

(3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.

(4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

(5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun

sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.

(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.

(5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan

usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.

(6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.

(7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau

pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

(9) Badan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta

Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.

(11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi

Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data

yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib

menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

(3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib

menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

(4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib

menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri.

(1) Bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis

mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan

laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat

laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

(2) Laporan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.

(3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.

(4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalnder sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.

(2) Program . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 109 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat

(2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1),

Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101

ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1),

Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
• pencabutan IUP atau IUPK.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Kontrak . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.
3. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

• disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
• menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai denganjangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
• melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2. Kuasa . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.
2. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 114 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
2. Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 29

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat.

2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.

3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

6. Peningkatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri. Pengaturan-pengaturan tersebut di atas perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL