Pasal 30

(1) Pemegang izin dapat melaksanakan modifikasi selama

tahap komisioning dan operasi instalasi nuklir untuk:

• meningkatkan keselamatan instalasi nuklir;
• mencegah kegagalan yang teridentifikasi selama komisioning dan operasi instalasi nuklir;
• memenuhi peraturan perundang-undangan;
• mengurangi kebolehjadian kesalahan manusia;
• mempermudah perawatan instalasi nuklir; dan/atau
• meningkatkan kinerja instalasi nuklir.

(2) Dalam hal melaksanakan modifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pemegang izin wajib menghentikan sementara kegiatan komisioning dan operasi instalasi nuklir.

(3) Pemegang izin yang akan melaksanakan modifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Kepala BAPETEN apabila modifikasi:

• menyebabkan perubahan batasan dan kondisi operasi;
• memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan; atau
• menimbulkan bahaya yang sifatnya berbeda atau kemungkinan terjadinya lebih besar dari yang dianalisis dalam laporan analisis keselamatan.

(4) Pemegang izin untuk memperoleh persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:

• menyampaikan program modifikasi yang paling sedikit memuat analisis keselamatan dan desain rinci modifikasi; dan

• menyampaikan ...

• menyampaikan dokumen sistem manajemen untuk modifikasi.