Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.

4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

16. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

21. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

37. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

38. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

40. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

42. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

43. Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

44. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.

45. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

46. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.

47. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

48. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

49. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

50. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; c. Renstra SKPD; d. RKPD; dan e. Renja SKPD.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berwawasan lingkungan.

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

(8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan: a. teknokratis; b. partisipatif; c. politis; dan d. top-down dan bottom-up.

(1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. (3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk: a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu; b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini; c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;

d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah; e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi; f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; g. MENETAPKAN tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;

h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan i. MENETAPKAN SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan: a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa; d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender; e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bahwa program- program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui: a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan; b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas- bawah (top-down) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

(1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan: a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD. (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. (3) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. (4) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. (5) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

(1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD. (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

(1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. (2) Menteri Dalam Negeri secara periodik melakukan penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

(1) Koordinasi perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi bertujuan untuk: a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; b. memantapkan hubungan dan keterikatan daerah provinsi yang satu dengan daerah provinsi yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. mensinergikan pengelolaan potensi antarprovinsi dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; d. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah provinsi yang didanai melalui APBD dengan rencana pembangunan di daerah provinsi yang didanai APBN; e. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, perbatasan antardaerah/antar negara dan daerah tertinggal; dan f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. (2) Koordinasi perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi mencakup: a. dua provinsi atau lebih yang berdekatan; b. dua provinsi atau lebih dalam satu wilayah kepulauan; dan c. dua provinsi atau lebih atas dasar kesepakatan bersama; (3) Dua provinsi atau lebih atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai satu wilayah pembangunan regional dan/atau memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Aspek koordinasi perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi meliputi: a. fungsional; b. formal; c. struktural; d. materiil; dan e. operasional.

(1) Aspek fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antara strategi, kebijakan program dan kegiatan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. (2) Aspek formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, perumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan, telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. (3) Aspek struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap SKPD yang bersangkutan. (4) Aspek materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. (5) Aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana dan sumber daya lainnya.

(1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarprovinsi mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama pembangunan daerah jangka panjang yang telah disepakati antarprovinsi berkenaan.

(3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati antarprovinsi berkenaan. (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati antarprovinsi berkenaan.

(1) Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD masing- masing provinsi pada tahun yang direncanakan. (2) Program dan kegiatan pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antarprovinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam musrenbangnas RKP.

(1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarprovinsi, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua provinsi atau lebih yang berdekatan atau dalam satu wilayah kepulauan. (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarprovinsi. (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati antarprovinsi berkenaan. (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

(1) Bappeda menyusun RPJPD. (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJPD; b. penyusunan rancangan awal RPJPD;

c. pelaksanaan musrenbang RPJPD; d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan e. penetapan RPJPD.

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; b. orientasi mengenai RPJPD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

(1) Rancangan awal RPJPD provinsi disusun: a. mengacu pada RPJPN; b. berpedoman pada RTRW provinsi; dan c. memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya. (2) Rancangan awal RPJPD kabupaten/kota disusun: a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi; b. berpedoman pada RTRW kabupaten/kota; dan c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

(1) Mengacu pada RPJPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. (2) Berpedoman pada RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.

(3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi lain sekitarnya.

(1) Mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. (2) Berpedoman pada RTRW kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota. (3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan b. penyajian rancangan awal RPJPD.

(1) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk provinsi mencakup: a. pengolahan data dan informasi; b. penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya; c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi; d. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi; e. penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi lainnya; f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang provinsi; g. perumusan visi dan misi daerah provinsi; h. perumusan arah kebijakan; i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan j. penyelarasan visi, misi,dan arah kebijakan RPJPD provinsi. (2) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup:

a. pengolahan data dan informasi; b. penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya; c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota; d. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota; e. penelaahan RPJPN, RPJPD kabupaten/kota dan RPJPD kabupaten/kota lainnya; f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang kabupaten/kota; g. perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota; h. perumusan arah kebijakan; i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota.

Penyajian rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. analisis isu-isu srategis; d. visi dan misi daerah; e. arah kebijakan; dan f. kaidah pelaksanaan.

(1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal. (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada kepala daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

(1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

(2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. penajaman visi dan misi daerah; b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah; c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah; d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah. (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota. (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

(1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD. (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

(1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri. (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Menteri Dalam Negeri. (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut: a. rancangan akhir RPJPD provinsi;

b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD provinsi; dan c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

(1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur. (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur. (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut: a. rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota; b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota; dan c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya. (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat kementerian/lembaga dan/atau pemerintahan daerah provinsi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW kabupaten/kota serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah dan/atau provinsi/ kabupaten/kota yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan. (2) Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD kepada Bupati/Walikota, untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi kepada DPRD provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD provinsi. (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD provinsi yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta: a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD provinsi; dan b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi.

(1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD kabupaten/kota. (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta: a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota; dan b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota.

Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1). (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda provinsi.

Klarifikasi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil klarifikasi kepada Gubernur yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) telah menindaklanjuti hasil konsultasi. (2) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) telah menindaklanjuti hasil konsultasi. (3) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJPD diterima.

(4) Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi dan tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh PRESIDEN berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri. (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh PRESIDEN berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat: a. visi, misi, dan program kepala daerah; b. arah kebijakan keuangan daerah; c. strategi pembangunan daerah; d. kebijakan umum; e. program SKPD; f. program lintas SKPD; g. program kewilayahan; h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(1) Visi, misi dan program kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih. (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

(7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah. (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, merupakan tahapan dan jadual pelaksanaan proram, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

(1) Bappeda menyusun RPJMD. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan awal RPJMD; c. penyusunan rancangan RPJMD; d. pelaksanaan musrenbang RPJMD; e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi mengenai RPJMD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

(1) Rancangan awal RPJMD provinsi disusun: a. memuat visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih; b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi; dan c. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya. (2) Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun: a. memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau walikota dan wakil walikota terpilih; b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota; dan c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

(1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan: a. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan b. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi. (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. (3) Memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.

(1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan: a. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan b. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan: a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional; b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan c. pembangunan kewilayahan. (3) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi. (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan b. penyajian rancangan awal RPJMD.

(1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, untuk provinsi mencakup: a. pengolahan data dan informasi; b. penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya; c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi; d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; e. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi; f. penelaahan RPJMN dan RPJMD provinsi lainnya; g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi; h. penelaahan RPJPD provinsi; i. perumusan penjelasan visi dan misi; j. perumusan tujuan dan sasaran; k. perumusan strategi dan arah kebijakan; l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; m.perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; n. penetapan indikator kinerja daerah; o. pembahasan dengan SKPD provinsi; p. pelaksanaan forum konsultasi publik; q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan. (2) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup: a. pengolahan data dan informasi; b. penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya; c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota; d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; e. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota; f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;

g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota; h. penelaahan RPJPD kabupaten/kota; i. perumusan penjelasan visi dan misi; j. perumusan tujuan dan sasaran; k. perumusan strategi dan arah kebijakan; l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; m.perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; n. penetapan indikator kinerja daerah; o. pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota; p. pelaksanaan forum konsultasi publik; q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Penyajian rancangan awal RPJMD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. analisis isu-isu srategis; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan; dan i. penetapan indikator kinerja daerah.

(1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

(1) Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan kepala daerah. (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD.

(1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD. (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

(1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepada para kepala SKPD dengan surat edaran kepala daerah. (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD. (3) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepala Bappeda kepada kepala SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran kepala daerah diterima. (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam: a. memecahkan isu-isu srategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran; c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;

d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

(1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. analisis isu-isu srategis; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan i. penetapan indikator kinerja daerah. (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

(1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2). (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah; b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan; e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD; f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya. (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota. (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66. (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD. (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Menteri Dalam Negeri. (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut: a. rancangan akhir RPJMD provinsi; b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi; dan c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

(1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur. (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.

(4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut: a. rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota; b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota; dan c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya. (2) Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah provinsi yang terkait sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya. (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintahan daerah dan/atau provinsi/ kabupaten/kota yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan. (2) Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi kepada DPRD provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik. (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD provinsi yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta: a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi; dan b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi.

(1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta: a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota; dan b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota.

Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(1) Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1). (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2). (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bappeda provinsi.

Klarifikasi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 79 dan Pasal 80 untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil klarifikasi kepada Gubernur yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), telah menindaklanjuti hasil konsultasi. (2) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), telah menindaklanjuti hasil konsultasi. (3) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima. (4) Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi dan tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh PRESIDEN berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri. (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh PRESIDEN berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat: a. visi; b. misi; c. tujuan; d. strategi;

e. kebijakan; f. program; dan g. kegiatan. (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

(1) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. (2) Visi SKPD sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. (3) Misi SKPD sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf b, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD.

(4) Tujuan sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf c, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. (5) Strategi sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf d,merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD. (6) Kebijakan sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf e, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. (7) Program sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf f, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. (8) Kegiatan sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf g, merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. (9) Tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 85 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7), dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan.

(2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD. (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya. (4) Program kewilayahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

(1) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

(1) SKPD menyusun Renstra SKPD. (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan Renstra SKPD; b. penyusunan rancangan Renstra SKPD; c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan d. penetapan Renstra SKPD.

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD; b. orientasi mengenai Renstra SKPD;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut: a. Perumusan rancangan Renstra SKPD; dan b. Penyajian rancangan Renstra SKPD.

(1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, untuk provinsi mencakup: a. pengolahan data dan informasi; b. analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi; c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD kabupaten/kota; d. penelaahan RTRW provinsi; e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi; f. perumusan isu-isu strategis; g. perumusan visi dan misi SKPD provinsi; h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provinsi; i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi; j. mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi; k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi; l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; m.perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi; dan n. pelaksanaan forum SKPD provinsi. (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup: a. pengolahan data dan informasi;

b. analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota; c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi; d. penelaahan RTRW kabupaten/kota; e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; f. perumusan isu-isu strategis; g. perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota; h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota; i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota; j. mempelajari surat edaran Bupati/Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- SKPD kabupaten/kota; k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; m.perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan n. pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota. (3) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan SKPD; c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

(2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD. (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

(1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), kepada kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran kepala daerah diterima. (2) Dengan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

(3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

(1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

(1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah. (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda. (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

(4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (6) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD MENETAPKAN Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. (8) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan atau sebutan lain mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra SKPD.

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Pasal 99 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Pasal 99 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

(1) Bappeda menyusun RKPD. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RKPD; b. penyusunan rancangan awal RKPD; c. penyusunan rancangan RKPD; d. pelaksanaan musrenbang RKPD; e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. penetapan RKPD.

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. orientasi mengenai RKPD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

(1) Rancangan awal RKPD provinsi disusun: a. berpedoman pada RPJMD provinsi; dan b. mengacu pada RPJMN. (2) Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun: a. berpedoman pada RPJMD kabupaten/ kota; b. mengacu pada RPJMD provinsi; dan c. mengacu pada RPJMN.

(1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan: a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi; dan b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. (2) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. (3) program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah provinsi atau lebih, wilayah perbatasan antar provinsi dan/atau wilayah perbatasan antar negara.

(1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), huruf a, dilakukan melalui penyelarasan: a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten/kota dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. (2) Mengacu pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), huruf a, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi. (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.

(4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. perumusan rancangan awal RKPD; dan b. penyajian rancangan awal RKPD.

(1) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, untuk provinsi mencakup: a. pengolahan data dan informasi; b. analisis gambaran umum kondisi daerah; c. analisis ekonomi dan keuangan daerah; d. evaluasi kinerja tahun lalu; e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi; g. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi; h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. (2) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup: a. pengolahan data dan informasi; b. analisis gambaran umum kondisi daerah; c. analisis ekonomi dan keuangan daerah; d. evaluasi kinerja tahun lalu; e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota; g. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;

h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan e. rencana program prioritas daerah.

(1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

(1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran kepala daerah kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD. (2) Surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

(1) Rancangan awal RKPD provinsi disempurnakan menjadi rancangan RKPD provinsi berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD provinsi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi. (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi disampaikan kembali kepada kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

(2) Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disempurnakan menjadi rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD kabupaten/kota. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD kabupaten/kota. (5) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kembali kepada kepala Bappeda kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

(1) Rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD provinsi.

(1) Rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD kabupaten/kota.

(1) Penyusunan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan April. (2) Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d, terdiri dari: a. pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi; b. pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

(1) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2). (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota; b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;

c. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi; d. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan e. sinergi dengan RKP. (3) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi. (4) Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi. (5) Hasil musrenbang RKPD provinsi dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri musrenbang.

(1) Pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April. (2) Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi. (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD provinsi, dikoordinasikan Bappeda provinsi dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum musrenbangnas.

(1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2). (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi; b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan; c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota; d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi. (3) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kota.

(4) Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota. (5) Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

(1) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.

(1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

(1) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Februari. (2) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda kabupaten/kota. (3) Untuk efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(1) Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD kabupaten/kota.

(1) Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP. (2) Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.

(1) Rancangan akhir RKPD provinsi yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD provinsi. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD provinsi telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD provinsi.

(1) Rancangan akhir RKPD kabupaten/kota yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), dibahas oleh seluruh kepala SKPD kabupaten/kota. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD kabupaten/kota telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.

(1) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), paling lambat pada pertengahan bulan Mei. (2) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

(1) RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan. (2) RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan. (3) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) RKPD provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. (2) RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi.

(1) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur. (2) Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota.

(1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat: a. program dan kegiatan; b. lokasi kegiatan; c. indikator kinerja; d. kelompok sasaran; dan e. pagu indikatif dan prakiraan maju

(1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan. (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, terdiri dari: a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan. (6) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

(1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD. (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

(3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut: a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD; c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

(1) SKPD menyusun Renja SKPD. (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan Renja SKPD; b. penyusunan rancangan Renja SKPD; c. pelaksanaan forum SKPD; dan d. penetapan Renja SKPD.

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD; b. orientasi mengenai Renja SKPD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten/kota disusun:

a. mengacu pada rancangan awal RKPD; b. mengacu pada Renstra SKPD; c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu- isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2), terdiri atas: a. Perumusan rancangan Renja SKPD; dan b. Penyajian rancangan Renja SKPD.

(1) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, untuk provinsi mencakup: a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD provinsi; b. pengolahan data dan informasi; c. analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi;

d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD provinsi; e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi; f. penelaahan rancangan awal RKPD provinsi; g. perumusan tujuan dan sasaran; h. penelaahan usulan masyarakat; dan i. perumusan kegiatan prioritas. (2) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup: a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota; b. pengolahan data dan informasi; c. analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota; d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD kabupaten/kota; e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; f. penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota; g. perumusan tujuan dan sasaran; h. penelaahan usulan masyarakat; dan i. perumusan kegiatan prioritas.

Penyajian rancangan Renja RKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan g. penutup.

(1) Rancangan Renja SKPD provinsi dibahas dalam forum SKPD provinsi. (2) Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.

(1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), dalam forum SKPD provinsi. (2) Pembahasan rancangan Renja RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota; b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi; c. penyelarsan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi; dan d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi, sesuai dengan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).

(1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2), dalam forum SKPD kabupaten/kota. (2) Pembahasan rancangan Renja RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan; b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota; dan d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota, sesuai dengan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).

(1) Peserta forum SKPD provinsi antara lain terdiri dari SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi. (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD. (3) Forum SKPD provinsi dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD provinsi sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. (4) Penyelenggaraan forum SKPD provinsi dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret. (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD provinsi dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD provinsi.

(1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi. (2) Kepala SKPD provinsi menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi menjadi rancangan RKPD provinsi. (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan April.

(1) Peserta forum SKPD kabupaten/kota antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD. (3) Forum SKPD kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD kabupaten/kota sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. (4) Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten/kota dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari. (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, dan ditandatangai oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD kabupaten/kota.

(1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota. (2) Kepala SKPD provinsi menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi menjadi rancangan RKPD provinsi. (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

(1) Kepala SKPD provinsi menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan. (2) Rancangan Renja SKPD provinsi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda provinsi untuk diverifikasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi. (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi yang telah sesuai dengan RKPD provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

(1) Kepala SKPD kabupaten/kota menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dengan berpedoman pada RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan. (2) Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda kabupaten/kota untuk diverifikasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota telah sesuai dengan RKPD kabupaten/kota. (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang telah sesuai dengan RKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh pengesahan.

(1) Rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 150 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.

(1) Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Keputusan Walikota. (2) Penetapan Keputusan Bupati/Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kabupaten/kota ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan: a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional; c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota. (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

(1) Antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), mencakup pembangunan daerah pada satu provinsi atau lebih dalam jangka waktu tertentu.

(2) Lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), mencakup pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota pada wilayah provinsi dalam jangka waktu tertentu. (3) Lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3), mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, meliputi: a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, mencakup perumusan visi dan misi serta serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi masing-masing; c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya

d. rencana pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan RTRW provinsi lainnya; e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional; f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi masing-masing, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi. (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi berkenaan. (3) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur. (4) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang- bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya; d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya; e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi masing-masing; dan f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi masing-masing, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi. (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi berkenaan. (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur. (4) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing; b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing; c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara; d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur. (3) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan RPJPD. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi masing-masing. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi masing-masing.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD antarprovinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur. (3) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin: a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi masing-masing; dan b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi masing- masing. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi masing- masing.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarprovinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur. (3) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masing- masing. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masing-masing.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarprovinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

170 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur. (3) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarprovinsi. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD provinsi masing-masing; dan b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi masing- masing dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi masing-masing dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional. (5) Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi masing-masing.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan RPJPD dan/atau RPJMD periode berikutnya.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD antarprovinsi. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi, dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi masing-masing; dan b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi masing-masing, dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, dan pembangunan jangka menengah nasional.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi masing-masing.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RKPD periode berikutnya.

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD antarprovinsi. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi masing-masing; dan b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi masing-masing. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. (5) Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD provinsi masing- masing.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan RKPD periode berikutnya.

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi; c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya; d. RPJPD memperhatikan RTRW provinsi lainnya; e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional; f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing; c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya; d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya; e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota masing-masing serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota.

(2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota berkenaan. (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota. (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD Provinsi.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD provinsi ditetapkan. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi dan misi SKPD provinsi, berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; b. strategi dan kebijakan SKPD provinsi, berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah; c. rencana program dan kegiatan SKPD provinsi, berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis; d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah; e. indikator kinerja SKPD provinsi, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan f. pentahapan pelaksanaan program SKPD, sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi, telah berpedoman pada RPJMD provinsi serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

(1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3). (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi. (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda provinsi.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang- bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya; d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya; e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi; dan f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada Gubernur. (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota; b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya; d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya; e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing-masing; f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota masing-masing, mengacu pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota. (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota berkenaan. (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota. (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD provinsi.

(1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD. (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD provinsi ditetapkan. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra SKPD. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

(1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusuan Renja SKPD provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3). (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi. (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda provinsi.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi; b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi; c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara; d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi dan mengacu pada RKP.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Gubernur.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing; b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota masing-masing, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing; c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota; d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD antarkabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing- masing dan mengacu pada RKPD provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota. (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi kepada Gubernur.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah masing-masing kabupaten/kota. (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota masing-masing. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota masing-masing.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota. (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD Provinsi.

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup indikator kinerja SKPD provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin: a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD provinsi, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD provinsi; dan b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi telah dilaksanakan melalui Renja SKPD provinsi.

(1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi. (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rentra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi. (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin: a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi; dan b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. (2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin: a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota masing-masing; dan b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota masing-masing. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota masing-masing.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota. (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 mencakup Renja SKPD provinsi dan RKPD provinsi.

(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD provinsi.

(1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD provinsi. (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD provinsi sesuai dengan Renja SKPD provinsi.

(1) Kepala SKPD provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD provinsi mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD provinsi sesuai dengan Renja SKPD provinsi. (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang disampaikan oleh kepala SKPD provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi. (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

(1) Pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta APBD kabupaten/kota masing-masing. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota masing-masing.

(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota. (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD provinsi; dan b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional. (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi. (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi RPJPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD provinsi untuk periode berikutnya.

(4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada Gubernur. (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota masing- masing; dan b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota masing-masing, dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi. (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota masing-masing.

(1) Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RPJPD pada periode berikutnya. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD provinsi. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi; dan b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi dengansasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional. (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup provinsi. (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi RPJMD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD provinsi untuk periode berikutnya. (4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi kepada Gubernur. (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota masing-masing; dan b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota masing-masing, serta dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah provinsi.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang kabupaten/kota masing-masing dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah provinsi. (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota masing-masing.

(1) Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota masing- masing pada periode berikutnya. (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 mencakup hasil Renja SKPD provinsi dan hasil RKPD provinsi.

(1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD provinsi. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja SKPD provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra SKPD provinsi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi. (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

(1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD provinsi.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi Renja SKPD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja SKPD provinsi untuk tahun berikutnya. (4) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (4). (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi. (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD provinsi.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi RKPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya. (4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Gubernur. (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD kabupaten/kota. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota masing-masing; dan b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota masing- masing. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota masing-masing.

(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota. (2) Hasil evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten/kota masing-masing untuk tahun berikutnya (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota; c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya; e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota. (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD kabupaten/kota.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD kabupaten/kota ditetapkan. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; b. strategi dan kebijakan SKPD kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah; c. rencana program, kegiatan SKPD kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis; d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah; e. indikator kinerja SKPD kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

(1) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

243 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3). (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang- bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya; d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya; e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; dan f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kotate, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota. (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD kabupaten/kota.

(1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD kabupaten/kota ditetapkan. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

(1) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota sebagimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3). (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota. (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota; b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota; c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota; d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota dan mengacu pada RKPD provinsi.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD kabupaten/kota.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin: a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD kabupaten/kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD kabupaten/kota; dan b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD kabupaten/kota.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD kabupaten/kota, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD kabupaten/kota.

(1) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD kabupaten/kota. (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin: a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota; dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan,pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, mencakup Renja SKPD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota.

(1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD kabupaten/kota. (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan Renja SKPD kabupaten/kota.

(1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan Renja SKPD kabupaten/kota. (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh kepala SKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD kabupaten/kota. (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi. (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.

(4) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota. (5) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya. (4) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota. (5) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 mencakup hasil rencana Renja SKPD kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota.

(1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD kabupaten/kota. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD kabupaten/kota serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota. (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

(1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. (4) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (4). (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD Bupati/Walikota. (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi. (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD kabupaten/kota.

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (3) Hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. (4) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota. (5) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional. (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), seperti: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD provinsi tahun berkenaan untuk dievaluasi. (3) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/kota kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten/kota tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional. (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

(1) Penjabat kepala daerah otonom baru menyusun rancangan RKPD (2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada RPJMD provinsi dan kabupaten/kota induk.

(3) Berpedoman pada RPJMD provinsi dan kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dalam wilayah administratif pemerintahan daerah otonom yang baru dibentuk. (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah. (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dan bagi daerah otonom baru tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. (3) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta aparatur pemerintah daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, dilakukan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dalam hal penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. (3) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota serta aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 dilakukan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Daerah yang sedang menyusun atau akan mengubah RPJPD, RPJMD dapat mempedomani tahapan dan tatacara penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkan rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Tata cara koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota, diatur dengan Peraturan Gubernur. (2) Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan peraturan kepala daerah. (3) Peraturan Gubernur dan Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLILK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 Oktober 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 517