Pasal 24

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk koperasi meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus; dan
3. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus; dan
6. surat keterangan domisili.

(3) Persyaratan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan; dan
2. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan

komanditer meliputi:

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

• Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.