Pasal 102

(1) Bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis

mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan

laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.