Pasal 6

(1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

• badan usaha;
• koperasi; dan
• perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah

mendapatkan WIUP.

(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa

IUP.

Pasal 7 . . .

www.djpp.depkumham.go.id