TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

3 2008,No. 21

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
11. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan

2008,No. 21 4

daerah.

1. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah

daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan

kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Rencana pembangunan daerah meliputi:

• RPJPD;

5 2008,No. 21

• RPJMD; dan
• RKPD.

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disusun dengan tahapan:

• penyusunan rancangan awal;
• pelaksanaan Musrenbang;
• perumusan rancangan akhir; dan
• penetapan rencana. Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

(2) RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan

daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.

(3) RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah

pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.

(4) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan

penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.

(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

2008,No. 21 6

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir

(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil

Musrenbang.

(2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu)

tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

(3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam

bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Paragraf 4 Penetapan

(1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD.

(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah

berkonsultasi dengan Menteri.

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.

(2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang

RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

(1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Provinsi kepada masyarakat.

(2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang

RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Bagian Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.

7 2008,No. 21

(2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.

(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan

memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

(1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai

dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD

kepada Bapppeda.

(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi

rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra- SKPD sebagai masukan. Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan

penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.

(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir

(1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda

berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh

Kepala Daerah.

2008,No. 21 8

Paragraf 4 Penetapan

(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah

berkonsultasi dengan Menteri.

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6

(enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan

kepada Menteri.

(4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota

disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

(1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang

RPJMD Provinsi kepada masyarakat.

(2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang

RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Bagian Keempat Rencana Kerja Pembangunan Daerah Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.

(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan

RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.

(4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

9 2008,No. 21

(5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan

hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

(6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi

masyarakat di daerah.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun

dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.

(3) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan

antar-Rancangan Renja SKPD dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.

(4) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk

keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar- Rencana Pembangunan Kecamatan.

(1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh

Departemen Dalam Negeri.

(2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi

oleh pemerintah provinsi.

(1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang

desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.

(2) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah

Musrenbang kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan

koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi.

(2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi

2008,No. 21 10

pasca-Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan

rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.

(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan

hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Paragraf 4 Penetapan

(1) RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan

RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD

Provinsi kepada Menteri.

(3) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota

tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

(4) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang

RKPD Provinsi kepada masyarakat.

(2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Bupati/Walikota

tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

(1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.

(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

11 2008,No. 21

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan

bersifat indikatif.

(4) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun

Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota.

Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada

rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang

diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Bagian Kesatu Sumber Data

(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan

2008,No. 21 12

menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• penyelenggaraan pemerintah daerah;
• organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
• kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
• keuangan daerah;
• potensi sumber daya daerah;
• produk hukum daerah;
• kependudukan;
• informasi dasar kewilayahan; dan
• informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan

informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

(2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan

pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

(1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 diolah melalui proses:

13 2008,No. 21

• analisis daerah;
• identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
• perumusan masalah pembangunan daerah;
• penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
• penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

(2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan. Paragraf 1 Analisis Daerah

(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.

(3) Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka

studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah. Paragraf 2 Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

(1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah

merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.

(2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat

kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

2008,No. 21 14

Paragraf 3 Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

(1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan

mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.

(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh

mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan. Paragraf 4 Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:

• pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
• kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
• program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang

direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

15 2008,No. 21

Paragraf 5 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

(1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah

disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

(3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• RPJPD;
• RPJMD; dan
• RKPD.

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD. Bagian Ketiga Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:

• pendahuluan;
• gambaran umum kondisi daerah;
• analisis isu-isu strategis;
• visi dan misi daerah;
• arah kebijakan; dan
• kaidah pelaksanaan.

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:

• pendahuluan;
• gambaran umum kondisi daerah;
• gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

2008,No. 21 16

• analisis isu-isu strategis;
• visi, misi, tujuan dan sasaran;
• strategi dan arah kebijakan;
• kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
• indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
• penetapan indikator kinerja daerah; dan
• pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :

• pendahuluan;
• evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
• rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
• prioritas dan sasaran pembangunan; dan
• rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit

mencakup:

• pendahuluan;
• gambaran pelayanan SKPD;
• isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
• visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
• rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
• indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:

• pendahuluan;
• evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
• tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
• indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

17 2008,No. 21

• dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
• sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
• penutup. Bagian Keempat Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD

dilakukan oleh masing-masing SKPD.

(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD

dilakukan oleh Bappeda.

(3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD

antarkabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

(4) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD

antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.

(1) Tata cara koordinasi antarkabupaten/kota di dalam

penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh gubernur.

(2) Tata cara koordinasi antarprovinsi di dalam penyusunan

rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kesatu Pengendalian

(1) Menteri melakukan pengendalian terhadap perencanaan

pembangunan daerah antarprovinsi.

(2) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan

pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

2008,No. 21 18

(3) Bupati/walikota melakukan pengendalian terhadap

perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pengendalian terhadap :

• kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
• pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(1) Pengendalian oleh gubernur, bupati/walikota dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi

dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi

rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Bagian Kedua Evaluasi

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan daerah antarprovinsi.

(2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

19 2008,No. 21

(3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap :

• kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
• pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
• hasil rencana pembangunan daerah.

(1) Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :

• penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
• menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk periode berikutnya.

Gubernur, bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat. Bagian Ketiga Perubahan

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

• hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum

2008,No. 21 20

sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

• terjadi perubahan yang mendasar; atau

• merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Masyarakat

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang

dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai

dengan data dan informasi yang akurat.

(3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat

sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari

masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

(1) Bagi daerah yang belum menyusun RPJPD, penyusunan

RPJMD dapat mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah sebelumnya.

(2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun

dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

21 2008,No. 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008

,

TAMBAHAN

No. 4817 PEMERINTAHAN. PEMERINTAH DAERAH. Rencana Pembangunan. Evaluasi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21)