Pasal 48

(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat

dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

(2) Untuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

• persyaratan administratif;
• persyaratan teknis; dan
• persyaratan finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a untuk:

• orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. komoditas tambang yang dimohon; dan
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

• kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. komoditas tambang yang dimohon; dan
3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

• koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;

2. nomor pokok wajib pajak;

3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. komoditas tambang yang dimohon; dan

5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

• sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
• menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
• tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.