Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2008 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

2. Bahan peledak Komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial.

3. Bahan Kimia berbahaya adalah bahan kimia atau sesuatu, baik dalam keadan tunggal maupun campuran yang bersifat memencarkan radiasi, mudah meledak (termasuk cairan atau gas yang dimampatkan), mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun, korosif, menimbulkan iritasi, sentilisasi, luka dan nyeri menimbulkan bahaya elektronik, karsinogenik dan mutagenik, etiologik/biomedik dan berbahaya lain-lain yang ditetapkan.

4. Bunga Api adalah benda-benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang semacamnya yang dapat menyala berwarna warni dengan disertai letusan maupun tidak.

5. Detonator adalah alat peledak utama yang dipergunakan untuk meledakkan sejumlah bahan peledak lainnya dengan gelombang detonasi.

6. Dinamit adalah bahan peledak yang dibuat dari Nitroglycerine Base dan atau Non Nitroglycerine atau Water Base.

7. Unit Mobil Pencampur (Mobile Mixing Unit) adalah kendaraan yang dilengkapi dengan mesin pencampur dan tangki-tangki pembawa Emulsion Matrix, Sensitizer, Ammonium Nitrate dan Solar yang dapat mencampur bahan-bahan Emulsion Matrix, Sensitizer, Ammonium Nitrate dan Solar menjadi bahan peledak.

8. Mesin Pencampur (Mixing Plant) adalah mesin untuk mencampur Ammonium Nitrate dengan bahan campuran lainnya sehingga menghasilkan bahan peledak.

9. Surat Pernyataan Produsen dan Distributor adalah pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh Produsen dan Distributor bahan peledak yang berisi pernyataan: a. bahan peledak yang dibuat atau diimpor atau diterima dari hibah hanya untuk memenuhi kebutuhan Pengguna Akhir yang mendapat izin dari Kapolri; b. Produsen dan Distributor bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan bahan peledak yang dimiliki baik yang berasal dari pembuatan atau pemasukan atau penghibahan; c. bahan peledak tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin dari Kapolri.

10. Produsen adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk memproduksi bahan peledak komersial.

11. Distributor adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian bahan peledak komersial.

12. Pengguna Akhir adalah badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan/atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan peledak.

13. Surat Pernyataan Pengguna Akhir adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Akhir yang menyatakan bahan peledak tersebut akan

digunakan sendiri, bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan serta lingkungannya dan tidak akan dialihkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin dari Kapolri. 14. Supplier Bahan Peledak adalah suatu perwakilan perusahaan atau pabrik pembuat bahan peledak di luar negeri yang ada di INDONESIA. 15. Usaha Jasa Peledakan adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin untuk membantu pengguna akhir bahan peledak dalam peledakan. 16. Usaha Jasa Pengangkutan Bahan Peledak adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan pengangkutan bahan peledak yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 17. Usaha Jasa Pergudangan Bahan Peledak adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin untuk usaha penyediaan gudang penyimpanan bahan peledak untuk disewakan kepada Produsen atau Supplier atau Pengguna Akhir Bahan Peledak. 18. Gudang Bahan Peledak (Storage) adalah tempat yang dipergunakan untuk menyimpan atau menimbun bahan peledak. 19. Pemilikan adalah hak atas bahan peledak yang diberikan oleh Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kapolri yang memuat tentang kekuasaan dan kewajiban atas bahan peledak tersebut. 20. Penguasaan adalah kewajiban atas bahan peledak tetapi tidak memiliki hak menggunakan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya. 21. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan menyelamatkan bahan peledak dalam suatu tempat agar terhindar dari pencurian, kerusakan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 22. Pembuatan adalah suatu kegiatan untuk membuat, memproduksi, dan mencampur bahan peledak. 23. Pembelian adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas bahan peledak dari Produsen dan Distributor kepada Pengguna Akhir atau dari Produsen dan Distributor yang satu kepada Produsen dan Distributor lainnya. 24. Pendistribusian adalah pemasaran atau penyerahan bahan peledak dari Produsen dan Distributor kepada Pengguna Akhir dan/atau kepada

Produsen dan Distributor lainnya yang telah memiliki surat izin dari Kapolri. 25. Penggunaan adalah hak atas bahan peledak dengan tujuan untuk keperluan penambangan mineral, batubara dan panas bumi, minyak dan gas bumi serta proyek Pemerintah atau swasta non-tambang. 26. Penggunaan sisa adalah hak atas bahan peledak yang dimiliki Pengguna Akhir dari sisa bahan peledak yang belum habis digunakan yang berasal dari pembelian dan penggunaan atau yang berasal dari pengalihan penggunaan. 27. Penghibahan adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas kepemilikan bahan peledak dari Pengguna Akhir kepada Produsen dan Distributor bahan peledak atas dasar kemufakatan kedua belah pihak dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 28. Pengangkutan adalah pemindahan bahan peledak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan baik melalui darat, laut atau perairan, dan udara. 29. Pengalihan Penggunaan adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan bahan peledak dari Pengguna Akhir yang satu kepada Pengguna Akhir yang lain atas dasar kemufakatan kedua belah pihak dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 30. Pemusnahan adalah suatu tindakan atau kegiatan penghancuran bahan peledak yang dianggap telah rusak dan/atau tidak dipergunakan lagi. 31. Uji Coba adalah suatu kegiatan penelitian data teknis bahan peledak untuk mengetahui tentang spesifikasi dan karakteristik jenis bahan peledak.

Maksud dan tujuan pembuatan peraturan ini adalah: a. agar ada keseragaman dalam perizinan; b. agar tidak terjadi penyimpangan; dan c. dapat dipedomani.

Dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial memperhatikan asas-asas: a. keselamatan dan keamanan;

b. ketertiban dan kepatuhan; c. legalisasi.

Ruang lingkup dalam sistim pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial meliputi: a. jenis-jenis bahan peledak komersial; b. Badan Usaha Bahan Peledak Komersial; c. perizinan; d. pengamanan bahan peledak; e. pengawasan dan pengendalian bahan peledak; f. sanksi.

Bahan peledak komersial meliputi: a. semua jenis dinamit, yaitu bahan peledak yang menggunakan bahan pemeka Nitroglycerine, yang dikenal dengan nama NG Based Explosive; b. semua jenis Blasting Agents, yaitu bahan baku bahan peledak yang menggunakan bahan selain Nitroglycerine; c. semua jenis Water Based Explosive, yaitu bahan peledak yang tidak mengandung komponen bahan peledak dengan menggunakan air dalam campurannya, yang meliputi slurry, watergel, dan emulsion explosive; d. Ammonium Nitrate; e. semua jenis ANFO, yaitu bahan peledak yang terdiri dari campuran Ammonium Nitrate dan Fuel Oil; f. semua jenis bahan peledak pembantu (Blasting Accessories), antara lain:

1. Primer (Booster);

2. Detonator;

3. Sumbu Api (Safety Fuse);

4. Sumbu Peledak (Blasting Cord atau Detonating Cord atau Fuse);

5. Connector (Detonating Relay);

6. Igniter. g. semua jenis Shaped Charges, yaitu bahan peledak yang mempunyai bentuk geometris tertentu guna melaksanakan antara lain logging, pemotong pipa selubung atau konduktor, melaksanakan perforasi, sample taker atau ditching; h. semua jenis bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya explosive, antara lain:

7. Blasting Gelatine (master mix);

8. Nitroglycerine;

9. Nitroglycol;

10. Nitrocellulose;

11. Pentaeritritol Tetranitrat (PETN);

12. Black Powder;

13. Mercury Fulminate;

14. Lead Azide;

15. Diazodinitrofenci (DDNP);

16. Lead Styphanate;

17. Bahan Piroteknik.

18. Formula dari bahan peledak (bunga api).

Bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bahan peledak dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: a. oksidator; b. reduktor; c. bahan tambahan sebagai katalisator.

Oksidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah bahan kimia yang bersifat pembawa oksigen (oksigen carrier) dalam proses peledakan atau pembakaran, antara lain: a. Asam Nitrat HNO3; b. Asam Sulfat H2SO4; c. Asam Oksalat H2C2O4; d. Hidrogen Peroksida H2O2; e. Natrium Peroksida Na2O2; f. Kalium Peroksida K2O2; g. Kalium Nitrat (Sendawa) KNO3; h. Kalium Klorat (Potas) KCIO3; i. Kalium Permanganat KmnO4; j. Kalsium Hipoklorit CaCIO3; k. Kaporit Ca(OCI)2; l. Natrium Hipoklorit NaCIO3 ; m. Natrium Nitrat (Sodium) NaNO3; n. Natrium Nitrit NaNO2; o. Nitro Cellulosa (NC) ; p. Sulfur Trioksida S2O3; q. Pupuk Nitrat NH4NO3; r. Zat Asam (Oksigen) O2.

Reduktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah bahan kimia yang bersifat menarik oksigen atau memerlukan oksigen dalam proses peledakan atau pembakaran, antara lain: a. Bubuk Karbon (C); b. Belerang (Sulfur); c. Amoniak NH3; d. Asetilen; e. Benzen;

f. Sikloheksan; g. Dioktil Ptalat; h. Etilen glikol; i. Garam-garam Azo; j. Gas Hidrogen; k. Gas Alam; l. Karbon Monoksida; m. Karbid; n. Metanol; o. Metil Metakrilat Monomer; p. Natrium Sulfida; q. Penta Eritritol; r. Propilen; s. Triklorobenzen; t. Vinil Klorisa Monomer; u. Xylene; v. Selulosa atau bubuk kayu; w. Sublimat Sb2S3.

Bahan tambahan sebagai katalisator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah merupakan bahan kimia yang dapat mempercepat proses reaksi peledakan, menimbulkan efek bakar, efek racun dan panas yang tinggi antara lain: a. Aluminium Powder (Al); b. Magnesium Powder (Mg); c. Termit Fe2O3; d. Fenil merkuri asetat; e. Kalium Sianida (KCN).

(1) Bunga api yang dilarang adalah: a. bunga api yang berisi:

1. bahan-bahan peledak seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 UNDANG-UNDANG No. 9 Mei Tahun 1931 (STBL 1931 No. 168);
2. Penggalak, Detonator, Sumber Detonator dan bahan-bahan dengan sifat bekerja yang sesuai;
3. bahan-bahan dan misiu yang dengan sendirinya atau dengan sebab kecil dapat terbakar atau meledak;
4. bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting; b. bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang beratnya misiu yang berada di dalamnya lebih besar daripada beratnya 1/3 bagian satuan bunga api (bunga api yang berukuran diatas 8 inchi). (2) Bunga api berbahaya yang diizinkan adalah bunga api yang isian misiunya lebih dari 20 gram dengan ukuran 2 inchi sampai dengan 8 inchi. (3) Misiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bahan-bahan atau campuran yang dapat menyebabkan ledakan/letusan. (4) Misiu yang terkandung dalam bunga api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat menimbulkam ledakan/letusan, yaitu: a. campuran belerang, sendawa, arang kayu; b. campuran berupa serbuk dari sendawa, belerang, antimon belerang, dan serbuk aluminium. (5) Bunga api yang digunakan oleh masyarakat yaitu :

a. bunga api mainan berukuran kurang dari 2 inchi (tidak menggunakan izin pembelian dan penggunaan);

b. bunga api untuk pertunjukan (show) berukuran dari 2 (dua) inchi sampai dengan 8 (delapan) inchi. (6) Penggunaan dan pembelian bunga api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus izin dari Kapolri C.q. Kabaintelkam Polri.

Badan Usaha Bahan Peledak Komersial, digolongkan menjadi: a. Produsen; b. Distributor; c. Pengguna Akhir.

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, huruf a, terdiri dari: a. Produsen bahan peledak; b. Produsen Bunga Api. (2) Produsen bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan kegiatan produksi bahan peledak dengan bahan baku yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan Pengguna Akhir bahan peledak komersial di wilayah INDONESIA. (3) Produsen bunga api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan kegiatan produksi Bunga Api.

(1) Distributor bahan peledak komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari: a. Distributor bahan peledak; b. Distributor bunga api; c. Distributor bahan kimia. (2) Distributor bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan kegiatan impor sekaligus mendistribusikan bahan peledak dan bahan baku bahan peledak guna memenuhi kebutuhan Pengguna Akhir. (3) Distributor bunga api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan kegiatan impor sekaligus mendistribusikan bunga api.

(4) Distributor bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan impor sekaligus mendistribusikan bahan kimia dan bahan baku bahan kimia guna memenuhi kebutuhan Pengguna Akhir.

Pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c melakukan usaha di bidang mineral, batu bara dan panas bumi, minyak dan gas bumi serta pekerjaan sipil atau proyek non tambang dengan menggunakan bahan peledak komersial

Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, badan usaha lain yang bergerak di bidang jasa yang berkaitan dengan bahan peledak, yaitu: a. Badan Usaha Jasa Peledakan untuk kegiatan usaha yang menggunakan bahan peledak untuk tambang maupun non tambang; b. Badan Usaha Jasa Penyediaan Gudang Bahan Peledak, untuk dipinjam pakaikan atau disewakan kepada Produsen dan Distributor maupun Pengguna Akhir; c. Badan Usaha Jasa Pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan bahan peledak.

(1) Produsen dan Distributor bahan peledak dalam menjalankan usaha atau kegiatannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum; b. ditunjuk oleh pemerintah untuk pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian bahan peledak; c. memiliki surat izin usaha industri atau tanda daftar industri terbatas dari Departemen Perindustrian; d. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar importir terbatas dari Departemen Perdagangan; e. memiliki Angka Pengenal Importir (API); f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

h. memiliki tenaga ahli bahan peledak; i. memiliki lokasi atau tempat untuk pembuatan dan gudang penyimpanan bahan peledak; j. memiliki tenaga Satuan Pengamanan (Satpam). (2) Produsen dan Distributor Bunga Api dalam menjalankan usaha atau kegiatannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum; b. surat keterangan sebagai importir atau produsen bunga api; c. perizinan gudang bunga api; d. perizinan pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bunga api; e. perizinan memasukan (impor) bunga api; f. perizinan pendistribusian bunga api; g. perizinan produksi bunga api. (3) Distributor bahan kimia berbahaya dalam menjalankan usaha atau

kegiatannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum; b. rekomendasi sebagai importir terdaftar dari Dephan; c. penunjukan sebagai importir terdaftar dari Dirjen Daglu; d. surat izin usaha perdagangan (SIUP); e. tanda daftar perusahaan (TDP); f. angka pengenal importir (API-U); g. surat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Dirjen Pajak atau NPWP.

(1) Pengguna Akhir dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. memiliki tenaga ahli bahan peledak;

e. memiliki kelengkapan persyaratan sebagai badan usaha yang menggunakan bahan peledak; f. memiliki gudang tempat penyimpanan bahan peledak; g. memiliki tenaga Satuan Pengamanan (Satpam); h. memiliki lokasi peledakan atau penggunaan bahan peledak. (2) Pengguna Akhir yang usahanya bergerak di bidang mineral, batubara, dan panas bumi, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki persyaratan lain, yaitu: a. memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bagi badan usaha yang bergerak di bidang mineral industri atau golongan C; b. memiliki Perjanjian Kontrak Karya (PKK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) atau perjanjian kontrak lain yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Departemen Energi Sumber Daya Mineral; c. memiliki Kepala Teknik Tambang dan Juru Ledak yang memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT) atau Kepala Inspektur Tambang (KAIT). (3) Pengguna Akhir yang usahanya bergerak di bidang minyak dan gas bumi (migas), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki persyaratan lain, yaitu: a. memiliki perjanjian kontrak antara pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); b. memiliki Kepala Teknik Tambang untuk wilayah yang telah berproduksi dan penyelidik untuk lapangan yang berstatus eksplorasi; c. memiliki Juru Tembak bahan peledak perforasi dan Juru Tembak Seismik yang memiliki Kartu Izin Juru Tembak Bahan Peledak (KIJTB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi. (4) Pengguna Akhir yang usahanya bergerak di bidang non tambang, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki persyaratan lain, yaitu: a. memiliki penunjukan atau perjanjian kontrak dari pemegang proyek; b. memiliki Kepala Teknik Proyek; dan

c. memiliki Juru Ledak atau Juru Tembak yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Sat. Gegana Korbrimob Polri.

(1) Badan Usaha jasa peledakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan administrasi, antara lain:

1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP); b. persyaratan teknis, antara lain:
5. memiliki tenaga ahli/Juru Ledak bahan peledak yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Satuan Gegana Korbrimob Polri;
6. memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh Satuan Gegana Korbrimob Polri;
7. memiliki sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk kegiatan peledakan. (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha jasa peledakan wajib memperhatikan tata cara pengamanan bahan peledak.

(1) Badan Usaha jasa penyediaan gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan administrasi, antara lain:

1. berbentuk badan hukum;

2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5. memiliki Tanda Daftar Usaha Pergudangan (TDUP);

6. memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan; b. persyaratan teknis, antara lain:

7. memiliki tenaga ahli bahan peledak dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Satuan Gegana Korbrimob Polri;

8. memiliki lahan yang memenuhi persyaratan untuk dibangun gudang bahan peledak;

9. memiliki personil yang cukup untuk mengelola dan mengamankan gudang bahan peledak. (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha Jasa Penyediaan Gudang wajib memperhatikan tata cara pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak.

Badan Usaha Jasa Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagai Badan Usaha Jasa Pengangkutan.

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib mendapatkan rekomendasi Kapolri. (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri.

Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), hanya diizinkan melakukan operasional di bidang jasa bahan peledak komersial.

(1) Produsen dan Distributor dalam melakukan kegiatan usahanya dapat diberikan izin berupa: a. gudang; b. pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan; c. pembuatan atau produksi atau pencampuran dan distribusi;

d. pemasukan (Impor atau Re-Impor); e. pengeluaran (Ekspor atau Re-Ekspor); f. pembelian dan pendistribusian; g. penghibahan; h. pengangkutan; i. pemusnahan; j. uji coba. (2) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan Distributor dapat diberikan izin untuk membuat atau memproduksi bahan peledak dengan menggunakan Unit Mobil Pencampur (Mobile Mixing Unit), Mesin Pencampur (Mixing Plant) dan/atau alat mesin lainnya yang digunakan untuk membuat bahan peledak jenis emulsi curah, emulsi matrix, dan ANFO. (3) Pengoperasian Unit Mobil Pencampur dan Mesin Pencampur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diizinkan di kawasan lokasi Pengguna Akhir atau di luar kawasan lokasi Pengguna Akhir. (4) Produsen dan Distributor wajib memiliki gudang untuk menyimpan bahan peledak yang memenuhi persyaratan dan izinnya dikeluarkan oleh Kapolri.

(1) Produsen dan Distributor Bunga Api dalam melakukan kegiatan usahanya dapat diberikan izin: a. sebagai importir atau distributor; b. gudang; c. pemilikan, penguasaan dan penyimpanan; d. Impor; e. pendistribusian ; f. produksi. (2) Izin sebagai importir atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa surat keterangan sebagai importir atau distributor.

Pengguna Akhir dalam melaksanakan kegiatannya dapat diberikan izin: a. gudang;

b. pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan; c. pembelian dan penggunaan; d. pengalihan penggunaan; e. penggunaan sisa; f. pengangkutan; g. pemusnahan.

Prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh Produsen, Distributor, dan Pengguna Akhir untuk memperoleh rekomendasi perizinan bahan peledak, sebagai berikut: a. izin gudang bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan dilengkapi persyaratan:

1. Produsen dan Distributor diwajibkan melengkapi: a) alasan dan tujuan pendirian gudang; b) data jumlah dan macam gudang; c) perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang; d) denah atau peta lokasi gudang; e) gambar konstruksi dan foto gudang; f) fotokopi penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;
2. Pengguna Akhir, diwajibkan melengkapi : a) alasan dan tujuan pendirian gudang; b) data jumlah dan macam gudang; c) perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang; d) denah atau peta lokasi gudang; e) gambar konstruksi dan foto gudang; f) hasil pengecekan lapangan;

b. izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

1. Produsen dan Distributor, diwajibkan melengkapi: a) fotokopi dokumen perusahaan; b) fotokopi surat izin gudang; c) biodata tenaga ahli bahan peledak bagi Produsen dan Distributor; d) data kekuatan anggota Satuan Pengamanan (Satpam); e) Surat Pernyataan Produsen dan Distributor (SPPD);
2. Pengguna Akhir, diwajibkan melengkapi: a) fotokopi dokumen perusahaan; b) fotokopi surat izin gudang; c) fotokopi surat keputusan pengangkatan Kepala Teknik; d) fotokopi Sertifikat Juru Ledak atau Tembak; e) fotokopi Kartu Izin Meledakkan (KIM); f) data kekuatan Satuan Pengamanan (Satpam); g) Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA); c. izin pembuatan dan distribusi bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:
3. fotokopi surat penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;
4. surat izin usaha industri dari Departemen Perindustrian;
5. rencana produksi atau pembuatan pertahun dan rencana pendistribusiannya;
6. merek atau logo yang akan dipergunakan;
7. fotokopi surat izin dari Pemda setempat tentang UNDANG-UNDANG Gangguan;
8. fotokopi surat izin gudang bahan peledak;
9. fotokopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak; d. izin pembuatan bahan peledak dengan Mobil atau Mesin Pencampur dilaksanakan di luar lokasi kawasan kerja Pengguna Akhir, permohonan

rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

1. fotokopi surat izin gudang bahan peledak;

2. fotokopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak;

3. perincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dibuat pertahun;

4. rencana pendistribusian bahan peledak yang dibuat; e. izin Ekspor atau Re-Ekspor bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

5. asal usul izin dan tempat penyimpanan bahan peledak yang akan di Ekspor atau Re-Ekspor;

6. alasan tentang tujuan Ekspor atau Re-Ekspor bahan peledak;

7. data negara tujuan dan pelabuhan pemberangkatan; f. izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

8. rincian jenis dan jumlah kebutuhan bahan peledak yang akan dibeli;

9. rencana penggunaan bahan peledak;

10. Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA);

11. data Kepala Teknik;

12. data Juru Ledak atau Juru Tembak;

13. fotokopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak;

14. fotokopi izin gudang bahan peledak;

15. laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak yang dimiliki; g. izin pembelian dan pendistribusian bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

16. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dibeli;

17. rencana pendistribusian bahan peledak;

18. Surat Pernyataan Produsen dan Distributor (SPPD);

19. fotokopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan;

20. fotokopi izin gudang;

21. laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak produksi dalam negeri; h. izin pengangkutan bahan peledak dalam 2 (dua) wilayah Polda atau lebih, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

22. rincian jenis, jumlah bahan peledak yang akan diangkut dan asal- usulnya;

23. penjelasan tentang maksud dan tujuan pengangkutan bahan peledak;

24. jenis alat angkut (darat/laut/udara) yang akan digunakan dan tujuan tempat pengriman;

25. fotokopi izin asal usul bahan peledak yang akan diangkut;

26. laporan persediaan atau stock bahan peledak yang akan diangkut; i. izin pengalihan penggunaan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

27. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dialih guna;

28. penjelasan tentang alasan alih guna;

29. surat perjanjian persetujuan tentang pengalihan penggunaan bahan peledak dari pemilik bahan peledak dan penerima alih guna;

30. fotokopi izin bahan peledak yang akan dialih guna;

31. fotokopi izin kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan serta izin gudang bahan peledak penerima alih guna;

32. Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA) dari penerima alih guna;

33. laporan bulanan dari bahan peledak yang akan dialihkan; j. izin penghibahan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

34. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dihibahkan;

35. penjelasan tentang alasan penghibahan bahan peledak;

36. surat perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak tentang adanya penghibahan bahan peledak;

37. fotokopi izin bahan peledak yang akan dihibahkan;

38. surat izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan serta surat izin gudang bahan peledak penerima hibah bahan peledak;

39. laporan persediaan atau stock bahan peledak yang akan dihibahkan; k. izin penggunaan sisa bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

40. rincian jenis dan jumlah sisa bahan peledak yang akan digunakan;

41. laporan realisasi penggunaan bahan peledak;

42. laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak yang akan digunakan;

43. fotokopi izin asal-usul bahan peledak yang akan digunakan;

44. fotokopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak;

45. fotokopi surat izin gudang bahan peledak; l. izin pemusnahan, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

46. alasan pemusnahan bahan peledak;

47. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dimusnahkan;

48. fotokopi izin asal-usul bahan peledak yang akan dimusnahkan;

49. penjelasan tentang lokasi tempat pemusnahan bahan peledak;

50. laporan persediaan atau stock bahan peledak yang akan dimusnahkan; m. izin uji coba bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

51. penjelasan tentang alasan uji coba bahan peledak;

52. lokasi tempat uji coba bahan peledak;

53. fotokopi izin bahan peledak yang akan diuji coba;

54. biodata tenaga ahli yang akan mengadakan uji coba bahan peledak;

55. laporan persediaan atau stock bahan peledak yang akan diuji coba.

Prosedur yang harus ditempuh oleh Produsen, Distributor dan Pengguna Akhir untuk memperoleh izin yang berkaitan dengan bahan peledak, sebagai berikut: a. izin gudang bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi persyaratan:

1. Produsen dan Distributor, diwajibkan melengkapi: a) rekomendasi Kapolda setempat; b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Polri setempat; c) kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 1;
2. Pengguna Akhir untuk usaha non tambang, dengan melengkapi: a) rekomendasi Kapolda setempat; b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Polri setempat; c) kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 2; b. izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
3. rekomendasi Kapolda;
4. izin gudang;
5. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b; c. izin pembuatan dan distribusi bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
6. rekomendasi Kapolda;
7. rekomendasi Departemen Perindustrian;
8. berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Polri setempat;
9. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c; d. izin pembuatan dan distribusi bahan peledak dengan menggunakan Mobil atau Mesin Pencampur di luar kawasan kerja Pengguna Akhir bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
10. rekomendasi Kapolda;
11. rekomendasi Departemen Perindustrian;
12. berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Polri setempat;
13. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;

e. izin pembuatan dengan menggunakan Mobil atau Mesin Pencampur di dalam kawasan kerja Pengguna Akhir bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam, dengan melengkapi:

1. surat pernyataan kerja sama antara Produsen atau pembuat dengan Pengguna Akhir tentang kesepakatan untuk pembuatan bahan peledak di kawasan kerja Pengguna Akhir;
2. biodata dan riwayat hidup tenaga ahli bahan peledak yang ditugaskan oleh Produsen atau pembuat bahan peledak;
3. fotokopi surat izin gudang dan surat izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak yang dimiliki Pengguna Akhir;
4. berita acara pemeriksaan lokasi tempat dan peralatan yang digunakan untuk membuat bahan peledak oleh petugas dari Polda setempat; f. izin pemasukan (Impor atau Re-Impor) bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
5. fotokopi surat penunjukan sebagai Produsen dan Distributor bahan peledak;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan dari Departemen Perdagangan;
7. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan di Impor atau Re- Impor (rencana kebutuhan bahan peledak);
8. rencana penggunaan atau pendistribusian bahan peledak;
9. rincian asal negara bahan peledak yang akan di impor;
10. tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan bahan peledak;
11. gudang tempat penyimpanan bahan peledak yang akan dimasukan;
12. fotokopi surat izin pembelian dan penggunaan bahan peledak bilamana bahan peledak yang diimpor didistribusikan langsung ke Pengguna Akhir;

g. izin pengeluaran (Ekspor atau Re-Ekspor) bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;

2. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e; h. izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p.. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

3. rekomendasi Kapolda;

4. rekomendasi dari Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi atau Ditjen Minyak dan Gas Bumi bagi Pengguna Akhir di wilayah penambangan dan khusus untuk penambangan batu golongan C dari Dinas Pertambangan Daerah;

5. fotokopi izin gudang bahan peledak;

6. fotokopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak; i. izin pembelian dan pendistribusian bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

7. rekomendasi Kapolda;

8. fotokopi izin gudang bahan peledak;

9. fotokopi izin pemilikan, penggunaan, dan penyimpanan bahan peledak;

10. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g; j. izin pengangkutan dalam 2 (dua) wilayah Polda atau lebih, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

11. rekomendasi Kapolda tempat asal bahan peledak;

12. rekomendasi Kapolda tempat tujuan pengangkutan bahan peledak;

13. berita acara cek fisik bahan peledak yang akan diangkut;

14. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h; k. izin pengalihan penggunaan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

15. rekomendasi Kapolda;

16. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i; l. izin penghibahan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan dilengkapi:

17. rekomendasi Kapolda;

18. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j; m. izin penggunaan sisa bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

19. rekomendasi Kapolda;

20. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k;

n. izin pemusnahan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;
2. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l; o. izin uji coba bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
3. rekomendasi Kapolda;
4. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m.

(1) Semua jenis izin bahan peledak wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dan untuk izinnya ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, kecuali: a. izin gudang bahan peledak untuk usaha mineral, batubara, dan panas bumi dikeluarkan oleh Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi; b. izin gudang bahan peledak untuk usaha minyak dan gas bumi dikeluarkan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi; c. izin pengangkutan bahan peledak dalam satu wilayah Polda dikeluarkan oleh Dirintelkam Polda atas nama Kapolda. (2) Khusus izin pembuatan bahan peledak dengan Mobil atau Mesin Pencampur yang dilaksanakan dilokasi Pengguna Akhir, ditandatangani oleh Kapolda.

(1) Prosedur pengajuan surat keterangan sebagai importir atau produsen bunga api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) , permohonan diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. data perusahaan; b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e. memiliki Surat Registrasi Pabean (SRP); f. memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U); g. memiliki data tenaga ahli; h. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; i. memiliki merk produk yang terdaftar pada Direktur Jenderal Hak Cipta, Merk dan Paten Departemen Hukum dan HAM RI.

(2) Prosedur perizinan gudang bunga api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam Polda; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;
2. Berita Acara Pemeriksaan Gudang;
3. lokasi atau denah gudang
4. foto gudang;
5. data Satpam;
6. surat keterangan sebagai importir atau pengadaan bunga api. (3) Prosedur perizinan pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bunga api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, sebagai berikut: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi:
7. rekomendasi Kapolda;
8. data perusahaan;
9. Berita Acara Pemeriksaan Gudang;
10. lokasi atau denah gudang;
11. foto gudang;
12. data Satpam;
13. surat keterangan sebagai importir atau pengadaan bunga api.

(4) Prosedur perizinan memasukan (impor) bunga api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, sebagai berikut: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;
2. surat keterangan sebagai importir atau produsen bunga api;
3. surat izin gudang bunga api;
4. surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bunga api;
5. daftar barang yang akan diimpor;
6. rencana pendistribusian dan jumlah bunga api yang akan

didistribusikan; 7. melampirkan jenis dan jumlah bunga api yang akan diimpor meliputi spesifikasi teknis ukuran dan berat bunga api. (5) Prosedur perizinan pendistribusian bunga api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, sebagai berikut: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi: a. rekomendasi Kapolda; b. Berita Acara Pemasukan bunga api; c. surat izin memasukkan (impor); d. surat izin gudang bunga api; e. surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bunga api; d. laporan realisasi impor bunga api; e. daftar barang yang telah diimpor (packing list); f. bukti pengiriman barang (invoice). (6) Prosedur perizinan produksi bunga api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;
2. data perusahaan;
3. rencana pendistribusian dan jumlah bunga api yang akan didistribusikan;
4. melampirkan jenis dan jumlah Bunga Api yang akan diproduksi;
5. contoh gambar bunga api yang dimohon dan spesifikasi dan teknis (spektek) meliputi ukuran dan berat bunga api;
6. Berita Acara Pemeriksaan Gudang;
7. surat izin/keterangan produksi bunga api dari Pemda setempat;
8. surat izin gudang bunga api;
9. surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bunga api;
10. data tenaga ahli.

Prosedur perizinan pembelian dan penggunaan bunga api yang mempunyai efek ledakan yang berisi lebih dari 20 (dua puluh) gram mesiu atau berdiameter lebih dari 2 (dua) inchi oleh badan usaha yang profesional di bidang bunga api adalah sebagai berikut: a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda; b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;

2. data perusahaan;

3. melampirkan jenis dan jumlah Bunga Api yang akan digunakan;

4. data persediaan stock bunga api yang dimiliki;

5. asal usul pembelian bunga api;

6. data tenaga ahli;

7. surat izin keramaian dari Polda setempat;

8. laporan pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan terakhir.

(1) Proses perizinan terhadap bahan peledak atau yang digolongkan sebagai bahan peledak dan formula dari bahan peledak (bunga api), dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Polsek melakukan pengecekan di lapangan dan berdasarkan hasil pengecekan dikeluarkan surat keterangan atau laporan hasil pengecekan yang ditandatangani Kapolsek dan disampaikan kepada Kapolres atau Kapolresta atau Kapoltabes; b. berdasarkan surat keterangan atau laporan hasil pengecekan dari Polsek setempat, Polres atau Polresta atau Poltabes mengeluarkan surat saran yang ditandatangani oleh Kapolres atau Kapolresta atau Kapoltabes dan disampaikan kepada Kapolwil atau Kapolwiltabes; c. berdasarkan surat keterangan atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Polwil atau Polwiltabes mengeluarkan surat saran yang ditandatangani oleh Kapolwil atau Kapolwiltabes dan disampaikan kepada Kapolda; d. berdasarkan hasil penelitian permohonan dan memperhatikan surat saran dari Polres atau Polwiltabes, Polda mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kapolda c.q. Dirintelkam Polda, kecuali rekomendasi pengangkutan bahan peledak untuk pemindahan, pemusnahan, dan uji coba gudang yang lokasinya dalam satu wilayah Polda, rekomendasi ditandatangani oleh Kapolres atau pejabat yang diberi wewenang. (2) Semua jenis surat izin yang berkaitan dengan bahan peledak ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, kecuali surat izin pengangkutan bahan peledak untuk pemindahan, pemusnahan, dan uji coba yang gudang lokasinya dalam satu wilayah Polda, surat izin ditanda tangani oleh Kapolda atau pejabat yang diberi wewenang.

(1) Impor jenis bahan kimia wajib mendapat rekomendasi Kapolri c.q. Kabaintelkam Polri.

(2) prosedur pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan persyaratan sebagai berikut: a. data perusahaan; b. rekomendasi sebagai importir terdaftar dari Dephan; c. surat penunjukan sebagai importir terdaftar dari Dirjen Daglu; d. surat izin usaha perdagangan (SIUP); e. tanda daftar perusahaan (TDP); f. angka pengenal importir (API-U); g. surat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Dirjen Pajak atau

NPWP; h. melampirkan data jenis dan jumlah bahan kimia yang akan diimpor; i. melampirkan data rencana jenis dan jumlah bahan kimia yang akan didistribusikan ; j. melampirkan data jenis dan jumlah bahan kimia yang telah diimpor

dan didistribusikan ; k. melampirkan certifikat of analisis bahan kimia yang akan di impor; l. melampirkan data tenaga ahli. (3) Prosedur impor bahan kimia khusus jenis Nitro Cellulose (NC)

perizinannya diatur sebagai berikut: a. Nitro Cellulose dengan N Content 12,6 % ke atas, ketentuannya disamakan dengan bahan peledak sebagaimana diatur dalam peraturan ini; b. Nitro Cellulose dengan N Content di bawah 12,6 %, ketentuan impor harus ada rekomendasi dari Kapolri c.q. Kabaintelkam Polri. (4) Pengguna Akhir dilarang membeli bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

(1) Izin penggunaan gudang bahan peledak untuk proyek yang permanen atau jangka panjang diberikan izin selama 5 (lima) tahun dan untuk yang temporer diberikan izin selama 1 (satu) tahun.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan dapat diperpanjang untuk jangka waktu sesuai dengan izin yang telah diberikan. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(1) Izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan izin usaha atau surat perintah kerja atau izin penambangan daerah atau surat kuasa pertambangan atau Kontrak Karya atau Perjanjian Karya, Kontrak Kontraktor Kerja Sama (KKKS) atau Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) atau sesuai dengan masa berlakunya izin gudang yang dikeluarkan oleh Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atau Ditjen Minyak dan Gas Bumi. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. (3) Surat izin yang sudah tidak digunakan atau habis masa berlakunya dalam waktu 1 (satu) minggu harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan disertai laporan akhir tentang sisa bahan peledak yang belum habis digunakan. (4) Pemilik izin setiap 3 (tiga) bulan wajib melaporkan secara periodik situasi gudang atau konstruksi, penjagaan dan sistim administrasi bahan peledak kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat.

(1) Izin pembuatan (produksi) bahan peledak berlaku paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal izin tersebut dikeluarkan dan dalam surat izin pembuatan melekat izin pendistribusian kepada Pengguna Akhir. (2) Untuk izin pembuatan (produksi) bahan peledak dengan menggunakan mobil atau mesin pencampur baik di lokasi maupun di luar lokasi

Pengguna Akhir berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan atau sesuai dengan masa berlakunya izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak serta izin gudang yang dimiliki oleh Pengguna Akhir. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(1) Izin Pemasukan (import) bahan peledak meliputi: a. bahan peledak buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik INDONESIA untuk disimpan atau ditimbun di gudang-gudang bahan peledak di Pulau Momoi Batam; b. bahan peledak buatan luar negeri yang disimpan di gudang-gudang bahan peledak Pulau Momoi Batam sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang kemudian didistribusikan ke dalam wilayah Republik INDONESIA lainnya; c. bahan peledak buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam wilayah

untuk Produsen dan Distributor guna didistribusikan ke Pengguna Akhir. (2) Izin bahan peledak buatan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan izin khusus yang dikeluarkan oleh Polda Kepulauan Riau, dengan masa berlaku selama 1 (satu) bulan. (3) Izin Pemasukan Kembali atau Re-Import bahan peledak meliputi: a. bahan peledak buatan dalam negeri yang telah dikeluarkan dari wilayah Republik INDONESIA, yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam wilayah Republik INDONESIA; b. bahan peledak buatan dalam negeri yang disimpan di gudang Pulau Momoi Batam yang kemudian didistribusikan ke dalam wilayah Republik INDONESIA lainnya.

(1) Izin Pengeluaran atau Ekspor bahan peledak meliputi: a. bahan peledak buatan dalam negeri yang dipindahkan untuk disimpan atau ditimbun di gudang-gudang bahan peledak di Pulau Momoi Batam;

b. bahan peledak buatan dalam negeri atau asal pemindahan dari dalam wilayah Republik INDONESIA yang disimpan atau ditimbun di gudang bahan peledak Pulau Momoi Batam sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang kemudian didistribusikan atau dikeluarkan ke luar wilayah Republik INDONESIA; c. bahan peledak buatan dalam negeri yang didistribusikan ke luar wilayah Republik INDONESIA. (2) Izin Pengeluaran Kembali (Re-Eksport) bahan peledak meliputi: a. bahan peledak buatan luar negeri yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Republik INDONESIA tanpa melalui penggudangan di Pulau Momoi Batam, yang dipindahkan untuk penyimpanannya atau penimbunannya di gudang-gudang bahan peledak di Pulau Momoi Batam; b. bahan peledak buatan luar negeri asal pemindahan dari dalam wilayah Republik INDONESIA yang berasal dari Produsen, Distributor dan Pengguna Akhir dan/atau yang disimpan di gudang-gudang bahan peledak Pulau Momoi Batam sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang kemudian dikeluarkan kembali ke luar wilayah Republik INDONESIA.

(1) Izin untuk memasukkan atau mengeluarkan bahan peledak berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal izin tersebut dikeluarkan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. (3) Apabila izin pemasukan (Import atau Re-Import) atau pengeluaran (Eksport atau Re-Eksport) bahan peledak tidak dipergunakan lagi atau tidak digunakan untuk melaksanakan impor sampai lewat masa berlakunya, maka izin pemasukan (Import atau Re-Import) atau pengeluaran (Eksport atau Re-Eksport) bahan peledak tersebut tidak dapat diperpanjang. (4) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah bahan peledak tiba di pelabuhan yang telah ditentukan, harus dilaporkan tibanya bahan peledak tersebut kepada kepolisian setempat.

(1) Izin untuk pembelian dan penggunaan bahan peledak berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tersebut dikeluarkan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan ketentuan: a. untuk bahan peledak yang belum direalisir pembeliannya; b. untuk sisa bahan peledak yang belum habis digunakan. (3) Ketentuan mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan disertai rekomendasi Kapolda setempat dengan dilampiri laporan realisasi pembelian. (4) Sisa bahan peledak yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh kepolisian setempat. (5) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah bahan peledak yang diizinkan untuk dibeli tiba di gudang pembeli, harus segera dilaporkan kepada Kepolisian setempat (Polsek atau Polres atau Polwil atau Polda) dengan tembusan Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri. (6) Surat izin yang sudah tidak digunakan lagi atau habis masa berlakunya dalam waktu 1 (satu) minggu harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri beserta laporan penggunaannya. (7) Apabila izin pembelian dan penggunaan bahan peledak tidak dipergunakan lagi atau tidak melaksanakan pembelian dan penggunaan bahan peledak sampai lewat masa berlakunya, maka izin pembelian dan penggunaan tidak dapat diperpanjang.

Surat izin pengalihan penggunaan dan izin hibah bahan peledak berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang.

(1) Izin pengangkutan bahan peledak untuk keperluan pengalihan penggunaan, pemusnahan, dan uji coba hanya berlaku untuk 1 (satu) kali keperluan atau pemakaian. (2) Izin pengangkutan untuk penggunaan atau pemindahan penggudangan bahan peledak berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(1) Izin pemusnahan bahan peledak berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. (2) Apabila izin pemusnahan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus diajukan permohonan baru.

(1) Surat keterangan sebagai importir atau produsen bunga api dan izin yang dimiliki oleh Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang bunga api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), masa berlaku diberikan selama 1 (satu) tahun. (2) Surat keterangan sebagai importir atau produsen bunga api dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengajukan permohonan satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Rekomendasi impor bahan kimia, berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengajukan permohonan satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya

Produsen dan Distributor bahan peledak berkewajiban: a. menyediakan jenis-jenis bahan peledak berkualitas yang diperlukan oleh Pengguna Akhir; b. mengamankan bahan peledak yang disimpan dan yang didistribusikan kepada Pengguna Akhir; c. melakukan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan; d. memiliki tenaga ahli bahan peledak; e. membuat laporan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri secara periodik tentang hasil produksi dan pendistribusiannya serta realisasi pemasukan dan pendistribusiannya bahan peledak.

Distributor bunga api berkewajiban: a. menyediakan jenis-jenis bunga api yang berkualitas; b. mengamankan bunga api yang disimpan dan yang didistribusikan kepada Pengguna Akhir; c. melakukan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan; d. memiliki tenaga ahli bunga api; e. membuat laporan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri secara periodik tentang realisasi import/pemasukan dan pendistribusian bunga api;

Distributor bahan kimia berkewajiban: a. menyediakan jenis-jenis bahan kimia yang berkualitas; b. mengamankan bahan kimia yang disimpan dan yang didistribusikan kepada Pengguna Akhir; c. melakukan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan; d. memiliki tenaga ahli bahan kimia; e. membuat laporan kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri secara periodik tentang realisasi import/pemasukan dan pendistribusian bahan kimia.

(1) Pengguna Akhir berkewajiban: a. menentukan dengan pasti jenis dan jumlah bahan peledak yang diperlukan sesuai rencana penggunaan bahan peledak setiap 6 (enam) bulan sekali; b. bertanggung jawab atas keamanan bahan peledak yang dimiliki baik yang disimpan di gudang maupun yang digunakan untuk kegiatan usahanya; c. menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan bahan peledak dari gudang ke lokasi peledakan; dan d. membuat laporan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri secara periodik tentang penggunaan bahan peledak dan persediaan/stock akhir bahan peledak dalam gudang. (2) Sarana dan prasarana angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan teknis termasuk kontainer, dan dikawal oleh petugas Polri dan Petugas Satpam.

(1) Produsen, Distributor dan pengguna akhir, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pengangkutan bahan peledak dalam hal pemasukan, pengeluaran, re-eksport, pembelian, alih guna, dan pengangkutan antar wilayah, wajib melaporkan rencana pengangkutan kepada Kapolri c.q. Kabaintelkam Polri dan Kepolisian setempat dengan melampirkan: a. surat perintah kerja dari importir atau pengguna akhir kepada pelaksana angkut bahan peledak; b. daftar jenis, macam dan jumlah bahan peledak yang akan diangkut berdasarkan surat izin yang telah diterbitkan oleh Kapolri; c. daftar jenis dan jumlah sarana angkut yang akan digunakan untuk mengangkut bahan peledak serta jalur yang akan dilewati; d. surat permintaan bantuan pengamanan dalam pengangkutan bahan peledak kepada kepolisian setempat. (2) Produsen, Distributor dan pengguna akhir, yang akan melakukan pengangkutan bahan peledak, wajib menggunakan perusahaan angkutan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan administrasi, antara lain:

1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);’ 4 memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5 memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan; b. Persyaratan teknis, antara lain:
4. mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pengangkutan bahan peledak;
5. memiliki atau dapat menyediakan sarana angkutan bahan peledak yang memenuhi persyaratan;
6. memiliki personil yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang pengangkutan bahan peledak. (3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b produsen, distributor dan pengguna akhir wajib memperhatikan tata cara pengamanan dan pengawalan dalam pengangkutan bahan peledak. (4) Produsen, distributor dan pengguna akhir wajib bekerja sama dengan Petugas Polri yang mengawal bahan peledak.

(1) Dalam pembuatan bahan peledak, Produsen bahan peledak wajib memiliki: a. lahan untuk pabrik pembuatan bahan peledak; b. gudang penyimpanan bahan baku bahan peledak; c. gudang penyimpanan hasil produksi bahan peledak. (2) Pembuatan bahan peledak hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut: a. pabrik harus memenuhi ketentuan teknis dari segi keselamatan dan keamanan;

b. tidak menimbulkan gangguan kamtibmas dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya; c. bahan peledak yang diproduksi harus mencantumkan logo produsen dengan ciri khusus yang hanya diketahui oleh Produsen; d. bahan peledak yang diproduksi harus mencantumkan tulisan atau simbol produksi, nomor registrasi produksi dan standar khusus tentang ukuran serta berat setiap jenis bahan peledak yang diproduksi; e. bahan peledak hasil produksi dikemas dalam kotak yang terbuat dari kayu atau karton yang bertuliskan “HATI-HATI BERBAHAYA BAHAN PELEDAK SIMPAN BAIK-BAIK”; dan f. mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait.

(1) Pengangkutan bahan peledak melalui darat, laut maupun udara wajib menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan. (2) Sarana angkut bahan peledak melalui darat dengan menggunakan kendaraan truck atau pick up harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mesin, stang-stir, persneling, rem, per, shock breaker, ban, lampu dan perlengkapan lainnya harus dalam keadaan baik; b. menggunakan bahan bakar berkadar oktan rendah dengan memakai peredam pada bagian bawah; c. kelengkapan sistem listrik pada kendaraan harus sempurna dan dalam keadaan baik; d. knalpot kendaraan harus menggunakan penahan panas (fire arrester) dan cerobong asap tidak mengarah ke bak pengangkut (loadbak) di mana bahan peledak diletakkan; e. rangka bak pengangkut (body loadbak) harus dalam keadaan baik dan tinggi dinding kurang lebih 1,50 meter; f. Loadbak terbuat dari kayu, apabila terbuat dari besi harus dilapisi kayu atau papan dan dalam keadaan bersih, serta tidak ada benda lain yang dapat mengakibatkan benturan atau gesekan atau percikan api seperti besi dan paku;

g. memiliki perlengkapan kendaraan lainnya seperti: kunci-kunci, ban cadangan, terpal yang tahan api atau hujan, alat pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua) buah, kotak P3K, bendera merah dengan ukuran 60 cm X 60 cm, dengan tulisan “BERBAHAYA” berwarna putih dengan ukuran tinggi huruf 20 cm; h. pengangkutan bahan peledak dengan menggunakan kendaraan lebih dari satu, loadbak kendaraan yang paling belakang dipasang kain warna merah ukuran 150 cm X 50 cm dengan tulisan “BERBAHAYA” berwarna putih dengan ukuran tinggi huruf 30 cm; i. maksimum muatan adalah 80% dari kemampuan muat kendaraan dan pengangkutan bahan peledak jenis detonator tidak boleh dicampur dengan jenis bahan peledak lainnya. (3) Khusus untuk pengangkutan bahan baku bahan peledak jenis ammonium nitrate dapat diizinkan menggunakan truck atau pick-up sesuai daya angkut atau muat kendaraan dan/atau memakai truck buck terbuka untuk mengangkut ammonium nitrate yang dikemas dengan jumbo bag dengan ketentuan harus ditutup dengan terpal dan diikat dengan tambang yang cukup kuat. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan dan pengemudi harus dilengkapi dengan: a. surat kendaraan, antara lain:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
2. buku KIR;
3. kartu izin pemakai kendaraan;
4. surat jaminan Jasa Raharja;
5. surat lunas membayar pajak kendaraan;
6. Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA); b. surat-surat pengemudi:
7. SIM yang berlaku untuk jenis kendaraan tersebut;
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Surat Perintah Penugasan dari perusahaan angkutan.

Sarana angkut bahan peledak dengan menggunakan kereta api harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempergunakan lokomotif bermesin diesel dan dilengkapi dengan alat pencegah terjadinya perambatan api atau penangkap percikan api (fire arrester) yang memadai;

b. gerbong yang dipergunakan berupa gerbong barang yang bebas dari penumpang; c. gerbong tempat penyimpanan bahan peledak harus dilapisi dengan papan dengan pintu gerbong mempunyai kunci tersendiri; d. memiliki 2 (dua) buah alat pemadam kebakaran yang diletakkan dekat petugas pengawal berada; e. gerbong dilengkapi atau dipasang kain warna merah dengan ukuran 150 cm x 50 cm dengan tulisan “BERBAHAYA” berwarna putih dengan ukuran tinggi huruf 30 cm ditempatkan pada samping gerbong; f. gerbong yang memuat bahan peledak jenis detonator harus terpisah dengan gerbong yang memuat jenis bahan peledak lainnya; g. memiliki kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dengan obat- obatan.

Sarana angkut bahan peledak dengan menggunakan gerobak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. gerobak dalam keadaan baik dan bagian dalam bak dilapisi papan serta tidak ada benda lain yang dapat mengakibatkan benturan atau gesekan atau percikan api seperti besi dan paku; b. pemuatan bahan peledak disesuaikan dengan kemampuan gerobak; c. pada waktu gerobak ditarik agar dilaksanakan dengan hati-hati; d. bahan peledak jenis detonator tidak boleh diangkut bersama dengan jenis bahan peledak lainnya.

Sarana angkut bahan peledak dengan menggunakan kapal laut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. kapal laut yang digunakan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Departemen Perhubungan Laut (Deperla) antara lain jenis kapal dan trayek; b. apabila menggunakan kapal barang, penyimpanan bahan peledak ditempatkan jauh dari mesin kapal dan tidak boleh dicampur dengan barang lain; c. memasang bendera merah sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pelayaran.

Sarana angkutan bahan peledak dengan menggunakan pesawat udara atau helikopter harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. pengangkutan bahan peledak yang mempergunakan pesawat udara atau helikopter tidak dibenarkan berpenumpang lain, kecuali petugas pengamanan, mekanik dan pilot. b. khusus pengangkutan bahan peledak dengan helikopter, dengan cara digantung di bawah helikopter dengan jarak aman 5 (lima) meter; c. pelaksanaan pengangkutan bahan peledak jenis Detonator dilaksanakan secara terpisah dengan jenis bahan peledak lainnya; d. pesawat udara atau helikopter yang sedang mengangkut bahan peledak atau Detonator, dilarang menggunakan atau menghidupkan peralatan transmitter, radar, radio dan peralatan elektronik lainnya.

(1) Dalam melaksanakan bongkar muat bahan peledak di darat yang diangkut menggunakan truck atau pick up atau kereta api dan gerobak, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bahan peledak harus dipak secara benar dan dimasukkan ke dalam kemasannya masing-masing; b. bongkar muat dilakukan pada siang hari antara pukul 08.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pada malam hari dan wajib menggunakan penerangan listrik yang terpasang dengan jarak paling dekat 5 (lima) meter dari bahan peledak; c. untuk bongkar muat bahan peledak dilarang menggunakan pengait dan atau forklift; d. selama bongkar muat, orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat, merokok atau membawa barang-barang yang mudah menimbulkan api; e. bongkar muat bahan peledak tidak boleh dilaksanakan pada waktu hujan lebat, petir dan di tempat-tempat keramaian; f. bongkar muat bahan peledak wajib dilaksanakan secara hati-hati dan dihindari benturan, bantingan, gesekan serta hentakan.

(2) Dalam melaksanakan bongkar muat bahan peledak di pelabuhan laut atau perairan yang diangkut menggunakan kapal laut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bahan peledak harus di pak secara benar dan dimasukkan ke dalam kemasannya masing-masing; b. bongkar muat dilakukan pada siang hari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pada malam hari dan wajib ada izin dari administrator pelabuhan (Adpel atau Syah Bandar) setempat serta wajib menggunakan penerangan listrik dengan jarak paling kurang 5 (lima) meter dari bahan peledak; c. bongkar muat terhadap Detonator dan Dinamit

dilarang menggunakan pengait dan atau forklift; d. selama bongkar muat, orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat, merokok atau membawa barang-barang yang mudah menimbulkan api; e. bongkar muat bahan peledak tidak boleh dilaksanakan pada waktu hujan lebat, petir dan tempat-tempat keramaian; f. bongkar muat wajib dilakukan secara hati-hati dan dihindari benturan, bantingan, gesekan serta hentakan. (3) Dalam melaksanakan bongkar muat bahan peledak di pelabuhan udara, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bahan peledak tersebut harus dipak secara benar dan dimasukkan ke dalam kemasannya masing-masing; b. bongkar muat dilakukan pada siang hari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pada malam hari dan wajib ada izin penanggung jawab keamanan lapangan udara (Airport Authority) dengan menggunakan penerangan listrik dengan jarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari bahan peledak; c. bongkar muat Detonator dan Dinamit dilarang menggunakan pengait dan atau forklift; d. selama bongkar muat, orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat, merokok atau membawa barang-barang yang mudah menimbulkan api;

e. bongkar muat wajib dilakukan secara hati-hati dan dihindari benturan, bantingan, gesekan dan hentakan; f. bongkar muat bahan peledak tidak boleh dilakukan pada waktu hujan lebat, ada petir dan di tempat-tempat keramaian.

(1) Dalam rangka pengamanan pengangkutan bahan peledak, Pengguna Akhir atau Badan Usaha Angkutan mengajukan surat permohonan bantuan pengamanan kepada Kepolisian setempat, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk angkutan dalam satu wilayah Polres, permohonan diajukan kepada Kapolsek atau Kapolres; b. untuk angkutan antar Polres dalam satu wilayah Polda, permohonan diajukan kepada Kapolres atau Kapolwil atau Kapolda; c. untuk angkutan antar Polda, permohonan diajukan kepada Kapolda atau Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri. (2) Surat permohonan bantuan pengamanan dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan tujuan dan sarana angkutan, jumlah petugas pengaman atau pengawal yang diminta dan dilampiri dengan: a. macam atau jenis, merk dan jumlah bahan peledak yang akan diangkut; b. kopi Izin Pemasukan (Import atau Re-Import) atau Pengeluaran (Eksport atau Re-Eksport) atau pembelian dan penggunaan atau kopi izin angkut dalam rangka pemindahan atau pemusnahan uji coba bahan peledak;

c. surat pernyataan yang menyatakan bahwa para petugas pengaman atau pengawal angkutan bahan peledak yang diminta akan diasuransikan. (3) Polsek atau Polres atau Polwil atau Polda atau Mabes Polri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bantuan pengamanan atau pengawalan.

(1) Kekuatan petugas dalam melakukan pengamanan atau pengawalan kendaraan truck atau pick up yang membawa bahan peledak, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila kendaraan pengangkut 1 (satu) unit, kekuatan petugas pengaman atau pengawal 2 (dua) orang dan berada di samping pengemudi; b. apabila kendaraan pengangkut 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) unit, kekuatan petugas pengaman atau pengawal 2 (dua) orang dan berada di samping pengemudi kendaraan pertama dan ketiga; c. apabila kendaraan pengangkut 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) unit, kekuatan petugas pengaman atau pengawal 3 (tiga) orang dan berada di samping pengemudi kendaraan pertama, ketiga dan kelima; d. apabila kendaraan pengangkut 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) unit, kekuatan petugas pengaman atau pengawal 5 (lima) orang dan berada di samping pengemudi kendaraan pertama, ketiga, kelima, kedelapan, kesepuluh. (2) Kekuatan petugas untuk pengamanan atau pengawalan terhadap kendaraan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, maka kekuatan petugas setengah dari jumlah kendaraan pengangkut dan setelah pengangkut terakhir wajib diiringi satu kendaraan pengawal.

Kekuatan petugas dalam melakukan pengamanan atau pengawalan bahan peledak dengan menggunakan sarana angkut kereta api dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila gerbong barang yang mengangkut bahan peledak sebanyak 1 (satu) gerbong maka kekuatan petugas pengaman atau pengawal 2 (dua) orang dan berada pada gerbong tersebut; b. apabila gerbong barang yang mengangkut 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) unit, maka kekuatan petugas pengaman atau pengawal 2 (dua) orang dan berada pada gerbong pertama dan ketiga; c. apabila gerbong barang yang mengangkut 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) unit, maka kekuatan petugas pengaman atau pengawal 3 (tiga) orang dan berada pada gerbong pertama, ketiga dan kelima; d. apabila gerbong barang yang mengangkut 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) unit, maka kekuatan petugas pengaman atau pengawal 5 (lima)

orang dan berada pada gerbong pertama, ketiga, kelima, kedelapan dan kesepuluh.

Kekuatan petugas dalam melakukan pengamanan atau pengawalan bahan peledak dengan menggunakan kapal perahu atau tongkang, kekuatan petugas disesuaikan dengan banyaknya bahan peledak yang diangkut dan petugas pengaman atau pengawal paling sedikit 2 (dua) orang yang berada di sekitar tempat penyimpanan bahan peledak.

Kekuatan petugas dalam melakukan pengamanan atau pengawalan bahan peledak dengan menggunakan pesawat udara atau helikopter, kekuatan petugas disesuaikan dengan kebutuhan.

(1) Anggota Polri yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengamanan atau pengawalan dalam pengangkutan bahan peledak wajib memenuhi persyaratan: a. dalam keadaan sehat; b. memiliki disiplin kerja yang baik; c. memiliki pengetahuan tentang bahan peledak; d. menguasai tugas pengamanan atau pengawalan. (2) Kepala Kesatuan Polri yang akan memberikan pengamanan atau pengawalan, menerbitkan surat perintah tugas atau surat perintah jalan kepada anggota Polri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan atau pengawalan.

(1) Sebelum melaksanakan pengamanan atau pengawalan Kepala Kesatuan Polri atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu memberikan Arahan Pimpinan Pasukan (APP) dan mengadakan pengecekan kelengkapan para petugas, sebagai berikut: a. Surat Perintah atau Surat Perintah Jalan; b. Kartu Tanda Anggota Polri; c. buku catatan; d. senjata api, dengan dilengkapi surat izinnya; e. pluit, borgol, senter, jas hujan dan keperluan lainnya.

(2) Sebelum melaksanakan pengamanan atau pengawalan, petugas melakukan pengecekan terhadap: a. sarana angkutan yang digunakan, apakah telah memenuhi persyaratan; b. surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan bahan peledak; c. macam atau jenis, merek dan jumlah bahan peledak yang akan diangkut; d. identitas pengemudi dan kernetnya, serta memberikan petunjuk. (3) Setelah dilaksanakan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka petugas pengamanan atau pengawalan membatalkan keberangkatan dan segera melaporkan kepada atasan yang memberikan perintah penugasan. (4) Setelah pengamanan atau pengawalan selesai dilaksanakan, petugas membuat laporan tertulis kepada atasan yang memberikan perintah dengan dilampiri berita acara serah terima bahan peledak. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan oleh Kepala Kesatuan kepada satuan atas secara berjenjang.

Dalam rangka pengamanan atau pengawalan pelaksanaan angkutan bahan peledak di darat, para petugas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. selama dalam perjalanan, petugas dan pengemudi serta kernet dilarang merokok dan minum-minuman yang mengandung alkohol; b. harus selalu dalam keadaan waspada; c. selalu dapat menentukan langkah-langkah yang perlu ditempuh bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; d. selama dalam perjalanan dilarang berhenti tanpa memperhatikan faktor- faktor keamanan dan keselamatan; e. pada waktu hujan lebat atau petir agar menghentikan kendaraan ditempat aman; f. Jarak iring-iringan antara kendaraan dengan kendaraan yang mengangkut bahan peledak harus sekurang-kurangnya 25 meter; g. dalam situasi terpaksa harus bermalam, melaporkan kepada Polri setempat dan bila perlu minta bantuan pengamanan;

h. bila dalam perjalanan terjadi kerusakan kendaraan, segera melaporkan kepada Polri setempat dan induk kesatuannya serta perusahaan angkutan segera mendapatkan penggantian kendaraan, di samping berusaha untuk memperbaiki; i. selama dalam perjalanan, muatan bahan peledak yang diangkut tidak boleh dibongkar atau dipindahkan ke kendaraan lain tanpa memberi tahu Polri setempat; j. pembongkaran muatan bahan peledak tidak boleh dilaksanakan di jalan umum atau tempat pemukiman penduduk; k. sewaktu-waktu wajib mengadakan pengecekan muatan dan kendaraan; l. apabila kendaraan yang mengangkut bahan peledak akan melewati jalan kereta api yang tidak dijaga oleh petugas, maka kendaraan harus dihentikan terlebih dahulu dengan jarak paling dekat 25 meter dari rel, kemudian mengadakan pengecekan ada atau tidaknya kereta api yang akan lewat; m. pada waktu akan mengisi bahan bakar, harus dilaksanakan secara bergilir dan mesin harus dimatikan; n. apabila terjadi kebakaran pada muatan dan kendaraan yang sedang mengangkut bahan peledak, petugas wajib mengambil langkah sebagai berikut:

1. menghentikan semua kendaraan;
2. mengosongkan daerah kendaraan yang terbakar dengan jarak paling pendek 500 meter;
3. dilarang memadamkan api;
4. segera menghubungi Polri dan Dinas Pemadam Kebakaran; o. apabila kebakaran bukan berasal dari muatan bahan peledak, maka harus dipadamkan; p. keselamatan kendaraan menjadi tanggung jawab pengemudi, sedangkan pengamanan pengangkutan bahan peledak tanggung jawab petugas.

(1) Pengamanan pelaksanaan angkutan bahan peledak di laut atau perairan, para petugas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. selama dalam perjalanan petugas pengawal dan awak kapal dilarang merokok didekat penyimpanan bahan peledak dan minum- minuman yang mengandung alkohol;

b. selalu dalam keadaan waspada serta menentukan langkah-langkah yang perlu ditempuh bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; c. keselamatan kapal atau perahu atau tongkang menjadi tanggung jawab Nakhoda, sedangkan pengamanan pengangkutan bahan peledak menjadi tanggung jawab petugas. (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pengamanan pelaksanaan angkutan bahan peledak di udara, para petugas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. selama dalam perjalanan petugas pengawal dan awak pesawat dilarang merokok dan minum-minuman yang mengandung alkohol di dalam pesawat udara atau helikopter; b. selalu dalam keadaan waspada serta menentukan langkah-langkah yang perlu ditempuh bila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan; c. keselamatan pesawat udara atau helikopter menjadi tanggung jawab Pilot, sedangkan pengamanan pengangkutan bahan peledak menjadi tanggung jawab petugas.

Untuk pengamanan penyimpanan bahan peledak wajib memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut: a. lokasi gudang bahan peledak harus jauh dari pemukiman penduduk, jalan umum, dan lokasi peledakan; b. jarak aman gudang bahan peledak ditentukan:

1. setiap 1.000 detonator Nomor 8 setara dengan 1 (satu) kilogram bahan peledak peka detonator bilamana kekuatannya melebihi Detonator Nomor 8 harus disesuaikan dengan ketentuan pabrik pembuatnya dan;
2. setiap 330 meter sumbu ledak dengan spesifikasi 50 sampai dengan 60 grain setara dengan 4 kilogram bahan peledak peka Detonator.

Model gudang bahan peledak terdiri dari: a. gudang permanen, adalah sesuai dengan gudang yang telah disetujui oleh:

1. Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk wilayah kuasa penambangan umum;
2. Ditjen Minyak dan Gas Bumi untuk wilayah kuasa penambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
3. Polri untuk di luar kedua wilayah penambangan; b. gudang sementara, yaitu berbentuk container, dan terbuat dari plat yang dilapisi papan kayu pada bagian dalam, dan gudang tersebut digunakan untuk keperluan penambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi serta non- tambang.

(1) Gudang bahan peledak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. konstruksi harus terbuat dari material yang tidak mudah terbakar, cukup kuat seperti beton, bata, hollow brick, dan batu yang dilengkapi lobang-lobang ventilasi pada dinding bagian atas, dan bawah atau alur lobangnya serong dan dilengkapi dengan jeruji besi. b. atap gudang dipasang dengan bahan yang ringan (asbes atau seng) dan langit-langitnya dipasang kawat karmunik. c. pintu gudang harus kuat, dilapisi dengan plat baja dan kunci pintu dilindungi dengan kotak pelindung dibuat dari plat baja. d. gudang terdiri dari dua ruangan:

1. ruangan depan disebut ruangan pengeluaran, yang digunakan untuk ruang administrasi dan pengecekan ke luar atau masuk bahan peledak;
2. ruangan belakang digunakan untuk menimbun atau menyimpan bahan peledak; e. pintu depan atau pintu luar dan pintu dalam tidak boleh berhadapan langsung; f. tanah disekitar gudang harus dibuat tanggul setinggi 2 (dua) meter dengan lebar atas 1 (satu) meter dan dikelilingi dengan pagar kawat, dan pintu masuk tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu gudang; g. harus ada lampu penerangan yang ditempatkan pada pos penjagaan atau pagar disekitar gudang; h. gudang harus dilengkapi dengan penangkal petir (tahanan pentanahan maksimal 5 Ohm);

i. dalam gudang harus ada thermometer dan suhu dalam gudang tidak boleh lebih dari 35 derajat Celcius untuk yang peka detonator; j. harus ada pos penjagaan yang letaknya di bagian luar pagar yang dapat mengawasi gudang dan sekitarnya; k. harus ada alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di luar sekitar gudang dan pos penjagaan serta gudang Ammonium Nitrate dengan kapasitas di atas 5000 kilogram harus dilengkapi dengan air bertekanan (hydrant); l. harus dilengkapi dengan alat-alat tanda bahaya dan alat komunikasi antara lain berupa telepon, radio komunikasi, sirene. (2) Jenis gudang bahan peledak terdiri dari: a. gudang untuk penyimpanan dinamit dan sejenisnya (peka detonator); b. gudang untuk tempat penyimpanan Detonator; c. gudang untuk tempat penyimpanan Anfo (Peka Primer) atau Ammonium Nitrate (ramuan) dan sejenisnya.

(1) Tata cara penyimpanan bahan peledak di dalam gudang Detonator sebagai berikut: a. hanya disimpan detonator, sumbu api (safety fuse) dan sejenisnya; b. disimpan di atas rak yang terbagi 5 susun dengan tinggi maksimal 180 cm dan jarak dari lantai ke dasar rak minimal 30 cm serta wajib dikelompokkan sesuai macam dan jenis serta pengaturan kemasan harus dipisahkan, peti-peti yang belum pernah dibuka dengan yang sudah dibuka dan telah diambil isinya; c. selalu mengeluarkan persediaan atau stock yang sudah lama terlebih dahulu dengan sistem First In First Out (FIFO); d. dilarang membuka kemasan detonator atau mengepak atau mengepak ulang di dalam gudang; e. untuk membuka atau menutup kembali kemasan harus dilakukan secara hati-hati dan jangan menjatuhkan, melemparkan atau membanting atau menggeser di atas lantai; f. dilarang menggunakan alat-alat dari logam yang dapat memercikan api untuk membuka atau menutup kemasan detonator;

g. di dalam gudang tidak boleh ada detonator yang tercecer atau tersimpan lepas dari kemasannya dan juga tidak boleh ada kemasan detonator yang terbuka; h. gudang dan sekitarnya harus bersih dari sampah, rumput atau semak dan bahan-bahan lainnya yang mudah terbakar; i. dilarang merokok dan membawa geretan atau korek api, senjata api, peluru, sepatu berduri atau alat-alat lain yang dapat menghasilkan nyala api; j. pintu gudang harus selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci, kecuali apabila dibuka untuk pengeluaran yang sah dan pemeriksaan; k. gudang harus dipasang 3 (tiga) buah gembok yang kuncinya dipegang secara terpisah oleh Kepala Teknik, Kepala Gudang dan Polri; l. apabila terjadi kebocoran pada atap gudang atau kerusakan-kerusakan lainnya harus segera diperbaiki; m. detonator yang dikeluarkan dari gudang yang sedang diperbaiki, wajib disimpan pada gudang Detonator lainnya atau ditempatkan pada jarak yang aman disekitarnya dan harus dijaga. (2) Tata cara penyimpanan bahan peledak di dalam gudang Dinamit sebagai berikut: a. gudang hanya dipakai untuk tempat penyimpanan dinamit dan sejenisnya; b. penyimpanan dinamit dan sejenisnya disimpan di atas rak (rak terbagi 4 susun) dan tingginya maksimal 180 cm dari lantai serta jarak dari lantai ke dasar rak minimal 30 cm; c. rak dibuat dari kayu atau bahan yang tidak mudah menimbulkan api; d. penyimpanan atau penyusunan Dinamit dan sejenisnya harus dikelompokkan (macam dan jenis) dan diatur sedemikian rupa sehingga stock yang lama dapat mudah diambil dan dihabiskan sebelum memakai stock yang baru, untuk memudahkan pengecekan; e. selalu mengeluarkan persediaan atau stock yang sudah lama terlebih dahulu; f. dilarang menggunakan alat-alat dari logam yang dapat memercikan api untuk membuka peti atau dos; g. gudang dan sekitarnya harus bersih dari sampah, rumput atau semak dan lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran;

h. dilarang merokok dan membawa geretan atau korek api,senjata api, sepatu berduri atau alat-alat lain yang dapat menimbulkan nyala api; i. pintu gudang harus selalu terkunci, kecuali apabila dibuka untuk pengeluaran yang sah, pemeriksaan dan sebagainya; j. pada prinsipnya pintu gudang dipasang 3 (tiga) gembok (kunci masing-masing gembok dipegang oleh Kepala Teknik, Kepala Gudang dan Polri); k. Dinamit dan sejenisnya yang telah rusak disingkirkan dan tidak boleh digabung jadi satu dengan yang masih baik, serta segera mengajukan permohonan pemusnahan; l. apabila terjadi kebocoran pada atap gudang atau dinding gudang, maka kebocoran tersebut harus segera diperbaiki; m. bahan peledak yang dikeluarkan dari gudang yang sedang diperbaiki, harus disimpan pada gudang bahan peledak lainnya atau ditempatkan pada jarak yang aman di sekitarnya untuk menjamin keamanan dan harus dijaga. (3) Tata cara dalam penyimpanan bahan peledak jenis Ammonium Nitrate dan sejenisnya sebagai berikut: a. gudang hanya dipakai untuk tempat penyimpanan Ammonium Nitrate dan sejenisnya; b. penyimpanan Ammonium Nitrate dan sejenisnya disimpan di atas Pallet atau bangku setinggi 30 cm dari lantai; c. penyimpanan atau penyusunan Ammonium Nitrate dan sejenisnya tetap dalam kemasan aslinya diantara kemasan diberi papan penyekat dan tinggi tumpukan maksimal 10 tumpukan kemasan untuk karung ukuran 25-50 kilogram dan maksimal 3 tumpukan untuk ukuran jumbo bag serta ruang bebas antara tumpukan dengan dinding 30 cm; d. selalu mengeluarkan persediaan atau stock yang sudah lama terlebih dahulu; e. gudang dan sekitarnya harus bersih dari sampah, rumput atau semak dan lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran; f. dilarang merokok dan membawa geretan atau korek api senjata api, sepatu berduri atau alat-alat lainnya yang dapat menimbulkan nyala api;

g. pintu gudang harus selalu terkunci, kecuali apabila dibuka untuk pengeluaran, pemeriksaan dan sebagainya; h. pada prinsipnya pintu gudang dipasang 3 (tiga) gembok (kunci masing-masing gembok dipegang oleh Kepala Teknik, Kepala Gudang dan Polri); i. apabila terjadi kebocoran pada atap gudang atau dinding gudang, maka kebocoran tersebut harus segera diperbaiki; j. bahan peledak yang dikeluarkan dari gudang yang sedang diperbaiki, harus disimpan pada gudang bahan peledak lainnya atau ditempatkan pada jarak yang aman disekitarnya untuk menjamin keamanan dan harus dijaga.

(1) Tata cara pengamanan bahan peledak oleh petugas Satpam Pengguna Akhir atau Produsen dan Distributor: a. pengamanan di tempat penyimpanan bahan peledak dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas Satpam Pengguna Akhir atau Produsen dan Distributor dan dijaga selama 24 jam secara terus menerus; b. pada pos penjagaan disediakan buku mutasi sebagai catatan dalam rangka kegiatan pengamanan, bila ada hal-hal lainnya yang berkait dengan masalah kasus bahan peledak harus dicatat dalam buku mutasi; c. pelaksanaan tugas jaga oleh Satpam Pengguna Akhir dalam pengamanan gudang tempat penyimpanan bahan peledak, diatur dengan sistem ploeg yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah kekuatan Satpam yang ada; d. petugas Satpam yang melaksanakan tugas pengamanan gudang bahan peledak, dilengkapi dengan surat perintah dan Kartu Tanda Anggota Satpam serta peralatan yang diperlukan antara lain berupa pluit, senter, pisau atau pentungan dan borgol; e. dalam pelaksanaan tugas jaga gudang tempat penyimpanan bahan peledak, petugas Satpam berkewajiban:

1. menyaksikan dan mengawasi serah terima baik dalam pemasukan maupun pengeluaran bahan peledak di gudang;

2. menjaga keamanan dan keselamatan penyimpanan bahan peledak di gudang;

3. mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan kelesamatan bahan peledak yang disimpan di dalam gudang;

4. melarang orang-orang yang tidak berkepentingan untuk mendekati gudang bahan peledak;

5. mengawasi dan mencatat setiap petugas yang memasuki gudang baik dalam rangka pemasukan, pengeluaran bahan peledak maupun dalam rangka tugas kunjungan kerja atau pemeriksaan gudang;

6. mengambil tindakan pertama ditempat kejadian bila terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di gudang, dan selanjutnya melaporkan kepada pimpinan perusahaan dan pada Polri setempat;

7. mencatat dalam buku mutasi pada pos penjagaan tentang kegiatan pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak. (2) Petugas Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pendidikan, pelatihan Satpam dan penataran khusus tentang bahan peledak yang dilaksanakan oleh Polri. (3) Tata cara pengamanan bahan peledak oleh petugas Polri: a. bagi setiap anggota Polri yang ditugaskan melaksanakan pengamanan penyimpanan bahan peledak, harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari kesatuannya; b. dalam rangka masuk atau keluarnya bahan peledak di gudang tempat penyimpanan, Petugas Polri bertugas:

8. Polsek atau Polres menerima laporan dari Pengguna Akhir tentang tibanya bahan peledak di gudang Pengguna Akhir;

9. mengadakan pengamanan dan pengecekan jumlah atau macam dan jenis bahan peledak yang tiba serta asal usulnya (surat izinnya);

10. menyaksikan dan mengawasi serah terima bahan peledak;

11. menyaksikan dan mengawasi penyimpanan bahan peledak di gudang tempat penyimpanan;

12. menyaksikan dan mengawasi pengeluaran bahan peledak dari gudang dan pengembalian bahan peledak yang akan disimpan kembali di dalam gudang;

c. secara insidentil maupun periodik mengadakan pengecekan bahan peledak yang disimpan dalam gudang tempat penyimpanan meliputi pengecekan:

1. surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan;
2. kondisi gudang;
3. jumlah atau macam dan jenis sisa bahan peledak yang disimpan di gudang serta tata cara penyimpanan dan pengadministrasiannya;
4. tata cara pengamanan serta petugas pengamanannya; d. mengambil tindakan pengamanan apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bahan peledak; e. setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak di gudang:
5. petugas membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas kepada atasannya yang memberikan perintah;
6. kesatuan yang melaksanakan tugas pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak tersebut, melaporkan secara berjenjang kepada Mabes Polri;

Untuk pengamanan dalam penggunaan bahan peledak, harus dilaksanakan ketentuan sebagai berikut: a. bahan peledak yang akan digunakan oleh Pengguna Akhir, harus dilindungi dokumen yang sah tentang asal usul bahan peledak tersebut, yaitu :

1. surat izin Kapolri untuk pembelian dan penggunaan bahan peledak, bila bahan peledak tersebut berasal dari Produsen dan Distributor;
2. surat izin Kapolri untuk pengalihan penggunaan bahan peledak, bila bahan peledak tersebut berasal dari pengalihan penggunaan;
3. surat Izin Kapolri untuk penggunaan bahan peledak bilamana bahan peledak tersebut berasal dari sisa bahan peledak yang belum habis digunakan; b. Pengguna Akhir diwajibkan menyampaikan jadwal rencana peledakan penggunaan bahan peledak kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri

dengan tembusan Kapolda, Kapolwil (bila ada), Kapolres dan Kapolsek setempat; c. bilamana Pengguna Akhir dalam pelaksanaan penggunaan bahan peledak untuk kegiatan usahanya tidak dikerjakan sendiri (melimpahkan pekerjaannya kepada badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa peledakan atau Blasting), harus ada rekomendasi dari Kapolri; d. badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa peledakan atau Blasting harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan dilengkapi persyaratan yang meliputi:

1. akte pendirian perusahaan;

2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. data tenaga ahli, dengan melampirkan: a) daftar riwayat hidup; b) fotokopi sertifikat Juru Ledak; c) fotokopi ijasah pendidikan umum; d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e. Kepala Teknik, Kepala Gudang, dan Juru Ledak, Satpam serta Polri yang ditugaskan bertanggung jawab atas keluarnya bahan peledak yang akan digunakan dari gudang tempat penyimpanan atau penimbunan dengan cara:

5. mengadakan pengecekan atas kebenaran jumlah atau macam dan jenis bahan peledak yang akan dikeluarkan dari gudang;

6. bahan peledak yang dikeluarkan dari gudang tersebut benar-benar diperlukan untuk menunjang peledakan yang telah direncanakan;

7. dalam pelaksanaan pengeluaran bahan peledak dari gudang harus dibuat berita acara pengeluaran bahan peledak yang ditandatangani oleh pemegang kunci gudang bahan peledak; f. Kepala Teknik, Juru Ledak, dan Satpam, bertanggung jawab atas keamanan pengangkutan bahan peledak dari gudang tempat penyimpanan atau penimbunan ke lokasi peledakan dengan mempergunakan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan; g. Kepala Teknik dan Juru Ledak bertanggung jawab atas penggunaan bahan peledak di lapangan, hal tersebut antara lain menjamin adanya:

8. Juru Ledak yang bertugas melakukan peledakan benar-benar sudah berpengalaman dan bersertifikat Juru Ledak serta memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang dikeluarkan oleh: a) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; b) Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi bilamana kegiatan usaha tersebut untuk Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi. c) Ditjen Minyak dan Gas Bumi bilamana kegiatan usaha tersebut untuk Minyak dan Gas Bumi; d) Satuan Gegana Korbrimob Polri bilamana kegiatan usaha tersebut untuk pekerjaan Non-Tambang;

9. menjamin keselamatan kerja dalam pelaksanaan peledakan;

10. bilamana terdapat sisa bahan peledak yang tidak habis digunakan, maka bahan peledak tersebut harus dikembalikan ke gudang tempat penyimpanan atau penimbunan bahan peledak dengan dilengkapi berita acara; h. Kepala Teknik, Juru Ledak, dan Satpam, bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan peledakan, yang antara lain menjamin adanya:

11. pada saat akan diadakan peledakan, sebelumnya dipasang bendera merah sebagai tanda akan diadakan peledakan;

12. lokasi peledakan harus benar-benar dalam keadaan aman untuk pekerjaan peledakan dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya; i. Juru Ledak harus membuat laporan tertulis kepada Kepala Teknik dan Kepala Administrasi, tentang penggunaan sisa bahan peledak yang tidak digunakan; j. Kepala Administrasi melaporkan kepada pimpinan instansi atau perusahaan atau Pengguna Akhir tentang penggunaan dan sisa bahan peledak yang tidak digunakan; k. pimpinan instansi atau perusahaan (End User) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan kepada Kapolda atau Kapolwil, Kapolres dan Kapolsek setempat tentang penggunaan bahan peledak.

(1) Untuk pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak, wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a. bahan peledak yang telah rusak, tidak boleh dipakai lagi dan harus segera dimusnahkan; b. pemusnahan bahan peledak dilaksanakan oleh Tim Pemusnahan bahan peledak yang telah dibentuk oleh Polda setempat setelah ada izin pemusnahan bahan peledak dari Kapolri; c. biaya, alat-alat atau sarana yang diperlukan dalam pemusnahan bahan peledak, ditanggung oleh Distributor atau Pengguna Akhir; d. sebelum pelaksanaan pemusnahan bahan peledak terlebih dahulu Tim Pemusnahan memberikan penerangan kepada masyarakat atau penduduk disekitar lokasi pemusnahan; e. lokasi pemusnahan atau peledakan berjarak paling dekat 200 (dua ratus) meter dari pemukiman penduduk, ladang, sawah, bangunan- bangunan, jalan umum dan gudang bahan peledak. (2) Tim Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d terdiri dari Polri dan instansi terkait serta pemilik bahan peledak.

Tata cara pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak: a. bagi setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari kesatuannya; b. pelaksanaan tugas pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak adalah sebagai berikut:

1. mengadakan pengecekan dan pencatatan jumlah atau macam dan jenis serta pengepakan bahan peledak yang akan dimusnahkan;
2. menyaksikan dan mengawasi pengeluaran bahan peledak yang akan dimusnahkan dari gudang tempat penyimpanan;
3. menyaksikan penyerahan bahan peledak dari Kepala Teknik kepada tim pemusnahan bahan peledak;
4. mengadakan pengecekan apakah daerah lokasi pemusnahan telah benar-benar dalam keadaan aman dan telah dipasang bendera merah sebagai tanda akan diadakan peledakan atau pemusnahan;
5. melaksanakan pengamanan dan menyaksikan pelaksanaan oleh tim pemusnahan bahan peledak;
6. menyiapkan alat atau perlengkapan yang diperlukan dalam pemusnahan bahan peledak: a) tali-tali dari plastik;

b) bendera merah; c) pluit dan buku catatan; d) sarung tangan plastik dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); e) pahat dari kuningan atau minyak tanah; f) kayu bakar atau jerami kering, minyak tanah dan alat pemadam kebakaran; 7. membuat lobang dengan ukuran 2,5 x 2,5 x 2 meter dan tanggul setinggi 0,5 meter disekelilingnya; 8. pemusnahan bahan peledak dilakukan dengan cara diledakkan: a) setelah lobang peledakan disiapkan bahan peledak yang akan dimusnahkan disusun dan diikat menjadi satu (jumlah disesuaikan); b) bahan peledak yang sudah tersusun dan diikat sebelum diletakkan ke dalam lobang diberi Detonator (jumlah disesuaikan); c) agar Detonator dikaitkan pada Dinamit yang masih baik, kemudian kabel Detonator listrik tersebut ditarik keluar lobang peledakan dan bila perlu ditambah atau disambung dengan kabel listrik lainnya yang sejenisnya; d) hubungan dengan exploder atau Blasting machine; e) bila tidak berbunyi atau meledak maka setelah 30 menit diperbolehkan mendekati lobang peledakan untuk mengadakan pengecekan, bila tidak terlihat tanda-tanda bahaya, dapat dilakukan penggantian Detonator dengan hati-hati dan kemudian diledakkan kembali; 9. pemusnahan bahan peledak dilakukan dengan cara dibakar: a) tempat lobang pembakaran agar ditaburi dengan jerami atau kayu-kayu yang kering dan disiram dengan minyak tanah atau solar, api dihidupkan dengan jarak aman (seperti api unggun); b) bahan peledak yang akan dimusnahkan dapat dengan cara dilemparkan satu-persatu ke dalam lobang pembakaran dan tangan memakai sarung tangan dari plastik; c) bahan peledak tersebut dilapisi dengan jerami kering secara merata kemudian disiram minyak tanah atau solar;

d) selanjutnya sumbu api yang sudah disiapkan disambung sehingga mencapai lobang pembakaran dan bahan peledak atau detonator; e) segala sesuatu siap, maka petugas mengambil jarak aman dan sumbu dapat dibakar; 10. setelah selesai melaksanakan pemusnahan, Team Pemusnah wajib membuat berita acara dan melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Kapolda; 11. Polda melaporkan kepada Kapolri tentang pelaksanaan pemusnahan bahan peledak dengan dilampiri berita acara pemusnahan; 12. mengambil tindakan pengamanan dan mengadakan koordinasi dengan Team Pemusnahan dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bahan peledak; 13. setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak: a) petugas membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas kepada atasannya yang memberikan perintah; b) kesatuan yang melaksanakan pengamanan melaporkan kepada kesatuan atas dan selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Mabes Polri.

Dalam rangka pemusnahan bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, dapat menggunakan bahan peledak komersil sebagai pemicu peledakan.

(1) Dalam rangka pengamanan bahan peledak sitaan, Polri bertugas: a. mencatat jenis dan jumlah bahan peledak serta nomor pembuatan atau merek atau logo dan nama perusahaan atau pabrik pembuatannya; b. mencatat hari, tanggal, jam tempat kejadian pada saat disitanya bahan peledak tersebut; c. mencatat nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka serta pasal perundang-undangan yang dilanggar;

d. mencatat asal-usul bahan peledak tersebut; e. memberi label bahan peledak tersebut dan diambil gambar atau difoto, kemudian disimpan atau dititipkan pada gudang yang memenuhi persyaratan dengan memperhatikan tata cara penyimpanan dan pengamanannya; f. mengambil beberapa contoh atau foto dari bahan peledak tersebut, untuk keperluan bukti dalam sidang pengadilan; g. melaksanakan pemusnahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; h. melaporkan kepada satuan atas tentang telah disitanya bahan peledak, mengamankan atau menjaga Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengambil tindakan lainnya yang dianggap perlu; (2) Dalam rangka pengamanan bahan peledak temuan, Polri bertugas: a. mencatat jenis, jumlah dan kondisi bahan peledak serta nomor pembuatan atau merek atau logo dan perusahaan atau pabrik pembuatannya; b. mencatat hari, tanggal, jam dan tempat ditemukannya bahan peledak tersebut; c. memberi label bahan peledak tersebut dan diambil gambar atau difoto, kemudian disimpan atau dititipkan pada gudang yang memenuhi persyaratan dengan memperhatikan tata cara penyimpanan dan pengamanannya; d. melaporkan pada satuan atas tentang telah ditemukan bahan peledak dan tindakan yang telah diambil; e. melaksanakan pemusnahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. mengamankan atau menjaga TKP; g. Melaporkan Tim Jihandak atau Gegana untuk sterilkan TKP sebelum tim olah TKP Reskrim bekerja. (3) Apabila ditemukan tersangka yang berkaitan dengan bahan peledak temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka foto atau gambar bahan peledak dapat dijadikan alat bukti pengganti dalam proses penyidikan.

(1) Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Polsek, dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengumpulkan dan mencatat data para Pengguna Akhir di wilayah Polsek meliputi:

1. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;
2. nama dan alamat penanggungjawabnya;
3. jenis usaha atau penambangan;
4. data gudang dan bahan peledak yang wajib dimiliki meliputi: a) nomor dan tanggal surat izin gudang serta instansi yang mengeluarkan; b) jumlah, macam dan kapasitas masing-masing gudang; c) status gudang tetap atau sementara; d) lokasi gudang;
5. lokasi peledakan;
6. nama dan alamat, serta biodata Kepala Teknik dan Kepala Gudang bahan peledak;
7. nama, alamat dan biodata Juru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat atau Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang mengeluarkannya (bila terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif atau pindah agar dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kapolres); b. mengumpulkan dan mencatat data hasil pengecekan di lapangan; c. mengumpulkan dan mencatat data tentang jumlah, macam, dan jenis bahan peledak dalam pemasukan (Import atau Re-Import) atau pengeluaran (Eksport atau Re-Eksport), pembuatan, pemasaran, pembelian dan penggunaan, uji coba penyimpanan, pengangkutan,

pengalihan penggunaan, dan pemusnahan bahan peledak di wilayah Polsek; d. mengumpulkan dan mencatat data penyimpangan atau penyalahgunaan bahan peledak; e. mengumpulkan dan mencatat data bahan peledak sitaan dan temuan; f. mengumpulkan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari satuan atas dalam hal pengawasan bahan peledak. (2) Untuk pendataan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan: a. buku induk registrasi bahan peledak; b. kartu tik perorangan pengguna akhir bahan peledak; c. buku registrasi pengguna akhir bahan peledak; d. buku registrasi hasil pengecekan di lapangan; e. buku registrasi kasus-kasus bahan peledak; f. buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sitaan.

(1) Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Polres, dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data para pengguna bahan peledak di wilayah Polres meliputi :

1. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;

2. nama dan alamat penanggung jawab;

3. jenis usaha atau penambangan;

4. data gudang bahan peledak yang wajib dimiliki meliputi: a) nomor dan tanggal surat izin gudang serta instansi yang mengeluarkan; b) jumlah, macam dan kapasitas masing-masing gudang; c) status gudang tetap atau sementara; d) lokasi gudang;

5. lokasi peledakan;

6. nama dan alamat serta biodata Kepala Teknik dan Kepala Gudang bahan peledak;

7. nama, alamat dan biodata Juru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat atau Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang mengeluarkannya; b. mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data tentang:

8. data hasil pengecekan di lapangan dan laporan Polsek;

9. data pengeluaran surat saran dan rekomendasi dari Polres;

10. data jumlah, macam, dan jenis bahan peledak dalam pemasukan, pengeluaran, pembelian dan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, pengalihan penggunaan uji coba, dan pemusnahan bahan peledak;

11. data penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap bahan peledak;

12. data bahan peledak temuan dan sitaan; c. mengumpulkan petunjuk atau instruksi dari satuan atas dalam hal pengawasan bahan peledak. (2) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif atau pindah, maka dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kapolda atau Kapolwil. (3) Untuk pendataan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperlukan: a. buku induk registrasi bahan peledak; b. kartu tik perorangan pengguna akhir bahan peledak; c. buku registrasi daftar pengguna akhir bahan peledak; d. buku registrasi saran; e. buku registrasi rekomendasi; f. buku registrasi kasus-kasus bahan peledak; g. buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sitaan.

(1) Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Polwil, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dan mencatat data para Pengguna Akhir bahan peledak di wilayah Polwil meliputi:

1. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;
2. nama dan alamat penanggung jawab;
3. jenis usaha atau penambangan;
4. data gudang bahan peledak yang wajib dimiliki meliputi: a) nomor dan tanggal surat izin gudang serta instansi yang mengeluarkan; b) jumlah, macam, dan kapasitas masing-masing gudang; c) status gudang tetap atau sementara; d) lokasi gudang;
5. lokasi peledakan;
6. nama dan alamat serta biodata Kepala Teknik dan Kepala Gudang;
7. nama, alamat dan biodata Juru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat atau Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang mengeluarkannya; b. mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data tentang:
8. data hasil pengecekan di lapangan dan surat saran atau rekomendasi serta laporan dari Polres-Polres dalam jajaran Polwil;
9. data jumlah, macam dan jenis bahan peledak dalam pemasukan, pengeluaran, pembelian dan penggunaan, penyimpanan, pengalihan penggunaan uji coba dan pemusnahan bahan peledak di wilayahnya;
10. data bahan peledak temuan dan sitaan; c. mengumpulkan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari satuan atas dalam hal pengawasan bahan peledak. (2) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif atau pindah, maka dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kapolda. (3) Dalam pendataan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan: a. buku induk registrasi bahan peledak;

b. kartu tik perorangan pengguna akhir; c. buku registrasi daftar pengguna akhir; d. buku registrasi saran; e. buku registrasi rekomendasi; f. buku registrasi kasus-kasus bahan peledak; g. buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sitaan.

(1) Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Polda, dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengumpulkan dan mencatat data Pengguna Akhir di wilayah Polda meliputi:

1. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;

2. nama dan alamat penanggungjawab;

3. jenis usaha atau penambangan;

4. data gudang bahan peledak yang wajib dimiliki meliputi: a) nomor dan tanggal surat izin gudang serta instansi yang mengeluarkan; b) jumlah, macam, dan kapasitas masing-masing gudang; c) status gudang tetap atau permanen; d) lokasi gudang;

5. lokasi peledakan;

6. nama dan alamat serta biodata Kepala Teknik dan Kepala Gudang bahan peledak;

7. nama, alamat dan biodata Juru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat atau Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang mengeluarkannya; b. mengumpulkan, mencatat dan mengolah data tentang:

8. data hasil pengecekan di lapangan serta surat saran atau rekomendasi dan laporan dari Polres atau Polwil jajaran Polda;

9. data jumlah, macam, dan jenis bahan peledak dalam pembuatan, pemasukan, pengeluaran, pembelian dan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, pengalihan penggunaan uji coba dan pemusnahan;

10. data bahan peledak temuan dan sitaan; c. mengumpulkan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari satuan atas dalam hal pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak. (2) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif atau pindah, maka dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kapolri. (3) Dalam pendataan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan: a. buku induk registrasi bahan peledak; b. kartu tik perorangan Pengguna Akhir bahan peledak; c. buku registrasi daftar Pengguna Akhir bahan peledak; d. buku registrasi rekomendasi bahan peledak; e. buku registrasi izin bahan peledak; f. buku registrasi kasus-kasus bahan peledak; g. buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sitaan.

(1) Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Mabes Polri, dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengumpulkan dan mencatat data para Pengguna Akhir bahan peledak meliputi:

1. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;
2. nama dan alamat penanggung jawab;
3. jenis usaha atau penambangan;
4. data gudang bahan peledak yang wajib dimiliki meliputi:

a) nomor dan tanggal surat izin gudang serta instansi yang mengeluarkan; b) jumlah, macam, dan kapasitas masing-masing gudang; c) status gudang tetap atau sementara; d) lokasi gudang; 5. data lokasi peledakan; 6. nama dan alamat serta biodata Kepala Teknik dan Kepala Gudang bahan peledak; 7. nama, alamat dan biodata Juru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat atau Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang mengeluarkannya; b. mengumpulkan, mencatat dan mengolah data tentang:

1. hasil pengecekan dilapangan serta surat rekomendasi atau surat izin dan laporan dari Polda;
2. surat izin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri;
3. jenis, macam dan jumlah bahan peledak dalam pemasukan, pengeluaran, penyimpanan, pembelian dan penggunaan, pembuatan dan pemusnahan bahan peledak;
4. penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap bahan peledak;
5. bahan peledak temuan dan sitaan. (2) Dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan: a. buku induk registrasi bahan peledak; b. kartu tik perorangan Pengguna Akhir; c. buku registrasi izin gudang; d. buku registrasi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan; e. buku registrasi izin pembuatan atau produksi atau pencampuran dan distribusi; f. buku registrasi izin pemasukan (Impor atau Re-Impor); g. buku registrasi izin pengeluaran (Ekspor atau re-Ekspor); h. buku registrasi izin pembelian dan pendistribusian;

i. buku registrasi izin penghibahan atau pemindahtanganan dan izin alih guna; j. buku registrasi izin uji coba; k. buku registrasi izin pembelian dan penggunaan bahan peledak; l. buku registrasi izin penggunaan sisa bahan peledak; m. buku registrasi izin pengangkutan bahan peledak; n. buku registrasi izin pemusnahan bahan peledak; o. buku registrasi kasus-kasus bahan peledak; p. buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sitaan.

Pendataan bahan peledak bagi Produsen, Distributor dan Pengguna akhir harus memiliki: a. buku induk bahan peledak; b. kartu persediaan atau stock bahan peledak; c. label bahan peledak; d. formulir atau bon pengeluaran.

Buku induk bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri dari: a. hasil produksi bahan peledak berisi jenis, macam, dan jumlah; b. pemasukan (Import atau Re-Import) atau pembelian bahan peledak, berisi jenis, macam, dan jumlah; c. pengeluaran (Eksport atau Re-Eksport) atau penggunaan bahan peledak, yang berisi jenis, macam, dan jumlah; d. persediaan atau stock bahan peledak yang disimpan di gudang, yang berisi jenis, macam, dan jumlah.

(1) Kartu persediaan atau stock bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terbuat dari karton manila dan dibuat rangkap 2 (dua) yaitu:

a. 1 (satu) lembar disimpan di tempat masing-masing kelompok jenis bahan peledak; dan b. 1 (satu) lembar disimpan didalam kotak atau rak pada bagian administrasi. (2) Kartu persediaan atau stock bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk: a. mencatat tiap-tiap ada perubahan jumlah persediaan atau stock (keluar atau masuk) bahan peledak; b. membuat data tentang kode, jenis atau macam atau jumlah bahan peledak yang harus diterima, dikeluarkan dan sisa bahan peledak yang disimpan.

(1) Label bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dibuat dari karton manila dan ditempatkan pada tiap-tiap jenis atau macam bahan peledak yang tersimpan dalam gudang. (2) Label bahan peledak memuat data tentang: a. nomor kartu persediaan atau stock kode; b. jenis atau merek; c. buatan atau produsen.

Pendataan pengeluaran bahan peledak dari gudang bahan peledak, harus menggunakan formulir atau bon pengeluaran bahan peledak dengan mencantumkan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang dalam pengeluaran bahan peledak.

(1) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilaksanakan secara periodik yang meliputi laporan: a. harian, dibuat setiap hari dan didistribusikan kepada pimpinan kesatuan pada jam 09.00 WIB; b. mingguan, dibuat setiap minggu dan didistribusikan kepada pimpinan kesatuan setiap hari Senin pada minggu berikutnya; c. bulanan, dibuat setiap bulan dan didistribusikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sudah diterima oleh pimpinan kesatuan; d. triwulan, dibuat pada setiap triwulan dan didistribusikan kepada pimpinan kesatuan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; e. semester, dibuat pada setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, didistribusikan pada pimpinan kesatuan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya; f. tahunan, dibuat pada akhir tahun dan didistribusikan kepada pimpinan kesatuan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (2) Laporan periodik tentang pembuatan, pendistribusian, pembelian, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, uji coba dan pemusnahan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kapolri dengan tembusan Kapolda, Kapolwil, Kapolres, dan Kapolsek setempat.

(1) Laporan insidentil dibuat setiap terjadi kasus penyimpangan atau penyalahgunaan termasuk temuan bahan peledak dan yang digolongkan sebagai bahan peledak.

(2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kapolri dengan tembusan Kapolda, Kapolwil, Kapolres, dan Kapolsek setempat. (3) Pendistribusian laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. dari Polsek ke Polres melalui Puskodalops paling lambat 4 (empat) jam setelah terjadi kasus; b. dari Polres atau Polwil ke Polda melalui Puskodalops paling lambat 8 (delapan) jam setelah terjadinya kasus; c. dari Polda ke Mabes Polri paling lambat 1 x 24 jam melalui:

1. Puskodalops;
2. siaga Intel. (4) Dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran dan/atau tindak pidana, petugas segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, disampaikan kepada Kapolri dengan tembusan Kapolda, Kapolwil, Kapolres, dan Kapolsek setempat tentang pembuatan, pendistribusian, pembelian, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, uji coba dan pemusnahan bahan peledak. (2) Untuk penyimpanan dan penggunaan bahan peledak wajib dibuat laporan oleh: a. Kepala Gudang kepada Kepala Administrasi tentang situasi ke luar atau masuknya bahan peledak serta sisa atau stocknya; b. Juru Ledak kepada Kepala Teknik dan Kepala Administrasi tentang penggunaan dan sisa penggunaan bahan peledak; c. Kepala Administrasi kepada Pimpinan Produsen dan Distributor dan Pimpinan Pengguna Akhir tentang penggunaan dan sisa atau stock bahan peledak yang ada di gudang, baik secara insidentil maupun periodik;

d. Pimpinan Produsen dan Distributor dan Pimpinan Pengguna Akhir kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tentang produksi, realisasi pemasukan dan pendistribusian, serta penggunaan dan sisa atau stock bahan peledak yang ada di gudang secara insidentil maupun periodik.

Disamping membuat laporan tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Polri setempat wajib melakukan pengawasan dan meminta laporan kepada toko-toko yang memperjualbelikan bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, serta mencatat: a. jenis dan jumlah bahan kimia yang diperjualbelikan; b. identitas lengkap dari pembeli serta maksud dan tujuan penggunaan bahan kimia.

Badan Usaha Jasa Peledakan, Badan Usaha Jasa Penyediaan Gudang Bahan Peledak, dan Badan Usaha Jasa Pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan bahan peledak, wajib melaporkan kegiatannya secara periodik kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri.

Badan usaha yang bergerak di bidang usaha pengelolaan bahan peledak industri yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kapolri ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol.: Juklak/29/VII/1991 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Non-Organik ABRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUTANTO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA