Pasal 20

(1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau

batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada:

• Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

• gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan

• bupati/walikota, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

(2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau

batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
• gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.