Pasal 37

(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf a diberikan oleh:

• Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
• gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf b diberikan oleh:

• Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
• gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.

Pasal 38 . . .

www.djpp.depkumham.go.id