Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_POLRI Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2008 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN...

Pasal 27

BAB 4 — PERIZINAN

Prosedur yang harus ditempuh oleh Produsen, Distributor dan Pengguna Akhir untuk memperoleh izin yang berkaitan dengan bahan peledak, sebagai berikut: a. izin gudang bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi persyaratan:

  1. Produsen dan Distributor, diwajibkan melengkapi: a) rekomendasi Kapolda setempat; b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Polri setempat; c) kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 1;
  2. Pengguna Akhir untuk usaha non tambang, dengan melengkapi: a) rekomendasi Kapolda setempat; b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Polri setempat; c) kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 2; b. izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
  3. rekomendasi Kapolda;
  4. izin gudang;
  5. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b; c. izin pembuatan dan distribusi bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
  6. rekomendasi Kapolda;
  7. rekomendasi Departemen Perindustrian;
  8. berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Polri setempat;
  9. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c; d. izin pembuatan dan distribusi bahan peledak dengan menggunakan Mobil atau Mesin Pencampur di luar kawasan kerja Pengguna Akhir bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
  10. rekomendasi Kapolda;
  11. rekomendasi Departemen Perindustrian;
  12. berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Polri setempat;
  13. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;

e. izin pembuatan dengan menggunakan Mobil atau Mesin Pencampur di dalam kawasan kerja Pengguna Akhir bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam, dengan melengkapi:

  1. surat pernyataan kerja sama antara Produsen atau pembuat dengan Pengguna Akhir tentang kesepakatan untuk pembuatan bahan peledak di kawasan kerja Pengguna Akhir;
  2. biodata dan riwayat hidup tenaga ahli bahan peledak yang ditugaskan oleh Produsen atau pembuat bahan peledak;
  3. fotokopi surat izin gudang dan surat izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak yang dimiliki Pengguna Akhir;
  4. berita acara pemeriksaan lokasi tempat dan peralatan yang digunakan untuk membuat bahan peledak oleh petugas dari Polda setempat; f. izin pemasukan (Impor atau Re-Impor) bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
  5. fotokopi surat penunjukan sebagai Produsen dan Distributor bahan peledak;
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan dari Departemen Perdagangan;
  7. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan di Impor atau Re- Impor (rencana kebutuhan bahan peledak);
  8. rencana penggunaan atau pendistribusian bahan peledak;
  9. rincian asal negara bahan peledak yang akan di impor;
  10. tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan bahan peledak;
  11. gudang tempat penyimpanan bahan peledak yang akan dimasukan;
  12. fotokopi surat izin pembelian dan penggunaan bahan peledak bilamana bahan peledak yang diimpor didistribusikan langsung ke Pengguna Akhir;

g. izin pengeluaran (Ekspor atau Re-Ekspor) bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

  1. rekomendasi Kapolda;

  2. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e; h. izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p.. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

  3. rekomendasi Kapolda;

  4. rekomendasi dari Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi atau Ditjen Minyak dan Gas Bumi bagi Pengguna Akhir di wilayah penambangan dan khusus untuk penambangan batu golongan C dari Dinas Pertambangan Daerah;

  5. fotokopi izin gudang bahan peledak;

  6. fotokopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak; i. izin pembelian dan pendistribusian bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

  7. rekomendasi Kapolda;

  8. fotokopi izin gudang bahan peledak;

  9. fotokopi izin pemilikan, penggunaan, dan penyimpanan bahan peledak;

  10. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g; j. izin pengangkutan dalam 2 (dua) wilayah Polda atau lebih, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

  11. rekomendasi Kapolda tempat asal bahan peledak;

  12. rekomendasi Kapolda tempat tujuan pengangkutan bahan peledak;

  13. berita acara cek fisik bahan peledak yang akan diangkut;

  14. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h; k. izin pengalihan penggunaan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

  15. rekomendasi Kapolda;

  16. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i; l. izin penghibahan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan dilengkapi:

  17. rekomendasi Kapolda;

  18. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j; m. izin penggunaan sisa bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

  19. rekomendasi Kapolda;

  20. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k;

n. izin pemusnahan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

  1. rekomendasi Kapolda;
  2. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l; o. izin uji coba bahan peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:
  3. rekomendasi Kapolda;
  4. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m.
← Pasal 26 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 28 →