KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Nuklir, Reaktor Nuklir, dan Bahan Nuklir adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

2. Tapak adalah lokasi di daratan yang dipergunakan untuk konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning, satu atau lebih instalasi nuklir beserta sistem terkait lainnya.

3. Konstruksi ...

1. Konstruksi adalah kegiatan membangun instalasi nuklir di tapak yang sudah ditentukan, meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, pemasangan, dan pengujian struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir tanpa bahan nuklir.

2. Komisioning adalah kegiatan pengujian untuk membuktikan bahwa struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir terpasang yang dioperasikan dengan bahan nuklir memenuhi persyaratan dan kriteria desain.

3. Dekomisioning Instalasi Nuklir yang selanjutnya disebut Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya instalasi nuklir secara tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan nuklir dari instalasi nuklir, pembongkaran komponen instalasi, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.

4. Modifikasi adalah setiap upaya yang mengubah struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan, termasuk pengurangan dan/atau penambahan.

5. Utilisasi adalah penggunaan instalasi nuklir, penggunaan eksperimen, atau penggunaan peralatan eksperimen selama operasi instalasi nuklir.

6. Surveilan adalah inspeksi, uji fungsi, dan pengecekan kalibrasi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu terhadap nilai-nilai parameter, struktur, sistem, dan komponen untuk menjamin kepatuhan terhadap batasan dan kondisi operasi, dan keselamatan instalasi nuklir.

7. Manajemen Penuaan adalah kegiatan rekayasa, operasi, dan perawatan untuk mengendalikan agar pengaruh penuaan pada struktur, sistem, dan komponen kritis masih dalam batas yang dapat diterima.

8. Operasi Normal adalah proses operasi instalasi nuklir dalam kondisi batas untuk operasi yang dinyatakan pada batasan dan kondisi operasi.

9. Kejadian Operasi Terantisipasi adalah proses operasi yang menyimpang dari operasi normal yang diperkirakan terjadi paling sedikit satu kali selama umur operasi instalasi nuklir tetapi dari pertimbangan desain tidak menyebabkan kerusakan berarti pada peralatan yang penting untuk keselamatan atau mengarah pada kondisi kecelakaan.

10. Kecelakaan ...

1. Kecelakaan Dasar Desain adalah kecelakaan yang telah diantisipasi dalam desain instalasi nuklir.

2. Kecelakaan yang Melampaui Dasar Desain adalah kecelakaan yang lebih parah dari kecelakaan dasar desain dan mengakibatkan lepasan radioaktif ke lingkungan hidup.

3. Kesiapsiagaan Nuklir adalah serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mengantisipasi kedaruratan nuklir melalui penyediaan unsur infrastruktur dan kemampuan fungsi penanggulangan untuk melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.

4. Kedaruratan Nuklir adalah keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup, yang timbul sebagai akibat dari adanya lepasan zat radioaktif dari instalasi nuklir atau kejadian khusus.

5. Penanggulangan Kedaruratan Nuklir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi kedaruratan nuklir untuk mengurangi dampak serius yang ditimbulkan terhadap keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup.

6. Safeguards adalah upaya yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk maksud damai.

7. Ancaman Dasar Desain adalah sifat dan karakteristik musuh dari dalam maupun luar yang digunakan sebagai dasar untuk mendesain dan mengevaluasi sistem proteksi fisik.

8. Proteksi Fisik adalah upaya yang ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan mencegah sabotase instalasi nuklir.

9. Sistem Proteksi Fisik adalah kumpulan dari peralatan, instalasi, personil, dan prosedur yang secara bersama- sama memberikan proteksi fisik terhadap instalasi nuklir dan bahan nuklir.

10. Badan ...

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah dan Pemerintah Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(1) Untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan instalasi

nuklir, setiap badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.

(2) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

(3) Keselamatan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, yang dilakukan melalui upaya pertahanan yang efektif terhadap timbulnya bahaya radiasi di instalasi nuklir.

(4) Keamanan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditujukan untuk:

• mencegah penyimpangan terhadap pemanfaatan bahan nuklir dari tujuan damai; dan
• mencegah, mendeteksi, menilai, menunda, dan merespons tindakan pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan sabotase instalasi dan bahan nuklir.

Pasal 3 ...

Keselamatan dan keamanan instalasi nuklir meliputi:

• teknis keselamatan instalasi nuklir;
• teknis keamanan instalasi nuklir;
• manajemen keselamatan dan keamanan instalasi nuklir; dan
• kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.

Bagian Kesatu Umum

Teknis keselamatan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

• pemantauan tapak;
• desain dan konstruksi;
• komisioning;
• operasi;
• modifikasi;
• dekomisioning; dan
• verifikasi dan penilaian keselamatan.

Bagian Kedua Pemantauan Tapak

(1) Pemegang izin wajib melakukan pemantauan tapak

instalasi nuklir pada tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning.

(2) Pemantauan ...

(2) Pemantauan tapak instalasi nuklir meliputi pemantauan

karakteristik bahaya akibat kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan instalasi nuklir.

(3) Karakteristik bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi aspek:

• pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan instalasi nuklir di tapak dan wilayah sekitarnya;
• karakteristik tapak dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada perpindahan zat radioaktif yang dilepaskan oleh instalasi nuklir sampai pada manusia dan lingkungan hidup; dan
• demografi penduduk dan karakteristik lain dari tapak dan wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap anggota masyarakat dan kelayakan penerapan program kesiapsiagaan nuklir.

(1) Pemegang izin wajib melakukan solusi rekayasa apabila

dari hasil pemantauan tapak pada tahap konstruksi, komisioning, atau operasi ditemukan bahaya yang signifikan terhadap keselamatan instalasi nuklir.

(2) Solusi rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa perubahan desain atau modifikasi yang paling sedikit meliputi:

• penguatan struktur;
• penambahan struktur, sistem, dan komponen; dan
• penyediaan peralatan proteksi.

(1) Pemantauan tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Rencana pemantauan lingkungan hidup dan rencana

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• dampak penting dan sumber dampak penting;

• tolok ...

• tolok ukur dampak;

• tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;

• pengelolaan lingkungan hidup;

• lokasi pengelolaan lingkungan hidup;

• periode pengelolaan lingkungan hidup;

• pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup; dan

• institusi pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal pemantauan tapak untuk reaktor nuklir,

selain pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantauan tapak dilakukan terhadap kemampuan tapak untuk menerima buangan panas selama tahap operasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan lingkup pemantauan tapak diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Ketiga Desain dan Konstruksi

(1) Konstruksi instalasi nuklir wajib dilaksanakan oleh

pemegang izin dengan didasarkan pada desain yang memenuhi prinsip dasar keselamatan nuklir.

(2) Prinsip dasar keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• keselamatan inheren;

• penghalang ganda;

• margin keselamatan;

• redundansi;

• keragaman;

• kemandirian ...

• kemandirian;
• gagal-selamat; dan
• kualifikasi peralatan.

(1) Pemegang izin wajib menjamin terpenuhinya persyaratan

desain sejak konstruksi sampai dengan dekomisioning.

(2) Persyaratan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus desain.

Persyaratan umum desain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) meliputi desain:

• keandalan struktur, sistem, dan komponen;
• kemudahan operasi, inspeksi, perawatan, dan pengujian;
• kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir;
• kemudahan dekomisioning;
• proteksi radiasi;
• untuk faktor manusia; dan
• untuk meminimalkan penuaan.

(1) Persyaratan khusus desain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

• persyaratan khusus desain reaktor nuklir; dan
• persyaratan khusus desain instalasi nuklir nonreaktor.

(2) Persyaratan khusus desain reaktor nuklir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit desain:

• teras reaktor;

• sistem pemindahan panas;

• sistem ...

• sistem shutdown;
• sistem proteksi reaktor;
• fitur keselamatan teknis;
• sistem pengungkung;
• sistem instrumentasi dan kendali;
• sistem penanganan dan penyimpanan bahan bakar nuklir;
• sistem pengelolaan limbah radioaktif; dan
• sistem bantu.

(3) Persyaratan khusus desain instalasi nuklir nonreaktor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi desain:

• sistem penanganan dan penyimpanan bahan nuklir;
• sistem fabrikasi;
• sistem proses;
• sistem proteksi dan interlok;
• sistem alarm;
• sistem catu daya listrik;
• sistem pemasok air;
• sistem pemasok udara;
• sistem pemasok dan distribusi uap;
• sistem pendingin;
• sistem komunikasi; dan/atau
• sistem proteksi kebakaran dan ledakan.

(1) Untuk memenuhi persyaratan umum dan persyaratan

khusus desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemegang izin wajib menetapkan klasifikasi struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan kelas keselamatan, kelas mutu, dan/atau kelas seismik.

Pasal 14 ...

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai program konstruksi.

(2) Program konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• prosedur dan jadwal pelaksanaan konstruksi;
• prosedur uji fungsi;
• titik tunda;
• kriteria penerimaan desain; dan
• dokumentasi dan pelaporan.

(3) Pelaksanaan prosedur uji fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b meliputi pengujian terhadap:

• masing-masing fungsi struktur, sistem, dan komponen tanpa bahan nuklir; dan
• semua sistem secara terintegrasi tanpa bahan nuklir.

(1) Pemegang izin dapat melaksanakan perubahan desain

selama konstruksi instalasi nuklir untuk:

• meningkatkan keselamatan instalasi nuklir;
• mencegah kegagalan yang teridentifikasi selama konstruksi instalasi nuklir; dan/atau
• meningkatkan kemudahan untuk perawatan instalasi nuklir.

(2) Perubahan desain yang dapat dilakukan oleh pemegang

izin meliputi perubahan desain yang:

• memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan; dan
• tidak memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan.

(3) Struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk

keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• struktur ...

• struktur, sistem, dan komponen yang mencegah timbulnya paparan radiasi pada pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup;
• struktur, sistem, dan komponen yang mencegah kejadian operasi terantisipasi menjadi kondisi kecelakaan; dan
• fitur yang disediakan untuk mitigasi konsekuensi penyimpangan fungsi atau kegagalan struktur, sistem, dan komponen.

(4) Sebelum melaksanakan perubahan desain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemegang izin wajib memperoleh persetujuan dari Kepala BAPETEN.

(5) Apabila perubahan desain yang dilaksanakan tidak

memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemegang izin wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN.

(6) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh

persetujuan perubahan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah mengenai perizinan instalasi nuklir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan penilaian desain diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Keempat Komisioning

(1) Pemegang izin wajib menetapkan dan melaksanakan

program komisioning untuk memastikan struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir yang telah terpasang dapat berfungsi sesuai dengan desain.

(2) Program komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memuat pengujian desain secara terintegrasi

untuk semua sistem dengan bahan nuklir.

(3) Dalam ...

(3) Dalam pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemegang izin melakukan verifikasi untuk menetapkan batasan dan kondisi operasi sesuai dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus desain.

(1) Pemegang izin wajib menetapkan rencana deteksi

penuaan struktur, sistem, dan komponen sebelum kegiatan komisioning dimulai.

(2) Rencana deteksi penuaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan penuaan struktur, sistem, dan komponen sejak kegiatan komisioning dimulai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan komisioning diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kelima Operasi

Dalam pelaksanaan operasi instalasi nuklir, pemegang izin wajib menetapkan:

• batasan dan kondisi operasi;
• prosedur operasi;
• program perawatan, surveilan, dan inspeksi; dan
• program manajemen penuaan.

(1) Pemegang izin wajib menetapkan batasan dan kondisi

operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sesuai dengan pengujian dan komisioning.

(2) Batasan dan kondisi operasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• batas keselamatan;

• pengesetan ...

• pengesetan sistem keselamatan;
• kondisi batas untuk operasi normal;
• persyaratan surveilan; dan
• persyaratan administrasi.

(3) Pemegang izin wajib melaksanakan operasi instalasi

nuklir sesuai dengan batasan dan kondisi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pemegang izin wajib menetapkan dan melaksanakan

prosedur operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b pada semua kondisi instalasi nuklir.

(2) Kondisi instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• operasi normal;
• kejadian operasi terantisipasi; dan
• kecelakaan dasar desain dan kecelakaan yang melampaui dasar desain.

Pemegang izin wajib menetapkan dan melaksanakan program perawatan, surveilan, dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c untuk setiap struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan.

Pemegang izin wajib menjamin bahwa operasi, perawatan, surveilan, dan inspeksi instalasi nuklir dilaksanakan oleh petugas yang terlatih dan/atau terkualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang izin wajib menyampaikan kepada Kepala

BAPETEN laporan tentang:

• operasi instalasi nuklir; dan
• pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

(2) Penyampaian ...

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh pemegang izin secara berkala.

(1) Pemegang izin wajib menetapkan dan melaksanakan

program manajemen penuaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d pada struktur, sistem, dan komponen kritis.

(2) Pemegang izin wajib melakukan evaluasi secara berkala

terhadap pelaksanaan program manajemen penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Selama pelaksanaan operasi instalasi nuklir, pemegang

izin wajib memperoleh persetujuan Kepala BAPETEN apabila akan melakukan utilisasi yang:

• tidak tercantum dalam laporan analisis keselamatan;
• memengaruhi keselamatan instalasi nuklir; atau
• mengubah batasan dan kondisi operasi.

(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pemegang izin harus melakukan analisis keselamatan.

(3) Analisis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit memuat:

• alasan dan justifikasi utilisasi;
• analisis potensi bahaya akibat utilisasi;
• analisis dampak radiologi dan nonradiologi selama pelaksanaan utilisasi dan pada saat uji fungsi setelah utilisasi; dan
• upaya untuk mengatasi potensi bahaya akibat utilisasi.

Pemegang izin reaktor daya komersial dilarang melakukan eksperimen selama operasi.

Pasal 29 ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan operasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Keenam Modifikasi

(1) Pemegang izin dapat melaksanakan modifikasi selama

tahap komisioning dan operasi instalasi nuklir untuk:

• meningkatkan keselamatan instalasi nuklir;
• mencegah kegagalan yang teridentifikasi selama komisioning dan operasi instalasi nuklir;
• memenuhi peraturan perundang-undangan;
• mengurangi kebolehjadian kesalahan manusia;
• mempermudah perawatan instalasi nuklir; dan/atau
• meningkatkan kinerja instalasi nuklir.

(2) Dalam hal melaksanakan modifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pemegang izin wajib menghentikan sementara kegiatan komisioning dan operasi instalasi nuklir.

(3) Pemegang izin yang akan melaksanakan modifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Kepala BAPETEN apabila modifikasi:

• menyebabkan perubahan batasan dan kondisi operasi;
• memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan; atau
• menimbulkan bahaya yang sifatnya berbeda atau kemungkinan terjadinya lebih besar dari yang dianalisis dalam laporan analisis keselamatan.

(4) Pemegang izin untuk memperoleh persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:

• menyampaikan program modifikasi yang paling sedikit memuat analisis keselamatan dan desain rinci modifikasi; dan

• menyampaikan ...

• menyampaikan dokumen sistem manajemen untuk modifikasi.

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan uji fungsi setelah

modifikasi untuk memastikan struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir berfungsi sesuai dengan program modifikasi.

(2) Dalam hal hasil uji fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak sesuai dengan program modifikasi, pemegang izin wajib melakukan analisis untuk mencari penyebab ketidaksesuaian dan melakukan upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian.

(3) Dalam hal hasil uji fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan program modifikasi, pemegang izin harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan modifikasi kepada Kepala BAPETEN.

(4) Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap laporan

hasil pelaksanaan modifikasi.

(5) Apabila hasil pelaksanaan modifikasi sesuai dengan

program modifikasi, Kepala BAPETEN menyatakan bahwa pemegang izin dapat mengoperasikan kembali instalasi nuklir.

(6) Apabila hasil pelaksanaan modifikasi tidak sesuai

dengan program modifikasi, Kepala BAPETEN memerintahkan pemegang izin untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan modifikasi.

Pemegang izin wajib menjamin keselamatan instalasi nuklir selama dan setelah pelaksanaan modifikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan modifikasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh Dekomisioning

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan program

dekomisioning pada tahap dekomisioning.

(2) Pelaksanaan program dekomisioning sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari karakterisasi sampai dengan survei radiasi akhir.

(1) Program dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) wajib dikaji ulang dan dimutakhirkan

secara berkala selama tahap komisioning, operasi, dan dekomisioning.

(2) Dalam mengkaji ulang dan memutakhirkan program

dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus mempertimbangkan paling sedikit:

• perubahan struktur, sistem, dan komponen selama operasi instalasi nuklir;
• kejadian operasi terantisipasi dan/atau kecelakaan yang pernah terjadi selama komisioning dan operasi instalasi nuklir;
• biaya dekomisioning; dan
• teknologi terkini terkait dengan dekomisioning.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan dekomisioning diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kedelapan Verifikasi dan Penilaian Keselamatan

Pemegang izin wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian keselamatan selama tahap konstruksi, komisioning, dan operasi instalasi nuklir.

Pasal 38 ...

Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilakukan melalui analisis dan surveilan yang meliputi:

• penerapan sistem manajemen pada setiap tahap kegiatan;
• konfirmasi desain oleh tim independen;
• peninjauan kembali faktor yang terkait tapak;
• surveilan yang dilakukan secara terus-menerus selama komisioning dan operasi instalasi nuklir termasuk pemantauan lingkungan hidup; dan
• penilaian terhadap keperluan modifikasi dan pengendaliannya.

Penilaian keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dilakukan secara berkala yang meliputi penilaian terhadap:

• desain instalasi nuklir;
• kondisi terkini struktur, sistem, dan komponen;
• kualifikasi peralatan;
• penuaan;
• kinerja keselamatan dan umpan balik pengalaman operasi;
• manajemen keselamatan dan program kesiapsiagaan nuklir; dan
• dampak radiologi pada lingkungan hidup.

(1) Pemegang izin wajib membentuk panitia penilai

keselamatan instalasi nuklir yang independen selama tahap komisioning, operasi, dan dekomisioning.

(2) Anggota panitia penilai keselamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang berkaitan dengan komisioning, operasi, dan/atau dekomisioning.

(3) Anggota ...

(3) Anggota panitia penilai keselamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam dan/atau luar organisasi pemegang izin.

(4) Anggota panitia penilai keselamatan dari dalam

organisasi pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh berasal dari unit kerja yang terkait langsung dengan komisioning, operasi, dan/atau dekomisioning.

Panitia penilai keselamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 bertugas melakukan penilaian dan memberikan

rekomendasi paling sedikit mengenai:

• operasi dan pemantauan radiasi personil, daerah kerja, dan lingkungan hidup;
• modifikasi struktur, sistem, dan komponen;
• perubahan batasan dan kondisi operasi;
• pelanggaran terhadap batasan dan kondisi operasi, kondisi izin, dan prosedur yang memengaruhi keselamatan;
• prosedur dan perubahan prosedur yang memengaruhi keselamatan;
• kejadian operasi terantisipasi, kecelakaan dasar desain, dan kecelakaan yang melampaui dasar desain;
• pengujian dan perubahan pengujian terhadap struktur, sistem, dan komponen;
• eksperimen dan perubahan eksperimen; dan
• penilaian berkala terhadap kinerja operasi dan keselamatan instalasi nuklir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan verifikasi dan penilaian keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

BAB III ...

Bagian Kesatu Umum

(1) Teknis keamanan instalasi nuklir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

• safeguards; dan
• proteksi fisik.

(2) Safeguards dan proteksi fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan selama:

• pemantauan tapak sebelum desain dan konstruksi;
• desain dan konstruksi;
• komisioning dan operasi;
• perubahan safeguards dan sistem proteksi fisik;
• evaluasi keamanan; dan
• dekomisioning.

Bagian Kedua Pemantauan Tapak sebelum Desain dan Konstruksi

(1) Selama pemantauan tapak sebelum desain dan

konstruksi, pemegang izin dalam melaksanakan safeguards wajib:

• menyampaikan deklarasi rencana umum pengembangan daur bahan bakar nuklir, penelitian, dan pengembangan yang terkait dengan daur bahan bakar nuklir; dan
• menyusun daftar informasi desain pendahuluan.

(2) Selama pemantauan tapak sebelum desain dan

konstruksi, pemegang izin dalam melaksanakan proteksi fisik wajib menetapkan ancaman dasar desain lokal yang mengacu pada ancaman dasar desain nasional.

(3) Penyusunan ...

(3) Penyusunan dan penetapan ancaman dasar desain

nasional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan safeguards dan sistem proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir selama pemantauan tapak sebelum desain dan konstruksi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Ketiga Desain dan Konstruksi

(1) Selama kegiatan desain dan konstruksi, pemegang izin

dalam melaksanakan safeguards wajib:

• menyampaikan deklarasi impor peralatan khusus dan bahan yang terkait nuklir; dan
• menyusun daftar informasi desain.

(2) Selama kegiatan desain dan konstruksi, pemegang izin

dalam melaksanakan proteksi fisik wajib menetapkan dan melaksanakan sistem proteksi fisik yang meliputi:

• kajian kerawanan fasilitas;
• rencana proteksi fisik;
• karakteristik sistem proteksi fisik;
• kendali jalur komunikasi;
• ketentuan akses; dan
• uji fungsi sistem proteksi fisik.

(3) Pemegang izin, dalam menetapkan dan melaksanakan

rencana proteksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus:

• mengklasifikasikan bahan nuklir yang digunakan, disimpan, dan diangkut;

• mengacu pada ancaman dasar desain lokal sesuai dengan klasifikasi dan lokasi bahan nuklir; dan

• menerapkan ...

• menerapkan konsep pertahanan berlapis untuk tindakan pencegahan dan perlindungan.

(4) Klasifikasi bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a meliputi:

• bahan nuklir golongan I;
• bahan nuklir golongan II;
• bahan nuklir golongan III; dan
• bahan nuklir golongan IV.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian klasifikasi

bahan nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pemegang izin wajib melakukan uji fungsi sistem proteksi fisik sebelum bahan nuklir sampai di tapak.

(1) Pemegang izin wajib menerapkan dan merawat sistem

proteksi fisik instalasi nuklir sejak konstruksi dimulai sampai dengan dekomisioning.

(2) Dalam menerapkan dan merawat sistem proteksi fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin menetapkan dan melaksanakan prosedur untuk memastikan terkendalinya keamanan dalam segala kondisi ancaman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan safeguards dan sistem proteksi fisik selama desain dan konstruksi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Keempat Komisioning dan Operasi

(1) Pemegang izin dalam melaksanakan safeguards sejak

komisioning sampai dengan bahan nuklir dipindahkan keluar tapak wajib:

• memunyai ...

• memunyai sistem perekaman dan pelaporan inventori bahan nuklir;
• menyampaikan laporan mengenai keberadaan bahan nuklir kepada Kepala BAPETEN; dan
• menyampaikan deklarasi protokol tambahan kepada Kepala BAPETEN.

(2) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan sistem proteksi fisik kepada Kepala BAPETEN secara berkala.

(3) Selama kegiatan komisioning dan operasi, pemegang

izin dalam melaksanakan proteksi fisik wajib menetapkan dan melaksanakan:

• uji fungsi sistem proteksi fisik terintegrasi;
• uji kontinjensi; dan
• koordinasi dengan satuan perespons.

(4) Pemegang izin wajib melaksanakan pelatihan dan/atau

gladi sistem proteksi fisik secara berkala selama komisioning, operasi, dan dekomisioning.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan safeguards dan sistem proteksi fisik selama komisioning dan operasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kelima Perubahan Safeguards dan Sistem Proteksi Fisik

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan pemutakhiran

daftar informasi desain apabila terjadi perubahan data safeguards.

(2) Daftar informasi desain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang izin dapat melaksanakan perubahan sistem

proteksi fisik yang meliputi:

• ancaman ...

• ancaman dasar desain;
• organisasi dan personil sistem proteksi fisik;
• klasifikasi bahan nuklir;
• prosedur terkait proteksi fisik;
• desain dan pembagian daerah proteksi fisik;
• sistem deteksi;
• sistem penghalang fisik;
• sistem akses yang diperlukan;
• sistem komunikasi;
• perawatan dan surveilan;
• rencana kontinjensi; dan
• dokumentasi.

(2) Pemegang izin wajib melaporkan perubahan sistem

proteksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BAPETEN.

(3) Pemegang izin yang akan melaksanakan perubahan

sistem proteksi fisik yang terkait dengan perubahan ancaman dasar desain dan/atau klasifikasi bahan nuklir selama tahap komisioning dan operasi wajib memperoleh persetujuan Kepala BAPETEN.

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pemegang izin harus menyampaikan rencana perubahan sistem proteksi fisik dan alasan perubahan kepada Kepala BAPETEN.

(2) Pemegang izin wajib melaksanakan uji fungsi setelah

perubahan sistem proteksi fisik untuk memastikan tujuan perubahan tercapai.

(3) Dalam hal hasil uji fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak memenuhi tujuan perubahan sistem proteksi fisik, pemegang izin wajib mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian dan melakukan upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal hasil uji fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memenuhi tujuan perubahan sistem proteksi fisik, pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perubahan sistem proteksi fisik kepada Kepala BAPETEN.

Bagian Keenam Evaluasi Keamanan

Evaluasi keamanan meliputi:

• evaluasi sistem safeguards; dan
• evaluasi ancaman dasar desain lokal dan proteksi fisik.

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan evaluasi sistem

safeguards secara berkala.

(2) Hasil evaluasi sistem safeguards sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan evaluasi ancaman

dasar desain lokal dan sistem proteksi fisik secara berkala.

(2) Hasil evaluasi ancaman dasar desain lokal dan sistem

proteksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) menunjukkan adanya perubahan ancaman dasar desain lokal dan klasifikasi bahan nuklir yang sifatnya berbeda atau lebih besar, pemegang izin wajib melakukan perubahan terhadap sistem proteksi fisik.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh Dekomisioning

(1) Pada tahap dekomisioning, setelah bahan nuklir

dipindahkan keluar tapak instalasi nuklir, pemegang izin wajib:

• menyampaikan deklarasi peralatan khusus dan bahan yang terkait nuklir kepada Kepala BAPETEN setiap terjadi perubahan; dan
• menjamin proteksi fisik instalasi nuklir, peralatan khusus, dan bahan yang terkait nuklir.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pemegang izin sampai dengan diperolehnya pernyataan pembebasan dari Kepala BAPETEN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan safeguards dan sistem proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir selama dekomisioning diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kesatu Umum

Manajemen keselamatan dan keamanan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

• tanggung jawab pemegang izin;
• sistem manajemen; dan
• faktor manusia.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemegang Izin

(1) Dalam melaksanakan teknis keselamatan dan keamanan

instalasi nuklir, pemegang izin bertanggung jawab untuk:

• mewujudkan tujuan keselamatan dan keamanan;
• menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan keselamatan dan keamanan;
• menentukan kriteria keselamatan dan keamanan;
• menjamin keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan bahan nuklir;
• menetapkan, melaksanakan, dan mengembangkan prosedur dan aturan internal untuk memastikan keselamatan dan keamanan;
• memiliki organisasi dengan pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan jalur komunikasi yang jelas;
• menetapkan dan memastikan petugas memiliki tingkat kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
• melakukan evaluasi, pemantauan, dan audit secara berkala terhadap hal yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan.

(2) Tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan keselamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pertahanan efektif terhadap bahaya radiasi yang ditimbulkan instalasi nuklir dengan menerapkan prinsip pertahanan berlapis untuk memenuhi fungsi keselamatan dasar instalasi nuklir.

(3) Tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan keamanan

instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:

• pencegahan penyimpangan terhadap pemanfaatan bahan nuklir dari tujuan damai; dan

• pencegahan ...

• pencegahan, pendeteksian, penilaian, penundaan, dan respons terhadap tindakan pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan sabotase instalasi dan bahan nuklir.

Bagian Ketiga Sistem Manajemen

(1) Pemegang izin wajib menetapkan dan menerapkan sistem

manajemen keselamatan dan keamanan instalasi nuklir.

(2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• budaya keselamatan dan keamanan;
• pemeringkatan dan dokumentasi;
• tanggung jawab manajemen;
• manajemen sumber daya;
• pelaksanaan proses; dan
• pengukuran efektivitas, penilaian, dan peluang perbaikan.

(3) Pemegang izin wajib melakukan evaluasi terhadap sistem

manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala sesuai dengan jenis instalasi nuklir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penerapan sistem manajemen diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Keempat Faktor Manusia

(1) Pemegang izin dalam menjamin faktor manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c wajib melaksanakan:

• analisis keandalan manusia; dan
• program pendidikan dan pelatihan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan analisis keandalan manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemegang izin wajib mempertimbangkan:

• kualifikasi personil yang akan dipekerjakan di instalasi nuklir;
• faktor kesehatan;
• analisis tugas; dan
• faktor ergonomi dan faktor antarmuka manusia- mesin.

(3) Dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang izin wajib menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan tingkat keahlian petugas yang melaksanakan pemantauan tapak sampai dengan dekomisioning.

Bagian Kesatu Umum

Kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir meliputi:

• kesiapsiagaan nuklir;
• kedaruratan nuklir; dan
• penanggulangan kedaruratan nuklir.

Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nuklir

Paragraf 1 Umum

(1) Kesiapsiagaan nuklir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 huruf a terdiri atas:

• kesiapsiagaan ...

• kesiapsiagaan nuklir tingkat instalasi;
• kesiapsiagaan nuklir tingkat provinsi; dan
• kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional.

(2) Kesiapsiagaan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan program kesiapsiagaan

nuklir.

(3) Program kesiapsiagaan nuklir sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disusun oleh:

• pemegang izin, untuk program kesiapsiagaan nuklir tingkat instalasi;
• Kepala BPBD provinsi, untuk program kesiapsiagaan nuklir tingkat provinsi; dan
• Kepala BNPB, untuk program kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional.

(4) Dalam penyusunan program kesiapsiagaan nuklir

tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala BPBD provinsi berkoordinasi dengan pemegang izin, BAPETEN, dan instansi terkait lainnya.

(5) Program kesiapsiagaan nuklir tingkat provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dari program kesiapsiagaan penanggulangan bencana provinsi.

(6) Dalam penyusunan program kesiapsiagaan nuklir

tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala BNPB berkoordinasi dengan pemegang izin, BAPETEN, dan kementerian dan/atau lembaga nonkementerian lainnya.

(7) Program kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bagian dari program kesiapsiagaan penanggulangan bencana nasional.

(8) Program kesiapsiagaan nuklir sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disusun saling berkesinambungan, tidak bertentangan, dan didasarkan atas kategori potensi bahaya radiologi.

(9) Kategori potensi bahaya radiologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:

• kategori I;

• kategori II ...

• kategori II; dan
• kategori III.

(1) Program kesiapsiagaan nuklir memuat infrastruktur dan

fungsi penanggulangan.

(2) Infrastruktur paling sedikit meliputi unsur:

• organisasi;
• koordinasi;
• fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
• prosedur penanggulangan; dan
• pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir.

(3) Fungsi penanggulangan paling sedikit terdiri atas:

• identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
• tindakan mitigasi;
• tindakan perlindungan segera;
• tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan kedaruratan nuklir, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
• pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan program

kesiapsiagaan nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Paragraf 2 Kesiapsiagaan Nuklir Tingkat Instalasi

Kesiapsiagaan nuklir tingkat instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh pemegang izin berdasarkan program kesiapsiagaan nuklir tingkat instalasi.

Pasal 69 ...

Untuk memastikan program kesiapsiagaan nuklir tingkat instalasi dapat dilaksanakan, pemegang izin wajib menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e di tingkat instalasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Kesiapsiagaan Nuklir Tingkat Provinsi

Kesiapsiagaan nuklir tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala BPBD provinsi dan dilaksanakan bersama dengan pemegang izin dan instansi terkait berdasarkan program kesiapsiagaan nuklir tingkat provinsi.

(1) Kepala BPBD provinsi mengoordinasikan pelatihan dan

gladi kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (2) huruf e secara terpadu sesuai dengan

program kesiapsiagaan nuklir tingkat provinsi.

(2) Pemegang izin dan instansi terkait wajib mengikuti

pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir diselenggarakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Paragraf 4 Kesiapsiagaan Nuklir Tingkat Nasional

Kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan dilaksanakan bersama dengan pemegang izin dan kementerian dan/atau lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan program kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional.

Pasal 73 ...

(1) Kepala BNPB mengoordinasikan pelatihan dan gladi

kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e secara terpadu sesuai dengan program kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional.

(2) Pemegang izin dan kementerian dan/atau lembaga

nonkementerian terkait wajib mengikuti pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir diselenggarakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga Kedaruratan Nuklir

Kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:

• kedaruratan nuklir tingkat instalasi;
• kedaruratan nuklir tingkat provinsi; dan
• kedaruratan nuklir tingkat nasional.

(1) Kedaruratan nuklir tingkat instalasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 74 huruf a ditentukan apabila terjadi kondisi yang melampaui nilai dasar desain.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemegang izin menyatakan status kedaruratan nuklir tingkat instalasi.

(1) Kedaruratan nuklir tingkat provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 huruf b ditentukan apabila terjadi kondisi:

• laju dosis 5 Sv/jam (lima mikro Sievert per jam) atau lebih yang terukur selama 10 (sepuluh) menit atau lebih di batas tapak instalasi; dan/atau

• lepasan ...

• lepasan radioaktif abnormal dengan konsentrasi aktivitas udara setara dengan atau melebihi laju dosis 5 Sv/jam (lima mikro Sievert per jam) di batas tapak instalasi yang terdeteksi dari jalur lepasan normal.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), gubernur menyatakan status kedaruratan nuklir tingkat provinsi berdasarkan rekomendasi dari Kepala BAPETEN.

(1) Kedaruratan nuklir tingkat nasional sebagaimana

dimaksud dalam pasal 74 huruf c ditentukan apabila terjadi kondisi:

• laju dosis 500 Sv/jam (lima ratus mikro Sievert per jam) atau lebih yang terukur selama 10 (sepuluh) menit atau lebih di batas tapak instalasi; dan/atau
• lepasan radioaktif abnormal dengan konsentrasi aktivitas udara setara dengan atau melebihi laju dosis 500 Sv/jam (lima ratus mikro Sievert per jam) di batas tapak instalasi yang terdeteksi dari jalur lepasan normal.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Presiden menyatakan status kedaruratan nuklir tingkat nasional berdasarkan rekomendasi dari Kepala BAPETEN.

Bagian Keempat Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

Paragraf 1 Umum

(1) Penanggulangan kedaruratan nuklir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri atas:

• penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat instalasi;

• penanggulangan ...

• penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat provinsi; dan
• penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat nasional.

(2) Penanggulangan kedaruratan nuklir meliputi kegiatan:

• identifikasi kedaruratan nuklir, penentuan status kedaruratan nuklir, tingkat penanggulangan, pelaporan kepada instansi terkait, dan pengaktifan tim penanggulangan kedaruratan nuklir;
• tindakan untuk membatasi dan mengurangi dampak radiasi, kondisi paparan radiasi, dan/atau kontaminasi apabila terjadi kedaruratan nuklir;
• tindakan pemberian tempat berlindung sementara, evakuasi, dan/atau pemberian tablet yodium;
• penggunaan alat proteksi radiasi, pemantauan dosis radiasi yang diterima dan pengendalian kontaminasi zat radioaktif agar selalu sesuai dengan nilai batas yang dapat diterima, tindakan bagi petugas penanggulangan yang terkena paparan berlebih, dan pemberian instruksi untuk tidak mengonsumsi makanan yang dicurigai telah terkontaminasi zat radioaktif; dan/atau
• pemberian informasi dan instruksi kepada pekerja dan masyarakat sekitar secara cepat dan tepat dan pemberian informasi kepada media.

(3) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan

nuklir, pemegang izin wajib mengutamakan keselamatan manusia.

Kegiatan penanggulangan kedaruratan nuklir dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan nuklir.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2 Penanggulangan Kedaruratan Nuklir Tingkat Instalasi

(1) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan nuklir tingkat

instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat instalasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari oleh pemegang izin kepada Kepala BAPETEN sampai dinyatakan berakhirnya kedaruratan nuklir tingkat instalasi.

Paragraf 3 Penanggulangan Kedaruratan Nuklir Tingkat Provinsi

(1) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan nuklir tingkat

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76:

• Kepala BPBD provinsi menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan
• pemegang izin wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir.

(2) Mekanisme penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat

provinsi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Gubernur menyatakan penanggulangan kedaruratan

nuklir tingkat provinsi berakhir.

(2) Penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai oleh gubernur berdasarkan pertimbangan dari Kepala BAPETEN.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal penanggulangan kedaruratan nuklir

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan selesai, gubernur menyatakan status kedaruratan nuklir tingkat provinsi berakhir berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala BAPETEN.

Paragraf 4 Penanggulangan Kedaruratan Nuklir Tingkat Nasional

(1) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan nuklir tingkat

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77:

• Kepala BNPB menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan
• pemegang izin wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir.

(2) Mekanisme penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat

nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Presiden menyatakan penanggulangan kedaruratan

nuklir tingkat nasional berakhir.

(2) Penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Kepala BAPETEN.

(3) Dalam hal penanggulangan kedaruratan nuklir

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan selesai, Presiden menyatakan status kedaruratan nuklir tingkat nasional berakhir berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala BAPETEN.

Dalam hal kedaruratan nuklir tingkat provinsi dan kedaruratan nuklir tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) dinyatakan berakhir, pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima Kejadian Khusus

(1) Dalam hal terdapat kejadian khusus, Kepala BAPETEN

memimpin pelaksanaan tindakan penanggulangan.

(2) Kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi adanya:

• sumber radioaktif atau bahan nuklir yang tidak diketahui pemiliknya; dan
• lepasan zat radioaktif dan kontaminasi dari negara lain.

(3) Dalam pelaksanaan tindakan penanggulangan, Kepala

BAPETEN dapat meminta bantuan kepada dan/atau berkoordinasi dengan BNPB dan/atau instansi terkait.

(4) Tindakan penanggulangan akibat kejadian khusus

dilakukan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pelaporan

BAPETEN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kesiapsiagaan nuklir yang dilakukan pada tingkat instalasi, provinsi, dan nasional.

(1) Pemegang izin wajib melapor kepada Kepala BAPETEN

apabila terdapat kejadian operasi terantisipasi, kecelakaan dasar desain, dan kedaruratan nuklir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan kepada Kepala BAPETEN secara lisan dengan segera paling lama 1 (satu) jam dan secara tertulis paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak terdapat kejadian operasi terantisipasi, kecelakaan dasar desain, dan kedaruratan nuklir.

(3) Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan

penanggulangan kejadian operasi terantisipasi, kecelakaan dasar desain, dan kedaruratan nuklir di instalasinya kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 89 ...

Kepala BNPB bersama dengan Kepala BAPETEN melaporkan terjadinya dan kegiatan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai penanggulangan bencana.

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan dini kepada Badan Tenaga Atom Internasional dan/atau kepada pemerintah negara lain mengenai terjadinya kedaruratan nuklir.

Bagian Ketujuh Pengalokasian Dana

(1) Pemerintah provinsi dan Pemerintah mengalokasikan

anggaran untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat provinsi dan tingkat nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan program kesiapsiagaan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

(2) Pemegang izin wajib mengalokasikan anggaran untuk

kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir berdasarkan program kesiapsiagaan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) sebelum kegiatan komisioning dan operasi instalasi nuklir dimulai.

(3) Dalam hal pemegang izin merupakan instansi

pemerintah, pengalokasian anggaran kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, BNPB, dan/atau BPBD provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan Bantuan Penanggulangan

BNPB, BPBD provinsi, dan BAPETEN dapat memperoleh bantuan dari lembaga internasional, negara lain, dan/atau lembaga asing nonpemerintah dalam rangka penanggulangan kedaruratan nuklir sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai penanggulangan bencana.

(1) Kepala BAPETEN menjatuhkan sanksi administratif

kepada pemegang izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan instalasi nuklir.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• peringatan tertulis;
• pembekuan izin; atau
• pencabutan izin.

(1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3), Pasal 32, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal

37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat

(1) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 66 ayat (3) huruf a,

Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (2), Pasal 73 ayat (2),

atau Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

(2) Pemegang ...

(2) Pemegang izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya peringatan tertulis.

(3) Apabila pemegang izin tidak mematuhi peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN membekukan izin konstruksi, komisioning, atau operasi instalasi nuklir.

(4) Pemegang izin wajib menghentikan sementara kegiatan

konstruksi, komisioning, atau operasi instalasi nuklir terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan izin.

(5) Pembekuan izin berlaku sampai dengan dipenuhinya

keselamatan dan keamanan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Apabila pemegang izin memenuhi keselamatan dan

keamanan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan keputusan pemberlakuan kembali izin konstruksi, komisioning, atau operasi instalasi nuklir yang dibekukan.

(7) Apabila selama pembekuan izin, pemegang izin tidak

memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melaksanakan kegiatan konstruksi, komisioning, atau operasi instalasi nuklir, Kepala BAPETEN mencabut izin konstruksi, komisioning, atau operasi instalasi nuklir.

(1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 88 ayat (1), dikenakan pembekuan izin komisioning atau operasi instalasi nuklir.

(2) Pemegang izin wajib menghentikan sementara kegiatan

komisioning atau operasi instalasi nuklir terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan izin.

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku sampai dipenuhinya keselamatan dan keamanan instalasi nuklir.

(4) Apabila ...

(4) Apabila pemegang izin memenuhi keselamatan dan

keamanan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan keputusan pemberlakuan kembali izin komisioning atau operasi instalasi nuklir yang dibekukan.

(5) Apabila selama pembekuan izin pemegang izin tidak

memenuhi keselamatan dan keamanan instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melaksanakan kegiatan komisioning atau operasi instalasi nuklir, Kepala BAPETEN mencabut izin komisioning atau operasi instalasi nuklir.

Kepala BAPETEN mencabut izin komisioning atau operasi instalasi nuklir apabila pemegang izin melanggar ketentuan

Pasal 28, Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (1) huruf b, dan

Pasal 83 ayat (1) huruf b.

Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 ayat (7), Pasal 96 ayat (5), dan Pasal 97, pemegang

izin tetap bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,