Pasal 33

(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.

(3) Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka

studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah. Paragraf 2 Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah